DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yaitu tentang ketentuan umum, audit kinerja, kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengawasan intern yang lebih efektif perlu disesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia;
c.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang www.peraturan.go.id 2023, No.605 Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1457); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1457) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 14 diubah dan disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 16a, angka 17a, angka 17b, dan angka 17c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan www.peraturan.go.id 2023, No.605 di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5.Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI, dan Inspektorat Jenderal Angkatan.
6.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.
7.Review adalah penelaahan ulang bukti kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
8.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
9.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10.Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas/ kegiatan.
11.Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI yang mempunyai jabatan Auditor yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
12.Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan Pengawasan Intern selama 1 (satu) tahun anggaran untuk menentukan auditi, waktu pelaksanaan, anggaran dan jumlah personel yang dibutuhkan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
15.Satuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut Satker Kemhan adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. www.peraturan.go.id 2023, No.605
16.Subsatuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut Subsatker Kemhan adalah bagian dari Satker unit organisasi pada Kemhan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. 16a. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri dari UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
17.Auditi adalah orang, instansi pemerintah, kegiatan, program, dan/atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek Pengawasan Intern oleh Auditor atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah. 17a. Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga berdasarkan hasil pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 17b. Pengguna Anggaran adalah menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan. 17c. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara.
2.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.Audit kinerja; dan
2. b.Audit dengan tujuan tertentu.
(2)Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
(3)Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui metode:
1. a.pre audit;
2. b.current audit; dan
3. c.post audit.
(4)Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Audit yang tidak termasuk dalam Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.peraturan.go.id 2023, No.605

3.Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kegiatan Pengawasan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

a.konsultasi;
b.sosialisasi;
c.asistensi dan/atau pendampingan; dan c1. verifikasi.
1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Inspektorat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan dan Pengawasan Intern terhadap dukungan administrasi di lingkungan TNI.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal Kemhan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan;
2. b.pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemhan;
5. e.pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
(3)Pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan terhadap kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.alokasi anggaran;
2. b.pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
3. c.pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
4. d.pemanfaatan aset.
(4)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)di:
1. a.UO Kemhan;
2. b.UO Markas Besar TNI;
3. c.UO TNI Angkatan Darat;
4. d.UO TNI Angkatan Laut; dan
5. e.UO TNI Angkatan Udara.
(5)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2023, No.605 ayat (1) dan ayat (4) menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Inspektorat Jenderal Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Inspektorat Jenderal TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melaksanakan Pengawasan Intern terhadap:
1. a.pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan dan pembangunan kekuatan di lingkungan TNI; dan
2. b.perbendaharaan di lingkungan TNI.
(2)Pembinaan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesiapsiagaan alat utama sistem persenjataan dan personel dalam rangka penggunaan dan pembangunan kekuatan.
(3)Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan dan/atau program penggunaan dan pembangunan kekuatan TNI yang penganggarannya bersumber dari Markas Besar TNI.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c melaksanakan Pengawasan Intern terhadap:
1. a.pengawasan umum;
2. b.perbendaharaan; dan
3. c.khusus.
(2)Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan fungsi organik militer meliputi intelijen, operasi, latihan, personel, dan teritorial di jajaran TNI Angkatan Darat.
(3)Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan fungsi organik militer meliputi logistik, perencanaan dan pengadaan di jajaran TNI Angkatan Darat.
(4)Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengawasan terhadap penyimpangan kinerja dan anggaran/keuangan di jajaran TNI Angkatan Darat yang bersifat luar biasa, menjadi isu nasional dan bersifat khusus di jajaran TNI www.peraturan.go.id 2023, No.605 Angkatan Darat.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d melaksanakan Pengawasan Intern terhadap:
1. a.pengawasan operasi dan latihan;
2. b.pengawasan umum; dan
3. c.pengawasan perbendaharaan.
(2)Pengawasan operasi dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan bidang operasi, latihan, pengamanan dan potensi maritim.
(3)Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan bidang personel, bidang hukum, tata tertib, disiplin dan masalah khusus, kesehatan serta reformasi birokrasi.
(4)Pengawasan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan bidang keuangan dan anggaran, logistik, dan material.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e melaksanakan Pengawasan Intern terhadap:
1. a.pengawasan operasi dan latihan;
2. b.pengawasan umum; dan
3. c.pengawasan perbendaharaan.
(2)Pengawasan operasi dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pembinaan kesiapan operasi seluruh jajaran TNI Angkatan Udara dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional, latihan, pembinaan keselamatan terbang dan kerja, dan pembinaan potensi dirgantara. www.peraturan.go.id 2023, No.605
(3)Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan personel serta pembinaan dan penerapan hukum.
(4)Pengawasan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan manajemen keuangan dan logistik.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

9.BAB III dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023 MENTERI PERTAHANAN ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2023 Paraf: - Karo Turdang : DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020