DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai TBC; Penanggulangan; Kemhan; TNI; Penguatan komitmen; Penyelenggaraan; Peningkatan; Penyediaan layanan; Penjaminan mutu; Intensifikasi Upaya kesehatan; Pengendalian faktor risiko; Penemuan; Pengobatan; Pemberian; Pelaksana; Pusat kesehatan; Satuan kesehatan; Pengawasan dan pengendalian;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu melakukan upaya penanggulangan tuberkulosis secara berkesinambungan dan komprehensif sehingga diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan tuberkulosis di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
2.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
3.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
7.Aparatur Sipil Negara Kemhan yang selanjutnya disebut ASN Kemhan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.
8.Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Satuan Kesehatan adalah unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, ASN Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan.
9.Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai acuan untuk Penanggulangan TBC di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 3

(1)Penanggulangan TBC dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi nasional eliminasi TBC.
(2)Strategi nasional eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penguatan komitmen dan kepemimpinan;
2. b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
3. c.intensifikasi upaya kesehatan;
4. d.peningkatan peran serta Kemhan dan TNI di bidang Penanggulangan TBC; dan
5. e.penguatan manajemen program.

Pasal 4

Penanggulangan TBC di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan terhadap:

a.prajurit TNI;
b.ASN Kemhan; dan
c.keluarga prajurit TNI dan ASN Kemhan.

Pasal 5

Penguatan komitmen dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a.pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai eliminasi TBC; dan/atau
b.penyelenggaraan Penanggulangan TBC dilakukan melalui program dan kebijakan kesehatan termasuk peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan primer dan lanjutan.

Pasal 6

Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak kepada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a.penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasyankes Kemhan dan TNI di wilayahnya;
b.optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasyankes milik Kemhan dan TNI;
c.pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Kemhan dan TNI; dan
d.Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC di Fasyankes milik Kemhan dan TNI berkoordinasi dengan Pusat atau Dinas Kesehatan Kemhan atau TNI dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Intensifikasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

a.promosi kesehatan;
b.pengendalian faktor risiko;
c.penemuan dan pengobatan;
d.pemberian kekebalan; dan
e.pemberian obat pencegahan.

Pasal 8

(1)Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dalam Penanggulangan TBC ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
3. c.mengikutsertakan prajurit TNI, ASN Kemhan, dan keluarganya.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, komando utama maupun di tingkat satuan bawah.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan kesehatan di tingkat pusat, komando utama dan Satuan Kesehatan.
(4)Keikutsertaan prajurit TNI, ASN Kemhan, dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan berperan aktif untuk:
1. a.mencegah penularan TBC;
2. b.meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
3. c.menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC.

Pasal 9

(1)Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
1. a.peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
2. b.intervensi perubahan perilaku prajurit TNI, ASN Kemhan, dan keluarga prajurit TNI dan ASN Kemhan;
3. c.peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
4. d.pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes Kemhan dan TNI serta ruang publik.
(2)Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait.
(3)Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

(1)Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
1. a.optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; dan
2. b.pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien.
(2)Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes Kemhan dan TNI yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
(3)Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
2. b.skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
3. c.skrining pada kondisi situasi khusus.
(4)Setiap Fasyankes Kemhan dan TNI yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Satuan Komando Atas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui sistem informasi TBC.
(5)Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari sistem informasi TBC.
(6)Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
(7)Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Satuan Kesehatan dan Fasyankes Kemhan dan TNI.
(8)Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasien TBC mendapatkan:
1. a.pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
2. b.dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh petugas Fasyankes Kemhan dan TNI untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
3. c.perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…