DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman; Tata cara; Tahapan penyusunan; Penelaahan rencana kerja; Renja Kemhan; Rancangan awal; Unit organisasi kemhan; Pemutakhiran; Satuan kerja; Pemutakhiran; Perubahan rencana kerja;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyusun rencana kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan pengaturan mengenai penyusunan, penelaahan, dan perubahan rencana kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta dipedomani oleh satuan dibawahnya.
2.Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
6.Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemhan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
7.Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
8.Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan.
9.Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.
10.Indikator Kinerja Program Kerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Kemhan.
11.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Kemhan.
12.Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang dianggap sebagai prioritas yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
13.Prioritas Nasional adalah program, kegiatan, atau proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
14.Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
15.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
16.Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
17.Proyek Prioritas Strategis adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa Proyek Prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa Proyek Prioritas yang dapat bersifat lintas Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam 1 (satu) Prioritas Nasional atau lintas Prioritas Nasional.
18.Program adalah penjabaran kebijakan Kemhan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kemhan.
19.Program Spesifik adalah Program yang hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja eselon I Kemhan.
20.Program Lintas Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program Lintas K/L adalah Program yang bersifat lintas antar kementerian/ lembaga.
21.Program Lintas Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut Program Lintas UKE I adalah Program yang bersifat lintas antar unit kerja eselon I Kemhan.
22.Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemhan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
23.Kegiatan Spesifik adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja eselon II.
24.Kegiatan Lintas adalah Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih unit kerja eselon II dan/atau satuan kerja.
25.Keluaran Kegiatan adalah Output berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit kerja eselon II atau satuan kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.
26.Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah Keluaran Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kemhan yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
27.Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran Kegiatan yang sejenis/ serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
28.Lokasi adalah lokasi dihasilkannya Keluaran Kegiatan dan/atau penerima manfaat Keluaran Kegiatan dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya.
29.Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemhan dalam rangka pencapaian Keluaran Kegiatan.
30.Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja Kemhan yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kemhan.
31.Pagu Indikatif adalah indikasi pagu anggaran yang akan dialokasikan kepada Kemhan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.
32.Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kemhan dalam rangka penyusunan RKA.
33.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
35.Sistem Informasi KRISNA-RENJA adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja.
36.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
37.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran.
38.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
39.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
40.Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
41.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang mencakup UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Udara.
42.Unit Organisasi Angkatan yang selanjutnya disingkat UO Angkatan adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan anggaran di lingkungan UO Angkatan Darat, UO Angkatan Laut, dan UO Angkatan Udara.
43.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kemhan dan TNI yang melaksanakan Kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
44.Satuan Kerja Angkatan yang selanjutnya disebut Satker Angkatan adalah unit organisasi lini Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara yang melaksanakan Kegiatan Satker Angkatan Darat, Satker Angkatan Laut, dan Satker Angkatan Udara serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
45.Sistem Informasi KRISNA-Rencana Kerja kementerian/ lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja-KL.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

(1)Tata cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan bagi:
1. a.Kemhan;
2. b.TNI;
3. c.UO Kemhan;
4. d.UO Markas Besar TNI;
5. e.UO Angkatan;
6. f.Satker UO Kemhan;
7. g.Satker UO Markas Besar TNI; dan
8. h.Satker Angkatan.
(2)Penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA

Pasal 4

(1)Renja Kemhan merupakan dokumen perencanaan Kemhan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan.
(3)Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam struktur data perencanaan yang paling sedikit terdiri atas visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Pasal 5

(1)Tahapan penyusunan Renja Kemhan meliputi:
1. a.penyusunan rancangan awal Renja Kemhan;
2. b.penyusunan rancangan Renja Kemhan; dan
3. c.pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan.
(2)Dalam rangka Penyusunan rancangan Renja Kemhan dan pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan penelaahan rancangan Renja Kemhan.
(3)Penelaahan rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kemhan, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 6

(1)Kemhan menyusun rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
(2)Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
(3)Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada konsep rancangan awal RKP dan mempertimbangkan masukan dari Renstra Kemhan.
(4)Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam enyusunan rancangan Renja Kemhan dan sebagai pedoman penyusunan rancangan awal Renja TNI dan UO Kemhan.
(5)Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. b.tema, sasaran, arah, kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
3. c.hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam Renja Kemhan tahun pelaksanaan;
4. d.rencana capaian kinerja berdasarkan Renja Kemhan tahun perencanaan; dan
5. e.optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.
(6)Kemhan mengikuti penyusunan rancangan awal renja yang dilaksanakan oleh Kementerian perencanaan dalam pertemuan dua pihak.
(7)Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diawali mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan.

Pasal 7

Kemhan menerima dan memedomani tema, sasaran, arah kebijakan, serta Prioritas Pembangunan dari Menteri Perencanaan yang telah disetujui Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kemhan melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja Kemhan sesuai dengan hasil pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tema, sasaran, arah kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Rancangan awal Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjauan ulang angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif.

Pasal 9

(1)Kemhan melakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kemhan menjadi rancangan Renja Kemhan setelah rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada kementerian/lembaga.
(2)Rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.Renstra Kemhan;
2. b.Rancangan awal RKP;
3. c.Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
4. d.Peraturan perundang-undangan lainnya terkait kementerian/lembaga.
(3)Dalam hal diperlukan, Kemhan dapat melibatkan aparat pengawas intern pemerintah kementerian/ lembaga untuk melakukan reviu terhadap rancangan Renja Kemhan.
(4)Kemhan menyampaikan rancangan Renja Kemhan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.
(5)Rancangan Renja Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Pagu Anggaran.

Pasal 10

(1)Kemhan melakukan pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.
(2)Pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden tentang RKP.
(3)Pemutakhiran rancangan Renja Kemhan menjadi Renja Kemhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…