DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2012

Nomor: 15
Tahun: 2012
Ditetapkan: 22 Maret 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan tentang pengelolaan data pegawai Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/1533/VI/1993 tanggal 2 Juni 1993 tentang Tata Cara Laporan Kekuatan Personel di lingkungan Dephankam, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Laporan Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.528 2 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Rebublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Rebublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA LAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS aktif dipekerjakan adalah PNS Kemhan yang bekerja pada instansi lain tetapi gajinya tetap dibayar oleh Kementerian/Lembaga/Instansi induknya.
3.PNS aktif Diperbantukan adalah PNS Kemhan yang diperbantukan dan dipekerjakan pada instansi lain dan gajinya dibayar oleh instansi yang menerima bantuan.
4.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah PNS Kemhan yang masih dalam masa percobaan dan mendapat hak penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen).
5.Aktif Bebas Tugas adalah suatu periode dimana seorang anggota PNS Kemhan berhak menggunakan waktu dinas aktifnya untuk mempersiapkan pensiunnya.
6.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5283

Pasal 2

Asas yang ditetapkan dalam pelaksanaan laporan kekuatan PNS adalah :

a.ketelitian yaitu laporan dibuat secara teliti, cermat dan lengkap;
b.ketepatan yaitu laporan harus menjamin ketepatan data dan informasi yang dihasilkan, hingga dapat digunakan sebagai bahan acuan perencanaan dan operasional;
c.kesederhanaan yaitu laporan harus mudah dimengerti dan sebagai bahan acuan mudah diterapkan;
d.kenyal yaitu laporan harus luwes/kenyal hingga memungkinkan untuk penyesuaian terhadap setiap perubahan situasi yang timbul kemudian;
e.berlanjut yaitu laporan harus menjamin kelancaran pembinaan PNS secara bertingkat dan berlanjut untuk mendukung kegiatan pendayagunaan PNS yang optimal; dan
f.aman yaitu laporan harus terjamin keamanannya/rahasia, tepat alamat, tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Pasal 3

Pelaporan PNS dilaksanakan dari Satker dan Subsatker Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan secara periodik setiap 1 (satu) bulan dan triwulan.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan laporan, Biro Kepegawaian Setjen Kemhan melaksanakan pembangunan sistem informasi kepegawaian dengan data meliputi seluruh PNS pada Satker dan Subsatker Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

Pasal 5

Seluruh data PNS yang ditugaskan di Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan di samping disediakan oleh masing-masing Unit Organisasi, juga harus tersedia di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk kepentingan pengambilan keputusan dan dalam rangka www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.528 4 mendukung setiap kebijakan pembinaan pengelolaan data kepegawaian.

BAB II

DATA PNS

Pasal 6

Sasaran dari laporan kekuatan PNS ini untuk memperoleh data kekuatan PNS/CPNS nyata secara tepat, lengkap dan benar serta mutakhir, sehingga dapat dipergunakan untuk:

a.menyusun rencana strategi;
b.menyusun rencana anggaran; dan
c.menunjang penyusunan kebijaksanaan pembinaan PNS.

Pasal 7

(1)Informasi tentang kekuatan PNS yang dibutuhkan merupakan hasil pengolahan dari himpunan data PNS yang dimiliki oleh Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan meliputi:
1. a.rekap kekuatan personel PNS/CPNS dan keluarga (Bentuk Pers 102), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.per golongan tiap Satker (Bentuk Pers 203), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;dan
3. c.per kategori tiap Satker (Bentuk Pers 213), sebagaimanan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Kebutuhan informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Untuk memenuhi kebutuhan informasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diperlukan data: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5285
1. a.nama Satker/Subsatker/Satminkal/Kotama/Balakpus;
2. b.nama PNS;
3. c.tempat dan tanggal lahir;
4. d.jenis kelamin;
5. e.pangkat/golongan;
6. f.NIP;
7. g.kategori;
8. h.TMT masuk PNS/CPNS;
9. i.status (kawin/tidak kawin); dan
10. j.jumlah anak yang mendapat tunjangan.
(2)Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan data rekap kekuatan berkala, dibuat Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan dengan menyusun data meliputi:
1. a.nama Satker;
2. b.pangkat/golongan;
3. c.kekuatan tiap kategori;
4. d.kekuatan istri/suami; dan
5. e.kekuatan anak yang mendapat tunjangan.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan Laporan PNS bentuk Pers 102, Pers 203, dan Pers 213 serta nominatif, yang bersumber dari himpunan data PNS yang ada, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Data PNS dan data rekap kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dikumpulkan, disimpan dan dipelihara dengan menggunakan media komputer yang merupakan kumpulan file induk kekuatan PNS.

BAB III

PELAKSANAAN LAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Organisasi penyusunan laporan kekuatan PNS diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.528 6

Pasal 10

Satker/Subsatker Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan membuat laporan kekuatan Pegawai Negeri Sipil baik bulanan maupun triwulan sesuai dengan bentuk yang ditentukan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan tentang pengelolaan data pegawai Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/1533/VI/1993 tanggal 2 Juni 1993 tentang Tata Cara Laporan Kekuatan Personel di lingkungan Dephankam, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Rebublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA LAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS aktif dipekerjakan adalah PNS Kemhan yang bekerja pada instansi lain tetapi gajinya tetap dibayar oleh Kementerian/Lembaga/Instansi induknya.
3.PNS aktif Diperbantukan adalah PNS Kemhan yang diperbantukan dan dipekerjakan pada instansi lain dan gajinya dibayar oleh instansi yang menerima bantuan.
4.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah PNS Kemhan yang masih dalam masa percobaan dan mendapat hak penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen).
5.Aktif Bebas Tugas adalah suatu periode dimana seorang anggota PNS Kemhan berhak menggunakan waktu dinas aktifnya untuk mempersiapkan pensiunnya.
6.Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5283

Pasal 2

Asas yang ditetapkan dalam pelaksanaan laporan kekuatan PNS adalah :

a.ketelitian yaitu laporan dibuat secara teliti, cermat dan lengkap;
b.ketepatan yaitu laporan harus menjamin ketepatan data dan informasi yang dihasilkan, hingga dapat digunakan sebagai bahan acuan perencanaan dan operasional;
c.kesederhanaan yaitu laporan harus mudah dimengerti dan sebagai bahan acuan mudah diterapkan;
d.kenyal yaitu laporan harus luwes/kenyal hingga memungkinkan untuk penyesuaian terhadap setiap perubahan situasi yang timbul kemudian;
e.berlanjut yaitu laporan harus menjamin kelancaran pembinaan PNS secara bertingkat dan berlanjut untuk mendukung kegiatan pendayagunaan PNS yang optimal; dan
f.aman yaitu laporan harus terjamin keamanannya/rahasia, tepat alamat, tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Pasal 3

Pelaporan PNS dilaksanakan dari Satker dan Subsatker Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan secara periodik setiap 1 (satu) bulan dan triwulan.

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

DATA PNS

Pasal 6

Sasaran dari laporan kekuatan PNS ini untuk memperoleh data kekuatan PNS/CPNS nyata secara tepat, lengkap dan benar serta mutakhir, sehingga dapat dipergunakan untuk:

a.menyusun rencana strategi;
b.menyusun rencana anggaran; dan
c.menunjang penyusunan kebijaksanaan pembinaan PNS.

Pasal 7

(1)Informasi tentang kekuatan PNS yang dibutuhkan merupakan hasil pengolahan dari himpunan data PNS yang dimiliki oleh Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan meliputi:
1. a.rekap kekuatan personel PNS/CPNS dan keluarga (Bentuk Pers 102), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.per golongan tiap Satker (Bentuk Pers 203), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;dan
3. c.per kategori tiap Satker (Bentuk Pers 213), sebagaimanan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Kebutuhan informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Untuk memenuhi kebutuhan informasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diperlukan data: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5285
1. a.nama Satker/Subsatker/Satminkal/Kotama/Balakpus;
2. b.nama PNS;
3. c.tempat dan tanggal lahir;
4. d.jenis kelamin;
5. e.pangkat/golongan;
6. f.NIP;
7. g.kategori;
8. h.TMT masuk PNS/CPNS;
9. i.status (kawin/tidak kawin); dan
10. j.jumlah anak yang mendapat tunjangan.
(2)Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan data rekap kekuatan berkala, dibuat Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan dengan menyusun data meliputi:
1. a.nama Satker;
2. b.pangkat/golongan;
3. c.kekuatan tiap kategori;
4. d.kekuatan istri/suami; dan
5. e.kekuatan anak yang mendapat tunjangan.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan Laporan PNS bentuk Pers 102, Pers 203, dan Pers 213 serta nominatif, yang bersumber dari himpunan data PNS yang ada, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Data PNS dan data rekap kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dikumpulkan, disimpan dan dipelihara dengan menggunakan media komputer yang merupakan kumpulan file induk kekuatan PNS.

BAB III

PELAKSANAAN LAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Pasal 10

Satker/Subsatker Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan membuat laporan kekuatan Pegawai Negeri Sipil baik bulanan maupun triwulan sesuai dengan bentuk yang ditentukan.