DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Militer Asing pada Penanggulangan Bencana di Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2019, No.245
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN MILITER ASING PADA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Militer Asing adalah merupakan wujud keikutsertaan militer asing sebagai bagian dari unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia www.peraturan.go.id 2019, No.245 sehigga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Bencana dimulai sejak status siaga darurat, Tanggap Darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
5.Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangai dampak pada saat keadaan Darurat Bencana.
6.Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat Bencana.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. www.peraturan.go.id 2019, No.245
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Komponen Utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
11.Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
12.Security Clearance adalah merupakan bentuk izin tertulis bagi warga negara asing militer maupun sipil yang dikeluarkan oleh Asisten Intelijen Panglima TNI atas nama Panglima TNI, menyatakan tidak keberatan warga negara asing tersebut melakukan kegiatan berkaitan dengan TNI.

BAB II

TATA CARA PELIBATAN BANTUAN MILITER ASING

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi tahap prabencana, Tanggap Darurat, dan pasca Bencana.
(2)Pelibatan Bantuan Militer Asing dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap Tanggap Darurat dan setelah penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
(3)Pelibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ada pernyataan resmi pemerintah menerima bantuan dari luar negeri.
(4)Pelibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui saluran bilateral, dan/atau multilateral.

Pasal 3

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana. www.peraturan.go.id 2019, No.245

Pasal 4

(1)Pelibatan Bantuan Militer Asing dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
1. a.personel; dan
2. b.peralatan, perlengkapan dan logistik militer.
(2)Peralatan, perlengkapan, dan logistik militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa alat transportasi darat, laut, udara dan perlengkapan lainnya.
(3)Pelibatan Bantuan Militer Asing disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 5

(1)Pelibatan Bantuan Militer Asing dalam penanggulangan Bencana bergabung menjadi bagian dari Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
(2)Operasional kegiatan pelibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah kendali Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 6

(1)Pelibatan Bantuan Militer Asing yang akan masuk ke Indonesia wajib mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
(2)Persetujuan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Security Clearance.

Pasal 7

(1)Kementerian Pertahanan menerima surat pemberitahuan penawaran Bantuan Militer Asing dari Kementerian Luar Negeri, melalui saluran bilateral dan/atau multilateral.
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus melampirkan:
1. a.pas foto personel;
2. b.fotokopi paspor;
3. c.daftar personel; www.peraturan.go.id 2019, No.245
4. d.riwayat hidup; dan
5. e.daftar peralatan, perlengkapan dan logistik militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melakukan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada pejabat yang membidangi urusan kerja sama internasional.
(5)Berdasarkan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menerbitkan dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Panglima TNI.

Pasal 8

(1)Markas Besar TNI menerima surat pemberitahuan penawaran Bantuan Militer Asing dari Kementerian Luar Negeri, saluran bilateral dan/atau multilateral, surat rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
(2)Surat pemberitahuan penawaran dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.pas foto personel;
2. b.fotokopi paspor;
3. c.daftar personel;
4. d.riwayat hidup; dan
5. e.daftar peralatan, perlengkapan dan logistik militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Setelah menerima surat pemberitahuan penawaran dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panglima TNI melakukan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pemeriksaan administrasi sebagai dimaksud pada ayat
(3)didelegasikan kepada Asisten Intelijen Panglima TNI dan/atau kepada Kepala Badan Intelijen Strategis untuk melakukan Security Clearance.
(5)Panglima TNI menerbitkan atau menolak menerbitkan Security Clereance berdasarkan pertimbangan keamanan www.peraturan.go.id 2019, No.245 dan dikirim kepada perwakilan negara yang menawarkan Bantuan Militer melalui Kementerian Luar Negeri dengan tembusan Menteri.

Pasal 9

(1)Setiap terjadi perubahan/penambahan personel, peralatan, perlengkapan dan logistik militer wajib mendapatkan Security Clearance dari Panglima TNI.
(2)Security Clearance sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Menteri memonitor kegiatan pelibatan Bantuan Militer Asing selama pelaksanaan bantuan penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2)Pengawasan dan pengendalian pelibatan Bantuan Militer Asing selama berada di wilayah Indonesia dibawah koordinasi Panglima TNI.
(3)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dengan membentuk satuan tugas intelijen yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Strategis TNI.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima TNI. www.peraturan.go.id 2019, No.245

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2019, No.245
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN MILITER ASING PADA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Militer Asing adalah merupakan wujud keikutsertaan militer asing sebagai bagian dari unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia www.peraturan.go.id 2019, No.245 sehigga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Bencana dimulai sejak status siaga darurat, Tanggap Darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
5.Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangai dampak pada saat keadaan Darurat Bencana.
6.Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat Bencana.
7.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. www.peraturan.go.id 2019, No.245
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Komponen Utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
11.Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
12.Security Clearance adalah merupakan bentuk izin tertulis bagi warga negara asing militer maupun sipil yang dikeluarkan oleh Asisten Intelijen Panglima TNI atas nama Panglima TNI, menyatakan tidak keberatan warga negara asing tersebut melakukan kegiatan berkaitan dengan TNI.

BAB II

TATA CARA PELIBATAN BANTUAN MILITER ASING

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi tahap prabencana, Tanggap Darurat, dan pasca Bencana.
(2)Pelibatan Bantuan Militer Asing dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap Tanggap Darurat dan setelah penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
(3)Pelibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ada pernyataan resmi pemerintah menerima bantuan dari luar negeri.
(4)Pelibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui saluran bilateral, dan/atau multilateral.

Pasal 3

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana. www.peraturan.go.id 2019, No.245

Pasal 4

(1)Pelibatan Bantuan Militer Asing dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
1. a.personel; dan
2. b.peralatan, perlengkapan dan logistik militer.
(2)Peralatan, perlengkapan, dan logistik militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa alat transportasi darat, laut, udara dan perlengkapan lainnya.
(3)Pelibatan Bantuan Militer Asing disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 5

(1)Pelibatan Bantuan Militer Asing dalam penanggulangan Bencana bergabung menjadi bagian dari Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
(2)Operasional kegiatan pelibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah kendali Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 6

(1)Pelibatan Bantuan Militer Asing yang akan masuk ke Indonesia wajib mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
(2)Persetujuan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Security Clearance.

Pasal 7

(1)Kementerian Pertahanan menerima surat pemberitahuan penawaran Bantuan Militer Asing dari Kementerian Luar Negeri, melalui saluran bilateral dan/atau multilateral.
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus melampirkan:
1. a.pas foto personel;
2. b.fotokopi paspor;
3. c.daftar personel; www.peraturan.go.id 2019, No.245
4. d.riwayat hidup; dan
5. e.daftar peralatan, perlengkapan dan logistik militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melakukan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada pejabat yang membidangi urusan kerja sama internasional.
(5)Berdasarkan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menerbitkan dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Panglima TNI.

Pasal 8

(1)Markas Besar TNI menerima surat pemberitahuan penawaran Bantuan Militer Asing dari Kementerian Luar Negeri, saluran bilateral dan/atau multilateral, surat rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
(2)Surat pemberitahuan penawaran dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.pas foto personel;
2. b.fotokopi paspor;
3. c.daftar personel;
4. d.riwayat hidup; dan
5. e.daftar peralatan, perlengkapan dan logistik militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Setelah menerima surat pemberitahuan penawaran dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panglima TNI melakukan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pemeriksaan administrasi sebagai dimaksud pada ayat
(3)didelegasikan kepada Asisten Intelijen Panglima TNI dan/atau kepada Kepala Badan Intelijen Strategis untuk melakukan Security Clearance.
(5)Panglima TNI menerbitkan atau menolak menerbitkan Security Clereance berdasarkan pertimbangan keamanan www.peraturan.go.id 2019, No.245 dan dikirim kepada perwakilan negara yang menawarkan Bantuan Militer melalui Kementerian Luar Negeri dengan tembusan Menteri.

Pasal 9

(1)Setiap terjadi perubahan/penambahan personel, peralatan, perlengkapan dan logistik militer wajib mendapatkan Security Clearance dari Panglima TNI.
(2)Security Clearance sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Menteri memonitor kegiatan pelibatan Bantuan Militer Asing selama pelaksanaan bantuan penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2)Pengawasan dan pengendalian pelibatan Bantuan Militer Asing selama berada di wilayah Indonesia dibawah koordinasi Panglima TNI.
(3)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dengan membentuk satuan tugas intelijen yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Strategis TNI.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima TNI. www.peraturan.go.id 2019, No.245