Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2017
- Nomor
- 70
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
B/612/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama yang semula berbasis keluaran/output diubah menjadi berbasis manfaat/outcome;
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5533);
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri atas:
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Untuk meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka kepada:
1) melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja; dan 2) melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Penetapan Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tingkat Eselon I sampai dengan unit kerja di bawahnya dilakukan melalui Keputusan Pejabat Eselon I.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2017 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1138 Salinan sesuai dengan aslinya K 4, SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMORPM 70 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME) SATUAN SSI Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio SS2 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Rasio IK3 Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Rasio SS3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi IK4 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan % IK5 Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional % IK6 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi % IK7 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek Km/ Jam IK8 Tingkat Penerapan Pedoman % - 1 1 - Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan SS4 Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi IK9 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi % IK10 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi % IK11 Modal Share (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek % SS5 Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil IK12 Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Rasio SS6 Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi IK13 Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan % SS7 Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi IK14 Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi % SS8 Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan IK15 Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan % SS9 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan IK16 Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan % SS10 Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional IK17 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat % IK18 Persentase Indeks Reformasi Birokrasi % IK19 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Opini BPK IK20 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Nilai IK21 Keterbukaan Informasi Publik Peringkat IK22 Persentase Kehandalan Sistem Informasi % IK23 Tingkat Maturasi SPIP Level IK24 Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan % SS11 Terwujudnya Good GovemancetkClean Government di Kementerian Perhubungan MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya :e p a l a b ir o h u k u m , Utama Muda (IV/ c) ^19620620 198903 2 001
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)