Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018
- Nomor
- 76
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401), diubah sebagai berikut:
Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri atas:
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Para Kepala Bagian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, dan para petugas serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Menteri sudah harus membentuk jabatan baru dan/atau mengangkat pejabat baru, serta melaksanakan penyesuaian dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -1 1 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2018 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1183 Salinan sesuai dengan aslinya 5IRO HUKUM, I H.. SH, DESS ama Muda (IV/c) 1023 199203 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 76 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV (ESELON IV.a) KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN -JL PETUGAS TATA USAHA PETUGAS STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL PETUGAS KESELAMATAN BERLAYAR, PENJAGAAN DAN PATROLI PETUGAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT DAN USAHA KEPELABUHANAN Salinan sesuai dengan aslinya IRO HUKUM, I H., SH, DESS ama Muda (IV/c) 1023 199203 1 003 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 76 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DAFTAR NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA A. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I (Eselon II.b) (Jumlah 9 lokasi) No NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA
2) Pelintung 3) Batu Panjang 4) Darul Aman 5) Tanjung Kapal 6) Gunap 7) Selat Morong
1) Sebalang 2) Rangai 3) Teluk Betung 4) Ketapang Padang Cermin 5) Legundi
Riau 1) Pasir Panjang 2) Pulau Buru 3) Pulau Sambu 4) Tanjung Batu Kundur 5) Pulau Bulan 6) Pulau Jangkat 7) Pulau Nipah 8) Moro 9) Penyalai 10) Sekumbang 11) Tanjung Berlian 12) Pulau Durai
1) Kalobo 2) Makbon 3) Mega 4) Tanjung Kasuari 5) Saoka 6) Kawasan Arar 7) Seget 8) Sele No NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA 9) Salawati 10) Sausapor B. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II (Eselon III.a) (Jumlah 17 lokasi) No NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA
Riau 1) Dompak 2) Pangkil 3) Tanjung Mocoh
1) Air Bangis 2) Tiku 3) Sasak 4) Pariaman 5) Carocok Terusan 6) Carocok Painan 7) Panasahan Painan 8) Bungus 9) Muara Padang
2) Lubuk Muda 3) Sungai Pakning 4) Sungai Apit 5) Bandul 6) Belitung
1) Tanjung Api-Api 2) Prambatan 3) Sungai Lilin 4) Karang Agung 5) Gandus No NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA 6) Jakabaring 7) Musi Rawas
1) Kejawanan 2) Bondet 3) Astanajapura 4) Gebang Mekar
1) Blanakan 2) May angan 3) Muara Ciasem 4) Pamanukan 5) Ciparage 6) Sungai Buntu 7) Muara Bendera 8) Muara Gembong
2) Tanjung Benoa 3) Kedonganan 4) Sanur
1) Mempawah 2) Sungai Kakap 3) Teluk Pakedai 4) Kubu
1) Mahakam Hulu 2) Sanga-sanga 3) Muara Berau
4) Dalaka 5) Toaya 6) Masaingi 7) Tibo 8) Batusuya 9) Alindau 10) Tompe 11) Sibayu 12) Loli Oge 13) Surumana
4) Wawatu
4) Mayau 5) Moti
4) Holtekam C. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (Eselon III.b) (Jumlah 16 lokasi) NO NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA
1) Medang Deras 2) Pangkalan Dodek 3) Desa Lalang 4) Tanjung Tiram
1) Siak Sri Indrapura 2) Buatan
1) Kawal 2) Numbing
1) Ketahum 2) Muko-Muko 3) Pulau Tikus
1) Pulau Tabuhan 2) Ketapang 3) Muncar 4) Blimbing Sari 5) Pancer 6) Grajagan 7) Boom 8) Puger
1) Jeranjang 2) Teluk Sepi 3) Labuhan Poh- Sekotong 4) Teluk Awang NO NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA
1) Pelabuhan Tenau 2) Nunbaun Sabu 3) Kolbano 4) Semau 5) Sulamu 6) Boking
1) Kuala Kuayan 2) Parenggean 3) Samuda 4) Pegatan Mendawai 5) Sungai Sebangau
1) Sebuku 2) Tanjung Batu 3) Gunung Batu Besar 4) Sungai Dua 5) Setangga 6) Serongga 7) Matasiri 8) Marabatuan
1) Malinau 2) Bangkudulis 3) Bebatu 4) Sesayap
1) Tumumpa 2) Tanah Wangko 3) Wori
1) Bosnik 2) Wardo D. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV (Eselon IV.a) (Jumlah 48 lokasi) NO NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA
2) Kuala Beukah
1) Pulo Aceh 2) Lhoknga 3) Sigli
1) Pangkalan Brandan 2) Tanjung Pura 3) Kuala Serapuh NO NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA 4) Tapak Kuda /J aringan Halus 5) Pulau Kampai 6) Pulau Sembilan
2) Bantan Tengah
1) Tanjung Samak 2) Tanjung Kedabu
1) Belinyu 2) Sungai Liat 3) Sei Selan
1) Tanjung Batu 2) Tanjung Roe
1) Kalianda 2) Ketapang 3) Muara Piluk 4) Kampung Sumur
1) Untung Jawa 2) Pulau Lacang 3) Pulau Tidung 4) Pulau Pramuka 5) Pulau Kelapa
1) Tarumajaya 2) Tarumanegara 3) Marunda Centre 4) Muara Tawar
1) Kalibuntu 2) Paiton 3) Pasuruan 4) Lekok 5) Sendang Biru NO NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA 6) Prigi 7) Grati
1) Jongor Tegalsari 2) Larangan 3) Pekalongan 4) Wiradesa 5) Pemalang 6) Brebes 7) Losari
1) Pasongsongan 2) Ambunten 3) Pragaan 4) Giligenting 5) Tanjung Saronggi 6) Pagerbatu 7) Dungkek
1) Pasir Putih 2) Besuki 3) Kalbut 4) Jangkar 5) Meimbo
1) Manggis 2) Amed 3) Kubu 4) Tanah Ampo 5) Pesinggahan
2) Brombong 3) Buleleng 4) Pemaron 5) Lovina 6) Sangsit NO NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA
1) Pulau Moyo 2) Teluk Santong 3) Pelabuhan Jambu 4) Prenang
1) Wuring 2) Pemana 3) Sukun 4) Palue 5) Kawapante
1) Pulau Ende 2) Maurole 3) Ropa
1) Maritaing 2) Moru 3) Alor Kecil
1) Baing 2) Pulau Salura 3) Katundu 4) Melolong
1) Tambelan 2) Sambas 3) Singkawang 4) Pemangkat 5) Sungai Duri
1) Satong 2) Pesaguan 3) Pasar Sentap NO NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA
1) Batanjung 2) Bukit Pinang
1) Kuala Jelai 2) Jambi 3) Balai Riang
1) Sebuku 2) Sebakis 3) Semenggaris
1) Kumbe 2) Bian 3) Wanam 4) Erambu 5) Semangga 6) Tanah Miring
1) Maruni 2) Sowi Marmpa 3) Saukorem 4) Kaironi NO NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOKASI WILAYAH KERJA
1) Karas 2) Weri MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya 5IRO HUKUM, I H., 3H. DESS ama Muda (IV/c) 1023 199203 1 003
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen