Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021
- Nomor
- 60
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2021, No.779 PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2021, No.779
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Bagian Ketiga Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu
2021, No.779
Pemberian subsidi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B dituangkan dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan direksi atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2021, No.779
Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ditentukan berdasarkan kriteria:
Pasal 16F Pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis dan Pelayanan Angkutan penyeberangan Tujuan Tertentu wajib memenuhi ketentuan:
2021, No.779
2021, No.779
2021, No.779
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.779 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2021 MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO
Membuka PDF…