DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan peralatan kesehatan Rumah Sakit Tingkat III perlu adanya Pedoman Standar Peralatan Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standardisasi Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Tingkat III di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.383 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDARDISASI PERALATAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TINGKAT III DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
2.Peralatan kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin serta implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3.Standardisasi Peralatan Kesehatan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk membakukan serta menyeragamkan jenis alat kesehatan.
4.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3833
5.Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah fasilitas kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan umum serta kesehatan matra baik pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dilengkapi sarana penunjang sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit tersebut.
6.Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7.Dukungan Kesehatan adalah segala upaya kesehatan meliputi upaya pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan ditujukan secara langsung untuk mendukung penugasan kekuatan Tentara Nasional Indonesia, dilaksanakan oleh unsur kesehatan Tentara Nasional Indonesia.
8.Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
9.Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat dan atau bahan ukur.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
11.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
12.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
13.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT TINGKAT III

Pasal 2

(1)Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan unit kerja yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik pemerintah yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum dan unsur pendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.
(2)Rumah Sakit Tingkat III TNI di lingkungan Kemhan dan TNI dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dandenkesyah/Danlantamal/Danlanal/ Danlanud. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.383 4

Pasal 3

(1)Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan dan keluarga serta masyarakat.
(2)Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesehatan bagi prajurit TNI dalam melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

Pasal 4

Fungsi Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

a.penyelenggaraan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi dan latihan TNI;
b.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
c.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dan kesehatan matra melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
d.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
e.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III

STANDAR PERALATAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Rumah Sakit Tingkat III setara dengan Rumah Sakit Pemerintah tipe "C".
(2)Rumah Sakit Tingkat III melaksanakan pelayanan kesehatan matra dalam mendukung kegiatan operasional TNI.

Pasal 6

Rumah Sakit Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mempunyai fasilitas dan kemampuan:

a.paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar; dan
b.4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3835

Pasal 7

(1)Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
1. a.pelayanan medik umum;
2. b.pelayanan gawat darurat;
3. c.pelayanan medik spesialis dasar;
4. d.pelayanan spesialis penunjang medik;
5. e.pelayanan medik spesialis gigi dan mulut;
6. f.pelayanan keperawatan dan kebidanan;
7. g.pelayanan penunjang klinik;
8. h.pelayanan penunjang non klinik;
9. i.pelayanan administrasi kesehatan; dan
10. j.pelayanan kamar operasi.
(2)Pelayanan Medik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pelayanan medik dasar;
2. b.pelayanan medik gigi mulut; dan
3. c.pelayanan kesehatan ibu anak/keluarga berencana.
(3)Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
(4)Pelayanan Medik Spesialis Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pelayanan penyakit dalam;
2. b.kesehatan anak;
3. c.bedah; dan
4. d.kebidanan dan kandungan.
(5)Pelayanan Spesialis Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.pelayanan anestesiologi;
2. b.radiologi;
3. c.rehabilitasi medik; dan
4. d.patologi klinik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.383 6
(6)Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit 1 (satu) pelayanan.
(7)Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. a.pelayanan asuhan keperawatan; dan
2. b.pelayanan asuhan kebidanan.
(8)Pelayanan Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
1. a.perawatan intensif;
2. b.pelayanan darah;
3. c.gizi;
4. d.farmasi;
5. e.sterilisasi instrumen; dan
6. f.rekam medik.
(9)Pelayanan Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
1. a.laundry/linen;
2. b.jasa boga/dapur;
3. c.tehnik dan pemeliharaan fasilitas;
4. d.pengelolaan limbah;
5. e.gudang;
6. f.transportasi (ambulance);
7. g.komunikasi;
8. h.kamar jenazah;
9. i.pemadam kebakaran;
10. j.pengelolaan gas medik; dan
11. k.penampungan air bersih.
(10)Pelayanan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i, terdiri atas:
1. a.informasi dan penerimaan pasien;
2. b.keuangan;
3. c.personalia;
4. d.keamanan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3837
5. e.sistem informasi rumah sakit; dan
6. f.pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:

a.matra TNI Angkatan Darat;
b.matra TNI Angkatan Laut; dan
c.matra TNI Angkatan Udara.

Pasal 9

(1)Peralatan kesehatan meliputi:
1. a.peralatan medis; dan
2. b.peralatan nonmedis.
(2)Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Peralatan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Rumah Sakit.

Pasal 10

(1)Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
(2)Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang;
2. b.memenuhi ketentuan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk peralatan yang menggunakan sinar pengion;
3. c.penggunaan peralatan medis dan non medis di rumah sakit dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien;
4. d.pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.383 8
5. e.pemeliharaan peralatan didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
(3)Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan peralatan kesehatan Rumah Sakit Tingkat III perlu adanya Pedoman Standar Peralatan Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDARDISASI PERALATAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TINGKAT III DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
2.Peralatan kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin serta implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3.Standardisasi Peralatan Kesehatan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk membakukan serta menyeragamkan jenis alat kesehatan.
4.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3833
5.Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia adalah fasilitas kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan umum serta kesehatan matra baik pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dilengkapi sarana penunjang sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit tersebut.
6.Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7.Dukungan Kesehatan adalah segala upaya kesehatan meliputi upaya pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan ditujukan secara langsung untuk mendukung penugasan kekuatan Tentara Nasional Indonesia, dilaksanakan oleh unsur kesehatan Tentara Nasional Indonesia.
8.Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
9.Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat dan atau bahan ukur.
10.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
11.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
12.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
13.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT TINGKAT III

Pasal 2

(1)Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan unit kerja yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik pemerintah yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum dan unsur pendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.
(2)Rumah Sakit Tingkat III TNI di lingkungan Kemhan dan TNI dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dandenkesyah/Danlantamal/Danlanal/ Danlanud. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.383 4

Pasal 3

(1)Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan dan keluarga serta masyarakat.
(2)Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesehatan bagi prajurit TNI dalam melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

Pasal 4

Fungsi Rumah Sakit Tingkat III di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

a.penyelenggaraan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi dan latihan TNI;
b.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
c.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dan kesehatan matra melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
d.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
e.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III

STANDAR PERALATAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Rumah Sakit Tingkat III setara dengan Rumah Sakit Pemerintah tipe "C".
(2)Rumah Sakit Tingkat III melaksanakan pelayanan kesehatan matra dalam mendukung kegiatan operasional TNI.

Pasal 6

Rumah Sakit Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mempunyai fasilitas dan kemampuan:

a.paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar; dan
b.4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3835

Pasal 7

(1)Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
1. a.pelayanan medik umum;
2. b.pelayanan gawat darurat;
3. c.pelayanan medik spesialis dasar;
4. d.pelayanan spesialis penunjang medik;
5. e.pelayanan medik spesialis gigi dan mulut;
6. f.pelayanan keperawatan dan kebidanan;
7. g.pelayanan penunjang klinik;
8. h.pelayanan penunjang non klinik;
9. i.pelayanan administrasi kesehatan; dan
10. j.pelayanan kamar operasi.
(2)Pelayanan Medik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pelayanan medik dasar;
2. b.pelayanan medik gigi mulut; dan
3. c.pelayanan kesehatan ibu anak/keluarga berencana.
(3)Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
(4)Pelayanan Medik Spesialis Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pelayanan penyakit dalam;
2. b.kesehatan anak;
3. c.bedah; dan
4. d.kebidanan dan kandungan.
(5)Pelayanan Spesialis Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.pelayanan anestesiologi;
2. b.radiologi;
3. c.rehabilitasi medik; dan
4. d.patologi klinik. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.383 6
(6)Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit 1 (satu) pelayanan.
(7)Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. a.pelayanan asuhan keperawatan; dan
2. b.pelayanan asuhan kebidanan.
(8)Pelayanan Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
1. a.perawatan intensif;
2. b.pelayanan darah;
3. c.gizi;
4. d.farmasi;
5. e.sterilisasi instrumen; dan
6. f.rekam medik.
(9)Pelayanan Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
1. a.laundry/linen;
2. b.jasa boga/dapur;
3. c.tehnik dan pemeliharaan fasilitas;
4. d.pengelolaan limbah;
5. e.gudang;
6. f.transportasi (ambulance);
7. g.komunikasi;
8. h.kamar jenazah;
9. i.pemadam kebakaran;
10. j.pengelolaan gas medik; dan
11. k.penampungan air bersih.
(10)Pelayanan administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i, terdiri atas:
1. a.informasi dan penerimaan pasien;
2. b.keuangan;
3. c.personalia;
4. d.keamanan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.3837
5. e.sistem informasi rumah sakit; dan
6. f.pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:

a.matra TNI Angkatan Darat;
b.matra TNI Angkatan Laut; dan
c.matra TNI Angkatan Udara.

Pasal 9

(1)Peralatan kesehatan meliputi:
1. a.peralatan medis; dan
2. b.peralatan nonmedis.
(2)Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Peralatan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Rumah Sakit.

Pasal 10

(1)Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
(2)Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang;
2. b.memenuhi ketentuan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang untuk peralatan yang menggunakan sinar pengion;
3. c.penggunaan peralatan medis dan non medis di rumah sakit dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien;
4. d.pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.383 8
5. e.pemeliharaan peralatan didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
(3)Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.