DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan, pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, berlakunya hukuman disiplin dan hak-hak kepegawaian, pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berdinas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan perlu menyusun pedoman pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang mengatur penegasan kewenangan pejabat yang berwenang menghukum;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2023, No.328 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
7.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS Kemhan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
4.Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
5.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. www.peraturan.go.id 2023, No.328
6.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
7.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
8.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS Kemhan yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
9.Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS Kemhan yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
10.Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS Kemhan yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi di jajaran Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan.
12.Kepala Satker yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah pimpinan unit organisasi di jajaran Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes TNI membawahi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
15.Angkatan adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pejabat Kementerian Pertahanan, PNS Kemhan, dan pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS.

Pasal 3

(1)Setiap PNS Kemhan yang telah terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(3)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. www.peraturan.go.id 2023, No.328
(4)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.
(5)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1)PNS Kemhan wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan.
(2)Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

BAB III

PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS Kemhan dilakukan melalui:

a.pemanggilan;
b.pemeriksaan;
c.penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
d.penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 6

(1)PNS Kemhan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
(2)Pemanggilan secara tertulis bagi PNS Kemhan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(3)Dalam hal PNS Kemhan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
(4)Apabila PNS Kemhan yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
(5)Tata cara pemanggilan bagi PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2023, No.328

Pasal 7

(1)Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
(2)Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS Kemhan yang bersangkutan.
(3)Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS Kemhan yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
(2)PNS Kemhan yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
(3)Apabila PNS Kemhan yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
(4)Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS Kemhan yang bersangkutan.
(5)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS Kemhan yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
(6)Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS Kemhan tersebut merupakan kewenangan:
1. a.atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
2. b.pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
(7)Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, PNS Kemhan yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
(8)Apabila PNS Kemhan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS Kemhan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. www.peraturan.go.id 2023, No.328
(9)Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS Kemhan yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
(10)PNS Kemhan yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
(11)PNS Kemhan yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
(12)Tata cara pemeriksaan bagi PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS Kemhan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
(3)Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Menteri untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang dapat dibentuk tim pemeriksa.
(2)Dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat wajib dibentuk tim pemeriksa.
(3)Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri/Pejabat lain yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…