DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2021

Nomor: 86
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan hukum yang telah memiliki sertifikat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 tentang Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2021, No.1324 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 TENTANG PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
2.Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
3.Personel Kalibrasi yang selanjutnya disebut Personel adalah petugas kalibrasi penerbangan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1324
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
6.Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.standar penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan;
b.sertifikasi penyelenggara fasilitas navigasi penerbangan;
c.kewenangan dan kewajiban Penyelenggara; dan
d.pengenaan sanksi administratif

Pasal 3

(1)Fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar tetap laik operasi.
(2)Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas telekomunikasi penerbangan;
2. b.fasilitas pendaratan visual; dan
3. c.prosedur penerbangan.

Pasal 4

Penyelenggara wajib memiliki sertifikat penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.

Pasal 5

(1)Standar penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan paling sedikit terdiri atas:
1. a.organisasi;
2. b.dokumen standar penyelenggaraan;
3. c.fasilitas penyelenggaraan;
4. d.sistem manajemen keselamatan;
5. e.personel;
6. f.prosedur koordinasi; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1324
7. g.sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.
(2)Ketentuan mengenai standar penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Untuk memperoleh sertifikat Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 proses dan penerbitannya dilaksanakan melalui Sistem Online Single Submision (OSS) dan dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Penyelenggara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kalibrasi sesuai yang tercantum pada sertifikat penyelenggara.

Pasal 8

Penyelenggara wajib:

a.melaksanakan kewajiban sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
b.menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel;
c.menyusun dan memelihara dokumen standar penyelenggaraan sehingga selalu dalam keadaan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan;
d.melaksanakan penyelenggaraan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada manual operasi dan standar operasional prosedur yang telah disahkan;
e.melaporkan apabila terdapat perubahan alamat kantor; dan
f.melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2021, No.1324

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.audit
2. b.inspeksi;
3. c.pengamatan (surveillance); dan
4. d.pemantauan (monitoring).
(3)Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 tentang Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan dapat dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan;
3. c.denda administratif; dan/atau
4. d.pencabutan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan hukum yang telah memiliki sertifikat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2021, No.1324 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 TENTANG PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
2.Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
3.Personel Kalibrasi yang selanjutnya disebut Personel adalah petugas kalibrasi penerbangan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1324
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
6.Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.standar penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan;
b.sertifikasi penyelenggara fasilitas navigasi penerbangan;
c.kewenangan dan kewajiban Penyelenggara; dan
d.pengenaan sanksi administratif

Pasal 3

(1)Fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar tetap laik operasi.
(2)Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas telekomunikasi penerbangan;
2. b.fasilitas pendaratan visual; dan
3. c.prosedur penerbangan.

Pasal 4

Penyelenggara wajib memiliki sertifikat penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.

Pasal 5

(1)Standar penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan paling sedikit terdiri atas:
1. a.organisasi;
2. b.dokumen standar penyelenggaraan;
3. c.fasilitas penyelenggaraan;
4. d.sistem manajemen keselamatan;
5. e.personel;
6. f.prosedur koordinasi; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1324
7. g.sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.
(2)Ketentuan mengenai standar penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Penyelenggara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kalibrasi sesuai yang tercantum pada sertifikat penyelenggara.

Pasal 8

Penyelenggara wajib:

a.melaksanakan kewajiban sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
b.menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel;
c.menyusun dan memelihara dokumen standar penyelenggaraan sehingga selalu dalam keadaan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan;
d.melaksanakan penyelenggaraan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada manual operasi dan standar operasional prosedur yang telah disahkan;
e.melaporkan apabila terdapat perubahan alamat kantor; dan
f.melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2021, No.1324

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.audit
2. b.inspeksi;
3. c.pengamatan (surveillance); dan
4. d.pemantauan (monitoring).
(3)Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 tentang Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan dapat dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan;
3. c.denda administratif; dan/atau
4. d.pencabutan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009