Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Maret 2015 MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 410 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAlA BIR# HyKUM JOAN KSLN, /r SRI LESTARI RAHAYU Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001 3 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 60 TAhun 20X5 Tanggal: 17 Maret 20X5 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS} 175.190 Direktur Jenderal harus Menjamin Ketersediaan Penyelenggaraan Pelayanan Peta Penerbangan............ 29 175.200 Jenis-Jenis Peta Penerbangan...................................... 30 Sub Bagian 175.C.5 Data Elektronik Terrain dan Obstacle.................... 32 175.205 Umum........................................................................ 32 175.210 Cakupan Area dan Persyaratan Penyedia D ata........... 33 175.215 Isi, Spesifikasi Numerik dan Struktur Paket Data Terrain........................................................................ 34 175.220 Isi, Spesifikasi Numerik dan Struktur Paket Data Obstacle..................................................................... 35 175.225 Spesifikasi Produk Data Obstacle dan Terrain............. 35 Sub Bagian 175.C.6 Pemetaan Bandar Udara.............. ............................ 37 175.230 Umum......................................................................... 37 175.235 Persyaratan Dalam Penyediaan Pemetaan Data Bandar Udara............................................................ 37 175.240 Spesifikasi Produk Data Pemetaan Bandar Udara....... 38 175.245 Basis Data Pemetaan Bandar Udara - Isi Paket dan Struktur Data............................................................ 38 Sub Bagian 175.C.7 Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika............. 38 175.250 Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika................... 38 175.255 Fasilitas Minimum Pelayanan Informasi Aeronautika.... 38 175.260 Sistem Otomasi Penyelenggara Pelayanan.................... 40 Sub Bagian 175D. Manual O perasi.............................. 42 175.265 Manual Operasi Memuat atau berisi informasi............ 42 Sub Bagian 175E. Manual O perasi.................. 43 175,270 Peragaan Pelayanan.................................................... 43 175,275 Permintaan Informasi................................................. 43 175.280 Wawancara................................................................. 43 175.285 Bahan-Bahan Pertimbangan Direktur Jenderal.......... 43 175.290 Pemberian Izin............................................................ 44 175.295 Waktu Pengambilan Keputusan.................................. 44 175.300 Surat Keputusan........................................................ 44 175.305 Pemberlakuan Perizinan............................................. 44 175.310 Perubahan Perizinan.................................................. 44 175.315 Pembekuan Perizinan................................................. 45 175.320 Pencabutan Perizinan................................................. 45 175.325 Pencabutan Izin Atas Permintaan Penyelenggara Pelayanan...... ............................................................ 46 175.330 Kewenangan Direktur Jenderal Untuk Merubah Manual Operasi......................................................... 46 175.335 Sertifikat..................................................................... 46 175.340 Pengembalian Sertifikat Jika Izin Dicabut................... 47 SUB BAGIAN 175. A U m u m 175.005 Penerapan Sub bagian ini memuat:
a.Yang berada atau terletak di suatu area yang dimaksudkan untuk pergerakan darat/permukaan pesawat udara; atau
b.Yang melebihi di atas suatu permukaan tertentu yang dimaksudkan untuk melindungi/memproteksi pesawat udara dalam penerbangan; atau
c.berada di luar permukaan yang didefinisikan dan yang telah dinilai sebagai bahaya bagi navigasi penerbangan. Operasi Fitur adalah pengoperasian di mana setiap contoh dari suatu jenis fitur dapat dilakukan. Performance-hased navigation (PBN) adalah area navigasi pada persyaratan kinerja pesawat yang beroperasi sepanjang ATS Route, prosedur pendekatan instrumen atau di dalam ruang udara yang ditentukan. Penyelenggara Pelayanan adalah badan hukum yang diberi izin oleh Direktur Jenderal untuk memberikan pelayanan informasi aeronautika. Perizinan adalah perizinan yang diberikan oleh Direktorat jenderal untuk menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika. 4 9 Personil kunci {Key personnel) adalah orang atau sekelompok orang yang mengatur dan bertanggung jawab mengenai satu atau beberapa hal berikut:
1.Operasi;
2.Teknik;
3.Jaminan kualitas (Quality Asurance); dan
4.Sumber daya manusia (SDM). Personel Pelayanan Informasi Aeronautika adalah personel yang memiliki sertifikat kompetensi PIA dan bekerja pada unit PIA Bandar Udara, kantor NOTAM Internasional, dan Penyelenggara Peta Penerbangan. Peta Penerbangan adalah penggambaran dari suatu bagian bumi dan semua fitur buatan manusia serta naik-turun (topografis) yang khusus ditentukan untuk memenuhi persyaratan navigasi penerbangan. Post F lig h t Inform ation adalah sebuah informasi yang berdasarkan laporan dari pilot tentang kekurangan atau ketidaklayakan dari fasilitas yang berpengaruh terhadap keselamatan operasi penerbangan dan keberadaan burung di dalam atau disekitar bandara yang dapat menyebabkan bahaya terhadap operasi penerbangan. Prinsip-prinsip Faktor Manusia adalah prinsip-prinsip yang diterapkan pada desain aeronautika, sertifikasi, pendidikan dan latihan, pengoperasian dan pemeliharaan dan yang memerlukan saling-terhubung (interface) yang aman antara manusia dan komponen sistem lainnya dengan mempertimbangkan secara mendalam suatu kinerja manusia. Publikasi Informasi Aeronautika (Buku AIP) adalah buku yang dipublikasikan oleh atau dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berisi informasi aktual yang diperlukan bagi navigasi penerbangan. Produk data adalah set data atau seri dari set data yang sesuai dengan suatu spesifikasi produk data. Resolusi adalah suatu jumlah unit atau angka (digits) di mana suatu nilai yang diukur atau dihitung dinyatakan dan digunakan. Recovery tim e adalah periode selama pelayanan terganggu. Risiko adalah risiko keselamatan penerbangan. Runway S trip adalah suatu daerah atau wilayah tertentu termasuk landas pacu dan stopway (bila ada stopway). Runway Threshold adalah permukaan landasan yang digunakan untuk mendarat. 5 Beri set data adalah kumpulan dari set data -yang membagi spesifikasi produk yang sama. Set Data adalah pengumpulan data yang diidentifikasi. Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada unit kerja di bawah badan hukum berisi perizinan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika untuk menyelenggarakan pelayanan. Spesifikasi teknik adalah penjelasan secara rinci mengenai konsep dan istilah teknis dari:
1.Cara pelayanan atau fasilitas beroperasi dan melakukan fungsinya; dan
2.Standar teknis pelayanan atau fasilitas yang telah dirancang dan dibuat. Spesifikasi fungsi adalah gambaran umum tentang pelayanan, prinsip-prinsip operasi dan fungsi-fungsinya. SOAP (Sim ple Object Access Protocol) adalah standar untuk bertukar pesan-pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi (OS) untuk berkomunikasi dengan program pada OS yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. Spesifikasi produk data adalah uraian detail dari suatu set data atau seri set data bersama dengan informasi tambahan yang akan memungkinkan hal tersebut untuk diciptakan, diberikan kepada dan digunakan oleh pihak lain. Stop way adalah suatu area empat persegi panjang di darat pada akhir/ujung dari “take-off run available” (TORA) yang dipersiapkan sebagai daerah yang memenuhi syarat/cocok dimana pesawat udara dapat diberhentikan dalam hal lepas landas yang dibatalkan. Tatacara Pengaturan Jadwal Publikasi Informasi Aeronautika {Aeronautical Inform ation Regulation And Control (AIRAC) adalah sistem pengaturan jadwal publikasi informasi aeronautika dengan menentukan tanggal publikasi dan tanggal berlaku informasi aeronautika sesuai dengan siklus dan kondisi informasi yang dipublikasikan. Taxiing adalah pergerakan suatu pesawat udara dengan tenaganya sendiri di permukaan suatu lapangan terbang, tidak termasuk pergerakan saat lepas landas dan mendarat. Teknisi adalah seseorang yang ditunjuk oleh penyelenggara pelayanan untuk melakukan satu atau beberapa tugas berikut:
1.Mengoperasikan fasilitas;
2.Memelihara fasilitas;
3.Melakukan pengukuran kinerja (performance check). 6 175.015 175.020 175.025 Terrain adalah permukaan bumi yang mengandung fitur alami seperti gunung, bukit, pegunungan, lembah, permukaan air, es dan salju permanen, termasuk obstacle. Unit Kerja adalah unit kerja di bawah Badan Hukum Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika Unit Pelayanan Informasi Aeronautika di Bandar Udara adalah unit yang dibentuk dengan maksud untuk pemberian Preflight Information, memproses pengajuan Post-flight Information, NOTAM dan Flight Plan. Validasi adalah konfirmasi melalui pemberian bukti objektif bahwa persyaratan untuk penggunaan atau aplikasi yang dimaksudkan secara khusus telah dipenuhi. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pemberian bukti objektif bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. WFS ( Web F itu r Service) adalah menyediakan antarmuka yang memungkinkan permintaan geografis fitur di seluruh web menggunakan panggilan platform-independen. WMS {Weh Map Service), adalah protokol standar untuk melayani rujukan geografis gambar peta melalui internet yang dihasilkan oleh peta server menggunakan data dari GIS basis data. Tujuan Pelayanan Informasi Aeronautika
a.Pemberian pelayanan informasi aeronautika bertujuan tersedianya informasi yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu yang diperlukan untuk keteraturan dan efisiensi penerbangan;
b.Peran dan pentingnya informasi/data aeronautika berubah secara signifikan dengan pelaksanaan area navigasi (RNAV), navigasi berbasis satelit (PBN), sistem navigasi berbasis komputer udara dan sistem data link. Kerusakan atau kesalahan terhadap informasi /data aeronautika dapat berpotensi mempengaruhi keselamatan navigasi penerbangan. Cakupan Wilayah Penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika mencakup wilayah ruang udara yang dilayani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses dan Informasi
a.Pelayanan informasi aeronautika memuat informasi tentang fasilitas, prosedur, pelayanan di bandar udara dan ruang udara; 7
b.Proses pelayanan informasi aeronautika meliputi kegiatan menerima, mengumpulkan, menyusun, mengedit, memformat, mempublikasikan, menyimpan dan mendistribusikan data/informasi aeronautika. 175,030 Jenis Pelayanan
a.Pelayanan informasi aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS) terdiri dari:
1.pelayanan informasi aeronautika bandar udara;
2.penerbitan dan penyebarluasan NOTAM (notice to airmen); dan
3.pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan.
b.Pelayanan informasi aeronautika [Aeronautical Information Services/AIS} sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan oleh Direktorat Jenderal dan Penyelenggara pelayanan.
c.Pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 meliputi:
1.Melakukan publikasi Informasi Aeronautika termasuk pembaruannya (AIP Amendment) dalam bentuk buku Aeronautical Information Publication (AIP);
2.Melakukan publikasi peta penerbangan termasuk pembaharuannya;
3.Melakukan publikasi Informasi tambahan yang bersifat permanen atau sementara terhadap informasi pada buku AIP [AIP Supplément);
4.Melakukan publikasi edaran informasi aeronautika {.Aeronautical Information Circulars/A IQ .
d.Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan meliputi:
1.Pelayanan informasi aeronautika bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 meliputi: a) Menyampaikan draft publikasi Informasi Aeronautika yang meliputi (Aeronautical Information Publication/AIP} termasuk pembaruannya (AIP Amendment), informasi tambahan yang bersifat permanen atau sementara terhadap informasi pada buku AIP (AIP Suplement), edaran informasi aeronautika (aeronautical information circulars/A IQ , NOTAM dan draft publikasi peta penerbangan; b) Mendistribusikan publikasi Informasi Aeronautika yang meliputi (Aeronautical Information Publication/ AIP} termasuk pembaruannya (AIP Amendment), informasi tambahan yang bersifat permanen atau sementara terhadap informasi pada buku AIP (AIP Suplement), edaran informasi aeronautika (Aeronautical Information Circulars/AIQ, NOTAM, ASHTAM, dan SNOWTAM dan publikasi peta penerbangan. 9 D 8 c) Distribusi Buletin yang memuat informasi sebelum penerbangan /PIB.
2.Penerbitan dan penyebarluasan NOTAM (notice to airmen) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 meliputi: a) Notifikasi kepada penerbang dan petugas lalu-lintas penerbangan/NOTAM, ASHTAM, dan SNOWTAM; b) Melakukan publikasi dan distribusi Daftar NOTAM yang masih berlaku {checklist and list of valid NOTAM).
3.Pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 (tiga) meliputi: a) Menyampaikan draft publikasi Informasi Aeronautika yang meliputi (Aeronautical Information Publication/AIF) termasuk pembaruannya (AIP Amendmeni), informasi tambahan yang bersifat permanen atau sementara terhadap informasi pada buku AIP (AJP Suplement}, edaran informasi aeronautika (aeronautical information circulars/A IQ , NOTAM dan draft publikasi peta penerbangan; b) Mendistribusikan publikasi Informasi Aeronautika yang meliputi (Aeronautical Information Publication/AIF) termasuk pembaruannya (AIP Amendment), informasi tambahan yang bersifat permanen atau sementara terhadap informasi pada buku AIP (AIP Suplement), edaran informasi aeronautika (Aeronautical Information Circulars/AIQ, NOTAM dan publikasi peta penerbangan. 9 SUE BAGIAN 175. B PERIZINAN PENYELENGGARA PELAYANAN 175.035 Permohonan sebagai Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika
a.Permohonan izin untuk menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika hanya dapat diajukan oleh suatu badan hukum Indonesia; b* Badan hukum yang mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1.Permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal;
2.Nama dan alamat pemohon;
3.Profil perusahaan;
4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5.Melampirkan salinan manual operasi yang dibuat pemohon sebagai penyelenggara pelayanan;
6.Pernyataan yang menjelaskan setiap jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan informasi aeronautika dari permohonan yang telah dibuat; dan
7.Ruang lingkup pelayanan.
c.Dalam huruf b angka 2, pegawai yang dimaksud adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh unit kerja tersebut;
d.Jika pemohon pelayanan informasi aeronautika tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan (différencies) dalam:
1.PKPS 175; dan
2.Standar-standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemohon wajib menjelaskan alasan dan alternatif penyelesaian atas tidak terpenuhinya standar tersebut. 10 / SUB BAGIAN 175. C KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN Sub Bagian 175.C. 1 Ketentuan Umum 175.040 Pelayanan Yang Diberikan
a.Pelayanan informasi aeronautika wajib diselenggarakan sesuai dengan:
1.Perizinan; dan
2.Manual operasi penyelenggara pelayanan.
b.Huruf a tidak berlaku untuk: Pelayanan informasi aeronautika yang diselenggarakan dalam keadaan darurat. 175.045 Tanggung Jawab dan Fungsi Pelayanan
a.Pelayanan informasi aeronautika yang disediakan harus sesuai untuk:
1.kebutuhan operasional penerbangan termasuk kebutuhan flight crews, flight planning, flight simulators; dan
2.ATS unit yang bertanggung jawab memberikan pre flight information dan flight information Service,
b.Sumber data/informasi aeronautika dapat diperoleh antara lain dari:
1.Kantor NOTAM Internasional;
2.Kantor Pelayanan Informasi Aeronautika;
3.Bandar Udara;
4.Pihak Militer dan Polri;
5.Kantor Pelayanan Meteorologi;
6.Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
7.Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; dan
8.Unit lain yang terkait.
c.Apabila pelayanan sebagaimana dimaksud pada sub bagian 175.025 huruf b tidak diberikan dalam waktu 24 jam, maka pelayanan harus tetap tersedia selama pesawat udara melakukan penerbangan di dalam wilayah tanggung jawabnya, ditambah sekurang-kurangnya 30 menit sebelum dan sesudah pesawat udara berada di wilayahnya tersebut.
d.Apabila telah terbentuk unit Pelayanan Informasi Aeronautika di Bandar Udara maka fungsi ATS Reporting Office dilaksanakan oleh unit Pelayanan Informasi Aeronautika di Bandar Udara. 175.050 Perubahan Pelayanan Oleh Penyelenggara Pelayanan
a.Peraturan ini berlaku jika penyelenggara pelayanan menginginkan perubahan pelayanan informasi aeronautika (termasuk dengan menyelenggarakan pelayanan tambahan):
1.Pelayanan informasi aeronautika yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan dilarang melebihi sertifikat yang diberikan; atau 11
2.Pemberitahuan segera ke Direktorat Jenderal terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Sistem Manajemen Keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
b.Sebelum melaksanakan perubahan pelayanan, penyelenggara pelayanan harus:
1.Menyiapkan draft amandemen perubahan pelayanan dari manual operasi; dan
2.Mengirimkan salinan amandemen perubahan pelayanan kepada Direktur Jenderal,
c.Perubahan pelayanan yang telah memenuhi huruf b perlu segera mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
d.Jika Direktur Jenderal menyetujui draft amandemen manual operasi, penyelenggara pelayanan harus melakukan hal sebagai berikut:
1.Menggabungkan amandemen ke dalam manual operasi; dan
2.Segera melaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan. 175.OSS Gangguan Pelayanan
a.Peraturan ini berlaku pada saat pelayanan informasi aeronautika mengalami gangguan atau jika penyelenggara pelayanan mengetahui bahwa akan terjadi gangguan.
b.penyelenggara pelayanan dapat memberitahukan tentang gangguan kepada pengguna.
c.Ketentuan lebih lanjut mengenai gangguan pelayanan informasi aeronautika diatur dalam peraturan perundang-undangan. 175.060 Peralatan Uji Fasilitas yang disediakan penyelenggara pelayanan harus diuji dan dipelihara dengan menggunakan peralatan uji sesuai peraturan perundang-undangan. 175.065 Pertukaran Paket Informasi Aeronautika Terpadu
a.Direktorat Jenderal harus menunjuk satu unit kerja dimana seluruh elemen paket terpadu informasi aeronautika yang dibuat/diterbitkan oleh negara lain dapat diterima unit kerja tersebut dandapat menyebarluaskannya.
b.Pelayanan informasi aeronautika harus mengatur kebutuhan persyaratan operasional didalam penerimaan dan pendistribusian NOTAM melalui telekomunikasi.
c.Direktorat Jenderal harus menjalin komunikasi langsung dengan pelayanan informasi aeronautika negara lain dalam hal pemenuhan pelaksanaan pertukaran informasi/data aeronautika. 12
d.Direktorat Jenderal wajib memberikansatu salinan paket informasi aeronautika terpadu dalam bentuk kertas dan/atau digital berupa buku AIP beserta amandemen, AIP Suplement dan AIC kepada negara anggota ICAO yang membutuhkan untuk memberikan pelayanan informasi aeronautika tanpa dipungut biaya.
e.Direktorat Jenderal atau penyelenggara pelayanan dapat melakukan pertukaran lebih dari satu salinan paket informasi aeronautika terpadu dan dokumen navigasi penerbangan lainnya, dalam bentuk kertas dan/atau bentuk digital, diatur dengan perjanjian antar kedua negara anggota ICAO.
f.Penyelenggara pelayanan dapat memberikan paket informasi aeronautika terpadu dalam bentuk kertas dan/atau digital berupa NOTAMt ASHTAM, SNOWTAM, PIB dan daftar NOTAMyang masih berlaku kepada negara anggota ICAO yang membutuhkan untuk memberikan pelayanan informasi aeronautika tanpa dipungut biaya.
g.Negara lain yang bukan anggota ICAO atau suatu organisasi yang ingin mendapatkan informasi/data aeronautika, termasuk elemen paket terpadu informasi aeronautika, dan dokumen navigasi penerbangan lainnya, dalam bentuk kertas dan/atau bentuk digital, harus melalui perjanjian tersendiri. 175.070 Hak Cipta
a.Setiap produk publikasi informasi aeronautika yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal tidak dapat diproduksi, diperbanyak, ditambah, diubah dan dihapus sebagian atau seluruhnya kecuali atas persetujuan Direktur Jenderal.
b.Direktur Jenderal atau penyelenggara pelayanan tidak dapat memperbanyak sebagian atau seluruhnya setiap produk publikasi informasi aeronautika dari negara lain kecuali mendapat persetujuan dari negara tersebut. Sub Bagian 175.C.2 Manajemen Informasi Aeronautika 175.080 Persyaratan Manajemen Informasi Sumber daya dan proses manajemen informasi yang ditetapkan dalam pelayanan informasi aeronautika harus memadai untuk memastikan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, integrasi, pertukaran dan pengiriman data aeronautika yang tepat waktu dengan mutu data dan/atau informasi aeronautika yang terjamin dalam sistem ATM. 13 g 175.085 Validasi dan Verifikasi Data dan/atau Informasi Aeronautika
a.Bahan yang akan diterbitkan sebagai bagian dari paket informasi aeronautika terpadu harus benar-benar diperiksa dan dikoordinasikan dengan layanan yang bertanggung jawab sebelum diserahkan ke pelayanan informasi aeronautika, dalam rangka untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah dimasukkan dan telah benar secara rinci sebelum didistribusikan
b.Pelayanan informasi aeronautika harus menetapkan prosedur verifikasi dan validasi untuk menjamin bahwa setelah penerimaan data dan/atau informasi aeronautika, persyaratan kualitas (akurasi, resolusi, integritas dan penelusuran/ traceability data aeronautika) terpenuhi. 175.090 Spesifikasi Kualitas Data
a.Akurasi
1.Urutan akurasi data aeronautika harus seperti yang ditentukan dalam peraturan lain yang berlaku. Dalam hal itu, harus dilakukan pengidentifikasian tiga jenis posisi data; pensurveian titik (ambang landasan pacu, posisi alat bantu navigasi, dll), perhitungan titik-titik (perhitungan matematis dari hasil pensurveian titik-titik dalam ruang/perbaikan) dan penetapan titik-titik (misalnya informasi titik-titik batas wilayah penerbangan).
2.Persyaratan akurasi untuk medan dan hambatan data elektronik yang ditentukan dalam Lampiran 3.
b.Resolusi
1.Urutan resolusi publikasi data aeronautika harus sesuai sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1.
2.Resolusi fitur data yang terdapat dalam database harus sesuai dengan persyaratan akurasi data.
3.Resolusi fitur data yang terdapat dalam database harus sama atau lebih halus daripada resolusi publikasi.
c.Integritas
1.Klasifikasi integritas dataaeronautika harus sesuai sebagaimana ditentukan dalam table LAMP 1-1 sampai LAMP 1-5 pada Lampiran 1.
2.Integritas data aeronautika harus dipertahankan selama proses data dari survei /asal sampai dengan distribusi kepengguna berikutnya (entitas yang menerima informasi aeronautika dari penyedia layanan informasi aeronautika). 14
3.Berdasarkan klasifikasi integritas yang berlaku, prosedur validasi dan verifikasi harus: a) untuk data rutin: menghindari korup data di seluruh pengolahan data; b) untuk data penting: menjamin korup data tidak terjadi pada setiap tahap pada keseluruhan proses termasuk proses tambahan yang diperlukan untuk mengatasi potensi terjadinya risiko dalam arsitektur sistem secara keseluruhan untuk lebih menjamin integritas data ditingkat ini; dan c) untuk data penting: menjamin korup data tidak terjadi pada setiap tahap pada keseluruhan proses termasuk proses tambahan yang menjamin integritas untuk mengurangi dampak kesalahan yang diidentifikasi melalui analisis dalam arsitektur sistem secara keseluruhan sebagai risiko integritas data potensial.
4.Produksi kesalahan dalam seluruh proses dapa dikurangi dengan teknik jaminan kualitas data tambahan yang mungkin diperlukan. Ini dapat mencakup tes aplikasi untuk data penting (misalnya, dengan flight check); penggunaan keamanan, logika, semantik, perbandingan, dan redundansipemeriksaan; deteksi kesalahan digital; dan kualifikasi sumber daya manusia dan alat proses seperti perangkat keras dan perangkat lunak.
5.Metode distribusi kepada pengguna yang dapat digunakan berupa: a) Distribusi fisik, distribusi data dan/atau informasi aeronautika melalui pengiriman paket fisik, seperti layanan pos; atau b) Distribusi elektronik langsung, distribusi data dan/atau informasi aeronautika secara otomatis melalui penggunaan koneksi elektronik langsung antara AIS dan pengguna informasi.
6.Metode distribusi dan media data yang berbeda-beda memerlukan prosedur yang berbeda untuk memastikan persyaratan kualitas data. ; 175.095 Metadata
a.Metadata harus dikumpulkan untuk proses dan titik pertukaran data aeronautika. Metadata yang terkumpul harus diterapkan pada seluruh mata rantai data dan/atau informasi aeronautika, dimulai dari survei/sumber data sampai dengan distribusi ke pengguna.
b.Metadata yang dikumpulkan harus mencakup, minimal:
1.Nama organisasi atau badan yang melakukan fungsi;
2.Fungsi yang dilakukan; dan
3.Tanggal dan waktu pelaksanaan. 15
c.Fungsi yang dilakukan menunjukkan setiap tindakan pembuatan, pengiriman, atau manipulasi data. 175.100 Perlindungan Data
a.Data Aeronautika dan set dataharus dilindungi sesuai dengan deteksi kesalahan data, keamanan,dan teknik otentikasi.
b.Elektronik aeronautika data set harus dilindungi dengan dimasukkan dalam data set 32 bit Cyclic Redundancy Check (CRC) yang dilakukan oleh aplikasi terkait data set. Hal ini berlaku untuk melindungi semua tingkat integritas data set sebagaimana dimaksud pada sub bagian 175.090 huruf c.
c.Persyaratan ini tidak berlaku untuk sistem komunikasi yang digunakan untuk transfer data set.
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan algoritma CRC32-bit untuk menerapkan perlindungan elektronik set data aeronautika diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 175.105 Penggunaan Otomasi
a.Otomasi harus diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan kecepatan, kualitas, efisiensi dan efektivitas biaya pelayanan informasi aeronautika;
b.Data dan/atau informasi aeronautika disediakan dalam berbagai format, proses harus diimplementasikan untuk memastikan konsistensi data dan informasi antara format.
c.Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas data, otomasi harus:
1.Menggunakan pertukaran data aeronautika digital antara pihak yang terlibat dalam rantai pengolahan data; dan
2.Menggunakan model pertukaran informasi aeronautika dan model pertukaran data yang didesain agar kompatibel secara global.
d.Model Informasi aeronautika yang digunakan harus mencakup data aeronautika dan informasi aeronautika untuk ditukar.
e.Model informasi aeronautika yang digunakan harus :
1.Menggunakan Unified Modelling Language (UML) untuk menggambarkan fitur, sifat, asosiasi dan jenis data informasi aeronautika;
2.Mencakup batasan nilai data dan aturan verifikasi data;
3.Mencakup ketentuan untuk metadata sebagaimana ditentukan dalam sub bagian 175.095; dan
4.termasuk model sementara untuk dapat menangkap evolusi sifat-sifat fitur suatu informasi aeronautika selama siklus hidupnya. 16
f.Model pertukaran data aeronautika yang digunakan harus:
1.Menerapkan format encoding data yang umum digunakan;
2.mencakup semua kelas, atribut, tipe data dan asosiasi dari model informasi aeronautika sesuai sebagaimana yang tercantum dalam huruf e; dan
3.memberikan suatu mekanisme tambahan dimana kelompok pengguna dapat menambah sifat fitur yang ada dan menambahkan fitur baru yang tidak merugikan standarisasi global.
4.Penggunaan format data encoding yang umum berfungsi untuk menjamin interoperabilitas pertukaran data aeronautika antara lembaga dan organisasi yang terlibat dalam rantai pengolahan data.
5.Contoh format data encoding umum antara lain Extensible Markup Language (XML), Geografi Markup Language (GML), dan Java Script Object Notation (JSON). 175.110 Sistem Kendali Mutu
a.Sistem manajemen kendali mutu dilaksanakan dan dipelihara pada setiap fungsi pelayanan informasi aeroanautika. Pelaksanaan sistem manajemen kendali mutu tersebut harus dapat dibuktikan untuk setiap tahapan fungsi.
b.Manajemen kendali mutu diterapkan pada keseluruhan rangkaian data informasi aeronautika dari originasi data sampai dengan distribusi ke pengguna, dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan data.
c.Direktorat Jenderal harus menetapkan dan menerapkansistem manajemen kendali mutu sesuai dengan International Organization f or Standardization (ISO) seri 9000 mengenai standar jaminan kualitas.
d.Penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan informasi aeronautika harus menetapkan dan menerapkan sistem manajemen kendali mutu sesuai dengan International Organization fo r Standardization (ISO) seri 9000 mengenai standar jaminan kualitas, dan disertifikasi oleh organisasi yang disetujui.
e.Sertifikat ISO 9000 yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi akreditasi yang menjadi dasar pemenuhan suatu standar.
f.Untuk menjamin kualitas data yang digunakan dalam mengelola rantai data (data chain) aeronautika harus dibuat surat perjanjian antara originator dan distributor dan antara distributor dan pengguna.
g.Dalam konteks penetapan sistem manajemen kendali mutu, keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan pada tiap-tiap fungsi harus dijelaskan dan personel yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut harus dilatih dengan baik. 17
h.Setiap sistem manajemen kendali mutu harus mencakup kebijakan yang diperlukan, proses dan prosedur, termasuk untuk penggunaan metadata, untuk memastikan dan memverifikasi bahwa data aeronautika dapat dilacak pada keseluruhan rangkaian data informasi aeronautika sehingga memungkinkan setiap anomali data atau kesalahan terdeteksi yang digunakan untuk identifikasi dari akarnya, dikoreksi dan dikomunikasikan kepada pengguna yang terkena.
i.Penyelenggaraan sistem manajemen kendali mutu harus menyediakan jaminan dan keyakinan kepada pengguna bahwa informasi/data aeronautika yang didistribusikan telah memenuhi persyaratan kualitas data aeronautika untuk akurasi, resolusi dan integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, dan persyaratan penelusuran data melalui penyediaan metadata yang sesuai. Sistem ini juga akan memberikan jaminan masa penerapan tujuan penggunaan data aeronautika serta bahwa tanggal distribusi disepakati akan terpenuhi.
j.Semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk memonitor kepatuhan terhadap sistem manajemen kendali mutu yang ada.
k.Pelaksanaan sistem, kendali mutu yang diterapkan harus diawasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, potensi terjadinya kesalahan, tindakan untuk memperbaiki penyebab dari keadaan tersebut harus dilaksanakan. Semua observasi pemeriksaan dan tindakan perbaikan harus terdokumentasi dengan baik.
l.Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Kendali Mutu pelayanan informasi aeronautika diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 175.115 Faktor Manusia
a.Organisasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautikadalam penentuan desain, isi, pengolahan dan distribusi data dan/atau informasi aeronautika harus mempertimbangkan prinsip-prinsip faktor manusia yang memfasilitasi pemanfaatan yang optimal.
b.Pertimbangan harus diberikan kepada integritas informasi dimana interaksi manusia diperlukan dan langkah-langkah mitigasi yang diambil dimana risiko dapat diidentifikasi.
c.Hal ini dapat dicapai melalui desain sistem, melalui prosedur operasi atau melalui perbaikan dalam lingkungan operasi. 175.120 Sistem Manajemen Keselamatan
a.Penyelenggara pelayanan harus memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan yang memuat kebijakan, prosedur, dan penerapan praktis yang diperlukan dalam menyediakan pelayanan informasi aeronautika yang sesuai dengan pelayanan yang disetujui. v 18
b.Penyelenggara pelayanan harus menjaga sistem manajemen keselamatan dengan meninjau ulang dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamjn bahwa sistem manajemen keselamatan dapat berjalan dengan baik,
c.Sistem manajemen keselamatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 175.125 Pengembangan Personel
a.Penyelenggara Pelayanan harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa setiap personel memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan informasi aeronautika;
b.Penyelenggara Pelayanan harus mengembangkan sebuah kebijakan dan program pelatihan secara keseluruhan dan uraian tugas yang terinci untuk setiap personel;
c.Kebijakan dan program pelatihan yang dikembangkan harus disesuaikan dengan berbagai tingkat tanggupgjawab setiap personel dalam melakukan tugasnya. Kntsus pelatihan dimaksud dapat berupa pelatihan tingkat awal, pelatihan tingkat mahir, pelatihan tingkat lanjutandan pelatihan pengembangan;
d.Penyelenggara Pelayanan harus memastikan babvfra personelnya menjalani periode pelatihan praktek kerja lapangan sebelum melaksanakan tugas-tugasnya; \
e.Penyelenggara Pelayanan harus memelihara catatan pelatihan setiap personel mencakup rencana pelatihan, jadwal pelatihan yang akan diikuti oleh setiap personel serta kerangka waktu untuk mengikuti kursus yang dibutuhkan dalam rencana pelatihan tersebut;
f.Setiap awal tahun Penyelenggara Pelayanan harus melakukan evaluasi ulang terhadap rencana pelatihan setiap personel yang telah dibuat untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, perubahan persyaratan pelatihan dan memprioritaskan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk tahun mendatang;
g.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan personel pelayanan informasi aeronautika diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 175.130 Persyaratan Personel
a.Penyelenggara Pelayanan harus mempekerjakan personel yang kompeten dengan jumlah yang memadai dalam penyediaan pelayanan; i ■ f ■ v:;' 19 175.13S 175.140
b.Penyelenggara Pelayanan harus menyediakan manual operasi tentang analisis jumlah personel yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan informasi aeronautika dengan mempertimbangkan tugas danbeban kerja yang dibutuhkan;
c.Uraian tugas harus menggambarkan tujuan pekerjaan, tanggung jawab utama, dan hasil yang ingin dicapai dari setiap personel;
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai personel pelayanan informasi aeronautika diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pemeliharaan Dokumen
a.Dokumen-dokumen berikut harus dipelihara oleh penyelenggara pelayanan:
1.Manual operasi;
2.Manual teknik yang digunakan di setiap peralatan;
3.Buku AIP termasuk AIP Amendment, AIP Supplement dan AIC;
4.Dokumen-dokumen terkait yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan.
b.Untuk huruf a, dokumen harus tetap diperbaharui, dengan:
1.Memuat seluruh amandemen yang telah disetujui; dan
2.Memuat tanggal: a) Pembuatan dokumen; atau b) Tanggal revisi terbaru dokumen tersebut; dan
3.Mencantumkan nama orang yang bertanggungjawab terhadap perubahan dokumen; dan
4.Mencantumkan identitas orang yang diberikan otorisasi.
c.Untuk a angka 2, Manual Teknik adalah dokumen selain dokumen manual operasi yang berisi tentang |nformasi teknik cara pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas, seperti buku petunjuk pemeliharaan peralatan dari perusahaari'pembuat.
d.Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa;;;
1.Dokumen asli tersimpan dengan aman; dan
2.Salinan dokumen disediakan tempat untuk . menampung amandemen; dan
3.Dokumen-dokumen yang telah diganti dikeluarkan.
e.Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dokumen oleh penyelenggara pelayanan informasi aeronautika diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Pengarsipan
a.Penyelenggara pelayanan wajib memelihara semua dokumen yang:
1.Diberikan atau dibuat oleh atau untuk penyelenggara pelayanan; dan
2.Berhubungan dengan keselamatan penerbangan; dan j. 20
3.Memuat sejarah peralatan tentang rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan tiap- tiap fasilitas.
b.Dokumen yang diarsipkan harus disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun, sehingga dapat dilihat lagi untuk keperluan investigasi keselamatan penerbangan. 175,145 Program Keamanan Penyelenggara pelayanan harus memiliki dan menerapkan program keamanan yang wajib dimuat dalam manual operasi, sesuai ketentuan perundang-undangan. V : Sub Bagian 175.C.3 Publikasi Informasi Aeronautika 175.150 Spesifikasi Usmim Informasi Aeronautika i
a.Setiap elemen dari paket terpadu informasi aeronautika yang dipublikasikan dan didistribusikan baik nasional maupun internasional harus dalam bahasa Inggris dan mudah dipahami;
b.Nama tempat harus disebutkan dalam bahasa lokal/nasional, dan dengan huruf latin;
c.Standar satuan ukur yang digunakan dalam pelayanan informasi aeronautika harus sesuai dengan peraturan lain yang berlaku;
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai standar ; untuk peta penerbangan pada buku AIP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
e.Singkatan dan kode dalam pemberian pelayanan informasi aeronautika harus digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan lain yang berlaku;
f.Setiap daerah Terlarang, Terbatas dan Berbahaya didalam wilayah ruang udara Indonesia harus diberi identifikasi; 'f
g.Identifikasi harus terdiri dari kelompok huruf dab angka sebagai berikut;
1.Dua karakter pertama dalam bentuk; ’; huruf yang mengidentifikasi wilayah Indonesia, seperti WI atau WA;
2.Karakter ketiga dalam bentuk huruf yang mengidentifikasi simbol, huruf P (Prohibited) untuk kawasan Terlarang, R (Restnctedj untuk kawasan Terbatas, dan D (Dangei) untuk kawasan Berbahaya yang sesuai;
3.Karakter keempat dalam bentuk angka, tidak boleh sama antara satu dan lainnya dalam wilayah Indonesia. 21
h.Bila ada penghapusan identifikasi maka identifikasi yang lama tidak boleh digunakan kembali untuk kurun waktu paling tidak satu tahun setelah waktu penghapusan. /
i.Apabila kawasan Terlarang, Terbatas dan Berbahaya ditetapkan, maka batas wilayah yang ditetapkan tersebut sebaiknya sekecil dan sesederhana mungkin sesuai kebutuhan penggunaan kawasan tersebut.
j.Penetapan, perubahan dan penghapusan kawasan Terlarang, Terbatas dan Berbahaya baik permanen maupun sementara harus dipublikasikan. 175.155 Sistem Referensi Umum Untuk Navigasi Penerbangan
a.Sistem Referensi Horizontal
1.World Geodetic System -1984 (WGS-84) harus digunakan sebagai sistemreferensi horizontal (geodetic) untuk navigasi udara internasional. Dengan demikian penerbitan koordinat sebagai informasi aeronautika (yang menunjukan lintang dan bujurj harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada WGS-84 geodetic reference datum; ■
2.Sebagai pedoman lebih lanjut terkait penerapan WGS-84 harus sesuai dengan peraturan lain yang berlaku.
b.Sistemreferensi vertikal \ : Titik pada permukaan air laut yang dihubungkan dengan jarak ketinggian ke permukaan tanah (elevasi) yang diketahui sebagai geoid, harus digunakan sebagai sistem referensi. .
c.Sistem referensi waktu Penanggalan masehi dan sistem waktu universal terkoordinasi harus digunakan sebagai sistem referensi waktu. 175.160 Buku Publikasi Informasi Aeronautika (A li3) Indonesia
a.Buku AIP diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Internasional dalam pertukaran informasi aeronautika yang diperlukan bagi navigasi penerbangan dalam bentuk dan format tertentu guna memudahkan dalam penggunaannya.
b.Buku A IP berisikan informasi permanen dan informasi atas perubahan-perubahan sementara yang berjangka waktu panjang
c.Isi Buku AIP: 1, Isi informasi buku AIP terdiri dari tiga bagian yaitu General (GEN), Enroute (ENR) dan Aerodrome (AD) yang penyusunan dan pengelompokannya disesuaikan dengan standar penyimpanan dan pengambilan data elektronik; i 22
2.Peta penerbangan berikut harus dimiliki oleh bandar udara/ heliport, apabila tersedia harus dipublikasikan melalui buku AIP atau dipublikasikan secara terpisah: a.. Aerodrome/Heliport Chart — 1CAO;
b.Aerodrome Ground Movement Chart — ICAOy
c.Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type A;
d.Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type B;
e.Aerodrome Terrain and Obstacle Chart — ICAO (Electronic);
f.Aircraft Parking/Docking Chart — ICAO;
g.Area Chart — ICAO;
h.ATC Surveillance Minimum Altitude Chart — ICAO; i Instrument Approach Chart — ICAO; j . Precision Approach Terrain Chart — ICAO;
k.Standard Arrival Chart — Instrument (STAR) — ICAO; L Standard Departure Chart — Instrument (SID) — ICAO;
m.Visual Approach Chart — ICAO.
3.Grafik, peta atau diagram harus digunakan jika diperlukan untuk melengkapi atau sebagai pengganti tabulasi atau teks di dalam buku AIP.
d.Spesifikasi Umum Buku AIP
1.Buku AIP harus self-contained dan harus terdapat daftar isi.
2.Pada buku AIP tidak boleh terdapat duplikasi informasi.
3.Buku AIP harus diberi tanggal, diterbitkan dalam bentuk halaman lepas, setiap halaman harus diberi tanggal. Tanggal tersebut terdiri dari hari, bulan (nama bulan) dan tahun, yang menunjukan tanggal publikasi atau tanggal|mulai berlakunya informasi tersebut. y
4.Daftar yang menunjukan tanggal darik masing-masing halaman buku AIP yang masih berlaku harus diterbitkan dalam interval waktu tertentu untuk membantu pengguna buku AIP dalam memelihara keaktualan informasi. Nomor halaman atau judul peta dan daftar tanggal dari daftar tersebut harus dicantumkan dalam daftar tersebut. Daftar halaman buku AIP harus menunjukkan tanggal yang terbaru dan diterbitkan secara berkala mengikuti penerbitan AIP Amendment. '
5.Buku AIP diterbitkan dalam beberapa volume dan dibuat dalam bentuk halaman lepas (tidak dibundel rekat) untuk memudahkan pembaruan secara berkala.
6.Ukuran lembaran AIP sebaiknya tidak lebih dari 160 x 210 mm, apabila terdapat lembaran yang lebih besar dari ukuran tersebut maka dapat dilipat sesuai dengan ukuran tersebut.
7.Semua perubahan pada buku AIP, atau informasi baru yang dicetak harus diberi simbol atau tanda tertentu. 23
8.Perubahan penting atas buku AIP yang berpengaruh terhadap operasional penerbangan harus dipublikasikan dengan prosedur AIRAC dan publikasinya ditunjukkan dengan akronim AIRAC.
9.Buku AIP diamandemen atau diterbitkan kembali pada interval waktu tertentu untuk menjaga agar informasi tetap akurat. Menjaga keaktualan informasi dengan hand amendement dan pemberian tanda pada isi buku AIP harus diminimalisasi. Cara yang baik untuk mengamandemen buku AIP adalah dengan mengganti lembaran halaman dengan lembaran halaman yang baru.
10.Perubahan permanen dan penambahan informasi yang terkandung dalam buku AIP harus dipublikasikan sebagai AIP Amandement dengan interval sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu ) tahun yang dicantumkan pada bagian GEN dalam buku AIP untuk menjaga agar informasi yang terdapat di dalamnya tetap akurat dan terkini.
11.Perubahan sementara terhadap informasi yang terkandung di dalam buku AIP berupa teks yang panjang dan/atau berupa gambar harus dipublikasikan sebagai AIP Supplement
12.AIP Supplement berisikan informasi yang berpengaruh terhadap operasional penerbangan dipublikasikan dengan prosedur AIRAC dan publikasinya, ditunjukkan dengan akronim AIRAC AIP Supplement dan mencantumkan tanggal berlaku informasi tersebut pada setiap halamannya.
13.Buku AIP, AIP Amendement dan AIP Supplement harus disediakan dan didistribusikan dengan cara yang paling cepat. *
e.Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku AIP, AIP Amendement dan AIP Supplement diatur dengan Peraturan Direktujp Jenderal. ' :■ 175.165 Buku Publikasi Informasi Aeronautika {AIP ) Indonesia Elektronik jeAU3)
a.Buku AIP, AIP Amendment, AIP Supplement dan AIC juga harus dipublikasikan dalam format yang dapat ditampilkan pada layar komputer dan di cetak pada kertas. ■*
b.Dokumen elektronik ini disebut dengan nama AIP elektronik (eAIP) dan dibuat sesuai format untuk pertukaran data digital. 'v
c.Isi informasi dan struktur bab dari eAIP harus sesuai dengan isi dan struktur dari AIP kertas tercetak. eAIP harus menyertakan file yang dapat digunakan untuk mencetak AIP kertas tercetak.
d.eAIP harus tersedia dalam media distribusi fisik (CD, DVD, dll) dan/atau dapat diakses di Internet secara ohline. 24 175.170 Aeronautical Information Circulars (ASC)
a.AIC harus diterbitkan apabila terdapat informasi aeronautika yang tidak termasuk dalam kriteria:
1.sebagaimana dimaksud dalam sub bagian 175.175 huruf b untuk kriteria yang dapat dimasukkan dalam AIP Indonesia; 2, sebagaimana dimaksud dalam sub bagian 175.195 huruf a untuk pembuatan NOTAM.
b.AÏC harus diterbitkan untuk penyebarluasan kriteria informasi sebagai berikut:
1.Prakiraan jangka panjang untuk perubahan penting dalam perundang-undangan, peraturan, prosedur atau fasilitas;
2.Informasi yang berisikan penjelasan atau pemberitahuan yang mempengaruhi keselamatan penerbangan; i l
3.Informasi yang berisikan penjelasan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan teknis, legislasi atau administratif.
c.Ketentuan lebih lanj ut mengenai AIC diatur diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 175.175 Aeronautical Information Régulation and Control (AIRAC)
a.Informasi yang berkaitan dengan keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 bagian 1 dan bagian 2, harus didistribusikan menggunakan sistem penanggalan AIRAC, dengan serangkaian tanggal berlaku pada interval 28 hari. Informasi yang diberitahukan didalamnya tidak boleh dirubah sekurang- kurangnya 28 hari setelah tanggal berlaku, kecuali keadaan yang diberitahu tersebut bersifat sementara dan tidak akan bertahanuntuk satu periode.
b.Ketika informasi tidak menggunakan penanggalan AIRAC, pemberitahuan NIL harus dibuat dan didistribusikan melalui NOTAM atau cara lain yang sesuai, tidak lebih dari satu siklus sebelum tanggal berlaku AIRAC yang telah ditentukan.
c.Penggunaan tanggal selain tanggal berlaku pada sistem AIRAC tidak boleh digunakan untuk perencanaan perubahan penting pada operasi penerbangan yang melibatkan pekerjaan kartografi dan/atau menjaga keaktualan pada database navigasi.
d.Penggunaan tanggal untuk menyampaikan perubahan- perubahan penting pada siklus AIRAC di antara tanggal 21 Desember sampai dengan 17 Januari sebagai tanggal berlaku hendaknya dihindari. ^ 25
e.Penyediaan Informasi dalam bentuk kertas tercetak
1.Informasi yang dipublikasikan dengan prosedur AIRAC menggunakan bentuk cetakan maka harus didistribusikan sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) hari sebelum tanggal berlaku dengan tujuan agar dapat diterima pengguna sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum tanggal berlakunya informasi tersebut. )'■£
2.Jika terdapat rencana perubahan besar Jan berpengaruh terhadap operasional penerbangan yang b harus segera diketahui oleh pengguna, maka inforpipsi hendaknya diterbitkan dengan menggunakan prosedur AIRAC dan didistribusikan sekurang-kurangnya 56 (lima ‘puluh enam) hari sebelum tanggal berlaku. Ini harus diterapkan untuk penerbitan, dan perencanaan perubahan besar dalam, keadaan yang tercantum dalam Lampiran 2 bagian 3, dan perubahan besar lainnya jika dianggap perlu. 1
f.Penyediaan Informasi dalam bentuk elektronik
1.Apabila sistem database telah tersedia, maka harus diyakinkan bahwa tanggal efektif sudah $esuai dengan tanggal efektif yang dipublikasikan dalam bentuk kertas tercetak.
2.Informasi yang dipublikasikan melalui AIRAC dengan menggunakan elektronik harus menyesuaikan dengan tanggal berlaku AIRAC.
g.Ketentuan lebih lanjut mengenai AIRAC diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 175.180 NOTAM
a.NOTAM harus dibuat dan diterbitkan segera setidp kali informasi yang akan didistribusikan bersifat sementara ydan berdurasi pendekatau ketika perubahan permanen yang- penting untuk operasional penerbangan, atau perubahan sementara durasi panjang dibuat dengan disingkat, kecuali untuk teks yang panjang dan/atau grafis.
b.Pemberitahuan aktifitas penetapan daerah terlarang, terbatas atau berbahaya pada wilayah ruang udara harus disampaikan kepada Kantor NOTAM Internasional sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal penetapan waktu berlaku kecuali untuk keadaan darurat
c.Pemberitahuan atas perubahan aktifitas yang telah dipublikasikan, harus disampaikan kepada Kantor NOTAM Internasional sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum jadwal perubahan dipublikasikan agar dapat memfasilitasi perencanaan pemanfaatan wilayah ruang udara. 26
d.NOTAM yang memberitahukan ketidaktersediaan pelayanan fasilitas bantu navigasi penerbangan, harus diberi perkiraan waktu ketidaktersediaan pelayanan tersebut atau perkiraan waktu sampai perbaikan pelayanan tersebut selesai.
e.Ketika AIP Amendment atau AIP Supplement diterbitkan sesuai dengan prosedur AIRAC, NOTAM (Trigger NOTAM) harus dibuat dengan memberikan penjelasan singkat mengenai isi, tanggal efektif dan nomor referensi untuk amendment atau supplement NOTAM ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal berlaku AIP Amendment atau AIP Supplement dan tetap berlaku dalam buletin informasi pra-penerbangan untuk jangka waktu empat belas hari.
f.Daftar NOTAM yang masih berlaku harus diterbitkan sebagai NOTAM melalui Aeronautical Fvced Service (AFS) pada interval waktu tidak lebih dari satu bulan dengan menggunakan format NOTAM.
g.Informasi mengenai perubahan penting pada aktifitas gunung berapi, letusan gunung berapi dan/atau awan ' abu vulkanik gunung berapi, harus dipublikasikan dengan menggunakan format ASHTAM. t
h.NOTAM harus dibuat sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada prosedur komunikasi ICAO.
i.AFS harus digunakan untuk pendistribusian NOTAM.
j.Jika pertukaran NOTAM dikirim dengan menggunakan media selain AFS, kumpulan enam angka yang menunjukan tanggal dan waktu pembuatan NOTAM, dan identifikasi dari pembuat NOTAM harus dicantumkan di awal teks.
k.NOTAM untuk distribusi internasional harus diseleksi terlebih dahulu.
l.Pertukaran NOTAM internasional harus berdasarkan kesepakatan antar kedua kantor NOTAM Internasional negara tersebut. Pertukaran ASHTAM internasional dan NOTAM dimana negara tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan NOTAM untuk pendistribusian informasi aktifitas gunung 1 berapi, harus melibatkan volcanic ash advisory centres yang ditentukan oleh persetujuan navigasi penerbangan regional untt^k operasi dari AFS satellite distribution system (sistem distribusi yang menggunakan satelit untuk informasi yang berhubungan dengan navigasi penerbangan (SADIS) dan sistem komunikasi satelit internasional (ISCS)), dan harus memperhitungkan persyaratan untuk operasi penerbangan jarak jauh.
m.Pertukaran NOTAM antara kantor NOTAM internasional sebisa mungkin dibatasi oleh persyaratan penerimaan berita masing- masing negara untuk membedakan seri setidaknya untuk penerbangan internasional dan domestik. i/r 27
n.Kantor NOTAM Internasional harus tersambung dengan peralatan aeronautical fixed service (APS),
o.Peralatan AFS harus terkoneksi ke mesin pencetak.
p.Kantor NOTAM Internasional harus terhubung melalui AFS, dengan unit-unit yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan:
1.Unit Pelayanan informasi Aeronautika;
2.Unit Pelayanan Lalu-lintas Penerbangan; '
3.Kantor Operator Penerbangan; V
4.Kantor NOTAM Internasional negara lain.
q.Ketentuan lebih lanjut mengenai NOTAM diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 175.1S5 Pre-Flight and Post-Flight Information
a.Pre-flight Information
1.Informasi aeronautika yang penting bagi keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbangan harus tersedia di setiap bandar udara/heliport guna kebutuhan personel penerbangan termasuk kru penerbangan dalam mempersiapkan penerbangannya;
2.Informasi aeronautika yang disiapkan oleh bandar udara/heliport untuk tujuan pembuatan rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam sub bagian 175.200 huruf a angka 1, meliputi: a) Elemen-elemen dari Paket Informasi Aeronautika Terpadu; b) Peta-peta penerbangan.
3.Informasi yang tercantum dalam angka 2 huruf a) dan b) dapat diperoleh dari publikasi nasional atau publikasi negara lain bila dibutuhkan yang tersedia di Bandar udara/heliport tersebut atau dapat diperoleh melalui alat komunikasi langsung yang tersedia;
4.Informasi lain mengenai bandar udara keberangkatan yang harus disediakan meliputi informasi sebagai beriku : a) Pekerjaan konstruksi atau pemeliharaan pada daerah yang berdekatan dengan manoevering area; b) Kerusakan pada maneuvering area baik yang diberi tanda atau tidak, seperti bagian permukaan runway atau taxiway yang rusak; c) Keberadaan dan kedalaman air pada runway dan taxiway pada saat hujan atau banjir termasuk dampaknya pada pergesekan permukaan; d) Pesawat parkir atau benda lain yang berada di sekitar taxiway; 28 e) Keberadaan bahaya lain yang bersifat sementara; f) keberadaan burung-burung yang berpotensi bahaya bagi pengoperasian pesawat udara; ; y g) Kegagalan fungsi atau gangguan pengoperasian sebagian atau seluruh sistem penerangan; 'seperti lampu pendekatan, lampu threshold, lampu .runway, lampu tcudway, lampu halangan dan lampu pada maneuvering area, serta catu daya listrik bandara udara; h) Sistem Pengawasan navigasi penerbangan; i) Keberadaan dan operasi misi kemanusiaan, seperti misi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-bangsa yang disertai dengan prosedur dan atau penerapan pembatasan yang diakibatkan oleh kegiatan misi tersebut.
5.Kumpulan NOTAMyang masih berlaku dan informasi penting lainnya harus tersedia untuk kru pesawat udara dalam bentuk PIB;
6.Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyiapan PIB diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. ■
b.Post-flight information
1.Post-flight information dibuat untuk penerimaan informasi oleh bandara/heliport mengenai pernyataan tertulis dari kru pesawat udara tentang kondisi operasi fasilitas navigasi penerbangan yang diperkirakan mengganggu operasional penerbangan, dan apabila dibutuhkan informasi tersebut dapat diproses lanjut sebagai bahan informasi aeronautika untuk dipublikasikan.
2.Post-flight information dibuat untuk penerimaan informasi oleh bandara/héliport mengenai pernyataan tertulis dari kru pesawat udara tentang keberadaan burung atau binatang lainnya yang terlihat oleh kru pesawat udara yang diperkirakan mengganggu operasional penerbangan, dan apabila dibutuhkan informasi tersebut dapat diproses lanjut sebagai bahan informasi aeronautika untuk dipublikasikan.
c.Ketentuan lebih lanjut mengenai pre-flightfJfLan post flight information diatur dengan Peraturan Direktur J^^ieraL ■.¡VyiKiv. Suh Bagian 175.C.4 Peta Penerbangan 175.190 Direktur Jenderal harus menjamin ketersediaan penyelenggaraan pelayanan peta penerbangan. ( 'f
a.Direktur Jenderal dapat mendelegasikan ; pelayanan peta penerbangan kepada penyelenggara pelayanan Peta Penerbangan.
b.Peta Penerbangan harus tersedia dan mencakup tahapan operasi penerbangan sebagai berikut; 29
1.tahapan 1, pergerakan pesawat dari titik bongkar muat awal menuju titik persiapan lepas landas
2.tahapan 2, lepas landas dan naik ke struktur enroute
3.tahapan 3, struktur enroute
4.tahapan 4, turun ke pendekatan
5.tahapan 5, pendekatan untuk mendarat dan gagal pendekatan t
6.tahapan 6, mendarat dan bergerak menuju titik bongkar muat akhir. 175.195 Spesifikasi Peta Penerbangan
a.Setiap peta harus memberikan informasi yang sesuai dengan fungsi setiap peta;
b.Setiap peta harus memberikan informasi yang sesuai dengan Tahapan Penerbangan, untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasi Pesawat Udara;
c.Penyajian informasi yang ada di dalam petaharhs akurat, jelas, tidak membingungkan dan mampu dibaca dalanjt segala kondisi operasi secara normal; r *i
d.Penggunaan Warna atau tinta dan tipe/ukuran huruf harus disesuaikan sehingga dapat mudah dibaca dan diinterpretasikan oleh pilot dalam berbagai kondisi alam dan pencahayaan;
e.Informasi yang disajikan harus dalam 'bentuk yang memungkinkan pilot untuk mengakses informasi sesuai dengan bahan kerja dan kondisi operasi yang dimiliki;
f.Penyajian informasi yang diberikan pada setiap jenis peta harus saling terintegrasi satu peta dengan peta lain sesuai dengan tahapan penerbangan;
g.Peta sebaiknya berorientasi kepada True North; t, ■$ ■ ■
h.Ukuran kertas dasar yang digunakan dalam penggambaran Peta sebaiknya 160x 210 mm;
i.Judul Peta atau seri Peta dibuat sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam MOS 175-01 dengan maksud untuk memenuhi fungsi Peta dan penerapan standar yang terkandung di dalam MOS 175-01, kecuali judul tersebut tidak mencantumkan nama ICAO; j . Legenda dari simbol dan singkatan yang digunakan harus tersedia. Legenda harus terdapat pada bagian depan atau bagian sebaliknya dari peta kecuali tidak tersedianya mang pada Peta tersebut, Legenda boleh dipublikasikan secara terpisah; t: i - h'.1 30 f si
k.Nama dan alamat singkat dari agen yang memproduksi peta harus terdapat pada bagian pinggir Peta kecuali jika Peta tersebut diterbitkan menjadi satu bagian dari suatu dokumen, informasi tersebut boleh ditampilkan pada bagian depan dokumen. L Simbol yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
m.Unit Pengukuran Jarak yang digunakan harus mengacu pada Jarak Geodesi;
n.Jarak harus diekspresikan dalam satuan kilometer atau Nautical Mile, atau pun keduanya (1 km - 0.539 NM, 1 NM = 1.852 km)
o.Altitude, Elevasi, dan Height harus diekspresikan dalam satuan meter (3.2808 feet) atau feet (0.3048 meter), atau pun keduanya;
p.Dimensi pada aerodrome dan jarak pendek harus diekspresikan dalam satuan meter;
q.Skala Konversi satuan (Kilometer/Nautical Mile, Meter/feet) harus tersedia pada setiap chart yang menampilkan Jarak, elevasi dan ketinggian. Skala Konversi satuan harus diletakan dibagian depan dari setiap peta;
r.Untuk peta yang mengakomodir daerah luas, nama dan parameter dasar serta skala dari proyeksi harus ditampilkan;
s.Untuk peta yang mengakomodir daerah kecil, hanya skala linear yang harus ditampilkan;
t.Tanggal berlaku dari Informasi Aeronautika harus secara jelas tercantum dalam bagian depan peta;
u.Dalam setiap Penulisan harus menggunakan jenis simbol dan huruf Romawi; i % . ■ I*:
v.Singkatan dan istilah yang digunakan harus'/i sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; f
w.Batas politik harus ditampilkan selama tidak mengganggu informasi penting pada peta;
x.Identifikasi namanegaraharus disebutkan bila terdapatlebih dari satu Negara yang ditampilkanpada peta;
y.Daerah terlarang, terbatas dan berbahaya harus dilengkapi dengan referensi atau identifikasi sebagaiman dimaksud dalam sub bagian 175.210 huruf f dan huruf g;
z.Ketika ruang udara ATS ditampilkan pada peta, kelas ruang udara, jenis, nama atau call sign, batas vertikal dan radio frequensi yang digunakan harus ditampilkan. Batas horizontal digambarkan sesuai dengan MOS 175-01 lampiran 2; 31 aa. Variasi magnetik ditampilkan pada peta, angka yang tertera dipeta dibulatkan per 5 tahun, contoh: 2000, 2005, 2010, dan seterusnya; bb. World Geodetic System - 1984 (WGS-84) harus digunakan sebagai sistem (geodesi) referensi horisontal; cc. Sistem referensi vertikal harus menggunakan Datum rata-rata permukaan air laut (MSL). 175.200 Jems-Jenis Peta Penerbangan
a.Peta Wajib merupakan peta yang harus dimiliki oleh setiap bandar udara yang digunakan oleh penerbangan internasional.
1.Aerodrome Obstacle Chart Type A - ICAO;
2.Precision Approach TerrainChart - ICAO (jika mengoperasikan ILS kategori II dan III);
3.Enroute Chart ~ ICAO;
4.Instrument Approach Chart ~~ICAO;
5.Aerodrome/Heliport Chart ~ ICAO;
6.World Aeronautical Chart - ICAO 1:1 000 000 \
b.Peta yang disarankan merupakan peta yang dapat memberikan kontribusi terhadap keselamatan, keteraturan, efisiensi dari operasi pesawat.
1.Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type B;
2.Aerodrome ground movement Chart - ICAO;
3.Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO;
4.Aeronautical Chart - ICAO 1:500,000;
5.Aeronautical Navigation Chart-small scale;
6.Plotting Chart ~~ICAO.
c.Peta yang wajib karena kondisi merupakan peta yang wajib dimiliki oleh setiap bandar udara bilamana terdapat kondisi atau persyaratan yang menyebabkan peta wajib dinilai kurang mampu mengakomodir informasi yang diperlukan bagi keselamatan, keteraturan dan efisiensi dari operasi pesawat.
1.Aerodrome Obstacle Chart ICAO type C;
2.Area Chart - ICAO;
3.Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO;
4.Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO;
5.Visual Approach Chart - ICAO.
d.Ketentuan lebih lanjut mengenai peta penerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Suh Bagian 175.C.5 Data Elektronik Terrain dan Obstacle 175.205 Umum
a.Data terrain dan obstacle berformat elektronik memiliki fungsi untuk diterapkan pada sistem sebagai berikut: 32 W
1.Ground proximity warning system with forward looking terrain avoidance function and minimum safe altitude warning (MSAW) system;
2.Penetapan prosedur yang digunakan pada saat kondisi darurat selama proses gagal pendaratan atau tinggal landas;
3.Analisa batas-batas pengoperasian pesawat;
4.Desain prosedur penerbangan secara instrumen (termasuk didalamnya prosedur circling);
5.Penetapan prosedur “drift-down” pada enroute dan penetapan lokasi pendaratan daruratnya;
6.Advanced surface movement guidance and control system (A- SMGCS); and
7.Produksi Peta Penerbangan dan basis data on-board.
b.Data terrain dan obstacle berformat elektronik juga dapat digunakan di dalam aplikasi lain seperti flight simulator dan sistem visi sintetik serta membantu dalam menentukan batasan ketinggian atau penghapusan hambatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi navigasi penerbangan. 175.210 Cakupan Area dan Persyaratan Penyedia Data
a.Cakupan area untuk data obstacle dan terrain berformat elektronik ditentukan sebagai berikut:
1.Area 1 : Seluruh wilayah Negara;
2.Area 2 : Dibagi menjadi: a) Area 2a: area persegi di sekitar landas p|.cu yang terdiri dari strip landasan dengan clearway; b. b) Area 2b: wilayah yang membentang dari ujung area 2a ke arah keberangkatan, dengan panjang 10 km dan melebar 15 percent untuk tiap sisi; c) Area 2c: wilayah yang membentang di luar area 2a dan 2b pada jarak tidak lebih dari 10 km dari batas area 2a; d) Area 2d: area di luar area 2a, 2b, dan 2c hingga jarak 45 km dari titik referensi Bandar udara atau sampai dengan batas TMA, mana yang terdekat.
3.Area 3 : Area yang berbatasan dengan movement area di Bandar udara yang memanjang horisontal 90 m Dari garis tengah landasan pacu dan 50 m dari tepi semua bagian lain movement area.
4.Area 4 : Area yang terbentang sepanjang t900 m sebelum runway threshold dan 60 m dari garis tengah landasan pacu pada landas pacu yang memiliki alat bantu-pendaratan ILS kategori II atau III. ‘
b.Di mana terrain pada jarak lebih dari 900 m (3000f;ft) dari runway threshold adalah pegunungan atau yang dinyatakan signifikan, panjang area 4 harus diperpanjang sampai jarak tidak melebihi 2000 m (6500 ft) dari runway threshold.
c.Data terrain berformat elektronik harus disediakan untuk area 1. Data obstacle yang disediakan di area 1 adalah obstacle yang memiliki tinggi lebih dari 100 m di atas permukaan tanah. 33
d.Data Obstacle berformat elektronik harus tersedia untuk semua obstacle dalam area 2 pada Bandar udara internasional yang dinilai dapat membahayakan navigasi penerbangan.
e.Data terrain berformat elektronik harus tersedia untuk Bandar udara internasional terkait:
1.Area 2a;
2.Area yang digunakan untuk lepas landas {TKOF flight Path Area);
3.Area yang berada pada wilayah KKOP.
f.Data obstacle berformat elektronik harus tersedia untuk Bandar udara internasional terkait:
1.Area 2a, untuk obstacle yang menembus lapisan permukaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3;
2.Obyek pada area yang mana terproyeksikan menembus lapisan permukaan dengan kemiringan 1.2 persen yang bermula dari area yang digunakan untuk lepas landas (TKOF flight Path Area);
3.Obyek yang menembus wilayah KKOP.
g.Data obstacle dan terrain berformat elektronik tersedia untuk area 2b, 2c dan 2d untuk obstacle dan terrain sebagaimana tercantum dalam lampiran 3, kecuali data obstacle yang memiliki ketinggian kurang dari 3 m di atas permukaan tanah pada area 2b dan obstacle dengan ketinggian kurang dari 15 m di atas permukaan tanah di dalam area 2c.
h.Data obstacle dan terrain berformat elektronik harus tersedia untuk area 3 untuk obstacle dan terrain sebagaimana tercantum dalam lampiran 3;
i.Data obstacle dan terrain berformat elektronik harus tersedia untuk area 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. 175.215 Isi, Spesifikasi Numerik dan Struktur paket data terrain
a.Paket data terrain berisi paket data digital yang menggambarkan permukaan terrain dalam bentuk nilai elevasi mengacu kepada ketinggian rata-rata Permukaan air laut;
b.Paket data terrain berformat elektronik harus memuat aspekspasial (posisi dan elevasi), aspek tematik dan aspek sementara untuk permukaan bumi yang tercipta dari kejadian alami seperti gunung, bukit, pegunungan, lembah, permukaan berair, es permanen dan salju permanen dan tidak termasuk obstacle.
c.Di dalam paket data terrain berformat elektronik, hanya satu tipenya yakni terrain dan harus tersedia. Kelengkapan yang menggambarkan terrain harus tercantum di dalam tabel lampiran 3-3 yang mewakili kelengkapan minimum paket terrain dan yang wajib harus disimpan di dalam paket data terrain. 34 175.220 175.225
d.Data terrain berformat elektronik untuk setiap area harus memenuhi persyaratan numerik yang tercantum dalam lampiran 3. Isi, Spesifikasi Numerik dasi Struktur paket data Obstacle
a.Paket data obstacle terdiri dari representasi ukuran digital secara vertikal dan horisontal sebuah obstacle. Obstacle tidak dimasukkan di dalam paket data terrain, Elemen-elemen data obstacle adalah bentuk yang diwakili oleh titik-titik, garis atau bangunan bersisi. i. * v
b.Paket data obstacle, semua bentuk yang didefinisikan sebagai obstacle harus tersedia dan masing-masing diuraikan menurut daftar kelengkapan lampiran 3. •-
c.Data obstacle berformat elektronik untuk setiap area harus memenuhi persyaratan numerik yang tercantum dalam lampiran 3. Spesifikasi Produk Data Obstacle dasi Terrain
a.Pertukaran dan penggunaan paket data obstacle dan terrain berformat elektronik diantara penyedia dan pengguna datayang berbeda yang mengacu pada pemodelan data secara umum terkait standarisasi informasi geografi harus menggunakan ISO 19100.
b.Pernyataan komprehensif terkait ketersediaan paj^et data obstacle dan terrain berformat elektronik harus dalam bentuk spesifikasi produk obtacle data yang bertujuan dasar agar pengguna navigasi penerbangan mampu mengevaluasi f produk dan menentukan apakah sudah memenuhi per syarat ah sesuai tujuan pengguanaannya. •••
c.Masing-masing spesifikasi produk data terrain harus mencakup gambaran, cakupan spesifikasi, identifikasi produk ¿data, struktur dan isi data, sistem referensi, kualitas data, pengambilan data, pemeliharaan data, penggambaran data, pengiriman produk data, tambahan informasi dan metada.
d.Gambaran spesifikasi produk data terrain atau obstacle harus memberikan penjelasan produk tersebut secara tidak resmi dan harus berisikan informasi umum tentang produk data. Spesifikasi data terrain mungkin tidak sama di seluruh produk data, tetapi beragam untuk setiap bagian yang berbeda dari paket data. Untuk setiap bagian dari paket data, cakupan spesifikasi harus diidentifikasi. Identifikasi informasi mengenai produk data obstacle dan terrain harus meliputi judul produk; penjelasan singkat tentang isi, tujuan dan resolusi spasial bila sesuai (pernyataan umum mengenai kerapatan data spasial); area geografi yang dicakup oleh produk data; dan informasi tambahan. 35
e.Isi informasi dari bentuk dasar paket data obstacle dan terrain harus dijelaskan di dalam bentuk skema aplikasi dan daftar. Skema aplikasi harus memberikan penjelasan secara resmi tentang struktur data dan isi paket data sedangkan daftar bentuk harus memberikan gambaran terhadap semua bentuk tipe dan nilai kelengkapan, tipe hubungan antara bentuk tipe dan operasi, turunan dan kendala hubungan. Cakupan yang dianggap sebagai bagian bentuk dan dapat dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan bentuk yang memiliki kelengkapan sama. Kedua spesifikasi produk data tersebut harus mengidentifikasi secara jelas cakupan dan/atau termasuk pencitraan yang di gunakan serta uraian secara terinci dari setiap spesifikasi produk dimaksud.
f.Kedua spesifikasi produk baik data obstacle dan data terrain harus memuat informasi yang mengidentifikasi sistem referensi yang digunakan di dalam produk data. Hal ini mencakup sistem referensi spasial dan sementara. Selain itu kedua spesifikasi produk data tersebut harus mengidentifikasi persyaratan kualitas data untuk setiap produk data. Hal ini termasuk peiyataan tentang tingkat kesesuaian mutu dan ukuran kualitas datayang dapat diterima. Pernyataan ini harus mencakup^ seluruh elemen dan sub-elemen kualitas data, bahkan hanya untuk; menyatakan elemen atau sub elemen spesifikasi kualitas data tjdak berlaku.
g.Spesifikasi produk data terrain harus mencakup pernyataan pengambilan data yang akan menjadi gambaran umum dan proses yang diterapkan dalam pengambilan data terrain. Prinsip- prinsip dan kriteria yang diterapkan dalam memelihara paket data obstacle dan data terrain juga harus dilengkapi dengan spesifikasi data, termasuk frekuensi yang produk-produk datanya diperbarui. Yang paling penting adalah pemeliharaan dan indikasi prinsip, metode-metode dan persyaratan yang diterapkan untuk pemeliharaan data obstacle.
h.Spesifikasi produk data terrain harus berisikan informasi tentang bagaimana data yang disajikan seperti bentuk grafik, sebagai hasil penempatan atau gambar. Spesifikasi produk kedua tersebut juga harus berisikan format penyampaian informasi produk data.
i.Inti dari elemen metadata untuk obstacle dan terrain harus dimasukkan di dalam spesifikasi produk data. Metadata tambahan yang dipersyaratkan tercantum di setiap spesifikasi produk, harus disertai format dan pengkodeannya.
j.Spesifikasi produk data obstacle, paket data yang dilengkapi dengan koordinat geografi untuk setiap bandar udara harus menjelaskan area -area sebagai berikut:123
1.Area 2a, 2b, 2c, 2d;
2.Area yang digunakan untuk lepas landas (TKOF flight Path Area}; dan
3.KKOP. 36
k.Ketentuan lebih lanjut mengenai data elektronik terrain dan obstacle diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Siub Bagian 175.C.6 Pemetaan Bandar udara 175.230 Umum \
a.Data Pemetaan Bandar udara berisi informasi geografis yang mendukung aplikasi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap situasi tertentu atau informasi tambahan dalam proses pergerakan di darat, sehingga meningkatkan keselamatan dan efisiensi terhadap sisi operasional.
b.Paket Data Pemetaan Bandar udara dengan elemen data yang akurat sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan bersama, kesamaan persepsi terkait kewaspadaan situasional, dan alat bantu pergerakan bandar udara yang sering di gunakan, ada beberapa aplikasi terkait navigasi penerbangan antara lain:
1.Posisi dan kewaspadaan pada jalur termasuk di dalamnya peta bergerak sesuai dengan pergerakan pesawat, sebagai alat bantu pergerakan di darat (A-SMGCS);
2.Kewaspadaan terhadap lalu lintas penerbangan termasuk sebagai alat bantu pengamatan dan pendeteksi terjadinya kerusakan landas pacu;
3.Memberikan informasi aeronautika terkait fasilitas yang ada di bandar udara, termasuk NOTAM;
4.Sebagai sumber data dan pengaturan fasilitas bandar udara;
5.Produksi peta penerbangan.
c.Data dapat juga digunakan sebagai pelatihan/flight simulator dan sistem penginderaan sintesis.
d.Data Pemetaan Bandar udara dikelompokkan dan diatur dalam basis data Pemetaan Bandar udara (AMDBs) untuk penyimpanan secara elektronik dan penggunaan yang sesuai. 175.235 Persyaratan dalam penyediaan Pemetaan Data Ban^dar udara V
a.Data Pemetaan Bandar udara harus diikuti dengan data terrain and obstacle berformat elektronik pada Area 3 untuk menjamin konsistensi dan kualitas dari semua data geografis terkait bandar udara. t
b.persyaratan terkait akurasi dan integritas pada Data Pemetaan Bandar udara diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
c.Data terrain and obstacle berformat elektronik pada Area 3 dan Data Pemetaan Bandar udaradikirimkan menggunakan beberapa teknik penggabungan dan dikelola dalam suatu sistem informasi geografis (GIS). 37 'i {
d.Material pendukung dalam pemrosesan data terrain and obstacle berformat elektronik dan Data Pemetaan Bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 175.240 Spesifikasi produk Data Pemetaan Bandar udara
a.Standarisasi sistem informasi geografis harus sesuai dengan ISO 19100yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung penggunaan dan pertukaran Data Pemetaan Bandar udaradiantara penyedia data dan penggunadata.
b.Produk Data Pemetaan Bandar udara harus sesuai dengan standar spesifikasi data produk (ISO 19131), yang terdiri dari spesifikasi cakupan, identifikasi produk data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengambilan data, perawatandata, data portrayal, pengiriman produk data, informasi tambahan, dan metadata. 175.245 Basis Data Pemetaan Bandar udara- isi paket dan struktur data.
a.isi dan struktur dari paket Data Pemetaan Bandar udara harus dijelaskan dalam bentuk skema dan daftar bentuk.
b.Paket Data Pemetaan Bandar udara harus berisi Pemetaan Bandar udara yang terdiri dari tampilan bandar udara.
c.Tampilan bandar udara terdiri dari keterangan dan informasi secara geometri, yang disimbolkan dalam bentuk, banyak garis atau banyak sudut.
d.Metadata Pemetaan Bandar udara harus sesuai dengan ISO 19115, Sub Bagian 175.C.7 Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika 175.250 Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika Kelompok peralatan fasilitas pelayanan informasi aeronautika diklasifikasikan menurut fungsinya terdiri dari:
a.Fasilitas pelayanan informasi aeronautika bandar udara:
b.Fasilitas NOTAM, dan;
c.Fasilitas pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan. 175.255 Fasilitas Minimum Pelayanan Informasi Aeronautika
a.Fasilitas dan peralatan minimum yang tersedia pada unit penyelenggara pelayanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:1
1.Fasilitas minimum kantor Pelayanan Informasi Aeronautika di Bandar Udara: 38 a) Meja konter untuk proses penyediaan pelayanan informasi/display peta-peta penerbangan; b) Sistem penyimpanan surat-surat dan dokumen; c) Komputer untuk tiap posisi kerja, printer, dan mesin ketik yang tersambung dengan media jaringan komunikasi penerbangan dan sambungan internet; d) Mesin fotocopy untuk penyiapan PIB; e) Telepon; f) Peralatan faksimili; g) Jam dinding masing-masing penunjuk waktu lokal dan UTC; h) Peta-peta dan dokumen-dokumen pendukung penyelenggaraan pre-flight briefing.
2.Fasilitas minimum kantor NOTAM Internasional: a) Meja untuk proses penyiapan dan pelayanan informasi; b) Sistem penyimpanan surat-surat dan dokumen; c) Komputer untuk tiap posisi kerja, printer, dan mesin ketik yang tersambung dengan media jaringan komunikasi penerbangan dan sambungan internet; d) Mesin fotocopy untuk penyiapan PIB, apabila pelayanan PIB diberikan oleh Kantor NOTAM Internasional; e) Telepon; f) Peralatan faksimili; g) AFS yang tersambung dengan printer; h) Jam dinding masing-masing penunjuk waktu lokal dan UTC; i) Peta-peta dan dokumen-dokumen referensi pendukung koordinasi dan proses pembuatan NOTAM.
3.Fasilitas minimum kantor Pelayanan Informasi Aeronautika dan Penyedia Peta Penerbangan: a) Sistem client server untuk sistem pengolahan data publikasi informasi aeronautika dan peta penerbangan; b) Sistem penyimpanan surat-surat dan dokumen; c) Komputer untuk tiap posisi kerja, printer, dan mesin ketik yang tersambung dengan media jaringan komunikasi penerbangan dan sambungan internet; d) Mesin reproduksi publikasi infomasi aeronautika dan peta penerbangan; e) Telepon; 1) Peralatan faksimili; g) Jam dinding masing-masing penunjuk waktu lokal dan UTC; h) Peta-peta dan dokumen-dokumen pendukung penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika dan Penyedia Peta Penerbangan.
b.Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan informasi aeronautika diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 39 175,260 Sistem Otomasi Penyelenggara Pelayanan Direktorat Jenderal atau Badan Usaha yang diberi kewenangan menyediakan pelayanan informasi/data aeronautika dan informasi meteorologi harus menggunakan sistem otomasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas dan aktualitas informasi/data aeronautika yang disediakan. t
a.Sistem Otomasi untuk Pelayanan Informasi Aeronautika di Bandar Udara dipersyaratkan sebagai berikut:
1.Sistem otomasi di unit Pelayanan informasi Aeronautika di Bandar Udara merupakan sistem pengolahan digital data/informasi aeronautika untuk memberikan pelayanan informasi aeronautika di bandar udara yang menjadi tanggung jawabnya.
2.Sistem otomasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi sistem otomasi untuk fasilitas self briefing informasi sebelum, selama dan setelah penerbangan, Manajemen flight plan dan sistem penggolahan publikasi data/informasi bandar udara yang menjadi tanggung jawabnya.
3.Menyediakan akses kepada personel operasi, kru pesawat udara, dan personel penerbangan lain yang berkepentingan untuk konsultasi bila diperlukan dengan pelayanan informasi aeronautika melalui pelayanan dengan antarmuka berbasis web dan/atau telepon atau sarana komunikasi lain yang sesuai.
4.Memiliki sistem penyimpanan dan pengolahan data yang senantiasa diperbarui dan pemantauan terhadap validitas dan kualitas informasi aeronautika yang tersimpan didalamnya.
5.Jenis Briefing yang harus tersedia pada sistem: a) Aerodrome; b) Area; c) En-Route; h. d) Narrow-Route. ‘ f
6.Interaksi antara manusia/mesin dengan fasilitas sistem otomasi tersebut harus menjamin akses yang mudah terhadap semua informasi/data aeronautika. ’ ■
7.Memberikan respon yang cepat terhadap permintaan informasi dari pengguna sistem.
8.Terintegrasi dengan media jaringan komunikasi penerbangan;
9.Penyediaan informasi aeronautika dalam bentuk kertas tercetak harus diberikan dalam hal kemungkinan terjadinya kegagalan akses informasi pada sistem.
b.Sistem otomasi Kantor NOTAM Internasional dipersyaratkan sebagai berikut:1
1.Sistem otomasi Kantor NOTAM Internasional adalah sistem otomasi untuk pengolahan (pembuatan, penerbitan dan pertukaran) data digital NOTAM dalam lingkup Nasional dan Internasional. 40
2.Format NOT AM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.Menggunakan AIXM;
4.Menggunakan standar pemeriksaan pesan sintaksis dan semantik;
5.Menggunakan antarmuka berbasis web;
6.Menggunakan teknologi SOAP, WMS, WFS;
7.Menggunakan aplikasi berbasis web untuk ekternal pengguna;
8.Kemudahandalam membuat, memeriksa, membaca dan memasukan data untuk format: a) NOTAM b) SNOWTAM c) ASHTAM d) Teks bebas
9.NOTAM berhubungan dengan jenis pesan seperti RQN, RQL, RQPIB, NOTAM Checklist, ringkasan NOTAM;
10.Memiliki mesin pencarian data NOTAM yang disimpan dengan mudah dan fleksibel; (
11.Terintegrasi dengan media jaringan komunikasi penerbangan.
c.Sistem otomasi Kantor Pelayanan Informasi Aeronautika dan Penyedia Peta Penerbangan:
1.Pelayanan informasi Aeronautika a) Sistem Otomasi Pengolahan data publikasi informasi aeronautika yang terhubung antara basis data statik, dinamis dan peta penerbangan; b) Menggunakan AIXM; * c) Menggunakan antarmuka berbasis web; d) Menggunakan aplikasi berbasis web untuk ekternal pengguna; ej Kemudahan dalam membuat, memeriksa, membaca dan memasukan data; f) Terintegrasi dengan media jaringan komunikasi penerbangan.
2.Peta Penerbangan a) Sistem Otomasi Pengolahan data digital peta penerbangan; b) Menggunakan teknologi SOAP; WMS, WFS. 41 SUB BAGIAH X75.B MANUAL OPERASI 175.265 Manual operasi memuat atau berisi informasi
a.Manual operasi harus memuat informasi seperti yang disebutkan pada sub bagian ini, berlaku untuk setiap pelayanan informasi aeronautika.
b.Persyaratan pada sub bagian meliputi informasi yang termuat dalam manual operasi yang harus dipenuhi, serta informasi yang ada dalam dokumen lain yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan, seperti manual teknik perangkat lunak yang digunakan dalam pelayanan informasi aeronautika.
c.Manual operasi harus dipelihara dan tetap diperbaharui, sebagaimana diatur dalam sub bagian 175.135.
d.Informasi yang dimuat adalah sebagai berikut:
1.Ketentuan umum yang memuat dasar hükum, Profil Penyelenggara Pelayanan (maksud dan tujuan, Data Umum dan Pelayanan yang Diberikan);
2.Struktur Organisasi yang memuat Struktur Organisasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Data Personel;
3.Standar Pelayanan yang memuat Standar Kinerja Pelayanan (Maksud Dan Tujuan SOP dan Ruang Lingkup);
4.Sistem Manajemen Keselamatan yang memuat Umum, Manajemen Keselamatan Penyelenggara Pelayanan, Pelaporan Data Keselamatan, Mekanisme Monitoring Berkelanjutan, Investigasi Kejadian Keselamatan, Forum Keselamatan, dan Pelatihan Personel;
5.Data Peralatan yang memuat Data Peralatan dan Data Nilai Kinerja Pelayanan.
e.Penyelenggara pelayanan dapat merubah manual operasi jika terjadi perubahan isi dokumen manual operasi dengan tidak merubah pelayanan dan salinan amandemen manual operasi yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal.
f.Ketentuan lebih lanjut mengenai manual operasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 42 SUB BAGIAN X75.B ADMINISTRASI 175.270 175.275 175.2S0 175.2S5 Peragaan pelayanan
a.Sebagai bahan pertimbangan persetujuan permohonan, Direktur Jenderal dapat meminta pemohon secara tertulis untuk memperagakan pelayanan informasi aeronautika.
b.Jika Direktur Jenderal meminta untuk memperagakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal tidak akan melanjutkan proses permohonan, sampai dengan peragaan selesai dilaksanakan. Permintaan informasi
a.Direktur Jenderal dapat meminta informasi dan/atau dokumen tambahan yang akan digunakan dalam proses sertifikasi kepada pemohon secara tertulis.
b.Direktur Jenderal dapat menghentikan proses permohonan sertifikasi, sampai dengan informasi atau dokumen tambahan yang diminta diserahkan oleh pemohon. Wawancara Direktorat Jenderal melalui pemberitahuan tertulis dapat meminta pemohon untuk melakukan wawancara di tempat dan waktu yang tertulis dalam surat pemberitahuan. Bahan-Bahan Pertimbangan Direktur Jenderal
a.Direktur Jenderal dalam memberikan izin mempertimbangkan:
1.Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan;
2.Hasil peragaan pelayanan;
3.Hasil wawancara; dan
4.Segala hal yang terkait tentang riwayat pemohon.
b.Sebelum memberikan pertimbangan terkait riwayat pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4, Direktur Jenderal harus:
1.Menjelaskan kepada pemohon secara tertulis tentang persyaratan yang menjadi bahan pertimbangan Direktur Jenderal dalam pemberian izin;
2.Menginformasikan batas waktu penyampaian persyaratan yang menjadi bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1. | ; 175.290 175.295 175.300 175.305 175.310
c.Setelah permohonan disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Jenderal akan melanjutkan proses permohonan. Pemberian Izin Direktur Jenderal memberikan izin kepada pemohon apabila:
a.Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada sub bagian 175.035; dan
b.Pemohon memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan. Waktu Pengambilan Keputusan
a.Direktur Jenderal secara tertulis akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
b.Jika Direktur Jenderal meminta informasi/dokumen tambahan sebagaimana diatur dalam sub bagian 175.275 maka jangka waktu pemenuhan informasi tambahan dari pemohon tidak dihitung sebagai waktu yang ditetapkan di dalam huruf a. Surat Keputusan Direktur Jenderal harus menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada sub bagian 175.295 kepada pemohon secara tertulis yang memuat tentang:
a.Hasil keputusan; dan
b.Dalam hal permohonan ditolak, maka Direktur Jenderal wajib menyampaikan alasan penolakan permohonan. Pemberlakuan Perizinan Izin berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan. Perubahan Perizinan
a.Direktur Jenderal dapat merubah perizinan untuk alasan kepentingan keselamatan navigasi penerbangan.
b.Direktur Jenderal harus memberikan catatan tertulis kepada penyelenggara pelayanan sehubungan penentuan atau perubahan, dengan alasan yang dapat diterima dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu tertentu. 44
c.Perubahan sebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf a berlaku pada saat keputusan ditetapkan. 175.315 Pembekuan Perizinan
a.Direktur Jenderal dapat membekukan sertifikat izin penyelenggara pelayanan melalui pemberitahuan secara tertulis dengan disertai alasan yang menjadi bahan pertimbangan antara lain:
1.Pelanggaran terhadap sertifikat yang diberikan;
2.Pelanggaran terhadap Undang-Undang Penerbangan atau peraturan di bawahnya;
3.Melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan navigasi penerbangan.
b.Pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam surat pembekuan izin penyelenggara perancangan;
c.Direktur Jenderal dapat memerintahkan pemegang sertifikat untuk melakukan tindakan-tindakan korektif; /i U ••.'■'-'M i
d.Rencana tindakan korektif sebagaimana dimaksiid pada huruf c harus disampaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja kerja sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan; i ,' ■
e.Direktur Jenderal dapat menarik kembali pembekuan izin apabila penyelenggara perancangan telah melakukan tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada huruf c. 175.320 Pencabutan Perizinan
a.Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin penyelenggara pelayanan melalui pemberitahuan secara tertulis karena tidak melakukan rencana tindakan korektif sebagaimana diatur dalam sub bagian 173.315.
b.Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan jika pemegang sertifikat meminta perpanjangan waktu pemenuhan tindakan korektif secara tertulis.
c.Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan tindakan korektif dan menyampaikannya melalui pemberitahuan tertulis.
d.Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin penyelenggara pelayanan setelah pemegang sertifikat melampaui batas waktu perpanjangan pemenuhan tindakan korektif. & 45 175.325 Pencabutan Izin Atas Permintaan Penyelenggara Pelayanan
a.Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat izin,
b.Pencabutan mulai berlaku sejak permintaan disetujui oleh Direktur Jenderal, 175.330 Kewenangan Direktur Jenderal Untuk Merubah Manual Operasi
a.Untuk keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal dapat secara langsung menyampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan untuk merubah manual operasi, dalam jangka waktu yang ditetapkan, 1 •i.
b.Direktur Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan pada huruf a melalui pemberitahuan tertulis.
c.Jika penyelenggara pelayanan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan, maka manual operasi tidak berlaku. ; ■
d.Setelah memenuhi petunjuk yang diberikan, pemegang persetujuan harus memberikan salinan manual^ operasi yang telah diubah kepada Direktur Jenderal untuk dapat diberlakukan kembali. 175.335 Sertifikat
a.Jika Direktur Jenderal menyetujui pemohon sebagai penyelenggara pelayanan, Direktorat Jenderal akan mengeluarkan sertifikat kepada pemohon yang berisi:
1.Isi perizinan; dan
2.Kondisi-kondisi yang terkait dengan perizinan; dan
3.Masa berlakunya izin; dan
4.Informasi tambahan dari Direktorat Jenderal.
b.Masa berlaku sertifikat adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
c.Perpanjangan sertifikat harus dilakukan 60 hari sebelum masa berlaku sertifikat telah habis.
d.Setiap ada perubahan pelayanan, penyelenggara pelayanan harus mengajukan perubahan sertifikat walaupun masa berlaku sertifikat belum habis.
e.Direktur Jenderal dapat mengeluarkan sertifikat pengganti jika terdapat kesalahan atau kerusakan atau kehilangan pada sertifikat tersebut.
f.Direktur Jenderal harus mengeluarkan sertifikat pengganti jika menyetujui pembahan pelayanan. 46 175,340 Pengembalian Sertifikat Jika Izin Dicabut Jika izin dicabut, Unit Kerja yang telah menjadi penyelenggara pelayanan harus segera mengembalikan sertifikat kepada Direktur Jenderal. MEHTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INBOHESIA, ttd t IGNASIUS JONAN Salinan sesuai dengan aslinya KEPaI a Bifco t|UKU]\f|DAN KSLN, SRI LESTARI RAHAYU Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001 > 47 LAMPIRAN 1 KLASIFIKASI INTEGRITAS DAN RESOLUSI DATA PUBLIKASI AERONAUTIKA Tabel LAMP 1-1. Garis Lintang dan Bujur Garis Lintang dan Bujur Resolusi Publikasi Klasifikasi Integritas Flight information region boundary points............................... P, R, D area boundary points (outside CTA/CTZ boundaries) P, R, D area boundary points (inside CTA/CTZ boundaries), CTA/CTZ boundary points..................................................... En-route NAVA1DS and fixes, hoiding, STAR/SID points . . . . Obstacles in Area 1 (the entire State territory)...................... Aerodrome/heSiport reference point....................................... NAVAiDS located at the aerodrome/helsport......................... Obstacles in Area 3 ................................................................ Obstacles in Area 2 ................................................................ Final approach fixes/points and other essential fixes/points comprising the instrument approach procedure.................................................................. Runway threshold........................................................... Runway e n d ..................................................................... Runway holding position................................................. Taxiway centre line/parking guidance line points............ Taxiway intersection marking line................................... Exit guidance lin e ............................................................ Aircraft stand points/lNS checkpoints............................. Geometric centre of TLOF or FATO thresholds, heliports Apron boundaries (polygon)............................................ De-icing/anti-icing facility (polygon)................................ 1 min 1 x 10“3 rutin 1 min 1 x 10“a rutin 1 sec 1 x 10“& essential 1 sec 1 x I0 "b essential 1 sec 1 x 10“b essential 1 sec 1 x 10“3 rutin 1 sec % 1 x 10"3 rutin 1/10 sec, 1 x 10“b essential 1/10 sec ';7 1 x 10"b essential 1/10 sec . 1 x 10-b essential 1/10 secv ; 1 x 10“b essential 1/100 sec 1 x 10“8 kritikal 1/100 seç 1 x 10“3 kritikal 1/100 sec 1 x io~a kritikal 1/100 sec 1 x 10“b essential 1/100 sec 1 x io~b essential 1/100 sec 1 x 10“b essential 1/100 sec 1 x 10“3 rutin 1/100 sec 1 x 10“a kritikal 1/10 sec 1 x 10"3 rutin 1/10 sec 1 x 1Q-* rutin PKPS 175 - PIA LAMP 1 - 1 T a b el LAM P 1-2. E levasi/a ltitu d e/ tinggi Resolusi Elevasi/ci/i/frvc/e/tinggi Publikasi Aerodrome/heliport elevation.......................................................................... 1 m or 1 ft WGS-84 geoid undulation at aerodrome/heliport elevation position.............. 1 m or 1 ft Runway or FATO threshold, non-precision approaches.................................. 1 m or 1 ft WGS-84 geoid undulation at runway or FATO threshold, TLOF geometric 1m or 1 ft centre, non-precision approaches.................................................................. Runway or FATO threshold, precision approaches........................................ 0.1 m or 0.1 ft WGS-84 geoid undulation at runway or FATO threshold, TLOF geometric 0.1 m or 0.1 ft centre, precision approaches......................................................................... Threshold crossing height, precision approaches.......................................... 0.1 m or 0.1-;,ft Obstacles in Area 2 ........................................................................................ 1 m or 1 ft Obstacies in Area 3 ........................................................................................ 0.1 m or 0.1 ft Obstacles in Area 1 (the entire State territory)............................................... 1 m or 1 ft Distance measuring equipment/precision (DME/P)........................................ 3 m {10 ft) Distance measuring equipment (DME)........................................................... 30 m (100 ft) Minimum altitudes........................................................................................... 50 m or 100 ft Klasifikasi Integritas 1 X 10“5 essential 1 x 10“5 essential 1 x 10-6 essential 1 x 10“b essential 1 x 10“® kritikal 1 x 10“” kritikal 1x 10"® critical . 1x 10“® ; essential 1 x io _b essential t 1x 10“3 rutin 1 x io “5 essential 1 x io~b essential 1 x 10-3 rutin PKPS 175 - P!A LAMP 1 - 2 i T a b e l L A M P 1-3. D e k lin a s i d a n v a r ia s i m a g n e tis DekEinasi/variasi VHF NAVAID station declination used for technical line-up . NDB NAVAID magnetic variation......................................... Aerodrome/heliport magnetic variation................................ ILS localizer antenna magnetic variation.............................. MLS azimuth antena magnetic variation.............................. Resolusi Klasifikasi Publikasi integritas 1 degree 1 x 1 0 s essential 1 degree 1 x 10-3 rutin 1 degree 1 x 10"5 essentia! 1 degree 1 x 10_S essential 1 degree 1 x 10"* essential Tabel LAMP 1-4. Bearing Bearing Airway segments............................................................................ En-route and terminal fix formations.............................................. Terminal arrival/departure route segments.................................... instrument approach procedure fix formations............................... ILS localizer alignment (True)........................................................ MLS zero azimuth alignment (True)............................................... Runway and FATO bearing (True)................................................. Resolusi Klasifikasi Publikasi Integritas 1 degree 1 x 10~3 rutin 1/10 degree 1 x 10“3 rutin 1 degree 1 x 10“3 rutin 1/100 degree 1 x 10_i> essential 1/100 degree 1 x 10"5 essential 1/100 degree 1 x 10“5 essential 1/100 degree 1 x io~a rutin PK P S 175 - PIA LAMP 1 - 3 T a b e l L A M P 1-5. P a n ja n g / J a r a k / D im e n s i Panjang/jarak/dimensi Airway segment length........................................................................ En-route fix formation distance........................................................... Terminal arrival/departure route segment length................................. Terminal and instrument approach procedure fix formation distance . Runway and FATO length, TLOF dimensions.................................... Runway width...................................................................................... Displaced threshold distance.............................................................. Clearway length and w idth................................................................. Stopway length and w idth ................................................................... Landing distance available................................................................. Take-off run available.......................................................................... Take-off distance available.................................................................. Accelerate-stop distance available..................................................... Runway shoulder w idth...................................................................... Taxiway w idth..................................................................................... Taxiway shoulder w idth...................................................................... 1LS localizer antenna-runway end, distance....................................... ILS glide slope antenna-threshold, distance along centre lin e ........... ILS marker-threshold distance............................................................ ILS DME antenna-threshold, distance along centre line.................... MLS azimuth antenna-runway end, distance...................................... MLS elevation antenna-threshold, distance along centre lin e ............ MLS DME/P antenna-threshold, distance along centre line............... Resolusi Publikasi 1/10 km or 1/10 NM 1/10 km or 1/10 NM 1/100 km or 1/100 NM 1/100 km or 1/100 NM 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft ■C 1 m or 1 ft ■ 1 m or 1 ft f " 1 m or 1 ft / 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft 1 m or 1 ft Klasifikasi Integritas 1 x 10-3 rutin 1 x te r3 rutin 1x kt6 essential 1 x i o _t> essential 1 x 1 0 " B kritikal 1 x 1 0 ”5 essentia! 1 x nr* rutin 1x icrs essential 1 x k t * kritikal 1 x -nf8 kritikal 1 x i o _a kritikal 1 x 1 0 * . kritikal 1 x 10 " “ kritikal 1 x 10'° essential 1 x i o _b essential 1 x 10'" essential 1 x 1 0 “3 rutin 1 x 1 0 “3 rutin 1 x 1 0 ~ & essential 1 x 1 0 " b essential 1 x 10 ~3 rutin 1x 1Q"8 rutin 1 x i o " b essential PKPS 175 - PIA LAMP 1 - 4 LAMPIRAN 2 INFORMASI YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI AIRAC
1.Penetapan, penghapusan, dan perencanaan perubahan penting (termasuk operasi percobaan) untuk: 1.1 Batas (horizontal dan vertical), peraturan dan prosedur yang dapat diterapkan untuk: a) Flight information region b) Control area; c) Control zones; d} Advisory area; e) Rute ATS; f) Area berbahaya, terbatas dan terlarang yang permanen (termasuk tipe dan periode aktiiitas apabila diketahui) dan ADIZ; -t g) Area atau rute permanen atau sebagian daripadanya dimana terdapat kemungkinan adanya perpotongan. 1.2 Posisi, frekuensi, tanda panggilan yang diketahui mengalami gangguan dan periode perawatan alat bantu radio navigasi dan fasilitas komunikasi. 1.3 Prosedur berputar dan prosedur pendekatan, prosedur kedatangan dan keberangkatan, prosedur pengurangan kebisingan dan prosedur lain yang berhubungan dengan ATS. 1.4 Tingkat transisi, ketinggian transisi dan ketinggian minimum sektor. 1.5 Prosedur dan fasilitas meteorologi (termasuk penyiaran) 1.6 Landas pacu dan stopway. 1.7 Taxiway dan apron. 1.8 Prosedur operasi Bandar udara (termasuk prosedur visibilitas minimum). 1.9 Pendekatan dan pencahayaan landasan pacu. 1.10 Operasi minimum Bandar udara. PKPS 175 - AIS LAMP 2 -1
2.Penetapan, penghapusan dan perencanaan perubahan penting untuk: 2.1 Posisi, ketinggian dan penerangan obstacle yang berpengaruh terhadap navigasi. 2.2 Jam pelayanan: bandara, fasilitas dan pelayanan. 2.3 Pelayanan bea cukai, imigrasi dan kesehatan. 2.4 Area berbahaya, terlarang dan terbatas sementara dan bahaya yang berpengaruh terhadap navigasi, latihan militer dan massa pergerakan pesawat. 1 2.5 Area atau rute sementara atau sebagian daripadapya dimana terdapat kemungkinan adanya perpotongan.
3.Pendirian suatu, dan perencanaan perubahan besar: 3.1 Bandar udara baru untuk operasi IFR internasional. | ? 3.2 Landas pacu baru untuk operasi IFR pada bandar udara internasional. 3.3 Desain dan struktur dari jaringan rute pelayanan lalu lintas penerbangan. 3.4 Desain dan struktur dari serangkaian prosedur terminal (termasuk perubahan arah prosedur karena perubahan variasi magnetis). 3.5 Keadaan yang tercantum dalam Bagian 1 jika seluruh Negara atau sebagian besar daripadanya dipengaruhi atau jika koordinasi lintas- perbatasan diperlukan. PKPS 175 - AIS LAMP 2 - 2 LAMPIRAN 3 PERSYARATAN DATA TERRAIN DAN OBSTACLE '■■■ Data terratn yang dikumpulkan dengan persyaratan angka pada Area 1 Data teirain yang dikumpulkan dengan persyaratan angka pada Area 2 Gambar LAMP 3-1. Data Terrain pada permukaan Area 1 dan Area 21
1.Dalam daerah yang dicakup pada radius 10 km dari ARP, data Terrain harus dikumpulkan dan dicatat sesuai dengan persyaratan area 2. P KP S 175 - PIA LAMP 3 - 1
2.Dalam daerah antara 10 km dan batas TMA atau1radius 45 kilometer (manapun yang lebih kecil), data terrain yang menembus batas horizontal 120 m diatas elevasi runway terendah harus dikumpulkan dan dicatat berdasarkan persyaratan area 2.
3.Dalam daerah antara 10 km dan batas TMA atau radius 45 km (manapun yang lebih kecil), data terrain yang tidak menembus batas horizontal 120 diatas elevasi runway terendah harus mematuhi persyaratan numerik pada Area 1.
4.Dalam bagian area 2 dimana operasi penerngan dilarang karena terrain yang sangat tinggi atau pembatasan dan /atau peraturan lokal lainnya, data terrain hanya dikumpulkan dan dicatat berdasarkan persyaratan area 1. PKPS 175 - PfA LAMP 3 - Z £REA 1 / / \ \ Section B-B’ ARP Gambar LAMP 3-2. Data Obstacle pada permukaan - Area 1 dan Area 2
1.Data obstacle harus dikumpulkan dan dicatat berdasarkan persyaratan area 2 yang terdapat dalam tabel LAMP 3-2: P KP S 175 - PIA LAMP 3 - 3
a.Area 2a: area persegi di sekitar landasan pacjd^ang terdiri dari strip landasan ditambah clearway yang add. Kumpulan obstacle permukaan area 2a harus memiliki ketiriggian 3m di atas elevasi landas pacu terdekat diukur sepapjang garis tengah landasan pacu, dan bagian-bagian yang berhubungan dengan clearway, jika ada, pada ketinggian ujung landasan terdekat;
b.Area 2b : wilayah yang membentang dari ujung area 2a ke arah keberangkatan, dengan panjang 10 km dan melebar dari 15% untuk setiap sisi. Koleksi permukaan Area 2b memiliki kemiringan 1,2% memanjang dari ujung Area 2a pada ketinggian ujung landasan ke arah keberangkatan, dengan panjang 10 km dan melebar dari 15% untuk setiap sisi;
c.Area 2c : wilayah yang membentang di luar area 2a dan 2b area pada jarak tidak lebih dari 10 km dari batas Area 2a. Koleksi permukaan Area 2c memiliki kemiringan 1,2% membentang diluar Area 2a dan Area 2b pada jarak tidak lebih dari 10 km dari batas Area 2a. Ketinggian awal Area 2c harus menjadi titik elevasi Area 2a di mana ia dimulai. Dan
d.Area 2d: merupakan area di luar Area 2a, 2b, dan 2c hingga jarak 45 km dari titik referensi aerodrome, atau ke batas TMA yang ada, mana yang terdekat. Koleksi obstacle permukaan Area 2d memiliki ketinggian 100 m di atas tanah.
2.Pada bagian area 2 dimana operasi pesawat dilarang karena terrain yang sangat tinggi atau pembatasan dan atau peraturan lokal lainya, data obstacle harus di kumpulkan dan dicatat sesuai dengan persyaratan area 1.
3.Data pada setiap obstacle didalam area 2 yang ketinggianya 100 meter atau lebih diatas daratan harus dikumpulkan dan dicatat dalam database sesuai dengan persyaratan area 1 yang terdapat dalam tabel LAMP 3-2, % PKPS 175 - P!A LAMP 3 - 4 Gambar LAMP 3-3. Data Terrain dan Obstacle pada permukaan — Area 3
1.Data terrain dan obstacle yang diperpanjang lebih dari setengah meter (0.5 m) diatas batas horizontal yang melewati titik terendah pada area pergerakan bandara atau heliport harus dikumpulkan dan dicatat.
2.Dara terrain dan obstacle dalam area 3 harus dikumpulkan dan dicatat berdasarkan persyaratan yang terdapat dalam tabel pada halaman APP 7-5 PKPS 175 - P!A LAMP 3 - 5 Gambar LAMP 3-4. Data terrain pada permukaan — Area 4 Data terrain di Area 4 harus dikumpul dan dicatat sesuai persyaratan penulisan angka sebagaimana dalam tabel lampiran 3. PKPS 175 - P!A LAMP 3 - 6 T a b e l L A M P 3-1. P ersyaratan n u m erik d ata terrain A r e a 1 A r e a 2 A r e a 3 A r e a 4 P o s t s p a c in g 3 a rc 1 a rc s e c o n d s 0 .6 a rc 0 .3 a rc s e c o n d s {a p p ro x . 90 m ) (a p p ro x . 3 0 m ) s e c o n d s (a p p ro x . 2 0 m ) s e c o n d s (a p p ro x . 9 m ) V e r tic a l A c c u r a c y 3 0 m 3 m 0.5 m 1 m V e r tic a l r e s o lu tio n 1 m 0.1 m 0 .0 1 m 0.1 m H o r iz o n ta l a c c u r a c y 50 m 5 m 0 .5 m 2.5 m C o n fid e n c e L e v e l 9 0 % 90 % 9 0 % 9 0 % D a ta R o u tin e E s s e n tia l E s s e n tia l E s s e n tia l C la s s ific a tio n In te g r ity L e v e l 1 x 10-3 1 x 10-5 1 x 10-5 1 x 10-5 M a in te n a n c e p e r io d as r e q u ir e d as r e q u ire d as r e q u ire d as r e q u ir e d T a b e l L A M P 3 -2 . P e r s y a r a ta n n u m e r ik d a ta o b s ta c le A r e a 1 A r e a 2 A r e a 3 A r e a 4 V e r tic a l A c c u r a c y 3 0 m 3 m 0 .5 m 1 m V e r tic a l r e s o lu tio n 1 m 0.1 m 0 .0 1 m 0 . 1 m H o r iz o n ta l a c c u r a c y 50 m 5 m 0 .5 m 2$.5 m \ C o n fid e n c e L e v e l 9 0 % 9 0 % 9 0 % 9 0 % D a ta R o u tin e E s s e n tia l E s s e n tia l E s s e n tia l C la s s ific a tio n In te g r ity L e v e l 1 x t o - 3 1 x 10-5 1 x 10*5 1 x 10-s M a in te n a n c e p e r io d as r e q u ir e d as r e q u ire d as r e q u ir e d a s re q u ire d PKPS 175 - PIA LAMP 3 - 7 T a b e l LA M P 3-3. A trib u t T errain A tr ib u t T e r r a in W a jib / O p s io n a l A r e a o f c o v e r a g e W a jib D a ta o r ig in a to r id e n tifie r W a jib A c q u is itio n m e th o d W a jib P o s t s p a c in g W a jib H o r iz o n t a l r e fe r e n c e s y s te m W a jib H o r iz o n t a l r e s o lu tio n W a jib H o r iz o n ta l a c c u r a c y W a jib H o r iz o n ta l c o n fid e n c e le v e l W a jib H o r iz o n ta l p o s itio n W a jib E le v a tio n W a jib E le v a tio n r e fe r e n c e W a jib V e r t ic a l r e fe r e n c e s y s te m W a jib V e r t ic a l r e s o lu tio n W a jib V e r tic a l a c c u r a c y W a jib V e r t ic a l c o n fid e n c e le v e l W a jib S u r fa c e ty p e O p s io n a l R e c o r d e d s u r fa c e W a jib P e n e tr a tio n L e v e l O p s io n a l K n o w n v a r ia tio n O p s io n a l in t e g r ity W a jib D a te a n d tim e s ta m p W a jib U n it o f m e a s u r e m e n t u s e d W a jib PKPS 175 - PIA LAMP 3 - 8 T a b el LA M P 3-4. A trib u t O bstacle A tr ib u t O b s ta c le W a jib / O p s io n a l A r e a o f c o v e r a g e W a jib D a ta o r ig in a to r id e n tifie r W a jib O b s ta c le id e n tifie r W a jib 1 H o r iz o n ta l a c c u r a c y W a jib H o r iz o n ta l c o n fid e n c e le v e l W a jib H o r iz o n ta l p o s itio n W a jib H o r iz o n t a l r e s o lu tio n W a jib H o r iz o n t a l e x te n t W a jib H o r iz o n ta l r e fe r e n c e s y s te m W a jib E le v a tio n W a jib H e ig h t O p s io n a l V e r t ic a l a c c u r a c y W a jib V e r t ic a l c o n fid e n c e le v e l W a jib E le v a tio n r e fe r e n c e W a jib V e r t ic a l r e s o lu tio n W a jib V e r t ic a l r e fe r e n c e s y s te m W a jib O b s ta c le ty p e W a jib G e o m e tr y ty p e W a jib In t e g r ity W a jib D a te a n d tim e s ta m p W a jib U n it o f m e a s u r e m e n t u s e d W a jib O p e r a tio n s O p s io n a l E ffe c tiv ity O p s io n a l L ig h tin g W a jib M a r k in g W a jib PKPS 175 - P!A LAMP 3 - 9