DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2011

Nomor: 12
Tahun: 2011
Ditetapkan: 7 Juni 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Administrasi Prajurit TNI telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI oleh masing-masing Angkatan, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

2.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG EVALUASI DAN PENGKAJIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : www.djpp.depkumham.go.id

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2.Administrasi Prajurit TNI adalah suatu rangkaian kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan siklus pembinaan Prajurit TNI mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan sampai dengan pemisahan.
3.Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI adalah kegiatan penelitian terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Administrasi Prajurit TNI oleh Angkatan dalam rangka mengetahui kesesuaian penerapan dan norma administrasi.

Pasal 2

Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI meliputi penelitian administrasi proses pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengkajian.
(2)Tim Evaluasi dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan Tata Kerja Tim Evaluasi dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Sasaran kegiatan evaluasi dan pengkajian :

a.Angkatan Darat meliputi : Komando Daerah Militer;
b.Angkatan Laut meliputi : Pangkalan Angkatan Laut Kelas A, Pangkalan Angkatan Laut Kelas B, dan Pangkalan Angkatan Laut Kelas C di jajaran Komando Armada Barat dan Komando Armada Timur; dan
c.Angkatan Udara meliputi : Pangkalan Udara di jajaran Komando Operasi TNI Angkatan Udara dan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara.

Pasal 5

Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI dilaksanakan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

Evaluasi dan pengkajian dilaksanakan dengan metode :

a.laporan data sekunder;
b.kuesioner; dan
c.wawancara.

BAB IV

HASIL KEGIATAN

Pasal 7

(1)Hasil kegiatan evaluasi dan pengkajian disusun dalam bentuk : www.djpp.depkumham.go.id
1. a.laporan pelaksanaan kegiatan per satuan; dan
2. b.laporan pelaksanaan kolektif.
(2)Hasil kegiatan evaluasi dan pengkajian digunakan sebagai :
1. a.bahan rapat koordinasi dengan pejabat personel Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan;
2. b.bahan penyusunan kebijakan pimpinan; dan
3. c.bahan penyempurnaan peraturan tentang Administrasi Prajurit TNI.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI dibebankan kepada anggaran rutin Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Peraturan pelaksanaan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2011 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 386 www.djpp.depkumham.go.id www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Administrasi Prajurit TNI telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI oleh masing-masing Angkatan, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG EVALUASI DAN PENGKAJIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : www.djpp.depkumham.go.id

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2.Administrasi Prajurit TNI adalah suatu rangkaian kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan siklus pembinaan Prajurit TNI mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan sampai dengan pemisahan.
3.Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI adalah kegiatan penelitian terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Administrasi Prajurit TNI oleh Angkatan dalam rangka mengetahui kesesuaian penerapan dan norma administrasi.

Pasal 2

Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI meliputi penelitian administrasi proses pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengkajian.
(2)Tim Evaluasi dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan Tata Kerja Tim Evaluasi dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Sasaran kegiatan evaluasi dan pengkajian :

a.Angkatan Darat meliputi : Komando Daerah Militer;
b.Angkatan Laut meliputi : Pangkalan Angkatan Laut Kelas A, Pangkalan Angkatan Laut Kelas B, dan Pangkalan Angkatan Laut Kelas C di jajaran Komando Armada Barat dan Komando Armada Timur; dan
c.Angkatan Udara meliputi : Pangkalan Udara di jajaran Komando Operasi TNI Angkatan Udara dan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara.

Pasal 5

Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI dilaksanakan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

Evaluasi dan pengkajian dilaksanakan dengan metode :

a.laporan data sekunder;
b.kuesioner; dan
c.wawancara.

BAB IV

HASIL KEGIATAN

Pasal 7

(1)Hasil kegiatan evaluasi dan pengkajian disusun dalam bentuk : www.djpp.depkumham.go.id
1. a.laporan pelaksanaan kegiatan per satuan; dan
2. b.laporan pelaksanaan kolektif.
(2)Hasil kegiatan evaluasi dan pengkajian digunakan sebagai :
1. a.bahan rapat koordinasi dengan pejabat personel Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan;
2. b.bahan penyusunan kebijakan pimpinan; dan
3. c.bahan penyempurnaan peraturan tentang Administrasi Prajurit TNI.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan Administrasi Prajurit TNI dibebankan kepada anggaran rutin Kementerian Pertahanan.