DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); www.peraturan.go.id 2016, No.558

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Cacat atau Disabilitas adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
2.Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan Penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit penyandang cacat setelah www.peraturan.go.id 2016, No.558 ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.
3.Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.
4.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
5.Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
6.Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan.
7.Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
8.Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI.
9.Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI.
10.Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak.
11.Penghasilan Terakhir adalah penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok.
12.Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disingkat PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, penyebab kecacatan serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani.
13.Ahli Waris adalah suami/isteri dan anak kandung dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum. www.peraturan.go.id 2016, No.558
13.Orang Tua adalah ayah dan ibu dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum.
14.Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar surat keputusan melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
16.Inpassing adalah penerapan penyesuaian pensiun pokok bagi penerima pensiun yang digunakan sebagai dasar pembayaran pensiun.

BAB II

TINGKAT KECACATAN DAN GOLONGAN KECACATAN

Pasal 2

Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III, Cacat Tingkat II dan Cacat Tingkat I berhak mendapat/menjalankan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

(1)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III diberhentikan dari dinas keprajuritan.
(2)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dapat diberhentikan dari dinas keprajuritan.
(3)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I tetap aktif melaksanakan tugas.
(4)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.
(5)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI dapat dipertimbangkan oleh Komandan/ Kepala Satuan Kerja masing-masing untuk tetap melaksanakan dinas keprajuritan. www.peraturan.go.id 2016, No.558
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 4

Tingkat kecacatan terdiri atas:

a.Cacat Tingkat III dengan kriteria:
1. 1.kehilangan kedua anggota gerak bawah;
2. 2.kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
3. 3.kehilangan kedua anggota gerak atas;
4. 4.kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
5. 5.kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
6. 6.kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah; dan 1 (satu) anggota gerak atas;
7. 7.kehilangan penglihatan kedua mata;
8. 8.bisu dan tuli;
9. 9.penyakit jiwa berat permanen; atau
10. 10.cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.
b.Cacat Tingkat II dengan kriteria:
1. 1.kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
2. 2.kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
3. 3.kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
4. 4.kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
5. 5.kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
6. 6.penyakit jiwa sedang;
7. 7.kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
8. 8.kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
9. 9.Cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;
10. 10.bisu; atau
11. 11.tuli. www.peraturan.go.id 2016, No.558
c.Cacat Tingkat I dengan kriteria:
1. 1.gangguan kejiwaan yang ringan;
2. 2.kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki;
3. 3.berkurangnya fungsi mata;
4. 4.kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; atau
5. 5.perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat idera/sakit.

Pasal 5

Golongan kecacatan ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan terdiri atas:

a.golongan “C” yaitu kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer akibat tindakan langsung lawan;
b.golongan “B” yaitu kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer bukan tindakan langsung lawan dan/atau dalam tugas kedinasan; dan
c.golongan “A” yaitu kecacatan yang terjadi dalam masa kedinasan bukan dalam operasi militer dan/atau dinas biasa.

Pasal 6

Penetapan kecacatan ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.

BAB III

BESARAN SANTUNAN CACAT DAN TUNJANGAN CACAT

Pasal 7

(1)Prajurit Penyandang Cacat diberikan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagai penghargaan pemerintah atas pengorbanannya.
(2)Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tingkat kecacatan dan golongan kecacatan. www.peraturan.go.id 2016, No.558
(3)Penentuan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan prajurit oleh PEKP.
(4)PEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah Panglima TNI.

Pasal 8

(1)Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali.
(2)Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Panglima TNI tentang Penetapan Kecacatan Prajurit.

Pasal 9

(1)Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan berdasarkan Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan karena Cacat.

Pasal 10

(1)Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada prajurit dengan besaran sebagai berikut:
1. a.Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 18 (delapan belas) kali penghasilan terakhir;
2. b.Penyandang Cacat Tingkat III golongan B sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir;
3. c.Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 8 (delapan) kali penghasilan terakhir;
4. d.Penyandang Cacat Tingkat II golongan C sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir;
5. e.Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir;
6. f.Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir; www.peraturan.go.id 2016, No.558
7. g.Penyandang Cacat Tingkat I golongan C sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir;
8. h.penyandang Cacat Tingkat I golongan B sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir; atau
9. i.Penyandang Cacat Tingkat I golongan A sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir.
(2)Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada prajurit dengan besaran sebagai berikut:
1. a.Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir;
2. b.Penyandang Cacat Tingkat II golongan C dan Tingkat III golongan B sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir;
3. c.Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir;
4. d.Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir; atau
5. e.Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir.
(3)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I golongan C, Tingkat I golongan B, dan Tingkat I golongan A tidak berhak menerima tunjangan cacat.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)berlaku juga untuk Prajurit Siswa dengan perhitungan berdasarkan penghasilan atau gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Cacat atau Disabilitas adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
2.Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan Penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit penyandang cacat setelah www.peraturan.go.id 2016, No.558 ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.
3.Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.
4.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
5.Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
6.Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan.
7.Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
8.Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI.
9.Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI.
10.Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak.
11.Penghasilan Terakhir adalah penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok.
12.Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disingkat PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, penyebab kecacatan serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani.
13.Ahli Waris adalah suami/isteri dan anak kandung dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum. www.peraturan.go.id 2016, No.558
13.Orang Tua adalah ayah dan ibu dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum.
14.Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar surat keputusan melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
16.Inpassing adalah penerapan penyesuaian pensiun pokok bagi penerima pensiun yang digunakan sebagai dasar pembayaran pensiun.

BAB II

TINGKAT KECACATAN DAN GOLONGAN KECACATAN

Pasal 2

Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III, Cacat Tingkat II dan Cacat Tingkat I berhak mendapat/menjalankan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

(1)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III diberhentikan dari dinas keprajuritan.
(2)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dapat diberhentikan dari dinas keprajuritan.
(3)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I tetap aktif melaksanakan tugas.
(4)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.
(5)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI dapat dipertimbangkan oleh Komandan/ Kepala Satuan Kerja masing-masing untuk tetap melaksanakan dinas keprajuritan. www.peraturan.go.id 2016, No.558
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 4

Tingkat kecacatan terdiri atas:

a.Cacat Tingkat III dengan kriteria:
1. 1.kehilangan kedua anggota gerak bawah;
2. 2.kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
3. 3.kehilangan kedua anggota gerak atas;
4. 4.kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
5. 5.kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
6. 6.kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah; dan 1 (satu) anggota gerak atas;
7. 7.kehilangan penglihatan kedua mata;
8. 8.bisu dan tuli;
9. 9.penyakit jiwa berat permanen; atau
10. 10.cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.
b.Cacat Tingkat II dengan kriteria:
1. 1.kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
2. 2.kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
3. 3.kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
4. 4.kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
5. 5.kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
6. 6.penyakit jiwa sedang;
7. 7.kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
8. 8.kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
9. 9.Cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;
10. 10.bisu; atau
11. 11.tuli. www.peraturan.go.id 2016, No.558
c.Cacat Tingkat I dengan kriteria:
1. 1.gangguan kejiwaan yang ringan;
2. 2.kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki;
3. 3.berkurangnya fungsi mata;
4. 4.kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; atau
5. 5.perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat idera/sakit.

Pasal 5

Golongan kecacatan ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan terdiri atas:

a.golongan “C” yaitu kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer akibat tindakan langsung lawan;
b.golongan “B” yaitu kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer bukan tindakan langsung lawan dan/atau dalam tugas kedinasan; dan
c.golongan “A” yaitu kecacatan yang terjadi dalam masa kedinasan bukan dalam operasi militer dan/atau dinas biasa.

Pasal 6

Penetapan kecacatan ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.

BAB III

BESARAN SANTUNAN CACAT DAN TUNJANGAN CACAT

Pasal 7

(1)Prajurit Penyandang Cacat diberikan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagai penghargaan pemerintah atas pengorbanannya.
(2)Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tingkat kecacatan dan golongan kecacatan. www.peraturan.go.id 2016, No.558
(3)Penentuan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan prajurit oleh PEKP.
(4)PEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah Panglima TNI.

Pasal 8

(1)Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali.
(2)Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Panglima TNI tentang Penetapan Kecacatan Prajurit.

Pasal 9

(1)Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan berdasarkan Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan karena Cacat.

Pasal 10

(1)Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada prajurit dengan besaran sebagai berikut:
1. a.Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 18 (delapan belas) kali penghasilan terakhir;
2. b.Penyandang Cacat Tingkat III golongan B sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir;
3. c.Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 8 (delapan) kali penghasilan terakhir;
4. d.Penyandang Cacat Tingkat II golongan C sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir;
5. e.Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir;
6. f.Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir; www.peraturan.go.id 2016, No.558
7. g.Penyandang Cacat Tingkat I golongan C sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir;
8. h.penyandang Cacat Tingkat I golongan B sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir; atau
9. i.Penyandang Cacat Tingkat I golongan A sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir.
(2)Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada prajurit dengan besaran sebagai berikut:
1. a.Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir;
2. b.Penyandang Cacat Tingkat II golongan C dan Tingkat III golongan B sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir;
3. c.Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir;
4. d.Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir; atau
5. e.Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir.
(3)Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I golongan C, Tingkat I golongan B, dan Tingkat I golongan A tidak berhak menerima tunjangan cacat.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)berlaku juga untuk Prajurit Siswa dengan perhitungan berdasarkan penghasilan atau gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama.