Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017
- Nomor
- 53
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 62
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
979); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN] KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA.
BAB I
f ' — s w
BAB II RANTAI PASOK (SUPPLY CHAW) KEAMANAN KARGO DAN POS
BAB II
Langkah-langkah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat didelegasikan kepada :
Dalam hal di bandar udara belum ada pelayanan Regulated Agent dan/atau Known Consignor■ Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mendelegasikan langkah-langkah keamanan kargo dan pos kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.
Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus ditetapkan dalam kontrak kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dicantumkan pada daftar pendelegasian langkah - langkah keamanan kargo dan pos pada setiap bandar udara yang diterbangi dalam Program Keamanan Angkutan Udara.
*******
Membuka PDF…