PERATURANMENTER!PERHUBUNGANTENTANGPROGRAM PENGAWASANKEAMANANPENERBANGANNASIONAL. MEMUTUSKAN:
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ,::59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
Menetapkan 3 15.Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
14.Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
13.Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
12.Pesawat Udara Dalam Penerbangan {Aircraft In Flight) adalah pesawat udara yang digunakan untuk penerbangan dimulai dari waktu pergerakan ketika pintunya ditutup di embarkasi sampai pada waktu pintunya dibuka di debarkasi.
11.Tindakan Melawan Hukum (Acts of Unlawful Interference) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
a.menguasai pesawat udara secara melawan hukum;
b.melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (in service);
c.menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara; ..
d.masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-ternpat aeronautika secara paksa;
e.membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan- bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
f.menggunakan pesawat udara di darat (in service) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
g.memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
10.Keamanan Penerbangan adalah suatu ·keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
9.Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.
4
25.Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
24.Inspektur Keamanan Penerbangan Internal adalah Personel Objek Pengawasan yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan internal'.
23.Inspektur Keamanan Penerbangan adalah Personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan.
22.Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
21.Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/ atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
20.Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
19.Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
18.Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 1 7. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.
16.Daerah Steril (Sterile Area) adalah daerah tertentu di dalam Daerah Keamanan Terbatas yang merupakan daerah pergerakan penumpang sampai dengan naik ke pesawat udara dan di daerah tersebut selalu dalam pengendalian dan pengawasan.
5 Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:
a.sebagai pedoman dalam pengawasan terhadap penerapan program keamanan penerbangan nasional;
b.sebagai petunjuk dalam pelaksanaan dan pengalokasian tanggung jawab pengawasan;
c.sebagai pengawasan yang berkelanjutan untuk melihat tingkat pemenuhan peraturan sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
d.untuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap penyimpangan pemenuhan peraturan keamanan penerbangan; dan
e.untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas Program Keamanan Penerbangan Nasional, termasuk semua program/aturan lain sebagaimana diamanatkan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional.