(1)Awak kapal yang dapat direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan kcagenan awak kapal adalah pelaut:
a.berusia minimum 18 (dclapan belas) tahun kecuali Praktek Laut (PraIa);
b.yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi seSUaI dengan jabatan di atas kapal;
c.yang ditempatkan di bagian food and catering wajib memiliki ship's cook certificate yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang pendidikan pariwisata atau maritim;
d.yang mcmcnuhi standar kesehatan untuk melakukan pckcrjaan di atas kapal dan khusus wanita tidak diperkenankan dalam keadaan hamil;
e.yang memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautan yang dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal.
(2)Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut wajib:
a.mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat kapal bersandar;
b.menjamin keamanan dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak;
c.memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki;
d.membcbaskan atas pungutan biaya kepada pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk pcnerbitan sertifikat kesehatan;
e.menginformasikan hak-hak dan kewajiban pelaut berdasarkan Perjanjian Kerja Laut dan memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian kerja laut sebelum ditandatangani.
Bagian Kedua Tanggung Jawab Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkanj dipekerjakan atas segala isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKLsampai habis masa berlaku PKLdan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama. Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab untuk:
a.menjamin hak-hak pelaut sesuai ISI perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak;
b.menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL;
c.menyediakan bantuan hukum bagi pelaut yang terlibat masalah hukum;
d.mcngurus dokumcn kcpclautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua bclah pihak yang dititipkan pelaut apabila dokumcn terse but hilangjrusak;
e.membantu penglnman sebagian gaji sesuai kesepakatan kedua bclah pihak kepada keluarga pelaut;
f.menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal; dan
g.mengasuransikan pelaut yang ditempatkanj dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
Perusahaan keagenan awak kapal wajib membuat perjanjian kerja laut baru, apabila pelaut yang ditempatkan telah habis mas a berlaku perjanjian kerja lautnya namun masih bcrsedia untuk mclanjutkan tugas. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan pembayaran atas kctcrlambatan pembayaran gajijupah pelaut, bonus, dan lain-lain sesuai isi perjanjian kerja laut yang ditandatangani oleh para pihak.
(1)Perusahaan keagenan awak kapal harus mengurus pemulangan jenazah sampai ke pihak keluargaj ahli waris, jika pelaut meninggal dunia selama masa berlakunya PKL sesuai kesepakatan dengan pihak keluargaj ahli waris setelah dipastikan penyebab kematian bcrdasarkan hasil visum dokter.
(2)Perusahaan keagcnan awak kapal wajib membantu pengurusan hak-hak pelaut yang meninggal dan memberikan santunan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku setelah dipastikan penyebab kematian berdasarkan hasil visum dokter.
Pemilik danj atau operator kapal yang berkedudukan hukum di luar Indonesia yang akan merekrut dan menempatkan pelaut Indonesia di atas kapal, wajib mempunyai KKBdengan serikat pekerja sebelum menunjuk perusahaan keagenan awak kapal untuk melaksanakan kegiatan. Apabila perusahaan keagcnan awak kapal menempatkan pelaut di atas kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, maka pemilik dan operator kapal melalui perusahaan keagenan awak kapal wajib memberi kompensasi tambahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam pcrjanjian kerja bersama an tara pemilikj operator kapal dengan serikat pekerja. Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Laut (PKL)
(1)Perjanjian Kerja Laut wajib dibuat oleh pemilik kapaljagen yang mewakili, sebelum melakukan penempatan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaut.
(2)Perjanjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelaut dan pemilikj operator kapalj agen awak kapal yang diketahui oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Isi Perjanjian Kerja Laut wajib sesuai dengan standar minimum yang berpedoman kepada peraturan nasional atau internasional dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a.nama lengkap pelaut;
b.tempat dan tanggal lahir;
c.kode pelaut (seafarer code);
d.nama dan bendera kapal (name andjZag ofvessen;
e.nama pemilikjoperator kapal;
f.alamat pemilikj operator kapal;
g.nama agen awak kapal;
h.alamat agen awak kapal;
1.jabatan di atas kapal (rank);
J. gaji, upah lembur, dan upah cuti tahunan (leave);
k.pemulangan (repatriation);
1.jumlah jam kerja dan jam istirahat;
m.asuransi, jaminan kesehatan, dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib ditanggung oleh pemilikj operator kapal;
n.pemutusan Perjanjian Kerja Laut;
o.referensi nomor Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), j ika ada; dan
p.ketentuan lain yang diatur dalam peraturan nasional, jika ada.
(4)Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), isi PKL wajib menjamin:
a.hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak; dan
b.semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL.
(5)Perjanjian Kerja Laut untuk penempatan pelaut pada kapal berbendera asing wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
(6)Pelaut yang berangkat mandiri untuk melakukan tugas kerja di atas kapal, tanpa melalui perusahaan keagenan awak kapal wajib mempunyai kesepakatan kerja.
(7)Salinan Perjanjian Kcrja Lautjkesepakatan kerja wajib dimiliki oleh para pihak.
Perjanjian Kerja Lautj kesepakatan kerja wajib memuat unsur pengaturan yang mengatur bahwa siapapun yang terikat dalam Perjanjian Kerja Lautjkesepakatan kerja tersebut tidak diperbolehkan melakukan tindakan diskriminasi (SARA), termasuk diskriminasi terhadap kesetaraan gender, intimidasi, pengancaman, penindasan, dan penganiayaan baik secara fisik maupun mental dalam segala aspek terkait pekerjaan di atas kapal. Segala perubahan atas isi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), wajib dilaporkan kepada Syahbandar atau pejabat berwenang yang ditunjuk dan perubahan tidak boleh mengatur lebih rendah dari standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan pendapatj perselisihan di antara para pihak di dalam masa berlakunya PKL dan permasalahan tersebut bclum dapat diselesaikan hingga masa berlakunya PKL berakhir, maka para pihak dapat menyclesaikannya melalui pengadilan hubungan industrial dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pendukung lainnya. Bagian Kecmpat Proses Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL)dan Penyijilan Buku Pelaut
(1)Pengesahan PKL dan penyijilan buku pelaut dilakukan sebelum penempatan pelaut di atas oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang kewcnangan.
wajib kapal diberi
(2)Pengajuan permohonan proses pengurusan pengesahan PKL dan penyijilan buku pelaut dapat dilakukan oleh:
a.perusahaan angkutan laut yang telah mendapat izin;
atau
b.perusahaan keagcnan awak kapal yang telah mcndapat izin; atau
c.pelaut mandiri.
(3)Permohonan proses pengurusan pengesahan PKL dan penyijilan buku pelaut olch perusahaan angkutan laut dan perusahaan keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perkapalan dan Kepclautan atau Pejabat Unit Pelaksana Tcknis yang diberi kewenangan dengan me1ampirkan sebagai berikut:
a.asli buku pelaut;
b.salinan atau asli sertifikat keahlian (Certificate of Competencyj coq, jika diperlukan;
c.3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
d.asli surat persetujuan dari orang tuajwali dan sekolah khusus bagi TarunajTaruni yang akan melakukan praktek kerja laut (cadet).
(4)Permohonan proses pengurusan pengesahan PKL dan penyijilan buku pelaut oleh pelaut mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Unit Pelaksana Teknis yang diberi kewenangan dengan melampirkan sebagai berikut:
a.asH buku pelaut dan dokumenjidentitas yang diperlukan;
b.asH sertifikat keahlian, pengukuhanj endorsement, dan keterampilan yang diperlukan;
c.asli Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
d.Letter of Guarantee (LG) dari perusahaan yang akan mempekerjakan;
e.surat persetujuan dari pihak keluarga atas pemberangkatan pelaut tersebut; dan
f.surat pernyataan akan melaporkan diri ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia terdekat setelah tiba di negara tujuanj negara tempat kapal bersandar atau pada kesempatan pertama pada pelabuhanj negara berikut bila pada pelabuhanjnegara terse but tidak mempunyai perwakilan negara Indonesia.
Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kesepakatan kerja bagi pelaut yang bekerja pada kapal tanpa melalui perusahaan keagenan awak kapal dan tidak melaksanakan ketentuan pelaut mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4). Bagian Kelima Tenaga Kerja Pelaut Asing
(1)Pelaut warga negara asing yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia wajib mendapatkan sertifikat pengakuanj Certificate of Recognition (COR) dan surat rekomendasi dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
(2)Certificate of Recognition hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
(3)Setiap kapal yang berbendera Indonesia dan diawaki oleh pelaut asing wajib didampingi oleh pelaut Indonesia untuk proses alih teknologi.
(4)Perusahaan keagenan awak kapal dapat melaksanakan perekrutan dan penempatan pelautj tenaga kerja asing, dalam hal teknologi yang digunakan belum dikuasai oleh pelaut Indonesia dan hanya terhadap posisi jabatan di atas kapal sebagai perwira.
Persyaratan untuk mendapatkan pengakuanj Certificate of Recognition (COR) permohonan dengan melampirkan:
a.salinan sertifikat keahlian Competency j coq;
b.salinan sertifikat pengukuhan Endorsementj CaE); dan salinan sertifikat keterampilan Proficiency j COp).
sertifikat mengajukan Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi mempekerjakan tenaga kerja pe1aut asing mengajukan permohonan dengan me1ampirkan:
a.salinan sertifikat keahlian dari negara penerbit;
b.salin an sertifikat pengakuan;
c.salinan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi ten tang Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM).
Rekomendasi mempekerjakan tenaga kerja pelaut asmg hanya berlaku maksimum 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
(1)Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap pelaut, Direktur Jenderal me1akukan verifikasi tahunari dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan keagenan awak kapal.
(2)Verifikasi tahunan scbagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil verifikasi akan dicatat pada lembar khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPPAK.
(3)Evaluasi terhadap kinerja perusahaan keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil vcrifikasi tahunan.
(4)Pemilikj operator kapal j pcrusahaan keagenan awak kapal wajib mcmbantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemcriksaan dan verifikasi.
BABIV SANKSI ADMINISTRASI
(1)Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi kewajibannya danj atau tanggung jawabnya sesuai Perjanjian Kerja Laut dikenai sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
a.peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
b.pembekuan sementara izin usaha; atau
c.pencabutan izin usaha.
(3)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan keagenan awak kapal yang tidak melaksanakan kegiatan setelah SIUPPAK diterbitkan danjatau tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan keagenan awak kapal terhadap hasil evaluasi.
(1)Pembekuan semen tara izin usaha perusahaan keagenan awak kapal dilakukan oleh Direktur Jenderal apabila perusahaan keagenan awak kapal tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban danj atau tanggung jawabnya sesuai perjanjian kerja laut yang ditandatangani oleh para pihak.
(2)Izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dicabut apabila:
a.terdapat pemalsuanjmanipulasi data pelaut pada dokumenj idcntitasj sertifikat;
b.memalsukan atau ikut serta membantu pemalsuan dokumenj identitasj sertifikat pelaut;
c.memalsukan tanda tangan pejabat dan stempel dinas kementerian;
d.mempekerjakanjmenempatkan pelaut tanpa perjanjian kerja laut;
e.dalam proses pcrekrutan dan penempatan pe1aut, memungut biaya selain biaya dokumen perjalananj paspor j danj atau visa, buku pe1aut, dan sertifikat kcsehatan; dan
f.merekrut pelautjtenaga kerja di bawah umur selain untuk kepentingan pendidikan.
Direktur Jenderal dapat menjalankan putusan pengadilan, atau Mahkamah Pelayaran terhadap sanksi yang telah dijatuhkan kepada pclaut dalam bentuk pemblokiran, penghapusan semua sertifikat/ dokumen kepelautan yang dimiliki dan/ atau memberi catatan mengenai pelanggaran yang dilakukan, atau pembatalan pemblokiran, penghapusan pemberian catatan pad a database pelaut.
(1)Terhadap pelaut yang diindikasikan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Perjanjian Kcrja Laut diberikan tanda oleh Direktur Jenderal berupa catatan pad a database untuk dilakukan klarifikasi.
(2)Dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh bukti bahwa pelaut tidak melakukan pelanggaran, maka dilakukan penghapusan tanda dalam catatan pada database.
BABV PENYELESAIANPERSELISIHANPELAUT
(1)Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul antarpelaut, dengan pemilik atau operator kapal atau pelaut dengan perusahaan keagenan awak kapal baik secara musyawarah maupun secara hukum sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Laut.
(2)Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dengan berpedoman pada Perjanjian Kcrja Laut yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya.
BAB VI KETENTUANLAIN-LAIN Tata cara pcngesahan Pcrjanjian Kerja Laut (PKL) dan penyijilan buku pclaut untuk kapal niaga, kapal penumpang, dan kapal pcnangkap ikan berbendera asmg akan diatur dengan Pcraturan Direktur Jenderal. Tata cara pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan penyijilan buku pelaut untuk kapal niaga, kapal penumpang, kapallayar motor (KLM),dan kapal penangkap ikan atau kapal nelayan berbendera Indonesia akan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal. Untuk mendapatkan surat lzm dan/ atau sertifikat pengakuan dan/ atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan/ atau Pasal 28 dan/ atau Pasal 29 dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Direktur ,Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini. BAB VII KETENTUANPERALIHAN Dalam hal perusahaan keagenan awak kapal menempatkan awak kapal di atas kapal berbendera negara dan/atau mempunyai kerjasama dengan pcmilik atau operator kapal dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia, maka Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) an tara pemilik kapal atau operator kapal dengan perusahaan keagenan awak kapal harus diketahui oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tersebut dcngan disertai surat pernyataan bersedia membantu penyelesaian permasalahan pelaut dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan ini dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII KETENTUANPENUTUP Peraturan Menteri Perhubungan Inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2013 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA, Salinan sesuai den KEPALAB H UM ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001