Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2021
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkanPeraturan Menteri Perhubungan tentangPerubahan atas PeraturanMenteri PerhubunganNomorPM1Tahun 2019tentangTataCaraPenyelenggaraanKewajiban Pelayanan PublikBidangAngkutanLautPenumpang KelasEkonomi; ten tang Republik 3.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Mengingat Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANMENTERIPERHUBUNGANTENTANG PERUBAHANATASPERATURANMENTER!PERHUBUNGAN NOMORPM1TAHUN2019TENTANGTATACARA PENYELENGGARAANKEWAJIBANPELAYANAN PUBLIK BIDANGANGKUTANLAUTPENUMPANGKELASEKONOMI. Pasall BeberapaketentuandalamPeraturanMenteriPerhubungan NomorPM1Tahun2019tentangTataCaraPenyelenggaraan KewajibanPelayananPublikBidangAngkutanLaut PenumpangKelasEkonomi(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2019Nomor20)diubahsebagaiberikut:
(1)PelaksanaAngkutanLautNasionaldapatmemberikan potongan hargaatas tarif angkutanpenumpanglaut dalam negenkelasekonomisetelahmendapat persetujuandariDirektur Jenderal. (2)Untukmendapatkanpotongan hargaatas tarif sebagaimanadimaksudpadaayat(1),pemohon mengajukansuratpermohonanpemberianpotongan hargaatas tarif kepadaPelaksanaAngkutanLaut Nasionaldenganmelampirkansalinankartuidentitas. (3)Suratpermohonanpemberianpotonganhargaatastarif sebagaimanadimaksudpadaayat(2)harusmemuat informasisebagaiberikut: a.namapemohonperorangan,lembaga, instansi,atau komunitaslainnya;
c.tanggalkeberangkatandan/ataukepulangan; d.jumlahorang/peserta;dan
(4)Suratpermohonanpemberianpotonganhargaatastarif sebagaimanadimaksudpadaayat(3)dievaluasioleh PelaksanaAngkutanLautNasionalpalinglambat3(tiga) harikerjasejakpermohonanditerima. (5)Hasilevaluasi sebagaimanadimaksudpadaayat(4) disampaikanolehPelaksanaAngkutanLautNasional kepadaDirekturJenderaluntukmenentukanbesaran potonganhargaatas tarifyangakandiberikanpada penumpangangkutanlautdalam negerikelasekonomi. (6)DirekturJenderalmemberikanpersetujuanatau penolakanterhadappermohonansebagaimana dimaksudpadaayat(3)berdasarkanhasilevaluasi PelaksanaAngkutanLautNasionalpalinglambat3(tiga) harikerjasejak hasilevaluasiditerima. (7)Dalam halDirekturJenderalmenyetujui permohonan pemberianpotonganhargaatas tarifberdasarkanhasil evaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(6),besaran persetujuanpemberianpotonganhargadisampaikan kepadaPelaksanaAngkutanLautNasional. (8)Besaranpemberianpotonganharga atastarif sebagaimanadimaksudpadaayat(7)yang diberikan atastarif angkutanpenumpanglautdalam negerikelas ekonomiakanmengurangipendapatanPelaksana AngkutanLautNasional. (9)PenguranganpendapatanPelaksanaAngkutanLaut Nasionalakibatdaripotonganhargaatastarif sebagaimanadimaksudpadaayat(8)akan diperhitungkansebagaikegiatanPSO. (10)Realisasijumlahpenumpang yang diangkutsetelah mendapatpersetujuanpotongan hargaatastarif sebagaimanadimaksudpadaayat(9)wajibdilaporkan olehPelaksanaAngkutanLautNasional kepadaDirektur Jenderal secaraberkalasetiap3(tiga)bulan atau sewaktuwaktusesuaikebutuhan.
(1)PelaksanaAngkutanLautNasionaldapatmemberikan potonganhargatarif100%(seratuspersen)atastarif penumpang kelasekonomidan/a tau tarifmuatanbarang setelahmendapatpersetujuandariDirekturJenderal. (2)Potonganhargase bagaimanadimaksudpadaayat(1) diberikanterhadap kegiatandalamkeadaantertentu melalui mekanismepenugasan. (3)Keadaan tertentusebagaimanadimaksudpadaayat(2) terdiriatas: a.operasipencariandanpertolongan; b.bencanaalamataubencananonalam;dan c.bantuankemanusiaan. (4)Keadaantertentusebagaimanadimaksudpadaayat(3) didasarkanpadapenetapandaripejabatyangberwenang sesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan.
(1)Potonganhargaatas tarif angkutanpenumpanglaut dan/atau tarifmuatanbarangdalam negerikelas ekonomisebagaimanadimaksuddalamPasal9Bayat (3)dapatdiberikandenganmengajukansurat permohonanpemberianpotonganhargakepada PelaksanaAngkutanLautNasionaldenganmelampirkan salinankartuidentitas. (2)Suratpermohonanpemberianpotonganhargaatas tarif sebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmemuat informasi sebagaiberikut: a.namapemohonperorangan,lembaga, instansi,atau komunitaslainnya; b.pelabuhan asaldanpelabuhan tujuan; c.tanggalkeberangkatandan/ataukepulangan;
(3)Suratpermohonanpemberianpotonganhargaatas tarif sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dievaluasioleh PelaksanaAngkutanLautNasionalpalinglambatlx24 (satukaliduapuluhempat)jamsejakpermohonan diterima. (4)Hasilevaluasi sebagaimanadimaksudpadaayat(3) disampaikanolehPelaksanaAngkutanLautNasional kepadaDirekturJenderaluntukmemperoleh persetujuanpotonganhargaatas tarifyang diberikan padapenumpang. (5)Persetujuansebagaimanadimaksudpadaayat(4)harus diberikanpalinglambatlx24(satukaliduapuluh empat)jamsejakhasilevaluasiditerima. (6)Besaranpotonganhargasebagaimanadimaksudpada ayat(4)yangdiberikan atastarifangkutanpenumpang lautdalam negenkelasekonomi mengurangi pendapatanPelaksanaAngkutanLautNasional. (7)PenguranganpendapatanPelaksanaAngkutanLaut Nasionalakibatdaripotonganhargaatastarif sebagaimanadimaksudpadaayat(6)diperhitungkan sebagaikegiatanPSO. (8)Realisasi jumlahpenumpangdanmuatanbarangyang diangkutsetelahmendapatpersetujuanpotonganharga sebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusdilaporkan olehPelaksanaAngkutanLautNasional kepadaDirektur Jenderalsecaraberkalasetiap3(tiga)bulanatau sewaktuwaktusesuaidengankebutuhan. PasalII 1.Potongan hargaatas tarif angkutanpenumpanglaut dan/a tau tarifmuatanbarang dalam negerikelas ekonomi yang diberikandalam keadaan tertentu berlakusejak tanggal1Januari2021. 2.PeraturanMenteriinimulai berlakupadatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Maret 2021 MENTERIPERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 223 Salinan sesuai dengan aslinya EPALA BIRO HUKUM, 1,
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)