DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengamanan wilayah perbatasan secara optimal dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan; c bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai Pengamanan Wilayah Perbatasan, perlu dilakukan suatu pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
4.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010- 2014;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.
2.Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 3
3.Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
4.Ancaman non militer adalah ancaman yang menggunakan faktor- faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
5.Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah sub-nasional.
6.Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.
8.Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
9.Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.
10.Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 2

Pengamanan wilayah perbatasan meliputi :

a.menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah;
b.mencegah pelanggaran wilayah perbatasan;
c.mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan
d.melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

Pasal 3

(1)Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan melalui :
1. a.patroli keamanan, survei dan pemetaan topografis serta melaksanakan pembinaan teritorial di sepanjang wilayah perbatasan darat; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 4
2. b.patroli keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, pemetaan perbatasan laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;
3. c.patroli keamanan udara di seluruh wilayah udara nasional, menyelenggarakan pengamatan udara dan pemotretan udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara; dan
4. d.pembangunan dan peningkatan kemampuan intelijen secara terintegrasi dengan lembaga pemerintahan terkait di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan.
(2)Kegiatan pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui operasi secara terpadu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 4

Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan melalui:

a.patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk ke wilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional;
b.kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen;
c.kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di kawasan perbatasan;
d.pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini; dan
e.pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5

Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam melalui :

a.kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas;
b.pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga; dan
c.patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 5

Pasal 6

Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan, melalui :

a.operasi Bhakti dan Karya Bhakti melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
b.pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan darat;
c.pelaksanaan pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir dan perbatasan laut;
d.pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan di wilayah perbatasan.

Pasal 7

(1)Pembiayaan terkait operasi pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat secara transparan dan akuntabel;
2. b.alokasi anggaran pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara; dan
3. c.memberikan dukungan operasi bagi personel yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan terkait operasi pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 8

(1)Pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan secara fungsional.
(2)Dukungan operasi bagi satuan TNI yang melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan berupa sarana transportasi, akomodasi, komunikasi, perlengkapan perorangan dan alat perlengkapan khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 6
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan sarana dan prasarana dan dukungan operasi bagi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)diajukan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 9

Satuan dan personel pasukan pengamanan wilayah perbatasan ditentukan oleh Panglima TNI.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan dan TNI dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, meliputi :
1. a.Kementerian Dalam Negeri;
2. b.Kementerian Luar Negeri;
3. c.Kementerian Keuangan;
4. d.Kementerian Pekerjaan Umum;
5. e.Kementerian Kehutanan;
6. f.Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. g.Kementerian Hukum dan HAM;
8. h.Kementerian Perhubungan
9. i.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. j.Kepolisian Republik Indonesia;
11. k.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. l.Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
13. m.Badan Intelijen Negara; dan
14. n.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
(2)Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan pengamanan wilayah perbatasan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 7

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengamanan wilayah perbatasan secara optimal dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan; c bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai Pengamanan Wilayah Perbatasan, perlu dilakukan suatu pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
4.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010- 2014;
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.
2.Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 3
3.Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
4.Ancaman non militer adalah ancaman yang menggunakan faktor- faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
5.Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah sub-nasional.
6.Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.
8.Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
9.Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.
10.Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 2

Pengamanan wilayah perbatasan meliputi :

a.menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah;
b.mencegah pelanggaran wilayah perbatasan;
c.mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan
d.melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

Pasal 3

(1)Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan melalui :
1. a.patroli keamanan, survei dan pemetaan topografis serta melaksanakan pembinaan teritorial di sepanjang wilayah perbatasan darat; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 4
2. b.patroli keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, pemetaan perbatasan laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;
3. c.patroli keamanan udara di seluruh wilayah udara nasional, menyelenggarakan pengamatan udara dan pemotretan udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara; dan
4. d.pembangunan dan peningkatan kemampuan intelijen secara terintegrasi dengan lembaga pemerintahan terkait di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan.
(2)Kegiatan pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui operasi secara terpadu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 4

Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan melalui:

a.patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk ke wilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional;
b.kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen;
c.kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di kawasan perbatasan;
d.pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini; dan
e.pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5

Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam melalui :

a.kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas;
b.pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga; dan
c.patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 5

Pasal 6

Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan, melalui :

a.operasi Bhakti dan Karya Bhakti melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
b.pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan darat;
c.pelaksanaan pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir dan perbatasan laut;
d.pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan di wilayah perbatasan.

Pasal 7

(1)Pembiayaan terkait operasi pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat secara transparan dan akuntabel;
2. b.alokasi anggaran pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara; dan
3. c.memberikan dukungan operasi bagi personel yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan terkait operasi pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 8

(1)Pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan secara fungsional.
(2)Dukungan operasi bagi satuan TNI yang melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan berupa sarana transportasi, akomodasi, komunikasi, perlengkapan perorangan dan alat perlengkapan khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 6
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan sarana dan prasarana dan dukungan operasi bagi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)diajukan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 9

Satuan dan personel pasukan pengamanan wilayah perbatasan ditentukan oleh Panglima TNI.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan dan TNI dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, meliputi :
1. a.Kementerian Dalam Negeri;
2. b.Kementerian Luar Negeri;
3. c.Kementerian Keuangan;
4. d.Kementerian Pekerjaan Umum;
5. e.Kementerian Kehutanan;
6. f.Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. g.Kementerian Hukum dan HAM;
8. h.Kementerian Perhubungan
9. i.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. j.Kepolisian Republik Indonesia;
11. k.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. l.Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
13. m.Badan Intelijen Negara; dan
14. n.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
(2)Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan pengamanan wilayah perbatasan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.403 7