DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 653); www.peraturan.go.id 2018, No. 949 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kelas jabatan secara on top berdasarkan kompetensi dan kinerja.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja/sub satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan secara langsung memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Menteri Pertahanan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Peringkat Jabatan adalah pengelompokan jabatan struktural atau fungsional yang dikelompokkan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
6.Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam yang didasarkan hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. www.peraturan.go.id 2018, No. 949
7.Daftar Susunan Personel yang selanjutnya disingkat DSP adalah susunan daftar nama Jabatan, pangkat dan jumlah Pegawai yang mengawaki organisasi.
8.Di Luar DSP adalah keberadaan Pegawai dalam satuan kerja/sub satuan kerja akan tetapi tidak menduduki Jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan DSP, dilepas dari Jabatan dalam rangka alih tugas ke satuan baru menunggu proses penempatan Jabatan, menjalani proses hukum, mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, dan/atau sakit yang tidak dapat dipekerjakan kembali.
9.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kementerian Pertahanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
10.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan Tunjangan Kinerja dan bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kemhan.

Pasal 3

Prinsip pemberian Tunjangan Kinerja:

a.adil, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan;
b.layak, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada; www.peraturan.go.id 2018, No. 949
c.transparan, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara jelas dan terbuka; dan
d.akuntabel, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada seluruh Pegawai yang bekerja secara penuh dan menempati Jabatan struktural atau Jabatan fungsional, termasuk Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan serta Pegawai yang berada Di Luar DSP.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang berlaku baginya.
(3)Tunjangan Kinerja diberikan menurut Peringkat Jabatan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/ Jabatan /pekerjaan paling sedikit 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang secara nyata tidak mempunyai pekerjaan atau tugas tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai); www.peraturan.go.id 2018, No. 949
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kemhan; atau
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai di dalam DSP di lingkungan Kemhan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No. 949

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 9

(1)Hari kerja di lingkungan Kemhan yaitu 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis:
  1. 1.jam kerja pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB; dan
  2. 2.jam istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
2. b.hari Jumat:
  1. 1.jam kerja pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  2. 2.jam istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
(3)Dalam hal tertentu hari dan jam kerja bagi Satker/Subsatker yang melaksanakan tugas khusus di lingkungan Kemhan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 10

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
(2)Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
(3)Pegawai yang di tempat tugas/pekerjaan tidak ada rekam kehadiran secara elektronik, wajib mengisi formulir daftar hadir.
(4)Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker www.peraturan.go.id 2018, No. 949 paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 2 jatuh pada hari libur, untuk diketahui dan ditandatangani.
(5)Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat personalia yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.
(6)Ketentuan mengenai formulir daftar hadir apabila tidak ada rekam kehadiran secara elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pegawai yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan rekam kehadiran secara elektronik, wajib menyampaikan surat perintah dari Kepala Satker/Kepala Subsatker, sebelum atau sesudah melaksanakan tugas kedinasan kepada pejabat personalia yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);
3.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 653); www.peraturan.go.id 2018, No. 949 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kelas jabatan secara on top berdasarkan kompetensi dan kinerja.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja/sub satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan secara langsung memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Menteri Pertahanan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Peringkat Jabatan adalah pengelompokan jabatan struktural atau fungsional yang dikelompokkan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
6.Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam yang didasarkan hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. www.peraturan.go.id 2018, No. 949
7.Daftar Susunan Personel yang selanjutnya disingkat DSP adalah susunan daftar nama Jabatan, pangkat dan jumlah Pegawai yang mengawaki organisasi.
8.Di Luar DSP adalah keberadaan Pegawai dalam satuan kerja/sub satuan kerja akan tetapi tidak menduduki Jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan DSP, dilepas dari Jabatan dalam rangka alih tugas ke satuan baru menunggu proses penempatan Jabatan, menjalani proses hukum, mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, dan/atau sakit yang tidak dapat dipekerjakan kembali.
9.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kementerian Pertahanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
10.Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pasal 3

Prinsip pemberian Tunjangan Kinerja:

a.adil, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan;
b.layak, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada; www.peraturan.go.id 2018, No. 949
c.transparan, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara jelas dan terbuka; dan
d.akuntabel, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada seluruh Pegawai yang bekerja secara penuh dan menempati Jabatan struktural atau Jabatan fungsional, termasuk Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan serta Pegawai yang berada Di Luar DSP.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang berlaku baginya.
(3)Tunjangan Kinerja diberikan menurut Peringkat Jabatan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/ Jabatan /pekerjaan paling sedikit 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang secara nyata tidak mempunyai pekerjaan atau tugas tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai); www.peraturan.go.id 2018, No. 949
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kemhan; atau
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No. 949

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 9

(1)Hari kerja di lingkungan Kemhan yaitu 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis:
  1. 1.jam kerja pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB; dan
  2. 2.jam istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
2. b.hari Jumat:
  1. 1.jam kerja pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  2. 2.jam istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
(3)Dalam hal tertentu hari dan jam kerja bagi Satker/Subsatker yang melaksanakan tugas khusus di lingkungan Kemhan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 10

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
(2)Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
(3)Pegawai yang di tempat tugas/pekerjaan tidak ada rekam kehadiran secara elektronik, wajib mengisi formulir daftar hadir.
(4)Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker www.peraturan.go.id 2018, No. 949 paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 2 jatuh pada hari libur, untuk diketahui dan ditandatangani.
(5)Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat personalia yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.
(6)Ketentuan mengenai formulir daftar hadir apabila tidak ada rekam kehadiran secara elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.