DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Konflik Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.379 Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2.Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. www.peraturan.go.id 2016, No.379
3.Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas TNI dan Satuan Komando Wilayah dan sistem peringatan dini.
4.Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
5.Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan berupa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
9.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
10.Alat Peralatan adalah segala peralatan yang dioperasikan oleh Satuan Tugas TNI dalam penanganan konflik sosial.
11.Bantuan TNI adalah dukungan kekuatan TNI membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI.
12.Penggunaan Kekuatan TNI adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menggunakan kekuatan TNI dalam penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan oleh Panglima TNI. www.peraturan.go.id 2016, No.379
13.Pengerahan Kekuatan TNI adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mengerahkan dan/atau memobilisasi kekuatan TNI dalam penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial secara nasional berdasarkan Keputusan Presiden.
14.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pasal 2

Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI berpedoman pada asas:

a.tujuan, bahwa penyelenggaraan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok;
b.kesatuan komando dan pengendalian, bahwa pelaksanaan tugas bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berada dalam satu komando dan pengendalian;
c.proporsional, bahwa kekuatan personel dan alat perlengkapan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki standar tugas yang jelas, terhindar dari tindakan di luar batas kewajaran;
d.keamanan, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran melakukan prosedur pengamanan;
e.legitimasi, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2016, No.379
f.keterpaduan, bahwa tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diperlukan adanya persamaan persepsi yang tepat dan kesamaan pola tindak serta saling melengkapi;
g.koordinasi, bahwa tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait secara terus menerus;
h.tidak berpihak, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI memperlakukan masyarakat secara adil tanpa adanya keberpihakan suku, agama, ras, dan antargolongan; dan
i.kemanusiaan, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI selalu mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal 3

Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI berpegang pada prinsip:

a.atas perintah, bahwa pelaksanaan Pengerahan Kekuatan TNI dilakukan setelah adanya perintah dari Presiden;
b.atas permintaan, bahwa pelaksanaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dilakukan setelah adanya permintaan dari Pemerintah Daerah;
c.antisipatif, bahwa Satuan TNI tanggap terhadap perkembangan situasi konflik di daerah;
d.kecepatan dan ketepatan bertindak, bahwa pemberian bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih luas;
e.kekenyalan, bahwa pelaksanaan bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI www.peraturan.go.id 2016, No.379 menyesuaikan dengan tugas terhadap dinamika situasi di lapangan;
f.kesatuan komunikasi, bahwa komunikasi yang terintegrasi dan terpadu yang dilakukan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
g.minimalisasi resiko, bahwa menggunakan cara bertindak dengan resiko paling minimal; dan
h.pembelaan diri, bahwa penggunaan senjata atau tindakan kekerasan lainnya hanya sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan/menyelamatkan diri dan nyawa orang lain.

BAB II

BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI

Pasal 4

(1)Peran TNI dalam penanganan konflik sosial pada tahap:
1. a.pencegahan konflik;
2. b.penghentian konflik; dan
3. c.pemulihan pasca konflik.
(2)Peran TNI dalam pencegahan konflik dan pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Peran TNI dalam penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah.

Pasal 5

(1)Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI pada status keadaan konflik skala kabupaten/kota/provinsi/nasional dalam bentuk Satuan Tugas TNI. www.peraturan.go.id 2016, No.379
(2)Satuan Tugas TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberi tugas lain sampai dengan berakhir masa tugasnya.
(3)Satuan Tugas TNI dalam melaksanakan tugas tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Peran TNI dalam pencegahan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI yang dikoordinasikan dengan Pimpinan Daerah.
(2)Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.
(3)Dikoordinasikan dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
3. c.meredam potensi konflik; dan
4. d.membangun sistem peringatan dini.

Pasal 7

Memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

a.penguatan kerukunan umat beragama;
b.peningkatan forum kerukunan masyarakat;
c.pembinaan kewilayahan;
d.pendidikan dan pelatihan perdamaian; dan
e.pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan; www.peraturan.go.id 2016, No.379

Pasal 8

Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan kegiatan antara lain:

a.meningkatkan kesadaran hukum;
b.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c.penguatan lembaga dalam rangka sistem peringatan dini; dan
d.penguatan akses kearifan lokal dan keserasian sosial.

Pasal 9

Meredam potensi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

a.pendidikan agama dan penanaman nilai integrasi kebangsaan; dan
b.bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi deteksi dini dan cegah dini.
(2)Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
1. a.penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
2. b.penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; dan
3. c.penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.379

Pasal 11

Peran TNI dalam penghentian konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

a.bantuan penggunaan kekuatan TNI; dan
b.pengerahan kekuatan TNI.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.379 Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2.Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. www.peraturan.go.id 2016, No.379
3.Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas TNI dan Satuan Komando Wilayah dan sistem peringatan dini.
4.Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
5.Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan berupa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
9.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
10.Alat Peralatan adalah segala peralatan yang dioperasikan oleh Satuan Tugas TNI dalam penanganan konflik sosial.
11.Bantuan TNI adalah dukungan kekuatan TNI membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam Penanganan Konflik Sosial pada kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI.
12.Penggunaan Kekuatan TNI adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menggunakan kekuatan TNI dalam penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan oleh Panglima TNI. www.peraturan.go.id 2016, No.379
13.Pengerahan Kekuatan TNI adalah segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mengerahkan dan/atau memobilisasi kekuatan TNI dalam penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial secara nasional berdasarkan Keputusan Presiden.
14.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pasal 2

Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI berpedoman pada asas:

a.tujuan, bahwa penyelenggaraan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok;
b.kesatuan komando dan pengendalian, bahwa pelaksanaan tugas bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berada dalam satu komando dan pengendalian;
c.proporsional, bahwa kekuatan personel dan alat perlengkapan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki standar tugas yang jelas, terhindar dari tindakan di luar batas kewajaran;
d.keamanan, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran melakukan prosedur pengamanan;
e.legitimasi, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2016, No.379
f.keterpaduan, bahwa tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diperlukan adanya persamaan persepsi yang tepat dan kesamaan pola tindak serta saling melengkapi;
g.koordinasi, bahwa tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait secara terus menerus;
h.tidak berpihak, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI memperlakukan masyarakat secara adil tanpa adanya keberpihakan suku, agama, ras, dan antargolongan; dan
i.kemanusiaan, bahwa pelaksanaan tugas Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI selalu mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal 3

Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI berpegang pada prinsip:

a.atas perintah, bahwa pelaksanaan Pengerahan Kekuatan TNI dilakukan setelah adanya perintah dari Presiden;
b.atas permintaan, bahwa pelaksanaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dilakukan setelah adanya permintaan dari Pemerintah Daerah;
c.antisipatif, bahwa Satuan TNI tanggap terhadap perkembangan situasi konflik di daerah;
d.kecepatan dan ketepatan bertindak, bahwa pemberian bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih luas;
e.kekenyalan, bahwa pelaksanaan bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI www.peraturan.go.id 2016, No.379 menyesuaikan dengan tugas terhadap dinamika situasi di lapangan;
f.kesatuan komunikasi, bahwa komunikasi yang terintegrasi dan terpadu yang dilakukan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
g.minimalisasi resiko, bahwa menggunakan cara bertindak dengan resiko paling minimal; dan
h.pembelaan diri, bahwa penggunaan senjata atau tindakan kekerasan lainnya hanya sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan/menyelamatkan diri dan nyawa orang lain.

BAB II

BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI

Pasal 4

(1)Peran TNI dalam penanganan konflik sosial pada tahap:
1. a.pencegahan konflik;
2. b.penghentian konflik; dan
3. c.pemulihan pasca konflik.
(2)Peran TNI dalam pencegahan konflik dan pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Peran TNI dalam penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah.

Pasal 5

(1)Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dan Pengerahan Kekuatan TNI pada status keadaan konflik skala kabupaten/kota/provinsi/nasional dalam bentuk Satuan Tugas TNI. www.peraturan.go.id 2016, No.379
(2)Satuan Tugas TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberi tugas lain sampai dengan berakhir masa tugasnya.
(3)Satuan Tugas TNI dalam melaksanakan tugas tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Peran TNI dalam pencegahan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI yang dikoordinasikan dengan Pimpinan Daerah.
(2)Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.
(3)Dikoordinasikan dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
3. c.meredam potensi konflik; dan
4. d.membangun sistem peringatan dini.

Pasal 7

Memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

a.penguatan kerukunan umat beragama;
b.peningkatan forum kerukunan masyarakat;
c.pembinaan kewilayahan;
d.pendidikan dan pelatihan perdamaian; dan
e.pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan; www.peraturan.go.id 2016, No.379

Pasal 8

Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan kegiatan antara lain:

a.meningkatkan kesadaran hukum;
b.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c.penguatan lembaga dalam rangka sistem peringatan dini; dan
d.penguatan akses kearifan lokal dan keserasian sosial.

Pasal 9

Meredam potensi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

a.pendidikan agama dan penanaman nilai integrasi kebangsaan; dan
b.bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi deteksi dini dan cegah dini.
(2)Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
1. a.penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
2. b.penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; dan
3. c.penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.379

Pasal 11

Peran TNI dalam penghentian konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

a.bantuan penggunaan kekuatan TNI; dan
b.pengerahan kekuatan TNI.