DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Pertahanan, diperlukan upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Kementerian Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) www.peraturan.go.id 2015, No.1707 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
5.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertahanan adalah proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi, penelaahan gratifikasi, serta pelaporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemhan. www.peraturan.go.id 2015, No.1707
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4.Pegawai Kemhan adalah Anggota TNI dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kemhan.
5.Penerima adalah Pegawai Kemhan yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks Gratifikasi.
6.Pemberi adalah Pegawai Kemhan atau pihak ketiga yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks Gratifikasi.
7.Pelapor adalah pegawai di lingkungan Kemhan yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian Gratifikasi.
8.Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Kemhan yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pegawai Kemhan yang pada Penerima jasa, pemasok dan agen.
9.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai Kemhan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
10.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2015, No.1707

BAB II

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 2

Setiap Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Kemhan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 3

(1)Pegawai Kemhan dapat tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diperoleh dari:
1. a.dalam tugas Kedinasan; dan
2. b.di luar tugas Kedinasan.
(2)Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.cinderamata dalam kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan
2. b.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi Penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima.
(3)Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan; www.peraturan.go.id 2015, No.1707
2. b.hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, dan upacara adat/agama lainnya;
3. c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Kemhan/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Kemhan/Penyelenggara Negara;
4. d.pemberian sesama Pegawai Kemhan atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang;
5. e.hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
6. f.hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. g.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
8. h.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
9. i.kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Penerima Gratifikasi.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

(1)Menteri Pertahanan membentuk UPG di lingkungan Kementerian Pertahanan.
(2)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Jenderal Kemhan. www.peraturan.go.id 2015, No.1707

Pasal 5

(1)Organisasi UPG terdiri atas:
1. a.Penanggung Jawab;
2. b.Pengendali;
3. c.Ketua;
4. d.Sekretaris; dan
5. e.Anggota.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Pertahanan.
(3)Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur Jenderal Kemhan.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur Umum Inspektorat Jenderal Kemhan.
(5)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan.
(6)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kemhan.
(7)Susunan Organisasi UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal 6

(1)Menteri selaku Penanggung jawab bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas UPG.
(2)Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Pengendali.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Ketua.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertanggung jawab kepada Ketua. www.peraturan.go.id 2015, No.1707

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.menerima laporan Gratifikasi dari Pegawai Kemhan yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
b.menelaah laporan Gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan/atau hiburan dari pihak ke tiga atau Pegawai Kemhan, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
d.meneruskan laporan Gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian Gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
e.menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status Gratifikasi;
f.melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Kemhan;
g.menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan Gratifikasi;
h.melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian Gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
i.memberikan informasi dan data terkait perkembangan Sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan; dan
j.mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2015, No.1707

BAB V

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

(1)Pegawai Kemhan melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat:
1. a.nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
2. b.jabatan Pegawai Kemhan atau penyelenggara Negara;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
5. e.nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan
6. f.kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal Gratifikasi diterima.

Pasal 9

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan reviu awal.
(2)Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.reviu atas kelengkapan laporan; dan
2. b.reviu atas laporan Gratifikasi.
(3)Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak Pelapor terkait kelengkapan laporan.

Pasal 10

(1)Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi.
(2)Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: www.peraturan.go.id 2015, No.1707
1. a.nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
2. b.jabatan pegawai Kemhan atau penyelenggara Negara;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan
5. e.penjelasan umum.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Pertahanan, diperlukan upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Kementerian Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
5.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertahanan adalah proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi, penelaahan gratifikasi, serta pelaporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemhan. www.peraturan.go.id 2015, No.1707
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4.Pegawai Kemhan adalah Anggota TNI dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kemhan.
5.Penerima adalah Pegawai Kemhan yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks Gratifikasi.
6.Pemberi adalah Pegawai Kemhan atau pihak ketiga yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks Gratifikasi.
7.Pelapor adalah pegawai di lingkungan Kemhan yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian Gratifikasi.
8.Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Kemhan yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pegawai Kemhan yang pada Penerima jasa, pemasok dan agen.
9.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai Kemhan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
10.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2015, No.1707

BAB II

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 2

Setiap Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Kemhan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 3

(1)Pegawai Kemhan dapat tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diperoleh dari:
1. a.dalam tugas Kedinasan; dan
2. b.di luar tugas Kedinasan.
(2)Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.cinderamata dalam kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan
2. b.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi Penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima.
(3)Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan; www.peraturan.go.id 2015, No.1707
2. b.hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, dan upacara adat/agama lainnya;
3. c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Kemhan/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Kemhan/Penyelenggara Negara;
4. d.pemberian sesama Pegawai Kemhan atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang;
5. e.hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
6. f.hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. g.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
8. h.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
9. i.kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Penerima Gratifikasi.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

(1)Menteri Pertahanan membentuk UPG di lingkungan Kementerian Pertahanan.
(2)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Jenderal Kemhan. www.peraturan.go.id 2015, No.1707

Pasal 5

(1)Organisasi UPG terdiri atas:
1. a.Penanggung Jawab;
2. b.Pengendali;
3. c.Ketua;
4. d.Sekretaris; dan
5. e.Anggota.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Pertahanan.
(3)Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur Jenderal Kemhan.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur Umum Inspektorat Jenderal Kemhan.
(5)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan.
(6)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kemhan.
(7)Susunan Organisasi UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal 6

(1)Menteri selaku Penanggung jawab bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas UPG.
(2)Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Pengendali.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Ketua.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e bertanggung jawab kepada Ketua. www.peraturan.go.id 2015, No.1707

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a.menerima laporan Gratifikasi dari Pegawai Kemhan yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
b.menelaah laporan Gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan/atau hiburan dari pihak ke tiga atau Pegawai Kemhan, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
d.meneruskan laporan Gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian Gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
e.menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status Gratifikasi;
f.melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Kemhan;
g.menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan Gratifikasi;
h.melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian Gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
i.memberikan informasi dan data terkait perkembangan Sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan; dan
j.mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2015, No.1707

BAB V

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

(1)Pegawai Kemhan melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat:
1. a.nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
2. b.jabatan Pegawai Kemhan atau penyelenggara Negara;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
5. e.nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan
6. f.kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal Gratifikasi diterima.

Pasal 9

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan reviu awal.
(2)Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.reviu atas kelengkapan laporan; dan
2. b.reviu atas laporan Gratifikasi.
(3)Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak Pelapor terkait kelengkapan laporan.

Pasal 10

(1)Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi.
(2)Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: www.peraturan.go.id 2015, No.1707
1. a.nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
2. b.jabatan pegawai Kemhan atau penyelenggara Negara;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan
5. e.penjelasan umum.