Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2016
- Nomor
- 58
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
The Safe Transport of Dangerous Goods by Air;
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Menetapkan : PERATURAN PERUBAHAN MEMUTUSKAN: MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN TENTANG MENTERIATAS PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2013 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara, diubah sebagai berikut:
Kecelakaan (Accident) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang menyebabkan kecelakaan fatal atau serius terhadap orang atau menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup.
Kejadian (Incident) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian, tidak termasuk kecelakaan (accident) barang berbahaya, yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya yang tidak terjadi dalam pesawat udara yang mengakibatkan kerugian orang, kerusakan harta benda atau lingkungan hidup, kebakaran, patah, tumpahan kebocoran cairan atau radiasi atau kejadian lain terkait paket yang tidak ditangani dengan benar.
Izin khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 huruf b, dalam hal:
4.5A Untuk kepentingan yang sangat mendesak (extreme urgency) sebagaimana dimaksud pada butir 4.5. huruf a meliputi kondisi sebagai berikut:
4.5B Hanya ada moda transportasi udara untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada butir 4.5. huruf b merupakan kondisi dimana moda transportasi lain, selain moda transportasi udara, tidak dapat melakukan pengangkutan barang berbahaya tersebut (when other forms of transport are inappropriate). 4.5C Bertentangan dengan kepentingan umum [public interest) sebagaimana dimaksud pada butir 4.5. huruf c meliputi kondisi dimana pengangkutan barang berbahaya telah memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis namun bertentangan dengan kepentingan umum. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016 MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 740 Salinan sesuai dengan aslinya Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001
Membuka PDF…