DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenhub ini mengatur mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas : a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian dilakukan melalui: a. aplikasi JDIH Kemenhub; dan b. arsip manual.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta ketentuan Pasal 5 ayat

(1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut JDIH Kemenhub adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di sektor Perhubungan.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
3.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
6.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional.
7.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan.
8.Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
10.Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.

BAB II

ORGANISASI JDIH KEMENHUB

Pasal 2

(1)Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas :
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. b.Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Direktorat Laut;
3. c.Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Direktorat Udara;
4. d.Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. e.Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
6. f.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
7. g.Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi;
8. h.Sekretariat Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
9. i.Mahkamah Pelayaran; dan
10. j.Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 3

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kemenhub;
2. b.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kemenhub dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum selaku Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIH;
3. c.pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman pusat JDIHN;
4. d.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian;
5. e.pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH Kemenhub;
6. f.pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. g.pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum disegala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
8. h.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH Kemenhub; dan
9. i.penyampaian laporan pengelolaan JDIH Kemenhub kepada:
  1. 1.Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan
  2. 2.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, melalui e-report JDIHN pada bulan Desember.

Pasal 4

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mempunyai tugas mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Anggota JDIH Kemenhub, mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan unit kerja masing-masing;
2. b.penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenhub di unit kerja masing-masing;
3. c.pelaksanaan sosialisasi JDIH Kemenhub melalui media massa, media elektronik, dan/atau media sosial;
4. d.penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai anggota;
5. e.penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
(2)Penyampaian laporan Dokumen Hukum sebagaimana dimakud dalam huruf a sampai dengan huruf e kepada Pusat JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

(1)Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemenhub, meliputi:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
3. c.Peraturan Pemerintah (PP);
4. d.Peraturan Presiden (PERPRES);
5. e.Peraturan dan Keputusan Menteri;
6. f.Peraturan dan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
7. g.Instruksi Presiden (INPRES);
8. h.Instruksi Menteri (IM);
9. i.Instruksi a.n Menteri (IM);
10. j.Instruksi Eselon I;
11. k.Surat Edaran Menteri (SE);
12. l.Surat Edaran a.n Menteri (SE);
13. m.Surat Edaran Eselon I;
14. n.Nota kesepahaman/kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
15. o.putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kemenhub juga mengelola:
1. a.naskah akademik;
2. b.naskah urgensi;
3. c.monografi hukum;
4. d.rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan keputusan yang terkait dengan Kementerian Perhubungan;
5. e.peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.kajian hukum;
7. g.dokumen langka;
8. h.artikel hukum; dan/atau
9. i.bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian dilakukan melalui:
1. a.aplikasi JDIH Kemenhub; dan
2. b.arsip manual.
(2)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui aplikasi JDIH Kemenhub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah melalui laman JDIH Kemenhub.
(3)Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH dan Anggota JDIH.

Pasal 8

(1)Naskah asli Dokumen Hukum yang berupa Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri disimpan oleh Pusat JDIH.
(2)Naskah asli Dokumen Hukum yang berupa peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian disimpan oleh Anggota JDIH sesuai dengan unit kerjanya masing- masing.

Pasal 9

(1)Menteri membentuk tim teknis pengelola JDIH Kemenhub untuk mendukung pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum bagi organisasi JDIH Kemenhub.
(2)Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH Kemenhub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Pusat JDIH Kemenhub;
2. b.Anggota JDIH Kemenhub; dan
3. c.Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan.
(3)Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH Kemenhub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…