DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2012

Nomor: 10
Tahun: 2012
Ditetapkan: 6 Maret 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.346 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
3.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
6.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3463
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
10.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
11.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
12.Tim Peneliti Mabes TNI/Angkatan adalah Dewan Tanda-Tanda Kehormatan.

Pasal 2

(1)Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Sosial.

Pasal 3

Tanda Jasa diberikan kepada:

a.Prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI; dan
b.PNS Kemhan.

Pasal 4

Tanda Kehormatan diberikan kepada:

a.Prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI;
b.PNS Kemhan;
c.WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.WNA (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Kepala Kepolisian dan Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata); dan
e.kesatuan di lingkungan TNI.

BAB II

JENIS GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 5

(1)Gelar berupa Pahlawan Nasional.
(2)Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.346 4

Pasal 6

(1)Tanda Jasa berupa Medali.
(2)Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Medali Kepeloporan;
2. b.Medali Kejayaan; dan
3. c.Medali Perdamaian.
(3)Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat yang sama.

Pasal 7

(1)Tanda Kehormatan berupa:
1. a.Bintang;
2. b.Satyalancana; dan
3. c.Samkaryanugraha.
(2)Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada perseorangan.
(3)Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.

Pasal 8

(1)Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Bintang Sipil; dan
2. b.Bintang Militer.
(2)Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Bintang Republik Indonesia;
2. b.Bintang Mahaputera;
3. c.Bintang Jasa;
4. d.Bintang Kemanusiaan;
5. e.Bintang Penegak Demokrasi; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3465
6. f.Bintang Budaya Parama Dharma; dan
7. g.Bintang Bhayangkara.
(3)Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Bintang Gerilya;
2. b.Bintang Sakti;
3. c.Bintang Dharma;
4. d.Bintang Yudha Dharma;
5. e.Bintang Kartika Eka Paksi;
6. f.Bintang Jalasena; dan
7. g.Bintang Swa Bhuwana Paksa.
(4)Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer yang dapat diberikan kepada WNA terdiri atas:
1. a.Bintang Yudha Dharma;
2. b.Bintang Kartika Eka Paksi;
3. c.Bintang Jalasena; dan
4. d.Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 9

(1)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Sipil; dan
2. b.Satyalancana Militer.
(2)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
2. b.Satyalancana Pembangunan;
3. c.Satyalancana Wira Karya;
4. d.Satyalancana Kebaktian Sosial;
5. e.Satyalancana Kebudayaan;
6. f.Satyalancana Pendidikan;
7. g.Satyalancana Karya Satya;
8. h.Satyalancana Dharma Olahraga;
9. i.Satyalancana Dharma Pemuda; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.346 6
10. j.Satyalancana Kepariwisataan;
11. k.Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha;
12. l.Satyalancana Pengabdian;
13. m.Satyalancana Bhakti Pendidikan;
14. n.Satyalancana Jana Utama;
15. o.Satyalancana Ksatria Bhayangkara;
16. p.Satyalancana Karya Bhakti;
17. q.Satyalancana Operasi Kepolisian;
18. r.Satyalancana Bhakti Buana;
19. s.Satyalancana Bhakti Nusa; dan
20. t.Satyalancana Bhakti Purna.
(3)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Bhakti;
2. b.Satyalancana Teladan;
3. c.Satyalancana Kesetiaan;
4. d.Satyalancana Santi Dharma;
5. e.Satyalancana Dwidya Sistha;
6. f.Satyalancana Dharma Nusa;
7. g.Satyalancana Dharma Bantala;
8. h.Satyalancana Dharma Samudra;
9. i.Satyalancana Dharma Dirgantara;
10. j.Satyalancana Wira Nusa;
11. k.Satyalancana Wira Dharma;
12. l.Satyalancana Wira Siaga; dan
13. m.Satyalancana Ksatria Yudha.
(4)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA yaitu Satyalancana Dwidya Sistha.

Pasal 10

(1)Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Samkaryanugraha Sipil; dan
2. b.Samkaryanugraha Militer. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3467
(2)Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Parasamya Purnakarya Nugraha; dan
2. b.Nugraha Sakanti.
(3)Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Samkaryanugraha.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN USUL GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 11

(1)Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan prajurit di lingkungan yang dipimpinnya yang memenuhi persyaratan kepada Panglima.
(2)Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prajurit di lingkungan Mabes TNI yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan.
(3)Kas Angkatan mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan prajurit di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima.
(4)Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri.
(5)Menteri mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri Sosial.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.346 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
2.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit dan PNS Kemhan yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
3.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
6.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3463
9.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
10.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
11.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
12.Tim Peneliti Mabes TNI/Angkatan adalah Dewan Tanda-Tanda Kehormatan.

Pasal 2

(1)Gelar diberikan kepada prajurit dan PNS Kemhan yang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Sosial.

Pasal 3

Tanda Jasa diberikan kepada:

a.Prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI; dan
b.PNS Kemhan.

Pasal 4

Tanda Kehormatan diberikan kepada:

a.Prajurit di lingkungan TNI dan di luar struktur TNI;
b.PNS Kemhan;
c.WNI lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.WNA (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Kepala Kepolisian dan Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata); dan
e.kesatuan di lingkungan TNI.

BAB II

JENIS GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 5

(1)Gelar berupa Pahlawan Nasional.
(2)Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.346 4

Pasal 6

(1)Tanda Jasa berupa Medali.
(2)Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Medali Kepeloporan;
2. b.Medali Kejayaan; dan
3. c.Medali Perdamaian.
(3)Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki derajat yang sama.

Pasal 7

(1)Tanda Kehormatan berupa:
1. a.Bintang;
2. b.Satyalancana; dan
3. c.Samkaryanugraha.
(2)Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada perseorangan.
(3)Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.

Pasal 8

(1)Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Bintang Sipil; dan
2. b.Bintang Militer.
(2)Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Bintang Republik Indonesia;
2. b.Bintang Mahaputera;
3. c.Bintang Jasa;
4. d.Bintang Kemanusiaan;
5. e.Bintang Penegak Demokrasi; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3465
6. f.Bintang Budaya Parama Dharma; dan
7. g.Bintang Bhayangkara.
(3)Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Bintang Gerilya;
2. b.Bintang Sakti;
3. c.Bintang Dharma;
4. d.Bintang Yudha Dharma;
5. e.Bintang Kartika Eka Paksi;
6. f.Bintang Jalasena; dan
7. g.Bintang Swa Bhuwana Paksa.
(4)Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer yang dapat diberikan kepada WNA terdiri atas:
1. a.Bintang Yudha Dharma;
2. b.Bintang Kartika Eka Paksi;
3. c.Bintang Jalasena; dan
4. d.Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 9

(1)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Sipil; dan
2. b.Satyalancana Militer.
(2)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
2. b.Satyalancana Pembangunan;
3. c.Satyalancana Wira Karya;
4. d.Satyalancana Kebaktian Sosial;
5. e.Satyalancana Kebudayaan;
6. f.Satyalancana Pendidikan;
7. g.Satyalancana Karya Satya;
8. h.Satyalancana Dharma Olahraga;
9. i.Satyalancana Dharma Pemuda; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.346 6
10. j.Satyalancana Kepariwisataan;
11. k.Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha;
12. l.Satyalancana Pengabdian;
13. m.Satyalancana Bhakti Pendidikan;
14. n.Satyalancana Jana Utama;
15. o.Satyalancana Ksatria Bhayangkara;
16. p.Satyalancana Karya Bhakti;
17. q.Satyalancana Operasi Kepolisian;
18. r.Satyalancana Bhakti Buana;
19. s.Satyalancana Bhakti Nusa; dan
20. t.Satyalancana Bhakti Purna.
(3)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Satyalancana Bhakti;
2. b.Satyalancana Teladan;
3. c.Satyalancana Kesetiaan;
4. d.Satyalancana Santi Dharma;
5. e.Satyalancana Dwidya Sistha;
6. f.Satyalancana Dharma Nusa;
7. g.Satyalancana Dharma Bantala;
8. h.Satyalancana Dharma Samudra;
9. i.Satyalancana Dharma Dirgantara;
10. j.Satyalancana Wira Nusa;
11. k.Satyalancana Wira Dharma;
12. l.Satyalancana Wira Siaga; dan
13. m.Satyalancana Ksatria Yudha.
(4)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer yang dapat diberikan kepada WNA yaitu Satyalancana Dwidya Sistha.

Pasal 10

(1)Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Samkaryanugraha Sipil; dan
2. b.Samkaryanugraha Militer. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3467
(2)Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Parasamya Purnakarya Nugraha; dan
2. b.Nugraha Sakanti.
(3)Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Samkaryanugraha.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN USUL GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 11

(1)Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan prajurit di lingkungan yang dipimpinnya yang memenuhi persyaratan kepada Panglima.
(2)Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prajurit di lingkungan Mabes TNI yang memenuhi persyaratan kepada Kas Angkatan.
(3)Kas Angkatan mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan prajurit di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima.
(4)Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri.
(5)Menteri mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri Sosial.