DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2018

Nomor: 78
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Waktu Operasi Mobil Barang pada Ruas Tol di Wilayah Jakarta dan Bekasi selama pelaksanaan Asian Games Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216)
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8.PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN WAKTU OPERASI MOBIL BARANG PADA RUAS TOL DI WILAYAH JAKARTA DAN BEKASI SELAMA PELAKSANAAN ASIAN GAMES TAHUN 2018.

Pasal 1

(1)Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran selama pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di wilayah Jakarta dan Bekasi dilakukan pengaturan arus lalu lintas di ruas tol.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan waktu operasi mobil barang pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.
(3)Ruas tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Cawang - Tomang - Pluit;
2. b.Tomang - Kembangan;
3. c.Pluit - Tanjung Priok;
4. d.Cawang - Tanjung Priok;
5. e.Cawang - TMII; dan
6. f.Cawang - Cikunir.
(4)Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk mobil barang Golongan III, Golongan IV dan Golongan V.

Pasal 2

Pembatasan waktu operasi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:

a.Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG);
b.ternak;
c.hantaran pos dan uang;
d.pangan pokok terdiri atas: 1 . beras;
1. 2.terigu;
2. 3.jagung;
3. 4.gula;
4. 5.sayur dan buah buahan;
5. 6.daging;
6. 7.ikan;
7. 8.minyak sayur;
8. 9.susu;
9. 10.telur;
10. 11.garam;
11. 12.kedelai;
12. 13.bawang merah;
13. 14.cabe; dan
14. 15.daging ayam ras.

Pasal 3

(1)Pembatasan waktu operasi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
(2)Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang oleh badan usaha di bidang jalan tol bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bersama Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan serta Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APRTINDO) wajib melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu, marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2018 MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1067 Salinan sesuai dengan aslinya iIRO HUKUM, Muda (IV/c) 11023 199203 1 003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216)
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8.PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN WAKTU OPERASI MOBIL BARANG PADA RUAS TOL DI WILAYAH JAKARTA DAN BEKASI SELAMA PELAKSANAAN ASIAN GAMES TAHUN 2018.

Pasal 1

(1)Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran selama pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di wilayah Jakarta dan Bekasi dilakukan pengaturan arus lalu lintas di ruas tol.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan waktu operasi mobil barang pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.
(3)Ruas tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Cawang - Tomang - Pluit;
2. b.Tomang - Kembangan;
3. c.Pluit - Tanjung Priok;
4. d.Cawang - Tanjung Priok;
5. e.Cawang - TMII; dan
6. f.Cawang - Cikunir.
(4)Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk mobil barang Golongan III, Golongan IV dan Golongan V.

Pasal 2

Pembatasan waktu operasi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:

a.Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG);
b.ternak;
c.hantaran pos dan uang;
d.pangan pokok terdiri atas: 1 . beras;
1. 2.terigu;
2. 3.jagung;
3. 4.gula;
4. 5.sayur dan buah buahan;
5. 6.daging;
6. 7.ikan;
7. 8.minyak sayur;
8. 9.susu;
9. 10.telur;
10. 11.garam;
11. 12.kedelai;
12. 13.bawang merah;
13. 14.cabe; dan
14. 15.daging ayam ras.

Pasal 3

(1)Pembatasan waktu operasi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
(2)Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang oleh badan usaha di bidang jalan tol bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2025