DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenhub ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Aerodrame Perairan. Tahapan Penyelenggaraan Aerodrome Perairan terdiri atas: a. penetapan lokasi Aerodrome Perairan; b. pembangunan atau pengembangan Aerodrome Perairan; dan c. pengoperasian Aerodrome Perairan. Aerodrome Perairan merupakan bagian dari sistem transportasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengembangan Aerodrome Perairan, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Aerodrome Perairan berdasarkan perkembangan ketentuan internasional dan nasional serta kebutuhan teknis di lapangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Aerodrame Perairan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN AERODROME PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2.Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
3.Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
5.Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk Penerbangan.
6.Pesawat Udara Perairan (Seaplane) adalah Pesawat Udara yang dapat mendarat dan lepas landas di air.
7.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8.Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak Pesawat Udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan Penerbangan.
9.Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka Kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan Pelayaran Kapal.
10.Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar Kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan/atau lalu lintas Kapal.
11.Aerodrome Perairan adalah kawasan di perairan yang digunakan untuk seluruhnya atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan Pesawat Udara Perairan (Seaplane) termasuk peralatan dan bangunan di daratan atau di perairan.
12.Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang penerbangan.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Tahapan Penyelenggaraan Aerodrome Perairan terdiri atas:

a.penetapan lokasi Aerodrome Perairan;
b.pembangunan atau pengembangan Aerodrome Perairan; dan
c.pengoperasian Aerodrome Perairan.

Pasal 3

Aerodrome Perairan merupakan bagian dari sistem transportasi.

Pasal 4

(1)Aerodrome Perairan terdiri atas:
1. a.Aerodrome Perairan di Bandar Udara;
2. b.Aerodrome Perairan di Pelabuhan; atau
3. c.Aerodrome Perairan berdiri sendiri.
(2)Aerodrome Perairan di Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.Aerodrome Perairan pada Bandar Udara yang hanya memiliki wilayah perairan sebagai tempat Pesawat Udara Perairan (Seaplane) mendarat dan lepas landas; atau
2. b.Aerodrome Perairan pada Bandar Udara yang memiliki wilayah daratan dan wilayah perairan sebagai tempat Pesawat Udara dan Pesawat Udara Perairan (Seaplane) mendarat dan lepas landas.
(3)Aerodrome Perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Aerodrome Perairan pada Pelabuhan, yang terdiri atas:
1. a.terminal umum;
2. b.terminal untuk kepentingan sendiri; dan
3. c.terminal khusus.
(4)Aerodrome Perairan berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Aerodrome Perairan yang tidak berada pada Bandar Udara atau Pelabuhan.

Pasal 5

Aerodrome Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), digunakan untuk:
1. a.melayani kepentingan umum; atau
2. b.melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

BAB II

PENETAPAN LOKASI

Pasal 6

(1)Penetapan Lokasi Aerodrome Perairan di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang dibangun bersamaan dengan Bandar Udara, terdapat di dalam penetapan lokasi Bandar Udara oleh Menteri.
(2)Untuk Bandar Udara yang telah ada dan akan melakukan pembangunan atau pengembangan Aerodrome Perairan di Bandar Udara, hanya memerlukan perubahan terhadap penetapan rencana induk Bandar Udara.
(3)Tata cara penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi Bandar Udara.

Pasal 7

(1)Penetapan Lokasi Aerodrome Perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menjadi bagian dalam rencana induk Pelabuhan atau merupakan pengembangan dari fasilitas terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus.
(2)Penetapan Lokasi Aerodrome Perairan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal.
(3)Rencana induk Pelabuhan atau pengembangan dari fasilitas terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib mendapatkan penetapan lokasi Aerodrome Perairan oleh Menteri.
(2)Penetapan lokasi Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.titik koordinat Aerodrome Perairan; dan
2. b.rencana induk Aerodrome Perairan.
(3)Penetapan lokasi Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
1. a.keselamatan dan keamanan Penerbangan dan Pelayaran;
2. b.kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian; dan
3. c.kelayakan lingkungan.

Pasal 9

Aerodrome Perairan berdiri sendiri yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tidak memerlukan penetapan lokasi Aerodrome Perairan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Titik koordinat Aerodrome Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan titik koordinat Aerodrome Perairan yang dinyatakan dalam koordinat geografis.
(2)Dalam menentukan titik koordinat Aerodrome Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kajian kelayakan lokasi yang memuat:
1. a.kelayakan pengembangan wilayah;
2. b.kelayakan ekonomis;
3. c.kelayakan teknis pembangunan;
4. d.kelayakan pengoperasian;
5. e.kelayakan angkutan udara;
6. f.kelayakan lingkungan; dan
7. g.kelayakan sosial.
(3)Kajian kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…