DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan pelaksanaan sewa barang, pinjam pakai barang, dan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan ini membahas pula Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/ atau bangunan. Pelaksanaan pemanfaatan sewa sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini yaitu mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kemhan TNI, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI dan/atau mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara;
c.bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
3.Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
4.Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola/pengguna barang.
5.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
6.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
7.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
8.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KETUPI adalah Pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
13.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
14.Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas pengelolaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
15.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16.Pembantu Pengguna Barang Eselon-I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 adalah pejabat di lingkungan TNI pada unit organisasi yang mendapatkan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Pengguna Barang melalui Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
17.Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan TNI pada wilayah yang mendapatkan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18.Tender Pemanfaatan BMN yang selanjutnya disebut Tender adalah pemilihan mitra guna pengalokasian hak Pemanfaatan BMN melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.
19.Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN yang selanjutnya disingkat PJPB adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI.
20.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggung jawab Proyek Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI berupa:

a.tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b.selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

(1)Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI menjadi kewenangan Menteri.
(2)Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI kepada:
1. a.Panglima TNI;
2. b.Sekretaris Jenderal Kemhan;
3. c.Kepala Staf Angkatan Darat;
4. d.Kepala Staf Angkatan Laut; dan
5. e.Kepala Staf Angkatan Udara.
(3)Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
1. a.Sewa;
2. b.Pinjam Pakai;
3. c.KSP;
4. d.BGS/BSG;
5. e.KSPI; dan
6. f.KETUPI.
(2)Pelaksanaan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
2. b.meningkatkan penerimaan negara bukan pajak;
3. c.memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
4. d.mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah; dan
5. e.memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN Kemhan dan TNI.
(2)Pelaksanaan Pemanfaatan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:
1. a.mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
2. b.memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau menunjang tugas dan fungsi Kemhan dan TNI; dan/atau
3. c.mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
(3)Pelaksanaan Pemanfaatan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangan:
1. a.mengoptimalkan BMN yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
2. b.menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa; dan/atau
3. c.memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan/atau masyarakat.
(4)Pelaksanaan Pemanfaatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mempertimbangkan:
1. a.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN;
2. b.meningkatkan penerimaan negara; dan/atau
3. c.memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN.
(5)Pelaksanaan Pemanfaatan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan mempertimbangan:
1. a.Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi; dan
2. b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(6)Pelaksanaan Pemanfaatan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan mempertimbangan:
1. a.kepentingan negara dan kepentingan umum;
2. b.kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;
3. c.keterbatasan dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyediaan infrastruktur; dan
4. d.daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur.
(7)Pelaksanaan Pemanfaatan KETUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan mempertimbangan:
1. a.optimalisasi BMN;
2. b.peningkatan fungsi operasional BMN; dan
3. c.mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.

Pasal 5

Pelaksanaan Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terencana dan diselenggarakan melalui:

a.permohonan izin prinsip;
b.penelitian;
c.persetujuan/penolakan izin prinsip;
d.pemilihan mitra;
e.keputusan pelaksanaan;
f.perjanjian;
g.pembayaran ke kas negara hasil Pemanfaatan BMN;
h.penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak;
i.pengakhiran;
j.penatausahaan; dan
k.pengawasan dan pengendalian.

Pasal 6

(1)Permohonan izin prinsip Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan secara berjenjang oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI kepada pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar mengajukan permohonan izin Pemanfaatan BMN untuk nilai perolehan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Pengguna Barang.
(3)Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Pengguna Barang untuk mengajukan permohonan izin Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang.
(4)Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar mengajukan permohonan izin Pemanfaatan BMN untuk nilai perolehan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang dengan tembusan Pengguna Barang.

Pasal 7

(1)Permohonan izin Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memuat data objek yang akan dimanfaatkan berisi minimal:
1. a.lokasi;
2. b.luas;
3. c.nilai perolehan;
4. d.nomor registrasi BMN/kode barang dan nomor urut pendaftaran;
5. e.pertimbangan;
6. f.rencana peruntukan;
7. g.jangka waktu; dan
8. h.rencana penerusan Sewa bagi mitra yang meneruskan Pemanfaatan BMN.
(2)Permohonan Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi bukti kepemilikan;
2. b.gambar lokasi dan foto kondisi tanah dan/atau bangunan;
3. c.fotokopi kartu identitas barang;
4. d.fotokopi penetapan status penggunaan;
5. e.surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
6. f.surat pernyataan tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Kemhan dan TNI;
7. g.surat pernyataan sedang tidak bermasalah; dan
8. h.dokumen lain yang dibutuhkan.
(3)Jika fotokopi bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Pemanfaatan BMN berupa tanah belum ada, dapat diganti dengan:
1. a.fotokopi dokumen legalitas yang setara, minimal akta jual beli, girik, letter c, dan berita acara serah terima terkait perolehan barang; atau
2. b.surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari PPB-W atau pejabat berwenang yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh satuan kerja yang bersangkutan.
(4)Jika fotokopi bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Pemanfaatan BMN berupa bangunan belum ada, dapat diganti dengan:
1. a.surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang; dan
2. b.surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari pimpinan satuan kerja di kementerian/lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut benar- benar dimiliki oleh kementerian/lembaga tersebut.
(5)Selain data dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemanfaatan BMN dilengkapi dengan data khusus.

Pasal 8

(1)Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa meliputi:
1. a.usulan peruntukan Sewa mengacu kepada jenis kegiatan usaha;
2. b.kajian rencana Sewa yang paling sedikit berisi proyeksi usaha yang akan menjadi target Pemanfaatan BMN yang akan disewakan dan proyeksi keuangan, untuk Sewa dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. c.informasi periodesitas, dalam hal usulan Sewa dengan periodesitas meliputi:
  1. 1.usulan Sewa dengan periodesitas per jam, per hari, dan per bulan dapat diusulkan untuk jangka waktu Sewa paling lama 1 (satu) tahun;
  2. 2.usulan Sewa dengan periodesitas per tahun diusulkan untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun;
  3. 3.usulan besaran Sewa; dan
  4. 4.usulan faktor penyesuai Sewa dalam kondisi tertentu.
(2)Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Pinjam Pakai meliputi:
1. a.identitas peminjam pakai pemerintah daerah atau pemerintah desa;
2. b.tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan
3. c.rincian data BMN termasuk luas tanah dan lokasi tanah dan/atau bangunan.
(3)Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP meliputi:
1. a.usulan besaran kontribusi tetap;
2. b.usulan persentase pembagian keuntungan; dan
3. c.proposal rencana usaha KSP yang memuat:
  1. 1.gambaran usaha secara umum;
  2. 2.rencana operasional;
  3. 3.perencanaan keuangan;
  4. 4.rencana desain dan denah bangunan yang akan didirikan; dan
  5. 5.detail struktur dan konstruksi bangunan.
(4)Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk BGS/BSG meliputi:
1. a.site plan tanah yang akan dilakukan BGS/BSG;
2. b.usulan besaran kontribusi tahunan;
3. c.usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
4. d.proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek BGS/BSG memuat:
  1. 1.gambaran usaha secara umum;
  2. 2.rencana operasional;
  3. 3.perencanaan keuangan;
  4. 4.rencana desain dan layout bangunan yang akan didirikan; dan
  5. 5.detail struktur dan konstruksi bangunan.
(5)Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSPI dilengkapi dengan proposal pra studi kelayakan memuat minimal:
1. a.pendahuluan berisi landasan hukum, latar belakang, maksud dan tujuan, dan jangka waktu;
2. b.data BMN yang akan dijadikan objek KSPI meliputi lokasi, luas tanah dan/atau bangunan, dan/atau dokumen bukti kepemilikan atau dokumen pendukung bukti kepemilikan;
3. c.rencana pembangunan atau konstruksi berupa site plan;
4. d.informasi mengenai PJPK yang akan menjadi PJPB termasuk dasar penetapan/ penunjukannya;
5. e.surat pernyataan kesediaan menjadi PJPB dari PJPK; dan
6. f.surat rekomendasi kelayakan proyek kerja sama dari kementerian/lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
(6)Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KETUPI dilengkapi dengan proposal pra studi kelayakan memuat minimal:
1. a.latar belakang permohonan;
2. b.data BMN minimal data mengenai jenis BMN, masa Pemanfaatan BMN dan pelaporannya dalam laporan keuangan kementerian/lembaga, deskripsi tentang kinerja BMN; dan
3. c.perencanaan KETUPI minimal perkiraan nilai dana hasil KETUPI dan rencana peruntukan dan hasil KETUPI.

Pasal 9

(1)Permohonan Pemanfaatan BMN dapat diajukan oleh pimpinan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Kewenangan mengajukan permohonan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Permohonan Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
1. a.Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
2. b.pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 10

(1)Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh tim peneliti pada:
1. a.tingkat pusat; dan
2. b.tingkat daerah.
(2)Tim peneliti tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kemhan atas perintah Pengguna Barang.
(3)Tim peneliti tingkat pusat yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan permohonan dengan nilai perolehan BMN yang akan dimanfaatkan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(4)Tim peneliti tingkat daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan permohonan dengan nilai perolehan BMN yang akan dimanfaatkan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5)Tim peneliti tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat beranggotakan:
1. a.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
2. b.Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
3. c.Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;
4. d.Inspektorat Jenderal Kemhan;
5. e.Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan/atau
6. f.KPB.
(6)Tim peneliti tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh PPB-W.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…