DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kesamaptaan dan kesegaran jasmani memerlukan penilaian khusus, sehingga perlu disusun standar dalam suatu Peraturan Perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kesegaran Jasmani bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas; 2021, No.849 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Status Tingkat dan Golongan Kecacatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1318);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan dan Penetapan Status Gugur atau Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 261);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: 2021, No.849 Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KESEGARAN JASMANI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG BERSTATUS SEBAGAI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kesamaptaan Jasmani adalah kesiapan dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan tenaga dan fisik secara efektif dan efisien.
2.Tes Kesamaptaan Jasmani adalah rangkaian pengujian jasmani yang berisi materi tes berupa pemeriksaan kesegaran jasmani.
3.Tes Kesegaran Jasmani adalah kegiatan pengujian untuk mengetahui/mengatur tingkat kesegaran jasmani seseorang dengan materi lari dan diambil waktu yang dinilai berdasarkan kelompok umur pada tabel nilai kesegaran jasmani.
4.Kesegaran Jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami suatu kelelahan yang berarti.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
6.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7.Prajurit adalah anggota TNI.
8.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
9.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI.
10.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 2021, No.849 dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11.Disabilitas adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Pusat Rehabilitasi Kemhan selanjutnya disebut Pusrehab Kemhan merupakan satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kemhan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial, dan perumahsakitan.
14.Panitia Penyelenggara adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengemban tugas yang dibebankan kepadanya dalam suatu pelaksanaan kegiatan.

BAB II

KESAMAPTAAN JASMANI DAN KESEGARAN JASMANI

Pasal 2

Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dilaksanakan untuk: 2021, No.849

a.mengembalikan semangat, kemampuan fisik, dan mental sehingga dapat kembali melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; dan
b.untuk menyesuaikan tingkat kemampuan fisik dan mental dengan tugas dan fungsi yang diberikan sehingga yang bersangkutan dapat terpenuhi haknya dalam pengembangan karier.

Pasal 3

(1)Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Tes Kesamaptaan Jasmani.
(2)Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Tes Kesegaran Jasmani.

Pasal 4

(1)Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di lingkungan:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar TNI; dan
3. c.Angkatan.
(2)Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan yang dilaksanakan oleh Kepala Pusrehab Kemhan.
(3)Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas di lingkungan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Asisten Personel Panglima.
(4)Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang 2021, No.849 Disabilitas di lingkungan Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab Asisten Personel Kepala Staf Angkatan.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan Tes Kesamaptaan Jasmani dan Tes Kesegaran Jasmani, Kepala Pusrehab Kemhan, Asisten Personel Panglima, Asisten Personel Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk Panitia Penyelenggara.
(2)Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.penangung jawab materi;
4. d.koordinator pemeriksa/tim penguji;
5. e.tim pemeriksa/pelatih jasmani; dan/atau
6. f.pendukung

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.memberikan penjelasan kepada tim pemeriksa/tim penguji, pendukung dan pelaku;
b.menerima paparan tim pemeriksa/tim penguji tentang rencana pelaksanaan/pengujian;
c.mengawasi pelaksanaan pemeriksaan/pengujian;
d.mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/pengujian; dan
e.bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan/pengujian.

Pasal 7

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.membantu ketua dalam menyelenggarakan kegiatan;
b.mewakili ketua apabila berhalangan; 2021, No.849
c.membantu kelancaran kegiatan; dan
d.bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 8

Penanggungjawab materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.menyiapkan terhadap materi Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
b.membantu kelancaran pelaksanaan Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
c.mengoreksi dan memberikan petunjuk dalam penyelenggaraan Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
d.memberikan kajian ulang/evaluasi terhadap materi Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani yang telah dilaksanakan; dan
e.membuat laporan kepada ketua.

Pasal 9

Koordinator pemeriksa/tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.memberikan briefing kepada seluruh pelaksana/ pendukung;
b.melaksanakan pengecekan;
c.mengawasi pelaksanaan kegiatan;
d.memberikan pengarahan kepada pelaku; dan
e.memberikan laporan hasil kegiatan kepada ketua.

Pasal 10

Tim pemeriksa/pelatih jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.memberikan informasi tentang keadaan kemampuan jasmani Penyandang Disabilitas serta sarana prasarana;
b.mengawasi pelaksanaan bimbingan jasmani dan kegiatan fisik Penyandang Disabilitas; 2021, No.849
c.membentuk, meningkatkan, dan memelihara kemampuan jasmani personel Disabilitas di satuan/ lembaga pendidikan;
d.mengembangkan pembinaan jasmani dan prestasi olah raga bagi Penyandang Disabilitas; dan
e.melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kesamaptaan dan kesegaran jasmani memerlukan penilaian khusus, sehingga perlu disusun standar dalam suatu Peraturan Perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Status Tingkat dan Golongan Kecacatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1318);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan dan Penetapan Status Gugur atau Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 261);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: 2021, No.849 Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KESEGARAN JASMANI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG BERSTATUS SEBAGAI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kesamaptaan Jasmani adalah kesiapan dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan tenaga dan fisik secara efektif dan efisien.
2.Tes Kesamaptaan Jasmani adalah rangkaian pengujian jasmani yang berisi materi tes berupa pemeriksaan kesegaran jasmani.
3.Tes Kesegaran Jasmani adalah kegiatan pengujian untuk mengetahui/mengatur tingkat kesegaran jasmani seseorang dengan materi lari dan diambil waktu yang dinilai berdasarkan kelompok umur pada tabel nilai kesegaran jasmani.
4.Kesegaran Jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami suatu kelelahan yang berarti.
5.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
6.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7.Prajurit adalah anggota TNI.
8.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
9.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI.
10.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 2021, No.849 dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11.Disabilitas adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13.Pusat Rehabilitasi Kemhan selanjutnya disebut Pusrehab Kemhan merupakan satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kemhan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial, dan perumahsakitan.
14.Panitia Penyelenggara adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengemban tugas yang dibebankan kepadanya dalam suatu pelaksanaan kegiatan.

BAB II

KESAMAPTAAN JASMANI DAN KESEGARAN JASMANI

Pasal 2

Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dilaksanakan untuk: 2021, No.849

a.mengembalikan semangat, kemampuan fisik, dan mental sehingga dapat kembali melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; dan
b.untuk menyesuaikan tingkat kemampuan fisik dan mental dengan tugas dan fungsi yang diberikan sehingga yang bersangkutan dapat terpenuhi haknya dalam pengembangan karier.

Pasal 3

(1)Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Tes Kesamaptaan Jasmani.
(2)Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Tes Kesegaran Jasmani.

Pasal 4

(1)Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di lingkungan:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar TNI; dan
3. c.Angkatan.
(2)Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan yang dilaksanakan oleh Kepala Pusrehab Kemhan.
(3)Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas di lingkungan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Asisten Personel Panglima.
(4)Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang 2021, No.849 Disabilitas di lingkungan Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab Asisten Personel Kepala Staf Angkatan.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan Tes Kesamaptaan Jasmani dan Tes Kesegaran Jasmani, Kepala Pusrehab Kemhan, Asisten Personel Panglima, Asisten Personel Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk Panitia Penyelenggara.
(2)Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.penangung jawab materi;
4. d.koordinator pemeriksa/tim penguji;
5. e.tim pemeriksa/pelatih jasmani; dan/atau
6. f.pendukung

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.memberikan penjelasan kepada tim pemeriksa/tim penguji, pendukung dan pelaku;
b.menerima paparan tim pemeriksa/tim penguji tentang rencana pelaksanaan/pengujian;
c.mengawasi pelaksanaan pemeriksaan/pengujian;
d.mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/pengujian; dan
e.bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan/pengujian.

Pasal 7

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.membantu ketua dalam menyelenggarakan kegiatan;
b.mewakili ketua apabila berhalangan; 2021, No.849
c.membantu kelancaran kegiatan; dan
d.bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 8

Penanggungjawab materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.menyiapkan terhadap materi Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
b.membantu kelancaran pelaksanaan Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
c.mengoreksi dan memberikan petunjuk dalam penyelenggaraan Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
d.memberikan kajian ulang/evaluasi terhadap materi Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani yang telah dilaksanakan; dan
e.membuat laporan kepada ketua.

Pasal 9

Koordinator pemeriksa/tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.memberikan briefing kepada seluruh pelaksana/ pendukung;
b.melaksanakan pengecekan;
c.mengawasi pelaksanaan kegiatan;
d.memberikan pengarahan kepada pelaku; dan
e.memberikan laporan hasil kegiatan kepada ketua.

Pasal 10

Tim pemeriksa/pelatih jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.memberikan informasi tentang keadaan kemampuan jasmani Penyandang Disabilitas serta sarana prasarana;
b.mengawasi pelaksanaan bimbingan jasmani dan kegiatan fisik Penyandang Disabilitas; 2021, No.849
c.membentuk, meningkatkan, dan memelihara kemampuan jasmani personel Disabilitas di satuan/ lembaga pendidikan;
d.mengembangkan pembinaan jasmani dan prestasi olah raga bagi Penyandang Disabilitas; dan
e.melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.