DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012

Nomor: 16
Tahun: 2012
Ditetapkan: 26 Maret 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur – unsur lain dari kekuatan bangsa;
c.bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, mengamanatkan kebijakan pertahanan integratif yang mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan kekuatan pertahanan negara; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.362 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 2

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan tentang organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3623 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2012 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur – unsur lain dari kekuatan bangsa;
c.bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, mengamanatkan kebijakan pertahanan integratif yang mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan kekuatan pertahanan negara; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.362 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.