Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2014
- Nomor
- 65
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
Menimbang MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA ORGANISASI DAN TATAKERJA BALA! PERAWATANPERKERETAAPIAN TENTANG NOMOR: PM. 65 TAHON 2014 PERATURANMENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN 2 Balai Perawatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik negara.
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI BAB I PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN. MEMUTUSKAN: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/3702/M.PAN-RB/ 10/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
Menetapkan Memperhatikan 3
BAB I
( 1) Organisasi Balai Pera wa tan Perkeretaa pian terdiri atas:
SUSUNANORGANISASI BAB II Dalam melaksanakan fungsi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Perawatan Perkeretaapian dapat melaksanakan fungsi perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian bukan milik negara.
BAB II
saran aberkalaa. pelaksanaan perawatan perkeretaapian milik negara; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Perawatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi: Pasal 3 4 masing-masing. kepegawaian tenaga oleh atasan langsung administrasi dilaksanakan Pembinaan fungsional (6)
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
Membuka PDF…