DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tata Cara Penyetoran ke Kas Negara atas Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.150 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
4.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 551);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1503 Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA PENYETORAN KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.
2.Rekonsiliasi PNBP adalah proses pencocokan data transaksi PNBP yang diproses dalam beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
3.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Belanja Pendapatan Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Pengelolaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan ataupun sebab-sebab lain timbulnya penerimaan negara.
5.Sistem Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6.Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
7.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.150 4
8.Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Satker Kemhan dan TNI adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas, fungsi, program, dan tujuan untuk penataan administrasi penyetoran PNBP yang berada di lingkungan UO. Kemhan, UO. Mabes TNI, dan UO. Angkatan.
9.Kepala Satker Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK, adalah media penyimpanan digital yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
11.Surat Penagihan Pertama yang selanjutnya disebut SPn Pertama adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan pertama PNBP kepada pihak terutang.
12.Surat Penagihan Kedua yang selanjutnya disebut SPn Kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan PNBP apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Pertama, pihak terutang belum melunasi PNBP.
13.Surat Penagihan Ketiga yang selanjutnya disebut SPn Ketiga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan PNBP apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Kedua, pihak terutang belum melunasi PNBP.
14.Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI yang menyatakan bahwa PNBP pihak terutang telah lunas.
15.Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara melalui Kode Akun Penerimaan Bukan Pajak.
16.Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima.
17.Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan- satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai Staf dan Pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1505
18.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
19.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada tiap Satker Kemhan dan TNI dalam melaksanakan penatausahaan PNBP atas pengelolaan BMN dan pengaturan penyetoran ke Kas Negara dengan tujuan agar tercapai keseragaman dalam pelaksanaan penatausahaan PNBP, dalam hal:

a.menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai PNBP;
b.mengamankan transaksi PNBP melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; dan
c.mendukung penyelenggaraan SAP yang menghasilkan informasi PNBP sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pasal 3

(1)Setiap Satker Kemhan dan TNI wajib melaksanakan penatausahaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)Pelaksanaan PNBP dilaksanakan secara efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab.
(3)Hasil pengelolaan BMN antara Satker dan pihak lain, wajib disetor ke rekening Kas Negara atas dasar persetujuan Pengelola Barang.
(4)Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar setiap PNBP yang diterima dapat diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu dalam tahun program kegiatan.
(5)Pelaksanaan pelaporan dilaksanakan melalui kegiatan rekonsiliasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.150 6

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka melaksanakan penatausahaan PNBP, Satker dapat menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk Unit Penatausahaan PNBP yang dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang membidangi pengelolaan BMN.
(2)Unit Penatausahaan PNBP sebagaimana pada ayat (1) paling rendah diselenggarakan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Barang.
(3)Pejabat yang mendapat pelimpahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menyusun Unit Penatausahaan PNBP yang meliputi Unit Operasional dan Unit Administrasi.
(4)Kegiatan Unit Operasional dalam Unit Penatausahaan PNBP meliputi:
1. a.membuat surat penagihan kepada pihak Wajib Bayar;
2. b.menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pembayaran penagihan oleh pihak Wajib Bayar;
3. c.membuat surat peringatan terhadap pihak Wajib Bayar yang lalai;
4. d.dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Unit Administrasi; dan
5. e.membantu pihak Wajib Bayar dalam rangka menyetor ke rekening Kas Negara.
(5)Kegiatan Unit Administrasi dalam Unit Penatausahaan PNBP meliputi:
1. a.menerima dokumen/surat penagihan;
2. b.membuat SKTL terhadap yang telah dilunasi oleh pihak Wajib Bayar;
3. c.melakukan pencatatan PNBP kedalam kartu PNBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.membuat daftar rekapitulasi PNBP atas pengelolaan BMN;
5. e.membuat penyisihan PNBP yang tidak tertagih oleh pihak Wajib Bayar;
6. f.melakukan pengarsipan dokumen; dan
7. g.membuat dan mengirimkan laporan PNBP. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1507

Pasal 5

(1)Pihak Wajib Bayar menyetorkan besaran PNBP atas pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan/atau Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
(2)Penyetoran PNBP sebagaimana pada ayat (1) ke rekening Kas Negara yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui pejabat pengurus BMN Satker Kemhan/TNI atau Bendahara Penerimaan atau Unit Penatausahaan PNBP.
(3)Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian/kontrak kerjasama atas dasar persetujuan Pengelola Barang.
(4)Pihak Wajib Bayar menyerahkan fotokopi SSBP setelah melaksanakan kewajiban penyetoran ke rekening Kas Negara.
(5)Unit Penatausahaan PNBP wajib melaksanakan prinsip saling uji (check and balance) atas penyetoran PNBP oleh pihak Wajib Bayar baik melalui KPPN dan/atau Bank yang ditunjuk.

Pasal 6

Dalam hal pembayaran besaran pemanfaatan BMN berupa Kerjasama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna atas konstribusi tetap, pembagian keuntungan, atau kontribusi tahunan pada tahun berikutnya wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian/kontrak sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi nilai aset yang dipertukarkan lebih besar daripada nilai aset yang akan diterima sesuai persetujuan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang, pihak mitra wajib menyetor selisih nilai ke rekening Kas Negara.
(2)Penyetoran ke rekening Kas Negara berdasarkan Kode Akun Penerimaan Negara Bukan Pajak. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.150 8

Pasal 8

(1)BMN yang akan dijual merupakan BMN yang tidak difungsikan dalam menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI tetapi memiliki nilai ekonomis.
(2)Penjualan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(3)Pelaksanaan penjualan BMN dilaksanakan melalui mekanisme lelang sesuai peraturan Lelang Negara.
(4)Pihak pembeli yang memenangkan hasil lelang menyetor melalui rekening bendahara penerima KPKNL yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara melalui Kode Akun Penerimaan Satker Kemhan dan TNI.
(5)Unit penatausahaan PNBP wajib melaksanakan koordinasi dengan KPKNL guna memastikan penerimaan PNBP dan menatausahakan ke dalam laporan PNBP Satker.

Pasal 9

(1)Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan yang berasal dari penjualan aset/BMN sebagai berikut:
1. a.423121: pendapatan penjualan tanah, gedung dan bangunan;
2. b.423122: pendapatan penjualan peralatan dan mesin;
3. c.423123: pendapatan penjualan sewa beli;
4. d.423124: pendapatan penjualan aset bekas milik asing; dan
5. e.423129: pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya.
(2)Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN sebagai berikut:
1. a.423141: pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan
2. b.423142: pendapatan sewa peralatan dan mesin;
3. c.423144: pendapatan dari KSP tanah, gedung dan bangunan;
4. d.423145: pendapatan dari KSP peralatan dan mesin;
5. e.423147: pendapatan dari Bangun Guna Serah (BGS); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1509
6. f.423148: pendapatan dari Bangun Serah Guna (BSG); dan
7. g.423149: pendapatan dari pemanfaatan BMN.
(3)Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan atas jasa pengelolaan BMN sebagai berikut:
1. a.423211: pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya;
2. b.423212: pendapatan tempat hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA);
3. c.423213: pendapatan Surat Keterangan, Visa dan Pasport;
4. d.423218: pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian; dan
5. e.423291, pendapatan jasa lainnya
(4)Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan atas kekurangbayaran pihak Wajib Bayar atas pelaksanaan tukar menukar BMN adalah 423121, yaitu pendapatan penjualan tanah, gedung dan bangunan.
(5)Bila terjadi perubahan kode akun penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pembayaran ke Kas Negara melalui formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I nomor 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
4.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 551);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1503 Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN TATA CARA PENYETORAN KE KAS NEGARA ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.
2.Rekonsiliasi PNBP adalah proses pencocokan data transaksi PNBP yang diproses dalam beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
3.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Belanja Pendapatan Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4.Pengelolaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan ataupun sebab-sebab lain timbulnya penerimaan negara.
5.Sistem Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6.Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
7.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.150 4
8.Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Satker Kemhan dan TNI adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas, fungsi, program, dan tujuan untuk penataan administrasi penyetoran PNBP yang berada di lingkungan UO. Kemhan, UO. Mabes TNI, dan UO. Angkatan.
9.Kepala Satker Kemhan dan TNI yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK, adalah media penyimpanan digital yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
11.Surat Penagihan Pertama yang selanjutnya disebut SPn Pertama adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan pertama PNBP kepada pihak terutang.
12.Surat Penagihan Kedua yang selanjutnya disebut SPn Kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan PNBP apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Pertama, pihak terutang belum melunasi PNBP.
13.Surat Penagihan Ketiga yang selanjutnya disebut SPn Ketiga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI untuk penagihan PNBP apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Kedua, pihak terutang belum melunasi PNBP.
14.Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker Kemhan dan TNI yang menyatakan bahwa PNBP pihak terutang telah lunas.
15.Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara melalui Kode Akun Penerimaan Bukan Pajak.
16.Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima.
17.Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan- satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai Staf dan Pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1505
18.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
19.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

a.menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai PNBP;
b.mengamankan transaksi PNBP melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; dan
c.mendukung penyelenggaraan SAP yang menghasilkan informasi PNBP sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pasal 3

(1)Setiap Satker Kemhan dan TNI wajib melaksanakan penatausahaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)Pelaksanaan PNBP dilaksanakan secara efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab.
(3)Hasil pengelolaan BMN antara Satker dan pihak lain, wajib disetor ke rekening Kas Negara atas dasar persetujuan Pengelola Barang.
(4)Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar setiap PNBP yang diterima dapat diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu dalam tahun program kegiatan.
(5)Pelaksanaan pelaporan dilaksanakan melalui kegiatan rekonsiliasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.150 6

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Dalam rangka melaksanakan penatausahaan PNBP, Satker dapat menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk Unit Penatausahaan PNBP yang dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang membidangi pengelolaan BMN.
(2)Unit Penatausahaan PNBP sebagaimana pada ayat (1) paling rendah diselenggarakan oleh pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Barang.
(3)Pejabat yang mendapat pelimpahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menyusun Unit Penatausahaan PNBP yang meliputi Unit Operasional dan Unit Administrasi.
(4)Kegiatan Unit Operasional dalam Unit Penatausahaan PNBP meliputi:
1. a.membuat surat penagihan kepada pihak Wajib Bayar;
2. b.menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pembayaran penagihan oleh pihak Wajib Bayar;
3. c.membuat surat peringatan terhadap pihak Wajib Bayar yang lalai;
4. d.dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Unit Administrasi; dan
5. e.membantu pihak Wajib Bayar dalam rangka menyetor ke rekening Kas Negara.
(5)Kegiatan Unit Administrasi dalam Unit Penatausahaan PNBP meliputi:
1. a.menerima dokumen/surat penagihan;
2. b.membuat SKTL terhadap yang telah dilunasi oleh pihak Wajib Bayar;
3. c.melakukan pencatatan PNBP kedalam kartu PNBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.membuat daftar rekapitulasi PNBP atas pengelolaan BMN;
5. e.membuat penyisihan PNBP yang tidak tertagih oleh pihak Wajib Bayar;
6. f.melakukan pengarsipan dokumen; dan
7. g.membuat dan mengirimkan laporan PNBP. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1507

Pasal 5

(1)Pihak Wajib Bayar menyetorkan besaran PNBP atas pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa, kerjasama pemanfaatan dan/atau Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
(2)Penyetoran PNBP sebagaimana pada ayat (1) ke rekening Kas Negara yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui pejabat pengurus BMN Satker Kemhan/TNI atau Bendahara Penerimaan atau Unit Penatausahaan PNBP.
(3)Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian/kontrak kerjasama atas dasar persetujuan Pengelola Barang.
(4)Pihak Wajib Bayar menyerahkan fotokopi SSBP setelah melaksanakan kewajiban penyetoran ke rekening Kas Negara.
(5)Unit Penatausahaan PNBP wajib melaksanakan prinsip saling uji (check and balance) atas penyetoran PNBP oleh pihak Wajib Bayar baik melalui KPPN dan/atau Bank yang ditunjuk.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi nilai aset yang dipertukarkan lebih besar daripada nilai aset yang akan diterima sesuai persetujuan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang, pihak mitra wajib menyetor selisih nilai ke rekening Kas Negara.
(2)Penyetoran ke rekening Kas Negara berdasarkan Kode Akun Penerimaan Negara Bukan Pajak. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.150 8

Pasal 8

(1)BMN yang akan dijual merupakan BMN yang tidak difungsikan dalam menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI tetapi memiliki nilai ekonomis.
(2)Penjualan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(3)Pelaksanaan penjualan BMN dilaksanakan melalui mekanisme lelang sesuai peraturan Lelang Negara.
(4)Pihak pembeli yang memenangkan hasil lelang menyetor melalui rekening bendahara penerima KPKNL yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara melalui Kode Akun Penerimaan Satker Kemhan dan TNI.
(5)Unit penatausahaan PNBP wajib melaksanakan koordinasi dengan KPKNL guna memastikan penerimaan PNBP dan menatausahakan ke dalam laporan PNBP Satker.

Pasal 9

(1)Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan yang berasal dari penjualan aset/BMN sebagai berikut:
1. a.423121: pendapatan penjualan tanah, gedung dan bangunan;
2. b.423122: pendapatan penjualan peralatan dan mesin;
3. c.423123: pendapatan penjualan sewa beli;
4. d.423124: pendapatan penjualan aset bekas milik asing; dan
5. e.423129: pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya.
(2)Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN sebagai berikut:
1. a.423141: pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan
2. b.423142: pendapatan sewa peralatan dan mesin;
3. c.423144: pendapatan dari KSP tanah, gedung dan bangunan;
4. d.423145: pendapatan dari KSP peralatan dan mesin;
5. e.423147: pendapatan dari Bangun Guna Serah (BGS); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1509
6. f.423148: pendapatan dari Bangun Serah Guna (BSG); dan
7. g.423149: pendapatan dari pemanfaatan BMN.
(3)Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan atas jasa pengelolaan BMN sebagai berikut:
1. a.423211: pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya;
2. b.423212: pendapatan tempat hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA);
3. c.423213: pendapatan Surat Keterangan, Visa dan Pasport;
4. d.423218: pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian; dan
5. e.423291, pendapatan jasa lainnya
(4)Kode Akun dalam pendapatan/penerimaan atas kekurangbayaran pihak Wajib Bayar atas pelaksanaan tukar menukar BMN adalah 423121, yaitu pendapatan penjualan tanah, gedung dan bangunan.
(5)Bila terjadi perubahan kode akun penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pembayaran ke Kas Negara melalui formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I nomor 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.