DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian cuti diberikan untuk memelihara kesegaran jasmani dan rohani serta meningkatkan moril dan prestasi kerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja bagi pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Cuti Pegawai Kementerian Pertahanan; 2021, No.1124 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang Pemberian Cuti Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2809);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tataran Wewenang Bidang Administrasi 2021, No.1124 Kepegawaian Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1086);
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG CUTI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Cuti Tahunan adalah Cuti yang dapat diberikan kepada pegawai Kemhan setiap tahunnya yang telah bekerja paling sedikit selama satu tahun secara terus menerus.
4.Cuti Hamil dan Melahirkan adalah Cuti yang diberikan khusus bagi pegawai Kemhan yang akan melaksanakan proses persalinan.
5.Cuti Sakit adalah Cuti yang diberikan kepada pegawai Kemhan yang mengalami sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
6.Cuti Besar adalah Cuti yang diberikan kepada PNS Kemhan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus. 2021, No.1124
7.Cuti Dinas Lama adalah Cuti yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun terus-menerus.
8.Cuti Kawin adalah Cuti yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan sebagai akibat izin kawin.
9.Cuti Luar Biasa atau Cuti Istimewa adalah Cuti yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan karena adanya alasan-alasan tertentu.
10.Cuti Karena Alasan Penting adalah Cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kemhan karena adanya alasan penting yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
11.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah Cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang telah bekerja paling sedikit selama 5 (lima) tahun secara terus menerus, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
12.Cuti Bersama adalah Cuti yang ditetapkan oleh Pemerintah
13.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau Pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan Cuti.
15.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan. 2021, No.1124
16.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang berkerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN, secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

WEWENANG, PENDELEGASIAN PEMBERIAN, JENIS, DAN PELAKSANAAN CUTI

Pasal 2

(1)Cuti bagi PNS Kemhan yang ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan Kemhan diberikan oleh PPK.
(2)Menteri selaku PPK di lingkungan Kemhan berwenang untuk menandatangani surat izin Cuti pejabat eselon I yang ditugaskan di lingkungan Kemhan kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan Kemhan dan PNS Kemhan yang ditugaskan di Mabes TNI dan Angkatan.
(3)Dalam hal Menteri berhalangan menandatangani surat izin Cuti pejabat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Wamenhan a.n. Menteri. 2021, No.1124
(4)Dalam hal PNS Kemhan ditugaskan di lingkungan Mabes TNI atau Angkatan, penandatanganan surat izin Cuti dilakukan oleh Panglima TNI dan/atau Kepala Staf Angkatan.
(5)Menteri menguasakan penandatanganan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan a.n. Menteri bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon sebagai berikut:
1. a.surat izin Cuti Besar;
2. b.surat izin Cuti Sakit; dan
3. c.surat izin Cuti Dinas Lama.
(6)Menteri mendelegasikan wewenang penandatanganan surat izin Cuti kepada kepala satuan kerja/kepala subsatuan kerja sebagai berikut:
1. a.Cuti Tahunan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing;
2. b.Cuti Karena Alasan Penting bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing;
3. c.Cuti Kawin dan Cuti Hamil dan Melahirkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing; dan
4. d.Cuti Luar Biasa dan Cuti Istimewa bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing;

Pasal 3

(1)Cuti bagi PNS Kemhan terdiri atas:
1. a.Cuti Tahunan;
2. b.Cuti Besar;
3. c.Cuti Sakit;
4. d.Cuti Melahirkan;
5. e.Cuti Karena Alasan Penting; 2021, No.1124
6. f.Cuti Bersama; dan
7. g.Cuti di Luar Tanggungan Negara.
(2)Cuti bagi Prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan Kemhan terdiri atas:
1. a.Cuti Tahunan;
2. b.Cuti Sakit;
3. c.Cuti Dinas Lama;
4. d.Cuti Kawin;
5. e.Cuti Luar Biasa;
6. f.Cuti Istimewa;
7. g.Cuti Bersama:
8. h.Cuti Hamil dan Melahirkan; dan
9. i.Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Pasal 4

(1)Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan hak yang diberikan kepada PNS Kemhan meliputi:
1. a.lama hak atas Cuti Tahunan 12 (dua belas) hari kerja;
2. b.Cuti Tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja;
3. c.mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti; dan
4. d.berdasarkan permintaan secara tertulis, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti mengizinkan Cuti Tahunan kepada PNS Kemhan yang bersangkutan.
(2)Dalam hal hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di tempat yang sulit 2021, No.1124 perhubungannya, jangka waktu Cuti Tahunan dapat ditambah paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
(3)Hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam tahun berjalan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk Cuti Tahunan dalam tahun berjalan.
(4)Sisa hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam tahun berjalan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.
(5)Hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling Iama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan.
(6)Hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
(7)Hak atas Cuti Tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan.
(8)Dalam hal terdapat PNS Kemhan yang telah menggunakan hak atas Cuti Tahunan dan masih terdapat sisa hak atas Cuti Tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
(9)Hak atas sisa Cuti Tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung penuh dalam tahun berikutnya. 2021, No.1124

Pasal 5

(1)Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Kemhan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hak atas Cuti Besar paling lama 3 (tiga) bulan;
2. b.PNS Kemhan yang menggunakan hak atas Cuti Besar tidak berhak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan;
3. c.PNS Kemhan yang menggunakan hak atas Cuti Besar pada tahun berjalan maka hak atas Cuti Besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas Cuti Tahunan yang telah digunakan;
4. d.PNS Kemhan yang menggunakan hak atas Cuti Besar dan masih mempunyai sisa hak atas Cuti Tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas Cuti Tahunan tersebut;
5. e.ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan bagi PNS Kemhan yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan atau kelompok terbang yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji;
6. f.untuk menggunakan hak atas Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PNS Kemhan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti; dan
7. g.berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti mengizinkan Cuti Besar kepada PNS Kemhan.
(2)Hak Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. 2021, No.1124
(3)Dalam hal PNS Kemhan menggunakan Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 (tiga) bulan, sisa Cuti Besar yang menjadi haknya hapus.
(4)Selama menggunakan hak atas Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Kemhan yang bersangkutan menerima penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS Kemhan yang menderita sakit.
(2)Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
1. a.PNS Kemhan yang sakit berhak atas Cuti Sakit, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter;
2. b.surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, lamanya Cuti dan keterangan lain yang diperlukan;
3. c.hak atas Cuti Sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
4. d.Jangka waktu Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat ditambah paling banyak 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan keterangan dokter yang berdinas di Rumah Sakit di lingkungan Kemhan atau TNI.

Pasal 7

(1)PNS Kemhan yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf d harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang berdinas di Rumah Sakit di lingkungan Kemhan atau TNI. 2021, No.1124
(2)Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Kemhan yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)PNS Kemhan yang mengalami gugur kandungan berhak atas Cuti Sakit paling lama 1½ (satu setengah) bulan.
(2)Untuk menggunakan hak Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Kemhan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 9

PNS Kemhan yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kedinasan atau kewajiban, sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan, berhak atas Cuti Sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 10

Selama menjalankan Cuti Sakit, PNS Kemhan yang bersangkutan menerima penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian cuti diberikan untuk memelihara kesegaran jasmani dan rohani serta meningkatkan moril dan prestasi kerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja bagi pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Cuti Pegawai Kementerian Pertahanan; 2021, No.1124 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang Pemberian Cuti Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2809);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tataran Wewenang Bidang Administrasi 2021, No.1124 Kepegawaian Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1086);
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
10.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG CUTI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Cuti Tahunan adalah Cuti yang dapat diberikan kepada pegawai Kemhan setiap tahunnya yang telah bekerja paling sedikit selama satu tahun secara terus menerus.
4.Cuti Hamil dan Melahirkan adalah Cuti yang diberikan khusus bagi pegawai Kemhan yang akan melaksanakan proses persalinan.
5.Cuti Sakit adalah Cuti yang diberikan kepada pegawai Kemhan yang mengalami sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
6.Cuti Besar adalah Cuti yang diberikan kepada PNS Kemhan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus. 2021, No.1124
7.Cuti Dinas Lama adalah Cuti yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun terus-menerus.
8.Cuti Kawin adalah Cuti yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan sebagai akibat izin kawin.
9.Cuti Luar Biasa atau Cuti Istimewa adalah Cuti yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan karena adanya alasan-alasan tertentu.
10.Cuti Karena Alasan Penting adalah Cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kemhan karena adanya alasan penting yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
11.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah Cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang telah bekerja paling sedikit selama 5 (lima) tahun secara terus menerus, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
12.Cuti Bersama adalah Cuti yang ditetapkan oleh Pemerintah
13.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau Pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan Cuti.
15.Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan. 2021, No.1124
16.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang berkerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN, secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

WEWENANG, PENDELEGASIAN PEMBERIAN, JENIS, DAN PELAKSANAAN CUTI

Pasal 2

(1)Cuti bagi PNS Kemhan yang ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan Kemhan diberikan oleh PPK.
(2)Menteri selaku PPK di lingkungan Kemhan berwenang untuk menandatangani surat izin Cuti pejabat eselon I yang ditugaskan di lingkungan Kemhan kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan Kemhan dan PNS Kemhan yang ditugaskan di Mabes TNI dan Angkatan.
(3)Dalam hal Menteri berhalangan menandatangani surat izin Cuti pejabat eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Wamenhan a.n. Menteri. 2021, No.1124
(4)Dalam hal PNS Kemhan ditugaskan di lingkungan Mabes TNI atau Angkatan, penandatanganan surat izin Cuti dilakukan oleh Panglima TNI dan/atau Kepala Staf Angkatan.
(5)Menteri menguasakan penandatanganan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan a.n. Menteri bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon sebagai berikut:
1. a.surat izin Cuti Besar;
2. b.surat izin Cuti Sakit; dan
3. c.surat izin Cuti Dinas Lama.
(6)Menteri mendelegasikan wewenang penandatanganan surat izin Cuti kepada kepala satuan kerja/kepala subsatuan kerja sebagai berikut:
1. a.Cuti Tahunan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing;
2. b.Cuti Karena Alasan Penting bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing;
3. c.Cuti Kawin dan Cuti Hamil dan Melahirkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing; dan
4. d.Cuti Luar Biasa dan Cuti Istimewa bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan non eselon di lingkungan satuan kerja masing-masing;

Pasal 3

(1)Cuti bagi PNS Kemhan terdiri atas:
1. a.Cuti Tahunan;
2. b.Cuti Besar;
3. c.Cuti Sakit;
4. d.Cuti Melahirkan;
5. e.Cuti Karena Alasan Penting; 2021, No.1124
6. f.Cuti Bersama; dan
7. g.Cuti di Luar Tanggungan Negara.
(2)Cuti bagi Prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan Kemhan terdiri atas:
1. a.Cuti Tahunan;
2. b.Cuti Sakit;
3. c.Cuti Dinas Lama;
4. d.Cuti Kawin;
5. e.Cuti Luar Biasa;
6. f.Cuti Istimewa;
7. g.Cuti Bersama:
8. h.Cuti Hamil dan Melahirkan; dan
9. i.Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Pasal 4

(1)Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan hak yang diberikan kepada PNS Kemhan meliputi:
1. a.lama hak atas Cuti Tahunan 12 (dua belas) hari kerja;
2. b.Cuti Tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja;
3. c.mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti; dan
4. d.berdasarkan permintaan secara tertulis, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti mengizinkan Cuti Tahunan kepada PNS Kemhan yang bersangkutan.
(2)Dalam hal hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di tempat yang sulit 2021, No.1124 perhubungannya, jangka waktu Cuti Tahunan dapat ditambah paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
(3)Hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam tahun berjalan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk Cuti Tahunan dalam tahun berjalan.
(4)Sisa hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam tahun berjalan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.
(5)Hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling Iama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan.
(6)Hak atas Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
(7)Hak atas Cuti Tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan.
(8)Dalam hal terdapat PNS Kemhan yang telah menggunakan hak atas Cuti Tahunan dan masih terdapat sisa hak atas Cuti Tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
(9)Hak atas sisa Cuti Tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung penuh dalam tahun berikutnya. 2021, No.1124

Pasal 5

(1)Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Kemhan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hak atas Cuti Besar paling lama 3 (tiga) bulan;
2. b.PNS Kemhan yang menggunakan hak atas Cuti Besar tidak berhak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan;
3. c.PNS Kemhan yang menggunakan hak atas Cuti Besar pada tahun berjalan maka hak atas Cuti Besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas Cuti Tahunan yang telah digunakan;
4. d.PNS Kemhan yang menggunakan hak atas Cuti Besar dan masih mempunyai sisa hak atas Cuti Tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas Cuti Tahunan tersebut;
5. e.ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan bagi PNS Kemhan yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan atau kelompok terbang yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji;
6. f.untuk menggunakan hak atas Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PNS Kemhan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti; dan
7. g.berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti mengizinkan Cuti Besar kepada PNS Kemhan.
(2)Hak Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. 2021, No.1124
(3)Dalam hal PNS Kemhan menggunakan Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 (tiga) bulan, sisa Cuti Besar yang menjadi haknya hapus.
(4)Selama menggunakan hak atas Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Kemhan yang bersangkutan menerima penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS Kemhan yang menderita sakit.
(2)Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
1. a.PNS Kemhan yang sakit berhak atas Cuti Sakit, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter;
2. b.surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, lamanya Cuti dan keterangan lain yang diperlukan;
3. c.hak atas Cuti Sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
4. d.Jangka waktu Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat ditambah paling banyak 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan keterangan dokter yang berdinas di Rumah Sakit di lingkungan Kemhan atau TNI.

Pasal 7

(1)PNS Kemhan yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf d harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang berdinas di Rumah Sakit di lingkungan Kemhan atau TNI. 2021, No.1124
(2)Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Kemhan yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)PNS Kemhan yang mengalami gugur kandungan berhak atas Cuti Sakit paling lama 1½ (satu setengah) bulan.
(2)Untuk menggunakan hak Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Kemhan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 9

Pasal 10

Selama menjalankan Cuti Sakit, PNS Kemhan yang bersangkutan menerima penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.