DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010

Nomor: 60
Tahun: 2010
Ditetapkan: 5 November 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 922

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf 2
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1728/M.PAN- RB/07/2010 tanggal 29 Juli 2010, dan nomor B/2292/M.PAN- RB/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perhubungan adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; 01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf 3
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
d.pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

a.Wakil Menteri Perhubungan;
b.Sekretariat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
d.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
e.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
f.Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
j.Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;
k.Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
l.Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;
m.Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan; 01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf 4
n.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan;
o.Pusat Data dan Informasi;
p.Pusat Kajian Kemitraaan dan Pelayanan Jasa Transportasi; dan
q.Pusat Komunikasi Publik.

BAB III

WAKIL MENTERI

Pasal 5

Wakil Menteri Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 6

Wakil Menteri Perhubungan mempunyai tugas membantu Menteri Perhubungan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Rincian tugas Wakil Menteri Perhubungan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf 5

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Isi peraturan

Teks922PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf 2
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1728/M.PAN- RB/07/2010 tanggal 29 Juli 2010, dan nomor B/2292/M.PAN- RB/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perhubungan adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; 01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf 3
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
d.pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

a.Wakil Menteri Perhubungan;
b.Sekretariat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
d.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
e.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
f.Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
j.Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;
k.Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
l.Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;
m.Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan; 01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf 4
n.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan;
o.Pusat Data dan Informasi;
p.Pusat Kajian Kemitraaan dan Pelayanan Jasa Transportasi; dan
q.Pusat Komunikasi Publik.

BAB III

WAKIL MENTERI

Pasal 5

Wakil Menteri Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 6

Wakil Menteri Perhubungan mempunyai tugas membantu Menteri Perhubungan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Rincian tugas Wakil Menteri Perhubungan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 01 OTK KEMENHUB 2010 - SETJEN (FINAL - VALID).rtf 5

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010