DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Militer Asing dalam rangka Pencarian dan Pertolongan di Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No. 397 Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 267); dan
7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN MILITER ASING DALAM RANGKA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan militer asing dalam rangka pencarian dan pertolongan di Indonesia yang selanjutnya disebut Bantuan Militer Asing adalah keikutsertaan militer asing sebagai bagian dari unsur Badan SAR Nasional pada operasi pencarian dan pertolongan akibat kecelakaan, www.peraturan.go.id 2016, No. 397 bencana, serta kondisi yang membahayakan manusia yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3.Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
4.Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pertolongan meliputi siaga pencarian dan pertolongan, dan operasi pencarian dan pertolongan.
5.Operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
6.Kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.
7.Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
8.Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
9.Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
10.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga www.peraturan.go.id 2016, No. 397 mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
12.Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari penanganan medis lanjutan yang memadai.
13.Petugas pencarian dan pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi pencarian dan pertolongan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

Pasal 2

Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan berpedoman pada asas:

a.kemanusiaan, bahwa penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilakukan untuk memberikan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional;
b.kebersamaan, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong;
c.kepentingan umum, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mengutamakan penyelamatan manusia untuk kepentingan masyarakat luas;
d.keterpaduan, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, dan selaras antar berbagai kepentingan, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional www.peraturan.go.id 2016, No. 397 serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung;
e.efektivitas, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
f.efisiensi berkeadilan, bahwa setiap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan penduduk tanpa kecuali;
g.kedaulatan, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tetap mematuhi dan menghormati kedaulatan suatu negara tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan manusia; dan
h.nondiskriminatif, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, politik, dan/atau status sosial.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan militer asing berprinsip pada:

a.tujuan, bahwa penyelenggaraan tugas Bantuan Militer Asing harus sesuai dengan misi pencarian dan pertolongan;
b.kesatuan komando, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Militer Asing dalam rangka pencarian dan pertolongan di bawah komando dan pengendalian BASARNAS;
c.proporsional, bahwa kekuatan personel dan alat perlengkapan yang dikerahkan militer asing disesuaikan dengan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
d.legitimasi, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Militer Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
e.komunikasi, bahwa penggunaan peralatan komunikasi di bawah koordinasi BASARNAS. www.peraturan.go.id 2016, No. 397

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Militer Asing dalam pencarian dan pertolongan dilaksanakan dengan tujuan:

a.melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
b.mencegah dan mengurangi kefatalan dalam kecelakaan;
c.menjamin penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan
d.membantu pencarian alat atau benda penting yang sangat diperlukan.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pelibatan Bantuan Militer Asing; dan
b.mekanisme dan persyaratan administrasi pelibatan Bantuan Militer Asing.

BAB II

PELIBATAN BANTUAN MILITER ASING

Pasal 6

(1)Bantuan Militer Asing dapat dilibatkan pada operasi Pencarian dan Pertolongan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Keterlibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan sumber daya BASARNAS dalam Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 7

(1)Pelibatan Bantuan Militer Asing dapat diberikan kemudahan akses dan proses pelayanan perijinan dengan mempertimbangkan faktor kecepatan dalam Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 397
(2)Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persetujuan keamanan (security clearance);
2. b.persetujuan terbang; dan/atau
3. c.persetujuan berlayar.
(3)Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personel militer asing dari luar negeri ke lokasi kecelakaan.
(4)Proses pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan skala prioritas.

Pasal 8

(1)Dalam hal Bantuan Militer Asing menggunakan kapal dan/atau pesawat terbang ditempatkan perwira penghubung atau Liaison Officer (LO) Tentara Nasional Indonesia.
(2)Penempatan Liaison Officer (LO) Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara teknis oleh Panglima.

BAB III

MEKANISME DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 9

(1)Kementerian Luar Negeri menyampaikan secara bersamaan Bantuan Militer Asing dalam rangka Pencarian dan Pertolongan kepada Menteri dan Panglima.
(2)BASARNAS mengkoordinasikan pelibatan militer asing dalam Pencarian dan Pertolongan. www.peraturan.go.id 2016, No. 397

Pasal 10

(1)Menteri menerima surat permohonan masuknya Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dari Menteri Luar Negeri, untuk memperoleh rekomendasi.
(2)Dalam hal penerimaan surat permohonan masuknya Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi urusan kerjasama internasional, untuk memproses dan meneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Menteri memberikan rekomendasi persetujuan masuknya Bantuan Militer Asing dalam operasi Pencarian dan Pertolongan di Indonesia, disampaikan kepada Panglima dan perwakilan negara yang memberikan bantuan melalui Kementerian Luar Negeri.
(4)Dalam hal terdapat permohonan masuknya Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panglima menerbitkan persetujuan keamanan untuk personel dan materiil yang digunakan melalui Kementerian Pertahanan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis persetujuan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Panglima.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No. 397 Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 267); dan
7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN MILITER ASING DALAM RANGKA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan militer asing dalam rangka pencarian dan pertolongan di Indonesia yang selanjutnya disebut Bantuan Militer Asing adalah keikutsertaan militer asing sebagai bagian dari unsur Badan SAR Nasional pada operasi pencarian dan pertolongan akibat kecelakaan, www.peraturan.go.id 2016, No. 397 bencana, serta kondisi yang membahayakan manusia yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3.Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
4.Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian dan pertolongan meliputi siaga pencarian dan pertolongan, dan operasi pencarian dan pertolongan.
5.Operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
6.Kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.
7.Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
8.Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
9.Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
10.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga www.peraturan.go.id 2016, No. 397 mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
12.Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari penanganan medis lanjutan yang memadai.
13.Petugas pencarian dan pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi pencarian dan pertolongan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

Pasal 2

Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan berpedoman pada asas:

a.kemanusiaan, bahwa penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilakukan untuk memberikan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional;
b.kebersamaan, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong;
c.kepentingan umum, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mengutamakan penyelamatan manusia untuk kepentingan masyarakat luas;
d.keterpaduan, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, dan selaras antar berbagai kepentingan, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional www.peraturan.go.id 2016, No. 397 serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung;
e.efektivitas, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
f.efisiensi berkeadilan, bahwa setiap penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan penduduk tanpa kecuali;
g.kedaulatan, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tetap mematuhi dan menghormati kedaulatan suatu negara tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan manusia; dan
h.nondiskriminatif, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, politik, dan/atau status sosial.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan militer asing berprinsip pada:

a.tujuan, bahwa penyelenggaraan tugas Bantuan Militer Asing harus sesuai dengan misi pencarian dan pertolongan;
b.kesatuan komando, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Militer Asing dalam rangka pencarian dan pertolongan di bawah komando dan pengendalian BASARNAS;
c.proporsional, bahwa kekuatan personel dan alat perlengkapan yang dikerahkan militer asing disesuaikan dengan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan;
d.legitimasi, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Militer Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
e.komunikasi, bahwa penggunaan peralatan komunikasi di bawah koordinasi BASARNAS. www.peraturan.go.id 2016, No. 397

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Militer Asing dalam pencarian dan pertolongan dilaksanakan dengan tujuan:

a.melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
b.mencegah dan mengurangi kefatalan dalam kecelakaan;
c.menjamin penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan
d.membantu pencarian alat atau benda penting yang sangat diperlukan.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pelibatan Bantuan Militer Asing; dan
b.mekanisme dan persyaratan administrasi pelibatan Bantuan Militer Asing.

BAB II

PELIBATAN BANTUAN MILITER ASING

Pasal 6

(1)Bantuan Militer Asing dapat dilibatkan pada operasi Pencarian dan Pertolongan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Keterlibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan sumber daya BASARNAS dalam Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 7

(1)Pelibatan Bantuan Militer Asing dapat diberikan kemudahan akses dan proses pelayanan perijinan dengan mempertimbangkan faktor kecepatan dalam Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 397
(2)Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persetujuan keamanan (security clearance);
2. b.persetujuan terbang; dan/atau
3. c.persetujuan berlayar.
(3)Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personel militer asing dari luar negeri ke lokasi kecelakaan.
(4)Proses pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan skala prioritas.

Pasal 8

(1)Dalam hal Bantuan Militer Asing menggunakan kapal dan/atau pesawat terbang ditempatkan perwira penghubung atau Liaison Officer (LO) Tentara Nasional Indonesia.
(2)Penempatan Liaison Officer (LO) Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara teknis oleh Panglima.

BAB III

MEKANISME DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 9

(1)Kementerian Luar Negeri menyampaikan secara bersamaan Bantuan Militer Asing dalam rangka Pencarian dan Pertolongan kepada Menteri dan Panglima.
(2)BASARNAS mengkoordinasikan pelibatan militer asing dalam Pencarian dan Pertolongan. www.peraturan.go.id 2016, No. 397

Pasal 10

(1)Menteri menerima surat permohonan masuknya Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dari Menteri Luar Negeri, untuk memperoleh rekomendasi.
(2)Dalam hal penerimaan surat permohonan masuknya Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi urusan kerjasama internasional, untuk memproses dan meneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Menteri memberikan rekomendasi persetujuan masuknya Bantuan Militer Asing dalam operasi Pencarian dan Pertolongan di Indonesia, disampaikan kepada Panglima dan perwakilan negara yang memberikan bantuan melalui Kementerian Luar Negeri.
(4)Dalam hal terdapat permohonan masuknya Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panglima menerbitkan persetujuan keamanan untuk personel dan materiil yang digunakan melalui Kementerian Pertahanan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis persetujuan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Panglima.