DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Pertahanan Terkait dengan Penanaman Modal dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2015, No.1444 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DI BIDANG PERTAHANAN TERKAIT DENGAN PENANAMAN MODAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan kewenangan Menteri Pertahanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pemberian izin di bidang pertahanan terkait dengan penanaman modal.
2.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan terkait dengan bidang pertahanan yang dikeluarkan oleh Menteri.
3.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(2)Pendelegasian Wewenang penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.izin industri bahan baku untuk bahan peledak;
2. b.izin industri bahan peledak dan komponennya; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1444 3
3. c.izin produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.
(3)Penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 3

Pelaksanaan penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pasal 4

(1)Penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat , Menteri menugaskan pejabat Kementerian Pertahanan untuk memproses rekomendasi.
(2)Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif berada di Kementerian Pertahanan sedangkan tunjangan dan hak lainnya disesuaikan dengan ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015 MENTERI PERTAHANAN RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015 YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2015, No.1444 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DI BIDANG PERTAHANAN TERKAIT DENGAN PENANAMAN MODAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan kewenangan Menteri Pertahanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pemberian izin di bidang pertahanan terkait dengan penanaman modal.
2.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan terkait dengan bidang pertahanan yang dikeluarkan oleh Menteri.
3.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(2)Pendelegasian Wewenang penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.izin industri bahan baku untuk bahan peledak;
2. b.izin industri bahan peledak dan komponennya; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1444 3
3. c.izin produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.
(3)Penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 3

Pelaksanaan penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pasal 4

(1)Penerbitan izin di bidang pertahanan terkait dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat , Menteri menugaskan pejabat Kementerian Pertahanan untuk memproses rekomendasi.
(2)Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif berada di Kementerian Pertahanan sedangkan tunjangan dan hak lainnya disesuaikan dengan ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal.