DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Satu Data Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
7.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); www.peraturan.go.id 2023, No.22 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SATU DATA PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satu Data Pertahanan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah dalam sektor pertahanan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, kaidah interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
4.Data Pertahanan adalah Data yang dibina dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
5.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
6.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9.Klasifikasi Data adalah pengelompokan Data berdasarkan beberapa aspek berdasarkan sumber Data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis dan sifat Data.
10.Data Prioritas Pertahanan adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data pertahanan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Pertahanan.
11.Forum Satu Data Pertahanan adalah wadah komunikasi www.peraturan.go.id 2023, No.22 dan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan unit organisasi Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan untuk penyelenggaraan Satu Data Pertahanan.
12.Portal Satu Data Pertahanan adalah media bagipakai Data di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
13.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16.Produsen Data Pertahanan adalah unit pada satuan kerja yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Pengolah Data adalah satuan kerja pada unit organisasi Angkatan yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

(1)Satu Data Pertahanan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada sektor Pertahanan.
(2)Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan:
1. a.sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kemhan dan TNI dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam sektor Pertahanan;
2. b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Kemhan dan TNI serta antar Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam sektor Pertahanan;
3. c.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sesuai Klasifikasi sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan sektor pertahanan yang berbasis pada Data; dan
4. d.mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan www.peraturan.go.id 2023, No.22 ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA PERTAHANAN

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Pertahanan dilaksanakan oleh:

a.Pengarah;
b.Walidata Pertahanan;
c.Produsen Data Pertahanan;
d.Pengolah Data Pertahanan;
e.Pengaman sistem Data Pertahanan; dan
f.Forum Satu Data Pertahanan.

Pasal 4

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.
(2)Jabatan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Pertahanan;
2. b.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Pertahanan;
3. c.mengoordinasikan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Satu Data Pertahanan; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan pelaporan penyelenggaraan Satu Data Pertahanan kepada Menteri.

Pasal 5

(1)Walidata Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi Kemhan.
(2)Walidata Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.merencanakan penyelenggaraan Satu Data Pertahanan;
2. b.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. c.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Pertahanan; dan
4. d.membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam membina Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan.

Pasal 6

(1)Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh:
1. a.bagian yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi Kemhan; dan www.peraturan.go.id 2023, No.22
2. b.satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI.
(2)Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Walidata Pertahanan mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Pertahanan.

Pasal 7

(1)Pengolah Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar Angkatan.
(2)Pengolah Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan Data Pertahanan kepada satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(3)Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan distribusi Data Pertahanan kepada Walidata Pertahanan.

Pasal 8

(1)Pengaman sistem Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi tata kelola, kerja sama, operasi, dan jaminan keamanan pertahanan siber.
(2)Pengaman sistem Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengamanan terhadap sistem Satu Data Pertahanan yang memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan;
2. b.melakukan monitoring, analisis, pengujian, dan pelaporan keamanan sistem Satu Data Pertahanan; dan
3. c.merespon ancaman dan serangan siber terhadap sistem Satu Data Pertahanan.

Pasal 9

(1)Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
1. a.Walidata Pertahanan;
2. b.Produsen Data Pertahanan;
3. c.Pengolah Data Pertahanan; dan
4. d.Pengaman sistem Data Pertahanan.
(2)Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pengarah.

Pasal 10

(1)Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud www.peraturan.go.id 2023, No.22 dalam Pasal 9 berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Pertahanan.
(2)Materi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satu Data Pertahanan yang terdiri dari daftar Data Pertahanan dan Data Prioritas Pertahanan yang telah disepakati.
(3)Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
2. b.identifikasi daftar Data Pertahanan yang dijadikan Data Prioritas Pertahanan;
3. c.penyusunan rencana aksi Satu Data Pertahanan;
4. d.koordinasi Satuan Kerja yang unit kerjanya melaksanakan tugas Pengolah Data Pertahanan untuk Kode Referensi dan Data Induk;
5. e.pembatasan akses Data; dan
6. f.penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Pertahanan.
(4)Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Pertahanan meminta arahan kepada Menteri.
(6)Ketentuan mengenai bagan Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA PERTAHANAN

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Pertahanan terdiri atas:

a.perencanaan Data;
b.pengumpulan Data;
c.pemeriksaan Data;
d.pengamanan sistem Satu Data; dan
e.penyebarluasan Data.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Satu Data Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
7.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); www.peraturan.go.id 2023, No.22 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SATU DATA PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satu Data Pertahanan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah dalam sektor pertahanan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, kaidah interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
4.Data Pertahanan adalah Data yang dibina dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
5.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
6.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9.Klasifikasi Data adalah pengelompokan Data berdasarkan beberapa aspek berdasarkan sumber Data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis dan sifat Data.
10.Data Prioritas Pertahanan adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data pertahanan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Pertahanan.
11.Forum Satu Data Pertahanan adalah wadah komunikasi www.peraturan.go.id 2023, No.22 dan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan unit organisasi Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan untuk penyelenggaraan Satu Data Pertahanan.
12.Portal Satu Data Pertahanan adalah media bagipakai Data di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
13.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16.Produsen Data Pertahanan adalah unit pada satuan kerja yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Pengolah Data adalah satuan kerja pada unit organisasi Angkatan yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

(1)Satu Data Pertahanan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada sektor Pertahanan.
(2)Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan:
1. a.sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kemhan dan TNI dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam sektor Pertahanan;
2. b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Kemhan dan TNI serta antar Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam sektor Pertahanan;
3. c.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sesuai Klasifikasi sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan sektor pertahanan yang berbasis pada Data; dan
4. d.mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan www.peraturan.go.id 2023, No.22 ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA PERTAHANAN

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Pertahanan dilaksanakan oleh:

a.Pengarah;
b.Walidata Pertahanan;
c.Produsen Data Pertahanan;
d.Pengolah Data Pertahanan;
e.Pengaman sistem Data Pertahanan; dan
f.Forum Satu Data Pertahanan.

Pasal 4

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.
(2)Jabatan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Pertahanan;
2. b.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Pertahanan;
3. c.mengoordinasikan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Satu Data Pertahanan; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan pelaporan penyelenggaraan Satu Data Pertahanan kepada Menteri.

Pasal 5

(1)Walidata Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi Kemhan.
(2)Walidata Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.merencanakan penyelenggaraan Satu Data Pertahanan;
2. b.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. c.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Pertahanan; dan
4. d.membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam membina Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan.

Pasal 6

(1)Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh:
1. a.bagian yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi Kemhan; dan www.peraturan.go.id 2023, No.22
2. b.satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI.
(2)Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Walidata Pertahanan mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Pertahanan.

Pasal 7

(1)Pengolah Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar Angkatan.
(2)Pengolah Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan Data Pertahanan kepada satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(3)Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan distribusi Data Pertahanan kepada Walidata Pertahanan.

Pasal 8

(1)Pengaman sistem Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi tata kelola, kerja sama, operasi, dan jaminan keamanan pertahanan siber.
(2)Pengaman sistem Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengamanan terhadap sistem Satu Data Pertahanan yang memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan;
2. b.melakukan monitoring, analisis, pengujian, dan pelaporan keamanan sistem Satu Data Pertahanan; dan
3. c.merespon ancaman dan serangan siber terhadap sistem Satu Data Pertahanan.

Pasal 9

(1)Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
1. a.Walidata Pertahanan;
2. b.Produsen Data Pertahanan;
3. c.Pengolah Data Pertahanan; dan
4. d.Pengaman sistem Data Pertahanan.
(2)Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pengarah.

Pasal 10

(1)Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud www.peraturan.go.id 2023, No.22 dalam Pasal 9 berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Pertahanan.
(2)Materi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satu Data Pertahanan yang terdiri dari daftar Data Pertahanan dan Data Prioritas Pertahanan yang telah disepakati.
(3)Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
2. b.identifikasi daftar Data Pertahanan yang dijadikan Data Prioritas Pertahanan;
3. c.penyusunan rencana aksi Satu Data Pertahanan;
4. d.koordinasi Satuan Kerja yang unit kerjanya melaksanakan tugas Pengolah Data Pertahanan untuk Kode Referensi dan Data Induk;
5. e.pembatasan akses Data; dan
6. f.penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Pertahanan.
(4)Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Pertahanan meminta arahan kepada Menteri.
(6)Ketentuan mengenai bagan Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA PERTAHANAN

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Pertahanan terdiri atas:

a.perencanaan Data;
b.pengumpulan Data;
c.pemeriksaan Data;
d.pengamanan sistem Satu Data; dan
e.penyebarluasan Data.