DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2011

Nomor: 16
Tahun: 2011
Ditetapkan: 16 Agustus 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengawasan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
6.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
8.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; www.djpp.depkumham.go.id 2
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Di Lingkungan Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
13.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and clean Government).
3.Pengawasan Kinerja adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4.Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan.
5.Kriteria Pengawasan Kinerja adalah standar, ukuran, dan praktek pengawasan kinerja terhadap aspek ketaatan, kepatuhan, ekonomi, efektivitas dan efisiensi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan/kegagalan dari tujuan/sasaran yang ditetapkan. www.djpp.depkumham.go.id 3
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
8.Program Kerja Pengawasan yang selanjutnya disingkat PKP adalah serangkaian prosedur/langkah kerja yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan dan menyimpulkan hasil pengawasan.
9.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13.Auditor adalah Aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.
14.Perwira Pemeriksa yang selanjutnya disingkat Parik adalah Aparat pengawasan intern di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
15.Entitas/Auditi/Objek Pemeriksaan adalah Kesatuan unit badan atau lembaga yang menerima dan/atau mengelola anggaran dari pemerintah atau pengelolaan perolehan lainnya yang sah dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
16.Kementerian Pertahanan adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pertahanan dalam pemerintahan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
17.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
18.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
19.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
20.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan sifat kegiatan pengawasan kinerja dan memberikan panduan dalam melakukan pengawasan kinerja, serta membuat kerangka kerja pelaksanaan pengawasan kinerja.

Pasal 3

Tujuan pengawasan kinerja adalah menilai kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara ekonomis, efisien dan efektif, termasuk menguji ketaatannya terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern serta memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan. www.djpp.depkumham.go.id 4

Pasal 4

Sasaran pengawasan kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas entitas yang diaudit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pengawasan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
(2)Pengawasan kinerja di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan/atau Inspektorat Jenderal TNI.
(3)Pengawasan kinerja di lingkungan Angkatan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan/atau Inspektorat Jenderal TNI dan/atau Inspektorat Jenderal Angkatan.

Pasal 6

Pimpinan Kementerian Pertahanan/Unit Organisasi/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI wajib menentukan indikator kinerja.

Pasal 7

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan kinerja, perlu peningkatan penerapan/pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI), maka :

a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas dan berwenang melakukan pembinaan SPI dalam rangka penyusunan laporan pengawasan kinerja dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Satker/Subsatker di lingkungan Kementerian Pertahanan;
b.Panglima TNI bertugas dan berwenang melakukan pembinaan SPI dalam rangka penyusunan laporan pengawasan kinerja dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Satker di lingkungan TNI; dan
c.Kas Angkatan bertugas dan berwenang melakukan pembinaan SPI dalam rangka penyusunan laporan pengawasan kinerja dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Satker di lingkungan Angkatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KINERJA

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis untuk menjamin mutu hasil pengawasan.
(2)Tahapan yang sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : www.djpp.depkumham.go.id 5
1. a.tahap perencanaan pengawasan kinerja, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menyusun rencana pengawasan untuk menjamin bahwa tujuan pengawasan tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif;
2. b.tahap pelaksanaan pengawasan kinerja melaksanakan penerapan langkah-langkah kerja yang telah dirancang dan dirumuskan pada Program Kerja Pengawasan berpedoman pada kode etik dan standar audit; dan
3. c.tahap pelaporan pelaksanaan pengawasan kinerja disusun dalam format yang telah di tetapkan.

Pasal 9

(1)Tindak lanjut pengawasan kinerja atas rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan dan disetujui oleh objek pemeriksaan wajib dilaksanakan dan diselesaikan.
(2)APIP wajib melaksanakan pemantauan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi yang belum selesai dilaksanakan oleh objek pemeriksaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia di atur sebagai berikut :

a.peraturan di tingkat Kementerian Pertahanan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
b.peraturan di tingkat Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Panglima; dan
c.peraturan di tingkat Angkatan ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan.

Pasal 11

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2011 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 550 www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
6.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
8.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; www.djpp.depkumham.go.id 2
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Di Lingkungan Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
13.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and clean Government).
3.Pengawasan Kinerja adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4.Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan.
5.Kriteria Pengawasan Kinerja adalah standar, ukuran, dan praktek pengawasan kinerja terhadap aspek ketaatan, kepatuhan, ekonomi, efektivitas dan efisiensi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan/kegagalan dari tujuan/sasaran yang ditetapkan. www.djpp.depkumham.go.id 3
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
8.Program Kerja Pengawasan yang selanjutnya disingkat PKP adalah serangkaian prosedur/langkah kerja yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan dan menyimpulkan hasil pengawasan.
9.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13.Auditor adalah Aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.
14.Perwira Pemeriksa yang selanjutnya disingkat Parik adalah Aparat pengawasan intern di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
15.Entitas/Auditi/Objek Pemeriksaan adalah Kesatuan unit badan atau lembaga yang menerima dan/atau mengelola anggaran dari pemerintah atau pengelolaan perolehan lainnya yang sah dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
16.Kementerian Pertahanan adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pertahanan dalam pemerintahan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
17.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
18.TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
19.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
20.Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Sasaran pengawasan kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas entitas yang diaudit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pengawasan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.
(2)Pengawasan kinerja di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan/atau Inspektorat Jenderal TNI.
(3)Pengawasan kinerja di lingkungan Angkatan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan/atau Inspektorat Jenderal TNI dan/atau Inspektorat Jenderal Angkatan.

Pasal 6

Pimpinan Kementerian Pertahanan/Unit Organisasi/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI wajib menentukan indikator kinerja.

Pasal 7

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan kinerja, perlu peningkatan penerapan/pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI), maka :

a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas dan berwenang melakukan pembinaan SPI dalam rangka penyusunan laporan pengawasan kinerja dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Satker/Subsatker di lingkungan Kementerian Pertahanan;
b.Panglima TNI bertugas dan berwenang melakukan pembinaan SPI dalam rangka penyusunan laporan pengawasan kinerja dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Satker di lingkungan TNI; dan
c.Kas Angkatan bertugas dan berwenang melakukan pembinaan SPI dalam rangka penyusunan laporan pengawasan kinerja dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Satker di lingkungan Angkatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KINERJA

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis untuk menjamin mutu hasil pengawasan.
(2)Tahapan yang sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : www.djpp.depkumham.go.id 5
1. a.tahap perencanaan pengawasan kinerja, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menyusun rencana pengawasan untuk menjamin bahwa tujuan pengawasan tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif;
2. b.tahap pelaksanaan pengawasan kinerja melaksanakan penerapan langkah-langkah kerja yang telah dirancang dan dirumuskan pada Program Kerja Pengawasan berpedoman pada kode etik dan standar audit; dan
3. c.tahap pelaporan pelaksanaan pengawasan kinerja disusun dalam format yang telah di tetapkan.

Pasal 9

(1)Tindak lanjut pengawasan kinerja atas rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan dan disetujui oleh objek pemeriksaan wajib dilaksanakan dan diselesaikan.
(2)APIP wajib melaksanakan pemantauan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi yang belum selesai dilaksanakan oleh objek pemeriksaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia di atur sebagai berikut :

a.peraturan di tingkat Kementerian Pertahanan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
b.peraturan di tingkat Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Panglima; dan
c.peraturan di tingkat Angkatan ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan.