KETENTUAN UMUM BAB I PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN:
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 3 Tahun 2016 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 63);
Pasa12
(1)Peraturan Menteri ini mengatur tentang pendelegasian wewenang Menteri Perhubungan kepada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terhadap pengelolaan, pernbangunan, perneliharaan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi di wilayah Jabodetabek.
(2)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
RUANG LINGKUP BABII
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
7.Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut BPI'.] adalah badan yang bertugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
pembangunan, transportasi di perencanaan, pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan Jabodetabek.
4..Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute- rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.
5.Jaringan pelayanan perkeretapian adalah gabungan lintas-lintas pelayanan perkeretaapian.
6.Rencana Induk Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut RITJ adalah dokumen yang memuat Pasa13
(1)Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mernpunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
(2)Badan Pengelola Transprtasi Jabodetabek dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan KabupatenjKota di wilayah Jabodeta bek.
TUGASDANFUNGSI BADANPENGELOLA TRANSPORTASIJABODETABEK BABIII
c.penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Jabodetabek;
d.penyelenggaraan perkeretaapian Jabodetabek;
e.pemberian pelayanan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda Jabodetabek;
f.pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasran sarana dan prasarana transportasi Jabodetabek.
a.penyusunan Jabodetabek;
b.penetapan Rencana Induk Jaringan Transportasi Jabodetabek;
TransportasiIndukRencana manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana periunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
e.fasilitasi teknis, pembiayaan, dan atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajernen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
danJatau perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
d.fasilitasi teknis, pembiayaan, umumangkutanpelayanan
c.teknis, pembiayaan, danJ atau dalam rangka peningkatanmanajemen penyediaan Pasa14
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pengelola Transprtasi Jabodetabek mempunyai fungsi an tara lain:
a.koordinasi dan sinkronisasi rene ana umum dan reneana program kegiatan KementerianJ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah J abodetabek berdasarkan Rencana lnduk Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
b.koordinasi dan sinkronisasi pereneanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan reneana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
fasilitasi transportasi dari Kernenteriarr/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
g.penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
h.pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
1.pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service);
J. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
k.melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
1.pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
kegiatanprogramrencanadanumum
f.penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana Pasal 5
(1)Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Transportas Jabodetabek, diperlukan pendelegasian wewenang Menteri kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
(2)Pendelegasian wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, bidang perhubungan udara dan bidang perhubungan laut.
(3)Pendelegasian wewenang Menteri yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan bidang perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang berisifat koordinasi dan sinkronisasi pelayanan transportasi terintegrasi antarmoda dan intramoda di wilayah Jabodetabek.
(4)Pendelegasian wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
(2)Pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan.
Pasa18 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kewenangan Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penye1enggaraan transportasi yang terintegrasi antarmoda dan intramoda di wilayah .Jabodetabek wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Menteri mi. KETENTUAN PENUTUP BABIV pelaksanaan dalam bentuk peraturanpetunjuk teknis Kepala Badan.