DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2017, No. 1410
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1410
2.Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang dicapai oleh Apoteker dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5.Apoteker adalah PNS Kemhan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan.
6.Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi, dan gas medik.
7.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.
8.Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin implas yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
9.Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan/atau tempat umum.
10.Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil penelitian dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran www.peraturan.go.id 2017, No. 1410 sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
11.Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
12.Penulis Pembantu adalah penulis lain di luar Penulis Utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahapan penelitian dan/atau pengembangan.
13.Tim Penilai Angka Kredit Apoteker yang selanjutnya disebut Tim Penilai Apoteker adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Apoteker.
14.Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

Pasal 2

Jabatan Fungsional Apoteker termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Apoteker hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
(2)Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis di www.peraturan.go.id 2017, No. 1410 bidang pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Markas Besar Angkatan.

Pasal 4

(1)Apoteker mempunyai tugas pokok melakukan pekerjaan kefarmasian.
(2)Pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

Pasal 5

Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Apoteker.

Pasal 6

Kemhan dalam hal ini Pusat Rehabilitasi Kemhan merupakan Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Fungsional Apoteker PNS Kemhan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Apoteker terdiri atas:

a.Apoteker Ahli Pertama;
b.Apoteker Ahli Muda;
c.Apoteker Ahli Madya; dan
d.Apoteker Ahli Utama.

Pasal 8

(1)Apoteker Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(2)Apoteker Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pangkat dan golongan terdiri atas: www.peraturan.go.id 2017, No. 1410
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(3)Apoteker Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Pembina, golongan ruang IV/a;
2. b.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. c.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(4)Apoteker Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. b.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN APOTEKER

Pasal 9

Unsur dan sub unsur kegiatan Apoteker yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi:

a.unsur utama; dan
b.unsur penunjang.

Pasal 10

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.pendidikan;
b.pekerjaan kefarmasian; dan
c.pengembangan profesi.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2017, No. 1410
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1410
2.Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang dicapai oleh Apoteker dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
5.Apoteker adalah PNS Kemhan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan.
6.Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi, dan gas medik.
7.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.
8.Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin implas yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
9.Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan/atau tempat umum.
10.Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil penelitian dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran www.peraturan.go.id 2017, No. 1410 sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
11.Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang mempunyai peran serta terbanyak dalam penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
12.Penulis Pembantu adalah penulis lain di luar Penulis Utama yang berperan aktif dalam melaksanakan tahapan penelitian dan/atau pengembangan.
13.Tim Penilai Angka Kredit Apoteker yang selanjutnya disebut Tim Penilai Apoteker adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Apoteker.
14.Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

Pasal 2

Jabatan Fungsional Apoteker termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Apoteker hanya diduduki oleh PNS Kemhan.
(2)Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis di www.peraturan.go.id 2017, No. 1410 bidang pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan:
1. a.Kemhan;
2. b.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Markas Besar Angkatan.

Pasal 4

(1)Apoteker mempunyai tugas pokok melakukan pekerjaan kefarmasian.
(2)Pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

Pasal 5

Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Apoteker.

Pasal 6

Kemhan dalam hal ini Pusat Rehabilitasi Kemhan merupakan Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Fungsional Apoteker PNS Kemhan.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Apoteker terdiri atas:

a.Apoteker Ahli Pertama;
b.Apoteker Ahli Muda;
c.Apoteker Ahli Madya; dan
d.Apoteker Ahli Utama.

Pasal 8

(1)Apoteker Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(2)Apoteker Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pangkat dan golongan terdiri atas: www.peraturan.go.id 2017, No. 1410
1. a.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. b.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(3)Apoteker Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Pembina, golongan ruang IV/a;
2. b.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. c.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(4)Apoteker Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d pangkat dan golongan terdiri atas:
1. a.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. b.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN APOTEKER

Pasal 9

Unsur dan sub unsur kegiatan Apoteker yang dapat dinilai Angka Kreditnya meliputi:

a.unsur utama; dan
b.unsur penunjang.

Pasal 10

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

a.pendidikan;
b.pekerjaan kefarmasian; dan
c.pengembangan profesi.