menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;
1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 1, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diu bab terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 81 Tabun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tabun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tabun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara diubah sebagai berikut:
1.Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagm berikut:
(1)Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diasuransikan oleh pengangkut kepada satu atau gabungan beberapa perusahaan asuransi.
2.Menambabkan kata "dapat" dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:
(3)Untuk kepentingan Badan Usaha Angkutan Udara sebagai pemegang polis danl atau tertanggung, maka penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian klaim Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dapat dilakukan dengan menggunakan ja ":a..,A keperantaraan perusahaan pialang asuransi.
3.Menambah kata "juga" dalam Pasal 20 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tanggung jawab pengangkut dalam peraturan ini berlaku juga terhadap pengangkut yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal (charter) atau pihak-pihak lain sebagai pembuat kontrak pengangkutan (contracting carrier) sepanjang tidak dipeIjanjikan lain dan tidak bertentangan dengan peraturan ini
4.Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: