Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Peti Kemas (Cargo Container) adalah peti kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (international standard organization), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang.
2.Depo Peti Kemas adalah suatu tempat di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihany pencucian, perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (ful~ dan/ atau peti kemas kosong (empty).
3.Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas.
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha depo peti kemas.
5.Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Kantor Pelabuhan Batam.
6.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal BAB I KETENTUANUMUM PENYELENGGARAANDAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS.
TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Menetapkan BABII PENYELENGGARAANDEPO PETI KEMAS Pasa12
(1)Kegiatan usaha depo peti kemas meliputi:
a.penyimpanan darr/ atau penumpukan peti kemas;
b.pembersihan atau pencucian, perawatan dan perbaikan peti kemas;
c.pemuatan dan pembongkaran barang dalam kontainer yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemilik barang (less than container load cargo);
dan
d.kegiatan lain yang an tara lain terdiri atas:
1.pemindahan;
2.pengaturan atau angsur;
3.penataan;
Perhubungan Laut. Jenderal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra-dan antarmoda transportasi.
7.Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
8.Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
9.Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
10.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
1l. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Pasa14
(1)Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki izin usaha dari Gubernur provinsi pada tempat perusahaan berdomisili.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a.administrasi; dan
b.teknis.
BABIII PENGUSAHAANDEPO PETI KEMAS Pasa13 Kegiatan usaha depo peti kemas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh badan usaha yang terdiri atas:
a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c.Perseroan Terbatas (PT); atau
d.Koperasi;
yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas.
4.lift on lift off secara mekanik;
5.pelaksanaan survei;
6.pengemasan;
7.pelabelan;
8.pengika tan / pelepasan;
9.pemeriksaan fisik barang;
10.penenmaan;
11.penyampaian; dan
12.tempat penimbunan yang peruntukkannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.
(2)Kegiatan depo peti kemas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)pelabuhan.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a.akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
b.nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c.modal usaha;
d.penanggungjawab;
e.surat keterangan domisili perusahaan;
f.persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk di dalamnya kajian lalu lintas;
g.rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat; dan
h.izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(4)Dalam hal rencana lokasi depo peti kemas berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat.
(5)Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa modal dasar paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setor ke bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(6)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a.menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000 m? yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah un tuk usaha depo peti kemas yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan;
b.memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut:
1.minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet; dan
2.minimal 2 (dua) tier peti kemas bermuatan isi dengan ukuran 20 feet.
c.konstruksi lahan depo dapat menggunakan:
1.pavmg;
2.aspal; at au
3.beton / concrete.
d.memiliki peralatan paling sedikit:
1.1 (satu) unit reach stacker,
2.1 (satu) unit top loader,
3.1 (satu) unit side loader,
4.1 (satu) unit forklift; dan
5.fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.
e.memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III atau 2 (dua) orang Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau Transportasi Laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang tenaga ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survei peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
setor;
b.memiliki tenaga ahli paling sedikit 3 (tiga) orang dengan kualifikasi Ahli Ketatalaksanaan atau 2 (dua) orang tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam bidang usaha depo peti kemas;
c.memiliki tenaga ahli survei peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
d.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6); dan Pasa15
(1)Orang perorangan atau badan hukum Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan ijoini venture) dengan membentuk 1 (satu) perusahaan depo peti kemas nasional yang kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai oleh perusahaan nasional (PMDN).
(2)Perusahaan depo peti kemas dalam bentuk usaha patungan ijoint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha depo peti kemas.
(3)Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas nasional bagi perusahaan depo peti kemas dalam bentuk usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki modal dasar paling sedikit Rp200.000.000.000,OO (dua ratus miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah) yang disetorkan melalui bank nasional atau bank swasta nasional yang dibuktikan dengan bukti Pasa16
(1)Permohonan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diajukan kepada Gubernur setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Gubernur setempat melakukan penelitian persyaratan permohonan izin usaha depo peti kemas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Gubernur setempat mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Gubernur setempat setelah permohonan dilengkapi.
e.kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan setempat untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan setempat.
(4)Izin usaha de po peti kemas yang dilakukan oleh usaha patungan ijoini venture) wajib memiliki izm prinsip yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).