DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perlindungan Hukum bagi Veteran Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); www.peraturan.go.id 2016, No.458
4.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran
2.Perlindungan Hukum adalah kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan di pengadilan dan di luar pengadilan, bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya maupun pemberian nasihat hukum untuk Veteran Republik Indonesia.
3.Pemberi Perlindungan Hukum adalah Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian bantuan hukum di lingkungan www.peraturan.go.id 2016, No.458 Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4.Penerima Perlindungan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Veteran Republik Indonesia atau Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran
5.Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia adalah anak kandung atau anak tiri yang sah menurut hukum dari Veteran Republik Indonesia.
6.Pengadilan adalah Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh Pemohon atau Pemberi perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara dalam setiap tingkatannya sampai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
7.Surat Kuasa adalah surat pelimpahan wewenang yang diberikan dari Penerima Perlindungan Hukum atau Pemohon kepada Pemberi perlindungan hukum untuk menangani perkara.
8.Perkara Hukum adalah suatu kasus/perkara yang masuk dalam ranah hukum.
9.Hari Kerja adalah hari yang digunakan di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk bekerja selama 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.458

BAB II

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 2

(1)Jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima perlindungan hukum terdiri atas:
1. a.perlindungan hukum di dalam pengadilan; dan/ atau
2. b.perlindungan hukum di luar pengadilan.
(2)Perlindungan hukum di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.upaya hukum biasa:
  1. 1.Pengadilan Tingkat Pertama;
  2. 2.Pengadilan Tingkat Banding; dan
  3. 3.Pengadilan Tingkat Kasasi;
2. b.upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
(3)Perlindungan hukum di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk nasihat hukum.

Pasal 3

(1)Perlindungan hukum diberikan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan hukum jajaran Kemhan dan TNI diseluruh wilayah Negara Kesatuan
(3)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
2. b.Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
3. c.Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan
4. d.Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran www.peraturan.go.id 2016, No.458

Pasal 4

Perlindungan Hukum diberikan untuk penanganan perkara:

a.Perdata;
b.Pidana;
c.Tata Usaha Negara;
d.Pidana Militer; dan/atau
e.Bidang hukum lainnya.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Perlindungan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemohon harus memenuhi syarat:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi antara lain identitas Pemohon, tempat dan tanggal waktu kejadian perkara, uraian singkat mengenai pokok persoalan, yang dimohonkan kepada Pemberi Perlindungan Hukum, dan ditandatangani atau cap jempol oleh Pemohon;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. c.melampirkan copy kartu tanda anggota Veteran
(2)Identitas Pemohon sebagai Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 6

(1)Dalam hal permohonan diajukan oleh Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d www.peraturan.go.id 2016, No.458 melampirkan:
1. a.copy Surat Keputusan Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu Veteran Republik Indonesia;
2. b.copy Kartu Keluarga; dan
3. c.copy Kartu Tanda Penduduk.
(2)Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 7

(1)Pemohon yang tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2)Dalam hal permohonan yang diajukan secara lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Perlindungan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani atau cap jempol oleh Pemohon.

Pasal 8

(1)Pemberian Perlindungan Hukum dilaksanakan bagi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2)Pemberian Perlindungan Hukum meliputi masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan melalui jalur pengadilan dan /atau di luar jalur pengadilan.
(3)Pemberian Perlindungan Hukum kepada Pemohon diberikan hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

(1)Pemberi Perlindungan Hukum di tingkat pusat dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2016, No.458
(2)Pemberian Perlindungan Hukum di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan TNI.

Pasal 10

(1)Pemberi Perlindungan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Perlindungan Hukum.
(2)Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah menerima berkas perkara Pemohon.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan kegiatan pemberian Perlindungan Hukum kepada Veteran Republik Indonesia, dan Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu Veteran Republik Indonesia dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan, Kababinkum TNI, Dirkumad, Kadiskumal, dan Kadiskumau.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342); www.peraturan.go.id 2016, No.458
4.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran
2.Perlindungan Hukum adalah kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan di pengadilan dan di luar pengadilan, bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya maupun pemberian nasihat hukum untuk Veteran Republik Indonesia.
3.Pemberi Perlindungan Hukum adalah Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian bantuan hukum di lingkungan www.peraturan.go.id 2016, No.458 Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4.Penerima Perlindungan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Veteran Republik Indonesia atau Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran
5.Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia adalah anak kandung atau anak tiri yang sah menurut hukum dari Veteran Republik Indonesia.
6.Pengadilan adalah Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh Pemohon atau Pemberi perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara dalam setiap tingkatannya sampai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
7.Surat Kuasa adalah surat pelimpahan wewenang yang diberikan dari Penerima Perlindungan Hukum atau Pemohon kepada Pemberi perlindungan hukum untuk menangani perkara.
8.Perkara Hukum adalah suatu kasus/perkara yang masuk dalam ranah hukum.
9.Hari Kerja adalah hari yang digunakan di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk bekerja selama 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
11.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.458

BAB II

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 2

(1)Jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima perlindungan hukum terdiri atas:
1. a.perlindungan hukum di dalam pengadilan; dan/ atau
2. b.perlindungan hukum di luar pengadilan.
(2)Perlindungan hukum di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.upaya hukum biasa:
  1. 1.Pengadilan Tingkat Pertama;
  2. 2.Pengadilan Tingkat Banding; dan
  3. 3.Pengadilan Tingkat Kasasi;
2. b.upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
(3)Perlindungan hukum di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk nasihat hukum.

Pasal 3

(1)Perlindungan hukum diberikan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan Kemhan dan TNI.
(2)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan hukum jajaran Kemhan dan TNI diseluruh wilayah Negara Kesatuan
(3)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
2. b.Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
3. c.Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan
4. d.Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran www.peraturan.go.id 2016, No.458

Pasal 4

Perlindungan Hukum diberikan untuk penanganan perkara:

a.Perdata;
b.Pidana;
c.Tata Usaha Negara;
d.Pidana Militer; dan/atau
e.Bidang hukum lainnya.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Perlindungan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemohon harus memenuhi syarat:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi antara lain identitas Pemohon, tempat dan tanggal waktu kejadian perkara, uraian singkat mengenai pokok persoalan, yang dimohonkan kepada Pemberi Perlindungan Hukum, dan ditandatangani atau cap jempol oleh Pemohon;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. c.melampirkan copy kartu tanda anggota Veteran
(2)Identitas Pemohon sebagai Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 6

(1)Dalam hal permohonan diajukan oleh Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d www.peraturan.go.id 2016, No.458 melampirkan:
1. a.copy Surat Keputusan Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu Veteran Republik Indonesia;
2. b.copy Kartu Keluarga; dan
3. c.copy Kartu Tanda Penduduk.
(2)Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 7

(1)Pemohon yang tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2)Dalam hal permohonan yang diajukan secara lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Perlindungan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani atau cap jempol oleh Pemohon.

Pasal 8

(1)Pemberian Perlindungan Hukum dilaksanakan bagi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2)Pemberian Perlindungan Hukum meliputi masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan melalui jalur pengadilan dan /atau di luar jalur pengadilan.
(3)Pemberian Perlindungan Hukum kepada Pemohon diberikan hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

(1)Pemberi Perlindungan Hukum di tingkat pusat dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan Kemhan dan TNI. www.peraturan.go.id 2016, No.458
(2)Pemberian Perlindungan Hukum di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan TNI.

Pasal 10

(1)Pemberi Perlindungan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Perlindungan Hukum.
(2)Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah menerima berkas perkara Pemohon.

BAB IV