DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011

Nomor: 92
Tahun: 2011
Ditetapkan: 7 November 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 62 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (3), Pasal 165 ayat (1), Pasal 168, Pasal 170, Pasal 172, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Ar.:.gklltanUdara yang mulai diberlakukan pada tangga18 November 2011;
b.bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan terhadap stakeholders penerbangan, masih diperlukan penyiapan Sumber Daya Manusia, prasarana, teknologi dan dokumen pendukung terkait, yang memerlukan waktu untuk persiapan pemberlakuannya;
c.bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 1, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diu bab terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 81 Tabun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tabun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tabun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara diubah sebagai berikut:
1.Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagm berikut:

(1)Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diasuransikan oleh pengangkut kepada satu atau gabungan beberapa perusahaan asuransi.

2.Menambabkan kata "dapat" dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Untuk kepentingan Badan Usaha Angkutan Udara sebagai pemegang polis danl atau tertanggung, maka penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian klaim Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dapat dilakukan dengan menggunakan ja ":a..,A keperantaraan perusahaan pialang asuransi.

3.Menambah kata "juga" dalam Pasal 20 sehingga berbunyi sebagai berikut: Tanggung jawab pengangkut dalam peraturan ini berlaku juga terhadap pengangkut yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal (charter) atau pihak-pihak lain sebagai pembuat kontrak pengangkutan (contracting carrier) sepanjang tidak dipeIjanjikan lain dan tidak bertentangan dengan peraturan ini
4.Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2011 MENTERI PERHUBUNGAN, ttd E.E MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2011 MENTERIHUKUMDAN HAKASASI MANUSIA, ttd AMIR SYAMSUDDIN UMA ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 62 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (3), Pasal 165 ayat (1), Pasal 168, Pasal 170, Pasal 172, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Ar.:.gklltanUdara yang mulai diberlakukan pada tangga18 November 2011;
b.bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan terhadap stakeholders penerbangan, masih diperlukan penyiapan Sumber Daya Manusia, prasarana, teknologi dan dokumen pendukung terkait, yang memerlukan waktu untuk persiapan pemberlakuannya;
c.bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 1, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diu bab terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 81 Tabun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tabun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tabun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara diubah sebagai berikut:
1.Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagm berikut:

(1)Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diasuransikan oleh pengangkut kepada satu atau gabungan beberapa perusahaan asuransi.

2.Menambabkan kata "dapat" dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Untuk kepentingan Badan Usaha Angkutan Udara sebagai pemegang polis danl atau tertanggung, maka penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian klaim Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dapat dilakukan dengan menggunakan ja ":a..,A keperantaraan perusahaan pialang asuransi.

3.Menambah kata "juga" dalam Pasal 20 sehingga berbunyi sebagai berikut: Tanggung jawab pengangkut dalam peraturan ini berlaku juga terhadap pengangkut yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal (charter) atau pihak-pihak lain sebagai pembuat kontrak pengangkutan (contracting carrier) sepanjang tidak dipeIjanjikan lain dan tidak bertentangan dengan peraturan ini
4.Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011