DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2015, No. 1706 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kesepakatan Bersama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang sepakat.
2.Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5.Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di lingkungan Kemhan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan Minu, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut. www.peraturan.go.id 2015, No. 1706
6.Kepala Satker adalah Pejabat setingkat Eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal Kemhan, Direktur Jenderal Kemhan, Kepala Badan Kemhan, dan Kepala Pusat Kemhan.
7.Kepala Subsatker adalah Pejabat setingkat Eselon II yang terdiri atas Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kemhan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kemhan, Direktur Direktorat Jenderal Kemhan, dan Kepala Pusat Badan Kemhan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Kemhan dengan tujuan agar tercapai keseragaman sistematika penulisannya.

Pasal 3

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menteri dapat menjalin kerja sama dengan Menteri/Kepala lembaga lainnya, Kepala Daerah, Kepala BUMN/BUMD, atau Kepala badan hukum lainnya.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.Kesepakatan Bersama, dan/atau;
2. b.Perjanjian Kerja Sama.

BAB II

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

Kesepakatan Bersama dapat menggunakan istilah Nota Kesepakatan, Nota Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Nota Kesepahaman Bersama, Memorandum of Understanding, atau istilah lain yang mempunyai makna sama. www.peraturan.go.id 2015, No. 1706

Pasal 5

(1)Menteri mempunyai kewenangan menyusun, menetapkan, dan menandatangani Kesepakatan Bersama.
(2)Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satker sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan Mabes TNI dan Angkatan.
(2)Kepala Satker/Subsatker yang akan membuat Kesepakatan Bersama dengan pihak lain terlebih dahulu mengajukan izin kepada Menteri.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat mengenai urgensi, nama pihak lain yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama, maksud dan tujuan, sasaran, dan dilampiri draf Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

(1)Dalam hal Menteri memberikan izin mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan.
(2)Dalam hal Menteri tidak memberikan izin mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan draf Kesepakatan Bersama tidak dilanjutkan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1706

Pasal 8

(1)Penyusunan Kesepakatan Bersama berpedoman pada kerangka Kesepakatan Bersama.
(2)Kerangka Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Kesepakatan Bersama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat atau dianggap setingkat.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Kesepakatan Bersama.

Pasal 10

(1)Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan di masing-masing tempat kedudukan Pejabat atau di tempat lain yang disetujui bersama.
(2)Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara seremonial.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2015, No. 1706 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kesepakatan Bersama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang sepakat.
2.Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5.Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di lingkungan Kemhan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan Minu, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut. www.peraturan.go.id 2015, No. 1706
6.Kepala Satker adalah Pejabat setingkat Eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal Kemhan, Direktur Jenderal Kemhan, Kepala Badan Kemhan, dan Kepala Pusat Kemhan.
7.Kepala Subsatker adalah Pejabat setingkat Eselon II yang terdiri atas Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kemhan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kemhan, Direktur Direktorat Jenderal Kemhan, dan Kepala Pusat Badan Kemhan.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menteri dapat menjalin kerja sama dengan Menteri/Kepala lembaga lainnya, Kepala Daerah, Kepala BUMN/BUMD, atau Kepala badan hukum lainnya.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.Kesepakatan Bersama, dan/atau;
2. b.Perjanjian Kerja Sama.

BAB II

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

Pasal 5

(1)Menteri mempunyai kewenangan menyusun, menetapkan, dan menandatangani Kesepakatan Bersama.
(2)Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satker sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan Mabes TNI dan Angkatan.
(2)Kepala Satker/Subsatker yang akan membuat Kesepakatan Bersama dengan pihak lain terlebih dahulu mengajukan izin kepada Menteri.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat mengenai urgensi, nama pihak lain yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama, maksud dan tujuan, sasaran, dan dilampiri draf Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

(1)Dalam hal Menteri memberikan izin mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan.
(2)Dalam hal Menteri tidak memberikan izin mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan draf Kesepakatan Bersama tidak dilanjutkan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1706

Pasal 8

(1)Penyusunan Kesepakatan Bersama berpedoman pada kerangka Kesepakatan Bersama.
(2)Kerangka Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Kesepakatan Bersama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat atau dianggap setingkat.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Kesepakatan Bersama.

Pasal 10

(1)Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan di masing-masing tempat kedudukan Pejabat atau di tempat lain yang disetujui bersama.
(2)Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara seremonial.