Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2017
- Nomor
- 60
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification and Operating Requirements for Training Centers); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 [CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 142) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS FOR TRAINING CENTERS). Pasal I Mengubah Lampiran butir 142.21 (Reserved) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification and Operating Requirement For Training Center) sehingga berbunyi sebagai berikut: 142.21 Persyaratan Kesetaraan Kualifikasi (Requirement of Qualification Equivalency) Pelatihan yang disetujui harus memberikan tingkat kompetensi setidak-tidaknya sama dengan persyaratan - persyaratan minimum untuk personil yang tidak menerima pelatihan yang disetujui tersebut (Approved training shall provide a level of competency at least equal to that provided by the minimum experience requirements for personnel not receiving such approved training). Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR i dengan aslinya IRQ, HUKUM suai s» RTRAHIYU ma Mud i (IV/c) 0620 198903 2 010 1096
Membuka PDF…