DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2010

Nomor: 11
Tahun: 2010
Ditetapkan: 26 Agustus 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; www.djpp.depkumham.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan RI;
11.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan PNS Dephan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1.Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berijasah dokter yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
2.Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan www.djpp.depkumham.go.id dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan serta pembinaan peran serta prajurit TNI dan PNS Kemhan dan masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan .
3.Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat diselenggarakannya upaya pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya, baik yang dibawah jajaran Kemhan maupun yang berada dibawah Mabes TNI dan Angkatan.
4.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5.Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Dokter.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.
7.Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Dokter, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
8.PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.
9.Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional Dokter.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

(1)Jabatan fungsional Dokter termasuk dalam rumpun Kesehatan.
(2)Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter adalah Kementerian Kesehatan.
(3)Satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Dokter pada Kementerian Pertahanan adalah Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan.

Pasal 3

(1)Dokter berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
(2)Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.

Pasal 4

Tugas pokok Dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan prajurit TNI, PNS Kemhan, dan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Dokter di lingkungan Kemhan :

a.membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan jabatan fungsional masing- masing;
b.mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
c.mengusulkan sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
d.menerima usul penetapan angka kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya;
e.mengembalikan hasil penetapan angka kredit kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian; dan
f.menetapkan angka kredit jabatan fungsional Dokter Pertama sampai dengan Dokter Muda.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 6

(1)Tim Penilai terdiri dari :
1. a.Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. b.Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.
(2)Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Kapusrehab Kemhan selaku Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
(3)Tim Penilai Instansi di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan Angkatan masing-masing.
(4)Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengesahannya ditetapkan oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan untuk Unit Organisasi Kemhan;
2. b.Asisten Personel Panglima TNI untuk Unit Organisasi Mabes TNI;
3. c.Asisten Personel Kasad untuk Unit Organisasi TNI AD;
4. d.Asisten Personel Kasal untuk Unit Organisasi TNI AL; dan
5. e.Asisten Personel Kasau untuk Unit Organisasi TNI AU;
(5)Apabila Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk , maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:
1. a.Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kemhan; atau
2. b.Tim Penilai Pusat. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi adalah: a . menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dokter yang dinilai; b . memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dokter; dan

c.dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 8

(1)Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, adalah sebagai berikut :
1. a.seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis/dokter;
2. b.seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
4. d.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2)Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional dokter.
(3)Masa jabatan Anggota Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4)Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(5)Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter dan dapat aktif melakukan penilaian.
(6)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang.
(7)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
(8)Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Dokter harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Dokter.

Pasal 9

(1)Tugas Pokok Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan adalah:
1. a.membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pertama sampai Dokter Madya di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan; www.djpp.depkumham.go.id
2. b.membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pertama sampai Dokter Muda di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan; dan
3. c.melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi :
1. a.menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
2. b.meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
3. c.melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
4. d.membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
5. e.menandatangani BAPAK; dan
6. f.mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1)Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian yang serendah- rendahnya Eselon IV atau setara pada masing-masing Satuan Kerja Koordinator Pelaksana.
(2)Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi.
(3)Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing Unit Organisasi belum dibentuk, maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan yang ditunjuk oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; www.djpp.depkumham.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan RI;
11.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan PNS Dephan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1.Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berijasah dokter yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
2.Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan www.djpp.depkumham.go.id dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan serta pembinaan peran serta prajurit TNI dan PNS Kemhan dan masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan .
3.Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat diselenggarakannya upaya pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya, baik yang dibawah jajaran Kemhan maupun yang berada dibawah Mabes TNI dan Angkatan.
4.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5.Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Dokter.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.
7.Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Dokter, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
8.PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.
9.Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional Dokter.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

(1)Jabatan fungsional Dokter termasuk dalam rumpun Kesehatan.
(2)Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter adalah Kementerian Kesehatan.
(3)Satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Dokter pada Kementerian Pertahanan adalah Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan.

Pasal 3

(1)Dokter berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
(2)Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.

Pasal 4

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional Dokter di lingkungan Kemhan :

a.membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan jabatan fungsional masing- masing;
b.mengusulkan Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
c.mengusulkan sekretariat Tim Penilai Instansi kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
d.menerima usul penetapan angka kredit dari Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk ditetapkan angka kreditnya;
e.mengembalikan hasil penetapan angka kredit kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian; dan
f.menetapkan angka kredit jabatan fungsional Dokter Pertama sampai dengan Dokter Muda.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 6

(1)Tim Penilai terdiri dari :
1. a.Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. b.Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.
(2)Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan diusulkan oleh Kapusrehab Kemhan selaku Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Kesehatan kepada Sekjen Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
(3)Tim Penilai Instansi di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan Angkatan masing-masing.
(4)Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pengesahannya ditetapkan oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan untuk Unit Organisasi Kemhan;
2. b.Asisten Personel Panglima TNI untuk Unit Organisasi Mabes TNI;
3. c.Asisten Personel Kasad untuk Unit Organisasi TNI AD;
4. d.Asisten Personel Kasal untuk Unit Organisasi TNI AL; dan
5. e.Asisten Personel Kasau untuk Unit Organisasi TNI AU;
(5)Apabila Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk , maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:
1. a.Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Kemhan; atau
2. b.Tim Penilai Pusat. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

c.dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 8

(1)Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, adalah sebagai berikut :
1. a.seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis/dokter;
2. b.seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
4. d.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2)Anggota penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional dokter.
(3)Masa jabatan Anggota Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(4)Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(5)Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter dan dapat aktif melakukan penilaian.
(6)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang.
(7)Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
(8)Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Dokter harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Dokter.

Pasal 9

(1)Tugas Pokok Tim Penilai Instansi di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan adalah:
1. a.membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pertama sampai Dokter Madya di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan; www.djpp.depkumham.go.id
2. b.membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pertama sampai Dokter Muda di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan; dan
3. c.melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi :
1. a.menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
2. b.meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
3. c.melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
4. d.membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
5. e.menandatangani BAPAK; dan
6. f.mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1)Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian yang serendah- rendahnya Eselon IV atau setara pada masing-masing Satuan Kerja Koordinator Pelaksana.
(2)Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi.
(3)Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing Unit Organisasi belum dibentuk, maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan yang ditunjuk oleh pimpinan.