DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2017, No. 1409

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1026); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Analis Pertahanan Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
5.Instansi Pusat adalah Kementerian Pertahanan.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Pertahanan.
7.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
8.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9.Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan menilai serta menetapkan Angka Kredit bagi pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara.
10.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pertahanan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Pertahanan Negara.
11.Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
12.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bukan pemberhentian sebagai PNS.
13.Uji Kompetensi adalah sarana untuk menguji kemampuan pejabat analis pertahanan yang dilakukan oleh penguji yang berkompeten untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi bagi pejabat Analis Pertahanan Negara.
14.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan rumpun manajemen.
(2)Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan jabatan fungsional keahlian.

Pasal 3

(1)Analis Pertahanan Negara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang Pertahanan Negara pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Keamanan Laut, Badan Pengelolaan Perbatasan, Badan Penanggulangan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 Bencana, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
(2)Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan ASN.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan analisis Pertahanan Negara dalam rangka mendukung sistem Pertahanan Negara.

Pasal 5

Kemhan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Pasal 6

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara terdiri atas:
1. a.Ahli Pertama;
2. b.Ahli Muda; dan
3. c.Ahli Madya.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. b.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Pembina, golongan ruang IV/a; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
2. b.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. c.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(5)Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(4), jenjang, pangkat, dan golongan ruang ditetapkan pejabat yang berwenang berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki.

BAB III

UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN TUGAS KEGIATAN, SERTA HASIL KERJA ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidikan, yang meliputi:
  1. 1.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pertahanan Negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; serta
  3. 3.pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
2. b.analisis Pertahanan Negara, yang meliputi:
  1. 1.peta Pertahanan Negara;
  2. 2.analisis kerawanan ideologi;
  3. 3.analisis kerawanan ekonomi;
  4. 4.analisis kerawanan sosial budaya; dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  5. 5.analisis kerawanan pertahanan keamanan.
3. c.pengembangan profesi, yang meliputi:
  1. 1.pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pertahanan Negara;
  2. 2.penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pertahanan Negara; serta
  3. 3.penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pertahanan Negara.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis Pertahanan Negara;
2. b.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang analisis Pertahanan Negara;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi;
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. e.perolehan penghargaan/tanda jasa; serta
6. f.perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 8

(1)Uraian tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama meliputi:
1. a.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi anarkisme;
2. b.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosialisme;
3. c.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi;
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis hukum;
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosial budaya; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi media massa;
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum perang;
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat profesi;
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika Selatan;
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa;
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization);
12. l.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Association of Southeast Asia Nations;
13. m.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Jauh;
14. n.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ekonomi;
15. o.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya; serta
16. p.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan.
(2)Uraian Tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda meliputi:
1. a.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi egalistarianisme;
2. b.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi fasisme;
3. c.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi korporatisme;
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme klasik;
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi global;
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi politik;
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat keagamaan;
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika;
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa Timur;
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Tengah; serta
12. l.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik.
(3)Uraian Tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya meliputi:
1. a.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala nasional;
2. b.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala regional;
3. c.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala internasional;
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi libertarianisme;
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi kesejahteraan;
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi republikanisme;
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosiologi; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum laut;
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi udara;
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Five Power Defence Arrangements;
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Southeast Asia Treaty Organization;
12. l.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Jepang;
13. m.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik;
14. n.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi;
15. o.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi; serta
16. p.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan.

Pasal 9

(1)Dalam hal unit kerja tidak terdapat pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(2)Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 Kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hasil kerja kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama sebagai berikut:
1. a.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan validasi, serta analisis data potensi anarkisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan anarkisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi anarkisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan anarkisme.
2. b.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosialisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan sosialisme dari hasil pencarian, pengumpulan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan sosialisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan sosialisme.
3. c.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis ekonomi.
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis hukum meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan krisis hukum dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan krisis hukum yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis hukum.
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosial budaya meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan sosial budaya dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan sosial budaya yang terverifikasi dan tervalidasi; dan
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya.
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi media massa meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan media massa dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan media massa yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan media massa.
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum perang meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan hukum perang dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan potensi hukum perang yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan hukum perang.
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat profesi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi. www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika Selatan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Amerika Selatan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Amerika Selatan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Amerika Selatan.
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Eropa dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Eropa yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Eropa.
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization) meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 Organization) dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization) yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization).
12. l.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Association of Southeast Asia Nations meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Association of Southeast Asia Nations dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Association of Southeast Asia Nations yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Association of Southeast Asia Nations.
13. m.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Jauh meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Timur Jauh dari hasil pencarian, pengumpulan dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Timur Jauh yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Timur Jauh.
14. n.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ekonomi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan ekonomi.
15. o.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan sosial budaya dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  3. 3.data analisis potensi kerawanan sosial budaya yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya.
16. p.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/ triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan.
(2)Hasil kerja kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda meliputi:
1. a.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi egalitarianisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan egalitarianisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan egalitarianisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan egalitarianisme.
2. b.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi fasisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan fasisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan fasisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan fasisme.
3. c.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi korporatisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan korporatisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan korporatisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan korporatisme.
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan liberalisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan liberarisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan liberalisme.
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme klasik meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan liberalisme klasik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan liberalisme klasik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan liberalisme klasik.
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi global meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global.
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi politik meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan politik.
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi organisasi masyarakat keagamaan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan.
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Amerika dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/ bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Amerika yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Amerika.
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa Timur meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Eropa Timur dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Eropa Timur yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Eropa Timur.
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Tengah meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Timur Tengah dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Timur Tengah yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Timur Tengah.
12. l.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan ideologi dan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan ideologi dan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik.
(3)Hasil kerja kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya sebagai berikut:
1. a.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala nasional meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional.
2. b.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala regional meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional.
3. c.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala internasional meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala Internasional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala internasional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala Internasional.
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi libertarianisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan libertarianisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan libertarianisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan libertarianisme.
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi kesejahteraan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan kesejahteraan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan kesejahteraan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan kesejahteraan.
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi republikanisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan republikanisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan republikanisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan republikanisme.
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosiologi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan sosiologi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan sosiologi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan sosiologi.
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum laut meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan hukum laut dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan hukum laut yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan hukum laut.
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi udara meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan udara dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/ bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan udara yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan udara.
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Five Power Defence Arrangements meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Five Power Defence Arrangements dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Five Power Defence Arrangements yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Five Power Defence Arrangements.
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Southeast Asia Treaty Organization meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Southeast Asia Treaty Organization dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Southeast Asia Treaty Organization yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Southeast Asia Treaty Organization.
12. l.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Jepang meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Jepang dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Jepang yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Jepang.
13. m.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan ideologi dan politik.
14. n.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis dan profil, serta rekomendasi potensi kerawanan ekonomi.
15. o.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  2. 2.bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan ekonomi.
16. p.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan krisis pertahanan keamanan.
(4)Dalam hal Analis Pertahanan Negara Pertama, Analis Pertahanan Negara Muda, dan Analis Pertahanan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Analis Pertahanan Negara diberi Angka Kredit.
(5)Ketentuan mengenai Formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pertahanan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1026); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Analis Pertahanan Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis pertahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
5.Instansi Pusat adalah Kementerian Pertahanan.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Pertahanan.
7.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
8.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9.Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan menilai serta menetapkan Angka Kredit bagi pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara.
10.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pertahanan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Pertahanan Negara.
11.Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
12.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bukan pemberhentian sebagai PNS.
13.Uji Kompetensi adalah sarana untuk menguji kemampuan pejabat analis pertahanan yang dilakukan oleh penguji yang berkompeten untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi bagi pejabat Analis Pertahanan Negara.
14.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan rumpun manajemen.
(2)Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan jabatan fungsional keahlian.

Pasal 3

(1)Analis Pertahanan Negara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang Pertahanan Negara pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Keamanan Laut, Badan Pengelolaan Perbatasan, Badan Penanggulangan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 Bencana, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
(2)Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan ASN.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan analisis Pertahanan Negara dalam rangka mendukung sistem Pertahanan Negara.

Pasal 5

Kemhan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Pasal 6

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara terdiri atas:
1. a.Ahli Pertama;
2. b.Ahli Muda; dan
3. c.Ahli Madya.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. b.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Pembina, golongan ruang IV/a; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
2. b.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. c.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(5)Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(4), jenjang, pangkat, dan golongan ruang ditetapkan pejabat yang berwenang berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki.

BAB III

UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN TUGAS KEGIATAN, SERTA HASIL KERJA ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pendidikan, yang meliputi:
  1. 1.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pertahanan Negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; serta
  3. 3.pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
2. b.analisis Pertahanan Negara, yang meliputi:
  1. 1.peta Pertahanan Negara;
  2. 2.analisis kerawanan ideologi;
  3. 3.analisis kerawanan ekonomi;
  4. 4.analisis kerawanan sosial budaya; dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  5. 5.analisis kerawanan pertahanan keamanan.
3. c.pengembangan profesi, yang meliputi:
  1. 1.pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pertahanan Negara;
  2. 2.penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pertahanan Negara; serta
  3. 3.penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pertahanan Negara.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis Pertahanan Negara;
2. b.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang analisis Pertahanan Negara;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi;
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. e.perolehan penghargaan/tanda jasa; serta
6. f.perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 8

(1)Uraian tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama meliputi:
1. a.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi anarkisme;
2. b.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosialisme;
3. c.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi;
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis hukum;
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosial budaya; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi media massa;
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum perang;
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat profesi;
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika Selatan;
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa;
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization);
12. l.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Association of Southeast Asia Nations;
13. m.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Jauh;
14. n.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ekonomi;
15. o.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya; serta
16. p.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan.
(2)Uraian Tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda meliputi:
1. a.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi egalistarianisme;
2. b.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi fasisme;
3. c.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi korporatisme;
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme klasik;
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi global;
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi politik;
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat keagamaan;
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika;
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa Timur;
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Tengah; serta
12. l.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik.
(3)Uraian Tugas kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya meliputi:
1. a.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala nasional;
2. b.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala regional;
3. c.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala internasional;
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi libertarianisme;
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi kesejahteraan;
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi republikanisme;
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosiologi; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum laut;
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi udara;
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Five Power Defence Arrangements;
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Southeast Asia Treaty Organization;
12. l.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Jepang;
13. m.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik;
14. n.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi;
15. o.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi; serta
16. p.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan.

Pasal 9

(1)Dalam hal unit kerja tidak terdapat pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(2)Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 Kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hasil kerja kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama sebagai berikut:
1. a.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan validasi, serta analisis data potensi anarkisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan anarkisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi anarkisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan anarkisme.
2. b.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosialisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan sosialisme dari hasil pencarian, pengumpulan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan sosialisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan sosialisme.
3. c.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis ekonomi.
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis hukum meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan krisis hukum dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan krisis hukum yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis hukum.
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosial budaya meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan sosial budaya dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan sosial budaya yang terverifikasi dan tervalidasi; dan
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya.
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi media massa meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan media massa dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan media massa yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan media massa.
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum perang meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan hukum perang dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan potensi hukum perang yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan hukum perang.
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi organisasi masyarakat profesi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat profesi. www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika Selatan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Amerika Selatan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Amerika Selatan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Amerika Selatan.
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Eropa dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Eropa yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Eropa.
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization) meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 Organization) dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization) yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization).
12. l.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Association of Southeast Asia Nations meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Association of Southeast Asia Nations dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Association of Southeast Asia Nations yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Association of Southeast Asia Nations.
13. m.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Jauh meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Timur Jauh dari hasil pencarian, pengumpulan dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Timur Jauh yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Timur Jauh.
14. n.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ekonomi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan ekonomi.
15. o.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan sosial budaya dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  3. 3.data analisis potensi kerawanan sosial budaya yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya.
16. p.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/ triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan.
(2)Hasil kerja kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda meliputi:
1. a.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi egalitarianisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan egalitarianisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan egalitarianisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan egalitarianisme.
2. b.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi fasisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan fasisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan fasisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan fasisme.
3. c.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi korporatisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan korporatisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan korporatisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan korporatisme.
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan liberalisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan liberarisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan liberalisme.
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi liberalisme klasik meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan liberalisme klasik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan liberalisme klasik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan liberalisme klasik.
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi krisis ekonomi global meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global.
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi politik meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan politik.
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi organisasi masyarakat keagamaan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan organisasi masyarakat keagamaan.
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Amerika meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Amerika dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/ bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Amerika yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Amerika.
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Eropa Timur meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Eropa Timur dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Eropa Timur yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Eropa Timur.
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Timur Tengah meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Timur Tengah dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Timur Tengah yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Timur Tengah.
12. l.melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan ideologi dan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan ideologi dan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik.
(3)Hasil kerja kegiatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya sebagai berikut:
1. a.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala nasional meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala nasional.
2. b.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala regional meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala regional.
3. c.melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara dalam skala internasional meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala Internasional dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala internasional yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Pertahanan Negara dalam skala Internasional.
4. d.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi libertarianisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan libertarianisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan libertarianisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan libertarianisme.
5. e.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi kesejahteraan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan kesejahteraan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan kesejahteraan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan kesejahteraan.
6. f.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi republikanisme meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan republikanisme dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan republikanisme yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan republikanisme.
7. g.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi sosiologi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan sosiologi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan sosiologi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan sosiologi.
8. h.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi hukum laut meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan hukum laut dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan hukum laut yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan hukum laut.
9. i.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi udara meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan udara dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/ bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan udara yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan udara.
10. j.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Five Power Defence Arrangements meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Five Power Defence Arrangements dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Five Power Defence Arrangements yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Five Power Defence Arrangements.
11. k.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Southeast Asia Treaty Organization meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Southeast Asia Treaty Organization dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Southeast Asia Treaty Organization yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Southeast Asia Treaty Organization.
12. l.melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta analisis data potensi Jepang meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis potensi kerawanan Jepang dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/ elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/ mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis potensi kerawanan Jepang yang terverifikasi dan tervalidasi; serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  4. 4.laporan hasil analisis potensi kerawanan Jepang.
13. m.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan ideologi dan politik.
14. n.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis dan profil, serta rekomendasi potensi kerawanan ekonomi.
15. o.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara; www.peraturan.go.id 2017, No. 1409
  2. 2.bahan data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan ekonomi.
16. p.merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan meliputi:
  1. 1.data rencana dan peta Pertahanan Negara;
  2. 2.bahan data analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan dari hasil pencarian, pengumpulan dan pemetaan data yang menonjol, terkini dan akurat, baik dari media cetak/elektronika, maupun dari informasi yang diperoleh dari laporan harian/mingguan/bulanan/triwulan sesuai dengan perkembangan situasi dalam negeri;
  3. 3.data analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan yang terverifikasi dan tervalidasi; serta
  4. 4.laporan hasil analisis dan profil serta rekomendasi potensi kerawanan krisis pertahanan keamanan.
(4)Dalam hal Analis Pertahanan Negara Pertama, Analis Pertahanan Negara Muda, dan Analis Pertahanan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Analis Pertahanan Negara diberi Angka Kredit.
(5)Ketentuan mengenai Formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pertahanan www.peraturan.go.id 2017, No. 1409 Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.