DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2011

Nomor: 10
Tahun: 2011
Ditetapkan: 10 Mei 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Direktif Presiden dalam Rapat Terbatas di Wisma Negara pada tanggal 18 Maret 2011 dan Rapat Terbatas di Cikeas pada tanggal 20 dan 21 Maret 2011 tentang Petunjuk untuk mengambil langkah yang tepat, dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan menegakan kedaulatan serta integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Muhibah KRI Banjarmasin (592) Duta Samudera I ke Teluk Somalia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara; www.djpp.depkumham.go.id
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MUHIBAH KRI BANJARMASIN (592) DUTA SAMUDERA I KE TELUK SOMALIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Muhibah KRI Banjarmasin (592) Duta Samudera I ke Teluk Somalia selanjutnya disebut Muhibah adalah suatu bentuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Muhibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai Direktif Presiden.

Pasal 3

Muhibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Muhibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu, penting, dan berguna.

Pasal 5

Pimpinan Delegasi Muhibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Muhibah kepada Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Muhibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Pertahanan berdasarkan Direktif Presiden dan pengajuan anggaran dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan selanjutnya diajukan kepada Menteri Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2011 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 294 www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Direktif Presiden dalam Rapat Terbatas di Wisma Negara pada tanggal 18 Maret 2011 dan Rapat Terbatas di Cikeas pada tanggal 20 dan 21 Maret 2011 tentang Petunjuk untuk mengambil langkah yang tepat, dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan menegakan kedaulatan serta integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara; www.djpp.depkumham.go.id
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MUHIBAH KRI BANJARMASIN (592) DUTA SAMUDERA I KE TELUK SOMALIA.

Pasal 1

Pasal 2

Muhibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai Direktif Presiden.

Pasal 3

Muhibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 4

Pasal 5

Pimpinan Delegasi Muhibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Muhibah kepada Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.