DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2010

Nomor: 12
Tahun: 2010
Ditetapkan: 14 September 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan organisasi dan tata kerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan;
3.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, di bidang politik, hukum dan keamanan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1.Industri pertahanan adalah industri nasional yang produknya baik secara sendiri maupun kelompok atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan sarana pertahanan.
2.Teknologi Pertahanan adalah penerapan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sarana pertahanan, meliputi ilmu dasar, rancang bangun, perekayasaan dan pembuatan bahan baku, suku cadang, peralatan dan/atau peralatan pendukung lainnya, termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan guna mendukung penyelenggaraan pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id
3.Sarana Pertahanan adalah segenap peralatan, yang meliputi alat utama sistem senjata dan alat peralatan lainnya, termasuk bahan baku, suku cadang dan bekal, serta fasilitas dan konstruksi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.
4.Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang disingkat KKIP, selanjutnya disebut Komite adalah badan yang bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.
5.Tata kerja adalah pelaksanaan suatu kegiatan dengan benar dan berhasil hingga mencapai ketingkat efisiensi yang maksimal.

Pasal 2

(1)KKIP, adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)KKIP dipimpin oleh Menteri Pertahanan selanjutnya disebut Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Pasal 3

KKIP mempunyai tugas :

a.merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan;
b.mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan;
c.mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan; dan
d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KKIP menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang:

a.penelitian dan pengembangan serta perekayasaan;
b.pendanaan dan strategi pemasaran;
c.pembinaan dan pemberdayaan;
d.peningkatan sumber daya manusia; dan
e.di bidang kerjasama luar negeri.

Pasal 5

KKIP terdiri dari :

a.Ketua : Menteri Pertahanan merangkap anggota. www.djpp.depkumham.go.id
b.Wakil Ketua : Menteri Badan Usaha Milik Negara merangkap anggota.
c.Sekretaris : Wakil Menteri Pertahanan merangkap anggota.
d.Anggota : 1. Menteri Perindustrian;
1. 2.Menteri Riset dan Teknologi;
2. 3.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. 4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Ketua KKIP mempunyai tugas mengkoordinir seluruh kegiatan Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis di bidang industri pertahanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Ketua KKIP menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang industri pertahanan;
b.pelaksanaan urusan pemerintah di bidang industri pertahanan;
c.pengawasan pelaksana kegiatan KKIP; dan
d.penyampaian laporan dan evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang industri pertahanan kepada Presiden.

Pasal 8

Wakil Ketua KKIP mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan tugas KKIP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Wakil Ketua KKIP menyelenggarakan fungsi :

a.mewakili ketua apabila ketua berhalangan;
b.penyampaian pertimbangan kepada ketua; dan
c.koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan KKIP.

Pasal 10

Sekretaris KKIP mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas KKIP.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretaris KKIP menyelenggarakan fungsi :

a.koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan grand strategy KKIP;
b.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi bidang perencanaan dan bidang umum; dan
c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KKIP. www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan;
3.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, di bidang politik, hukum dan keamanan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksudkan dengan :

1.Industri pertahanan adalah industri nasional yang produknya baik secara sendiri maupun kelompok atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan sarana pertahanan.
2.Teknologi Pertahanan adalah penerapan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sarana pertahanan, meliputi ilmu dasar, rancang bangun, perekayasaan dan pembuatan bahan baku, suku cadang, peralatan dan/atau peralatan pendukung lainnya, termasuk untuk pemeliharaan dan perbaikan guna mendukung penyelenggaraan pertahanan. www.djpp.depkumham.go.id
3.Sarana Pertahanan adalah segenap peralatan, yang meliputi alat utama sistem senjata dan alat peralatan lainnya, termasuk bahan baku, suku cadang dan bekal, serta fasilitas dan konstruksi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.
4.Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang disingkat KKIP, selanjutnya disebut Komite adalah badan yang bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.
5.Tata kerja adalah pelaksanaan suatu kegiatan dengan benar dan berhasil hingga mencapai ketingkat efisiensi yang maksimal.

Pasal 2

(1)KKIP, adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)KKIP dipimpin oleh Menteri Pertahanan selanjutnya disebut Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Pasal 3

KKIP mempunyai tugas :

a.merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan;
b.mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan;
c.mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan; dan
d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KKIP menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang:

a.penelitian dan pengembangan serta perekayasaan;
b.pendanaan dan strategi pemasaran;
c.pembinaan dan pemberdayaan;
d.peningkatan sumber daya manusia; dan
e.di bidang kerjasama luar negeri.

Pasal 5

KKIP terdiri dari :

a.Ketua : Menteri Pertahanan merangkap anggota. www.djpp.depkumham.go.id
b.Wakil Ketua : Menteri Badan Usaha Milik Negara merangkap anggota.
c.Sekretaris : Wakil Menteri Pertahanan merangkap anggota.
d.Anggota : 1. Menteri Perindustrian;
1. 2.Menteri Riset dan Teknologi;
2. 3.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. 4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Ketua KKIP mempunyai tugas mengkoordinir seluruh kegiatan Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis di bidang industri pertahanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Ketua KKIP menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang industri pertahanan;
b.pelaksanaan urusan pemerintah di bidang industri pertahanan;
c.pengawasan pelaksana kegiatan KKIP; dan
d.penyampaian laporan dan evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang industri pertahanan kepada Presiden.

Pasal 8

Wakil Ketua KKIP mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan tugas KKIP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Wakil Ketua KKIP menyelenggarakan fungsi :

a.mewakili ketua apabila ketua berhalangan;
b.penyampaian pertimbangan kepada ketua; dan
c.koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan KKIP.

Pasal 10

Sekretaris KKIP mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas KKIP.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretaris KKIP menyelenggarakan fungsi :

a.koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan grand strategy KKIP;
b.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi bidang perencanaan dan bidang umum; dan
c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KKIP. www.djpp.depkumham.go.id