DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019; www.peraturan.go.id 2018, No.1094 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149); www.peraturan.go.id 2018, No.1094
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019. Pasal I Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018 MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Paraf :
1.Dirjen Strahan :
2.Dirjen Renhan :
3.Dirjen Pothan :
4.Dirjen Kuathan : www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 SUBLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 KEMENTERIAN PERTAHANAN 1. - Persentase potensi sumber daya nasional yangdapat diperdayakan menjadi kekuatanpertahanan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. 14% 21% 24% 28% 32% 2. - Persentase satuan kerja yang menerapkanmanajemen yang terintegrasi, akuntabel danakurat dilingkungan Kemhan dan TNI. 86% 87% 88% 89% 100% 3. - Persentase kekuatan pokok minimum (MEF) TNI meliputi aspek alutsista, profesionalisme,sarana dan prasarana serta kesejahteraan yangdi bangun. 16% 20% 20% 23% 25% 4. 1. Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas. 2. Persentase penurunan pelanggaran wilayahperbatasan dan daerah rawan. 25% 20% 15% 10% 5% 5. - Persentase obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman. 100% 100% 100% 100% 100% 6. 1. Persentase kekuatan laut yang mampumengamankan pulau-pulau kecil terluar danwilayah laut yuridiksi nasional. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dangangguan keamanan wilayah laut yurisdiksinasional. 20% 17% 14% 11% 8% Terwujudnya sumber daya nasional yang dapatdigunakan dalam pertahanan negara.Terwujudnya sistem pertahanan negara yangterintegrasi.Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untukmenghadapi seluruh potensi ancaman yangbersumber dari perkembangan lingkungan strategisnasional, regional dan globalTerwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayahyurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negaraSeluruh objek vital nasional yang bersifat strategisamanKekuatan laut yang mampu menjangkau wilayahperbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan danmengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim diwilayah laut yurisdiksi nasional. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA KEMHAN DAN TNI TAHUN 2015-2019 Program/Kegiatan Sasaran Program ( Outcome )/Sasaran Kegiatan ( Output ) Indikator Target Alokasi (dalam miliaran rupiah) Jumlah Unit Organisasipelaksana PRIORITASN, B, K/L Sub lampiran I Peraturan Menteri PertahananNomor 8 Tahun 2015 Tanggal 4 Agustus 2015 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 7. 1. Persentase kekuatan darat yang mampumengamankan pulau-pulau di daerah terpencil,daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar serta menjaga keamananwilayah daratan 90% 90% 90% 90% 90% 2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dangangguan keamanan wilayah perbatasan daratnegara dan pulau-pulau kecil terluar. 25% 20% 15% 10% 5% 8. 1. Persentase kekuatan udara yang mampumengamankan wilayah udara yurisdiksinasional dan mendukung pengamananperbatasan darat dan laut. 75% 80% 85% 85% 90% 2. Persentase penurunan pelanggaran hukumwilayah udara yurisdiksi nasional. 5% 3% 2% 1% - 9. - Persentse gelar kekuatan darat, laut, dan udarayang sinergis dan terintegrasi. 75% 80% 85% 90% 95% 10. - Persentase kerjasama pertahanan yangmengacu pada politik bebas aktif dan jati dirisebagai negara maritim di forum internasional. 11% 22% 33% 44% 55% 11. - Persentase pengiriman pasukan perdamaiandunia sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, dalam rangka mewujudkankeikutsertaan untuk menjaga perdamaiandunia. 11% 16% 20% 24% 29% 12. - Persentase kegiatan diplomasi pertahanan yangmampu mendukung kepentingan nasional 20% 20% 20% 20% 20% Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negaradan pulau-pulau kecil terluar/terdepan sertamenjaga keamanan wilayah daratanKekuatan udara yang mampu menjaga keamanandirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional danmendukung pengamanan perbatasan darat dan lautwilayah NKRITergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yangsinergis dan terintegrasiTerwujudnya kerjasama pertahanan dengan negarasahabat.Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia diberbagai kawasan sebagai wujud dalam menjagaperdamaian duniaDiplomasi pertahanan yang mampu mendukungkepentingan nasional www.peraturan.go.id 2018, No.1094 13. Persentase peningkatan pertumbuhan industri strategis nasional di bidang Pertahanan 20% 20% 20% 20% 20% 14. persentase peningkatan pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam melalui pemberdayaanindustri pertahanan dalam negeri. 10% 21% 22% 23% 24% 15. Persentase kualitas SDM yang mampumenguasai teknologi untuk mendukungpengembangan industri pertahanan. 54% 55% 57% 60% 70% 16. Persentase kader bela negara yang terbentuk di lingkungan pendidikan, pemukiman danpekerjaan yang memiliki kemampuan belanegara 70% 80% 85% 90% 100% 17. Persentase pembangunan sistem pembinaankesadaran bela negara dengan melibatkan K/L,Pemda dan komponen bangsa lainnya. 30% 40% 50% 60% 70% 18. Persentase SDM pertahanan negara yang telahmemilki kemampuan bela negara. 16% 30% 40% 50% 60% 23,220.8 36,007.1 32,571.7 37,161.2 21,740.1 150,701.0 01 528.9 780.1382 733.0 766.1 802.4 3,469.4 SekretarisJenderal - - Persentase satker yg menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UOKemhan I. KEMHAN Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya UOKemhan Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akuratdi lingkungan UO. Kemhan.Terwujudnya industri strategis nasional gunamendukung kepentingan pertahananTerwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan(Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatanyang menunjang perekonomian nasional.Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitasSDM untuk mendukung pengembangan IndustriPertahanan.Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalammendukung pertahanan negara.Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran belanegara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga(K/L), Pemerintah Daerah dan komponen bangsalainnyaTerwujudnya SDM sebagai komponen pertahanannegara dalam rangka mendukung sistem pertahanannegara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1354 Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara 232.7 202.7 216.8 238.4 261.1 1,151.7 - - Persentase satker Kemhan yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara. 60% 70% 80% 90% 100% 232.7 202.7 216.8 238.4 261.1 1,151.7 2.3 9.9 10.9 12.0 13.2 48.3 Pusat Keuangan - 1. Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA yang diselesaikan tepat waktu. 28 dok 28 dok 28 dok 28 dok 28 dok 2.3 9.9 10.9 12.0 13.2 48.3 2. Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu. 27 lap 27 lap 27 lap 27 lap 27 lap 0.5 6.8 7.5 8.3 9.1 32.3 1357 Pelayanan bantuan hukum pertahanan 6.6 7.7 8.0 8.2 8.7 39.3 Biro Hukum - - Persentase penyelesaian perkara hukum. 100% 100% 100% 100% 100% 6.6 7.7 8.0 8.2 8.7 39.3 1358 Pelayanan rehabilitasi dan perumahsakitan 14.1 24.6 27.1 29.8 32.7 128.2 1 1. Persentase penyandang disabilitas Kemhan danTNI yang memperoleh rehabilitasi hingga mandiri. 100% 100% 100% 100% 100% 14.1 24.6 27.1 29.8 32.7 128.2 1359 Dukungan pelayanan umum UO Kemhan 0.3 15.8 4.6 7.8 9.1 37.4 Biro Umum - 1 Persentase pelayanan bidang Pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik yang sesuai standar. 100% 100% 100% 100% 100% 0.3 15.8 4.6 7.8 9.1 37.4 2 Persentase jumlah pengadaan perbekalan dan sarana perlengkapan perkantoran sesuai dengan kebutuhan 3 Persentase BMN yang tercatat dalam sistem secara tepat waktu dan akurat 1360 Duk peningkatan Sarpras aparatur UO Kemhan 90.0 145.0 78.9 83.7 88.6 486.2 - - Persentase Sarpras dan bangunan yang telah direnovasi sesuai dengan kebutuhan danstandar mutu 34 paket 33 paket 16 paket 20 paket 24 paket 90.0 145.0 78.9 83.7 88.6 486.2 Meningkatnya pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan yang berdasarkan data yang terkini, terintegrasi, akuntabel dan tepatwaktu.Meningkatnya pelayanan bantuan hukum yangakuntabel. Pusat Rehabilitasi Meningkatnya penyandang disabilitas Kemhan dan TNI memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri .Tercapaiannya standar pelayanan prima dalam bidang pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik.Terpenuhinya sarana dan prasarana dan Terpenuhinya sarana, dan prasarana perbekalan danfasilitas bangunan U.O Kemhan sesuai kebutuhan, Pusat Data dan Informasi Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi informasi yang handal, aman dan terintegrasi dalamsistem informasi pertahanan negara. 1355 Pelayanan dan pembinaan keuangan pertahanan www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1361 Dukungan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO. Kemhan 9.5 5.8 12.4 10.8 10.9 49.5 - - Persentase pegawai yang lulus uji kompetensidibidangnya 60% 65% 70% 75% 80% 9.5 5.8 12.4 10.8 10.9 49.5 1362 169.9 363.5 369.2 369.3 372.0 1,502.8 BiroPerencanaan - 1. Persentase dokumen Satker/ Subsatker U.OKemhan dengan kualitas perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian anggaran baik 100% 100% 100% 100% 100% 98.2 344.8 349.2 349.1 353.2 1,494.4 2. Persentase dokumen Satker/ Subsatker U.OKemhan dengan penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan yang efektif dan efesien 100% 100% 100% 100% 100% 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 8.3 1363 1.2 1.2 1.3 1.5 1.8 6.9 - - Persentase dukungan administrasi danpelayanan tugas pimpinan yang diselesaikantepat waktu dan sesuai SOP. 100% 100% 100% 100% 100% 1.2 1.2 1.3 1.5 1.8 6.9 1365 2.4 4.0 3.7 4.7 4.3 19.1 - - Persentase responden yang puas terhadapLayanan Informasi Pertahanan Negara yangdipublikasikan secara actual, akurat dan tepatwaktu. 100% 100% 100% 100% 100% 2.4 4.0 3.7 4.7 4.3 19.1 02 18,504.7 26,903.4 23,985.0 28,066.7 13,114.6 110,574.3 1. - Persentase sarana dan prasarana pertahananyang memenuhi kebutuhan dan standar mutusesuai kemajuan Iptek sereta dikembangkansecara mandiri. 2. - Persentase Alutsista produksi dalam negeriterpenuhi secara bertahap. Pelayanan komunikasi publik Pusat Komunikasi Publik Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI dimasyarakat, dan forum internasional Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan Badan Sarana Pertahanan Terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yangmemenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuaikemajuan IPTEK serta dikembangkan secaraMeningkatnya Alutsista produksi dalam negeriterpenuhi secara bertahap Biro Kepegawaian Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan merit system Dukungan perencanaan dan penganggaran program kerja UO Kemhan Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran jangka pendekdan menengah, penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan U.O Kemhan yang akurat, terintegrasi,akuntabel, dan tepat waktu. Dukungan administrasi dan pelayanan Pimpinan UO Kemhan Biro Tata Usaha Terselenggaranya pelayanan tugas pimpinan dan tatausaha kementerian yang sinergis, akuntabel dantepat waktu. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1366 25.1 60.2 56.7 54.4 60.0 256.3 - - Jumlah aset (BMN Kemhan /TNI) yang tercatatsecara update dan tepat waktu 76% 78% 80% 81% 83% 25.1 60.2 56.7 54.4 60.0 256.3 1367 4.4 8.0 6.3 8.5 7.2 34.4 - - Jumlah Alutsista/Non Alutsista serta kualifikasi penyelenggara kelaikan militer yang lolos uji (memenuhi standar mutu) 54 Paket 152 Paket 75 Paket 73 Paket 60 Paket 4.4 8.0 6.3 8.5 7.2 34.4 1368 2.5 4.5 3.1 5.1 3.7 18.8 - 1. Jumlah kodefikasi materiil pertahanan yangterintegrasi secara nasional 2.400 item 2.400 item 2.400 item 2.400 item 2.400 item 1.5 2.5 2.1 3.1 2.0 11.2 2. Jumlah kodefikasi materiil pertahanan yangterintegrasi secara internasional. 34.200 item 34.200 item 34.200 item 34.200 item 34.200 item 1.0 2.0 1.0 2.0 1.7 7.7 1369 498.1 1,545.0 847.6 900.9 494.7 4,286.3 - - Jumlah bangunan konstruksi pertahanan yangdibangun 1370 - - - - - 186.2 1,606.8 1,414.7 1,155.2 1,102.0 5,464.8 - - Jumlah sarana dan prasarana pertahanandiwilayah perbatasan yang di bangun. 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 186.2 195.5 205.2 215.5 226.3 1,028.6 1371 17,787.3 23,674.0920 21,652.2 25,937.6 11,441.4 100,492.6 1 - Jumlah pengadaan Alutsista dan peralatanpendukung Alutsista serta alat kesehatan Pusat Kodifikasi Pusat Konstruksi Pusat Pengadaan Pengadaan barang dan jasa militer Terwujudnya Alutsista dan peralatan pendukung Alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan. Kodifikasi materiil pertahanan Tersusunya jumlah kode NSN yang terintegrasisecara nasional dan internasional dengandokumentasi yang akuntabel. Pengadaan jasa konstruksi pertahanan Terwujudnya pembangunan konstruksi kekuatanpertahanan yang terintegrasi, tepat waktu danakuntabel. Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah Pusat Konstruksi Meningkatnya jumlah sarana prasarana pertahananwilayah perbatasan. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pusat BarangMilik Negara Terwujudnya pengelolaan Barang Milik NegaraKemhan/TNI yang terkini, akurat, terintegrasi,akuntabel dan tepat waktu. Kelaikan sarana pertahanan Pusat Kelaikan Tersedianya sarana prasarana pertahanan yangmemenuhi standar mutu. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1372 1.2 4.8 4.4 5.0 5.6 21.0 - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 1.2 4.8 4.4 5.0 5.6 21.0 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 03 3.8 4.6 5.1 7.8 6.0 27.2 - 1. Opini Auditor Ekternal terhadap laporan keuangan Kemhan dan TNI 2. Persentase Satker yang bebas dari temuanmaterial 3 Persentase rekomendasi audit yangditindaklanjuti 4 Tingkat maturitas Sistim Pengendalian InternPemerintah (SPIP) 1373 1.4 1.3 1.3 3.6 1.2 8.6 - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 1.4 1.3 1.3 3.6 1.2 8.6 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 1374 Pengawasan umum Kemhan/TNI 0.6 0.9 1.1 1.1 1.2 4.78 - - Persentase kegiatan bidang pengawasan umumyang bebas temuan material 60% 65% 70% 75% 80% 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 1.8 Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemhan SekretariatInspektorat JenderalKemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Itjen Kemhan. Inspektorat UmumKemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang kelembagaan, SDM, dan peraturanperundang-undangan. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BadanRanahan Kemhan SekretariatBaranahan Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Badan Sarana Pertahanan. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan Inspektorat JenderalKemhan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang bersih, akuntabel, efektif danefisien www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1375 0.6 0.9 0.9 1.0 1.2 4.6 - - Persentase kegiatan bidang pengawasanpengadaan yang bebas temuan material 35% 30% 25% 20% 15% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 1376 Pengawasan keuangan Kemhan/TNI 0.6 0.7 1.0 1.2 1.2 4.6 - - Persentase kegiatan temuan bidangpengawasan keuangan yang bebas temuanmaterial 35% 30% 25% 20% 15% 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 1.5 1377 0.6 0.9 1.0 1.0 1.2 4.6 - - Persentase kegiatan temuan bidangpengawasan logistik yang bebas temuanmaterial 30% 25% 20% 15% 10% 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.2 04 1,539.4 2,186.0 2,526.0 2,557.2 2,231.8 11,040.37 - - Persentase penerapan hasil produk Litbangsesuai kemajuan Iptek dan mampudikembangkan secara mandiri. 54% 55% 57% 60% 70% 1378 3.5 3.8 4.2 4.8 5.3 21.6 - - Jumlah rekomendasi terhadap potensiancaman, gangguan, hambatan, tantangan danpeluang baik nasional, regional dan global. 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 3.5 3.8 4.2 4.8 5.3 21.6 1379 41.6 49.0 69.5 71.5 101.2 332.8 - - Jumlah model dan/ atau prototipe alatperalatan matra darat, laut dan udara yangsesuai kemajuan Iptek dan mampudikembangkan secara mandiri menjadi produkmasal. 6 prototipe 6 prototipe 8 prototipe 6 prototipe 3 prototipe 41.6 49.0 69.5 71.5 101.2 332.8 1380 1,290.2 2,126.6 2,444.9 2,474.7 2,118.1 10,454.5 - - Jumlah rekomendasi inovasi teknologi danmodel alat pertahanan yang sesuai kemajuanIPTEK serta mampu dijadikan prototipe. 7 rekomendasi 10 rekomendasi 8 rekomendasi 8 rekomendasi 9 rekomendasi 1,290.2 2,126.6 2,444.9 2,474.7 2,118.1 10,454.5 Penelitian dan pengembangan IPTEK pertahanan Pusat Penelitian danPengembangan Ilmu Pengetahuandan TeknologiPertahanan Terwujudnya inovasi teknologi dan model alatperalatan pertahanan yang sesuai kemajuan IPTEKserta mampu dijadikan prototipe. Penelitian dan pengembangan strategi pertahanan Pusat Penelitian danPengembangan Strategi Pertahanan Tersusunnya pemetaan terhadap potensi ancaman,gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baiknasional, regional maupun global. Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan Pusat Penelitian danPengembanganAlat Peralatan Pertahanan Terwujudnya model dan/atau prototipe alat perlatanpertahanan matra darat, matra laut dan matra udarayang sesuai kemajuan IPTEK dan mampudikembangkan secara mandiri. InspektoratKeuanganKemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang keuangan. Pengawasan logistik Kemhan/TNI Inspektorat LogistikKemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang logistik. Penelitian dan pengembangan Kemhan Badan Penelitian danPengembangan Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanansesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkansecara mandiri. Pengawasan pengadaan Kemhan/TNI InspektoratPengadaan Kemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengadaan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1381 202.3 3.2 3.9 4.5 5.0 218.8 - - Jumlah rekomendasi sumber daya pertahananyang mampu memenuhi kebutuhan pertahanansesuai kemajuan IPTEK. 7 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 202.3 3.2 3.9 4.5 5.0 218.8 1382 1.9 3.4 3.5 1.7 2.2 12.7 - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 1.9 3.4 3.5 1.7 2.2 12.7 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 05 114.9 322.2 63.1 67.6 75.0 642.8 - - Persentase peserta diklat yang lulus standar mutu yang professional dengan kualifikasi “Baik/memuaskan” dan mampu menjawab tantangan tugas 80% 85% 90% 93% 96% 1383 9.0 10.2 11.2 12.3 13.5 56.2 - - Persentase peserta diklat yang memenuhistandar kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan 80% 83% 86% 89% 92% 9.0 10.2 11.2 12.3 13.5 56.2 1384 8.2 9.0 9.9 10.9 12.0 50.0 - - Persentase peningkatan kompetensi lulusanManajemen Pertahanan sesuai standar, gunamendukung pelaksanaan tugas dan fungsisesuai jabatan 80% 83% 86% 89% 92% 8.2 9.0 9.9 10.9 12.0 50.0 Pendidikan dan pelatihan bahasa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Tersedianya lulusan yang memiliki kemampuan danketerampilan berbahsa. Pendidikan dan latihan manajemen pertahanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan ManajemenPertahanan Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang manajemen pertahanan. Dukungan manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaBalitbang Kemhan Sekretariat BalitbangKemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Balitbang Kemhan. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan Badan Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya lulusan pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan Pusat Penelitian danPengembanganSumber DayaPertahanan Tersusunnya pemetaan sumber daya pertahananyang mampu memenuhi kebutuhan pertahanansesuai kemajuan IPTEK. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1385 6.9 7.6 8.4 9.2 10.1 42.3 - - Persentase peningkatan kompetensi lulusanTekfunghan yang sesuai standar, gunamendukung pelaksanaan tugas dan fungsisesuai jabatan 80% 83% 86% 89% 92% 6.9 7.6 8.4 9.2 10.1 42.3 1386 88.1 292.5 30.4 31.6 35.5 478.1 Universitas - Pertahanan - Persentase peningkatan kompetensi lulusanUniversitas Pertahanan (Unhan) sesuai standarnasional dan internasional 80% 83% 86% 89% 92% 88.1 292.5 30.4 31.6 35.5 478.1 1387 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 16.2 - - Persentase Peningkatan kompetensi lulusan diklat Bela Negar yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sesuai dengan nilai nilai dasarBela Negara 100% 100% 100% 100% 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 16.2 1559 - - Persentase perencanaan dan penganggaranpertahanan negara yang terintegrasi, akuntabledan tepat waktu. 06 49.0 64.4 67.8 67.0 69.5 317.7 - - Jumlah kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BadiklatKemhan Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaranpertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepatwaktu dan mampu memenuhi kebutuhan. Strategi Pertahanan DirektoratJenderalStrategi Pertahanan Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global. Pendidikan pelatihan teknis fungsional dan pertahanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis FungsionalPertahanan Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang fungsional pertahanan. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan Tersedianya lulusan pendidikan tinggi bidang pertahanan sesuai standar nasional dan internasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Sekretariat BadiklatKemhan Tersedianya lulusan yang memiliki sikap dan perilaku yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme guna menjalankan hak dan kewajiban Bela Negara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1388 7.1 9.4 9.7 8.7 9.6 44.5 - - Jumlah produk Analisa Strategis yangdimanfaatkan/dijadikan dasarkebijakan/ditindaklanjuti 16 kajian 11 kajian 8 kajian 6 kajian 7 kajian 7.1 9.4 9.7 8.7 9.6 44.5 1389 6.7 6.5 7.1 6.0 6.9 33.2 - 1. Jumlah Kebijakan Strategis yangdiimplementasikan 13 dokumen 13 dokumen 9 dokumen 7 dokumen 9 dokumen 4.2 6.5 7.1 6.0 6.9 30.7 1390 12.6 15.5 17.2 17.9 18.8 81.9 - - Jumlah kerjasama bidang pertahanan dengan negara sahabat. 22 negara 22 negara 22 negara 22 negara 22 negara 12.6 15.5 17.2 17.9 18.8 81.9 1391 6.3 7.8 8.0 8.3 8.1 38.4 - 1. Jumlah kebijakan pengerahan komponenpertahanan negara yang diimplementasikan 8 dokumen 8 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 2.8 3.6 5.1 3.2 5.0 19.7 1392 9.3 10.6 10.0 8.7 7.0 45.6 - 1. Jumlah peraturan perundang-undangan bidangpertahanan negara yang ditindaklanjuti 12 RUU 20 RUU 12 RUU 7 RUU 6 RUU 5.8 8.3 8.6 6.4 5.5 34.5 1393 4.8 10.4 11.5 12.4 13.6 52.8 - 1. Persentase penanganan batas wilayah dengan data batas tata ruang dan survei pemetaan yangterintegrasi dan terkini 3 kajian 13 kajian 7 kajian 7 kajian 7 kajian 0.8 5.0 1.9 1.9 2.1 11.7 Pengelolaan wilayah pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan Terwujudnya wilayah pertahanan yang memilikibatas yang jelas, tata ruang serta survey danpemetaan yang terintegrasi, akuntabel, dan terkini Perumusan kebijakan pengerahan komponen Pertahanan Negara DirektoratPengerahan Tersusunnya rumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional maupun global secara terintegrasi. Perumusan hukum strategi pertahanan negara Direktorat HukumStrategi Pertahanan Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidangpertahanan negara. Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif DirektoratKebijakanStrategis Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasionaldan tantangan global serta diimpliementasikan secara sinergis lintas sektor. Kerjasama Internasional DirektoratKerjasama Internasional Terwujudnya Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional. Analisis Strategis Direktorat AnalisaStrategis Tersusunya prediksi ancaman, gangguan, hambatan,tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu dengan data yangterkini dan akurat. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1394 2.2 4.1 4.4 5.0 5.5 21.3 Sekretariat Ditjen Srahan Kemhan - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 4.1 4.4 5.0 5.5 21.3 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 07 18.9 24.8 23.4 25.7 28.9 121.8 - - Persentase perencanaan dan penganggaranpertahanan negara yang terintegrasi, akuntabledan tepat waktu. 1395 1.5 2.0 2.0 2.2 2.4 10.1 - 1. Prosentase penyelesaian dokumen pelaksanaananggaran yang terintegrasi dan tepat waktu 2. Persentase penyelesaian administrasipengadaan Alutsista melalui fasilitas pinjamandalam negeri dan luar negeri yang tepat waktu 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 2.5 3. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan anggaranterpusat LTGA/BMP 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 3.0 4. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan anggaranDitminlakgar 3 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.1 5. Jumlah Kompilasi Data Intake TNI diLingkungan Kemhan dan TNI 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 1.5 6. Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 2.2 1397 4.7 4.3 4.4 4.3 4.7 22.4 - 1. Jumlah Unit Organisasi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program dan anggaran 5 U.O 5 U.O 5 U.O 5 U.O 5 U.O 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 8.5 2. Jumlah Peraturan Menteri Pertahanan dan peraturan Dirjen Renhan Kemhan yang disusun. 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 1.4 0.9 1.0 0.8 1.0 5.1 3. Jumlah wilayah yang menerima Bimbingan Teknis penyusunan LAKIP 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 1.7 4. Jumlah Unit Organisasi yang menerima pelatihan Monev 5 UO. 5 UO. 5 UO. 5 UO. 5 UO. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.4 Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat AdministrasiPelaksanaan Anggaran Tersusunnya administrasi pelaksanaan anggaranyang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. Pengendalian Program dan Anggaran Direktorat PengendalianProgram dan Anggaran Tersusunya pemetaan faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan Unit Organisasi dalam pelaksanaan program dan anggaran Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen StrahanKemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Strahan Kemhan. Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan DirektoratJenderal PerencanaanPertahanan Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaranpertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepatwaktu dan mampu memenuhi kebutuhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 5. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangRencana penyusunan RKA PNBP 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 1.3 6. Jumlah kegiatan administrasi dalam rangka penyusunan PNBP 5 UO. 5 UO. 5 UO. 5 UO. 5 UO. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4.3 1398 5.0 6.6 7.3 8.0 8.8 35.6 - 1. Persentase dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikantepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 0.8 1.9 2.1 2.3 2.5 9.6 2. Bahan pidato kenegaraan Presiden RI 3. Jumlah Peraturan Menteri Pertahanan yang disusun 3 Permenhan 1 Permenhan 2 Permenhan 3 Permenhan 4 Permenhan 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 1.8 4. Jumlah Keputusan Menteri Pertahanan yang disusun (renbang) 1 Kepmenhan 3 Kepmenhan 3 Kepmenhan 3 Kepmenhan 5 Kepmenhan 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 1.5 5. Jumlah Peraturan Dirjen Renhan yang disusun 2 Perdirjen - - - - 0.3 - - - - 0.3 6. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi penyusunan Dokumen Renstra (Sismet) 13 wilayah - - - - 0.4 - - - - 0.4 7. Jumlah wilayah yang menerima bimnis penyusunan evaluasi pelaksanaan Renstra dan 13 wilayah - - - - 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 2.7 8. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangPBM (sismet) 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 4.8 9. Penyelenggaraan Rapim Kemhan (sismet) 1 giat - - - - 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 10. Jumlah Evaluasi pelaksanaan evaluasi Renja dan evaluasi Renstra yang disusun 1 dokumen - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 11. Jumlah kegiatan Workshop Defense Strategy Plan Mapping and workshop Kemhan data management using Focis 5 giat - - - - 0.6 - - - - 0.6 12. Laporan kegiatan Litbanghan 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 1.9 13. Penyerasian proposal kegiatan Litbanghan 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 1.0 14. Rakor Litbanghan 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 1.5 15. Road Map Litbanghan 1 Peraturan - - - - 0.1 - - - - 0.1 16. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi Permenhan tentang Litbanghan dan Asnik Litbanghan 8 wilayah - - - - 0.2 - - - - 0.2 17. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasiSPPH - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 0.0 0.5 0.5 0.6 0.7 2.3 Perencanaan Pembangunan Pertahanan Direktorat PerencanaanPembangunan Pertahanan Tersusunnya perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah dan jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1399 6.0 7.5 8.3 9.1 10.9 41.8 - 1. Persentase dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dan DIPA yang diselesaikan tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 6.9 2. Jumlah Pedoman Perencanaan Program dan Anggaran yang disusun 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 2.0 2.2 2.7 3.0 4.1 14.0 3. Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Revisi Anggaran yang dilaksanakan 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 4.0 4. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangStandar Biaya Khusus Bidang Hukum, AnggaranBelanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan danTNI serta PNBP - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah - 0.4 0.4 0.5 0.5 1.8 5. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangAnggaran Belanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan TNI - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah - 0.4 0.4 0.5 0.5 1.8 6. Jumlah Evaluasi Program dan Anggaran yang disusun 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 2.7 7. Jumlah Evaluasi RKA-KL/DIPA Revisi yang disusun 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.3 8. Jumlah Kegiatan Bimbingan Teeknis RKA KL yang dilaksanakan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0.7 1.0 0.9 0.9 1.0 4.6 9. Sumbangan Bahan Nota Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 10. Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 11. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangIndhan 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 12. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangPamtas dan Pamrahwan - 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 13. Review Baseline RKA KL Kemhan dan TNI yangdisusun 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.9 14. Arsitektur dan informasi kinerja yang disusun 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.9 15. Penataan ulang Satker dan penetapan akun satker daerah 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.3 1400 1.7 4.5 1.5 2.0 2.2 11.8 Sekretariat Ditjen Renhan - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1.7 4.5 1.5 2.0 2.2 11.8 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 8 2,100.0 5,109.3 4,703.8 5,089.5 4,597.4 21,600.0 - - Persentasi pemenuhan kebutuhan AlutsistaProduksi dalam Negeri secara bertahap danterwujudnya hasil pengembangan teknologi(First Article) Alpalhankam 1401 2,100.0 5,109.3 4,703.8 5,089.5 4,597.4 21,600.0 - - Jumlah Alutsista yang diadakan dari industri dalam negeri 35 Paket 600.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,600.0 60 Paket 1,500.0 3,609.3 3,203.8 3,589.5 3,097.4 15,000.0 - - Jumlah pengadan Alutsista produksi dalamnegeri. a. Rupiah Murni (RM) b. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kemandirian Alutsista TNI produksidalam negeri dan pengembangan Pinak Indhan. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DitjenRenhan Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Renhan Kemhan. Pengembangan teknologi dan industri pertahanan Terpenuhinya jumlah kebutuhan Alutsista Produksidalam Negeri secara bertahap dan terwujudnya hasilpengembangan teknologi (First Article) Alpalhankam Produksi Alutsista dalam negeri dan pengembangan penak industripertahanan Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksidalam negeri terpenuhi secara bertahap Perencanaan Program dan Anggaran Direktorat PerencanaanProgram dan Anggaran Tersusunya hasil perencanaan program dananggaran tahunan unit organisasi Kemhan, MabesTNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi,akuntabel dan tepat waktu. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 09 293.9 445.8 336.5 382.8 687.1 2,146.2 - - Persentase kebijakan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dansarana/prasarana nasional yang mendukung pertahanan Negara. 1402 9.6 12.4 12.6 11.6 11.7 57.9 Direktorat - Veteran 1. Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - 2. Jumlah kebijakan keveteranan RI. 4 Jak 4 Jak 4 Jak 4 Jak 4 Jak 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 1.6 3. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi/bimnis meliputi UU Nomor 15 tahun2012, bimnis penyelesaian administrasi hak-hakveteran, bimnis dan verifikasi pendataan veteran RI 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah 9.0 12.2 12.4 11.3 11.4 56.3 1403 66.5 14.6 16.0 17.4 18.4 132.9 DirektoratBela Negara - 1. Jumlah wilayah yang melaksanakan pembentukan kader bela negara. 47 Wil 48.0 - - - - 48.0 2. Jumlah buku pedoman penataan dan pembinaankesadaran bela negara 2 ped 1 ped 1 ped 1 ped 1 ped 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 3. Jumlah wilayah yang menerima bimnis, aktualisasi, implementasi, revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara 16 daerah 27 daerah 26 daerah 26 daerah 26 daerah 17.3 14.3 15.7 17.1 18.1 82.5 4. Jumlah FGD dengan negara sahabat 2 negara - - - - 0.9 - - - - 0.9 1404 13.3 9.5 12.0 65.3 191.9 291.9 - 1. Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaankomponen cadangan. 22 wilayah - - - - 11.4 - - - - 11.4 2. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi tentang pengelolaan SDN untuk Hanneg yang dilaksanakan - 25 wilayah 27 wilayah 33 wilayah 33 wilayah - 8.1 10.5 11.9 11.9 42.4 3. Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaankomponen cadangan 4 kebijakan 9 kebijakan 7 kebijakan - - 1.9 1.4 1.5 - - 4.8 4. Jumlah komponen cadangan yang dibentuk - - - 1.000 orang 3.000 orang - - - 53.4 162.0 215.4 5. Pembinaan lanjutan komponen cadangan - - - - 1.000 orang - - - - 18.0 18.0 1405 10.7 7.2 7.3 7.8 8.4 41.3 - Penataan dan pembinaan komponen pendukung DirektoratKomponenPendukung Tertata dan terbinanya komponen pendukung secaraterintegrasi. Pembinaan keveteranan Terwujudnya komunikasi sosial, pelayanan serta pendataan dan dokumentasi Keveteranan RI yang akuntabel dan tepat waktu. Pembinaan kesadaran bela negara Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara padapada lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan DirektoratKomponenCadangan Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan. Potensi Pertahanan DirektoratJenderalPotensi Seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dansarana/prasarana nasional berdayaguna secara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi komponen pendukung meliputi bidang SDM, SDAB dan Sarpras nasional 13 wilayah 12 wilayah 11 wilayah 10 wilayah 10 wilayah 4.5 3.7 2.0 3.7 4.6 18.6 2. Jumlah kebijakan penataan dan pembinaan komponen pendukung 11 kebijakan 10 kebijakan 17 kebijakan 11 kebijakan 3 kebijakan 1.6 2.0 3.7 2.4 2.0 11.6 3. Jumlah wilayah yang dilaksanakan pendataan meliputi bidang SDM, SDAB dan Sarpras nasional 15 wilayah 16 wilayah 18 wilayah 15 wilayah 10 wilayah 1.3 1.4 1.7 1.7 1.9 7.9 4. Jumlah kebijakan pengembangan sistem pertahanan siber 3 kebijakan - - - - 0.6 0.6 5. Jumlah kerjasama nasional dan internasional pertahanan siber 3 paket - - - - 1.5 1.5 6. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi danbimnis pertahanan siber 13 Kodam - - - - 1.3 1.3 1406 192.2 335.7 222.5 214.3 386.0 1,350.6 - 1. Jumlah kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang dikembangkan secara mandiri. 7 kebijakan - - - - 8.9 7.2 7.5 8.1 8.5 40.2 2. Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional KKIP - 100% 100% 100% 100% - 62.8 62.8 62.8 66.5 254.9 3. Jumlah pedoman penataan dan pembinaan teknologi dan industri pertahanan 4 ped 3 ped 3 ped 3 ped 3 ped 1.4 0.8 0.8 0.8 0.8 4.4 4. Jumlah pelaksanaan TOT meliputi penguasaanteknologi kapal selam, Rudal C-705, medium tank dan PTTA mision sistem 4 paket 3 paket 4 paket 3 paket 2 paket 180.9 264.9 151.4 142.6 310.2 1,050.0 1407 1.7 3.7 3.4 3.6 4.2 16.5 Sekretariat Ditjen Pothan - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 1.7 3.7 3.4 3.6 4.2 16.5 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 10. 64.3 126.6 120.5 122.6 118.3 552.3 - 1. Jumlah kebijakan dibidang kekuatanpertahanan yang mampu mengidentifikasi,menangkal, menindak ancaman secaraterintegrasi dan tepat waktu. Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PothanKemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan. Kekuatan Pertahanan Terwujudnya kebijakan kekuatan pertahanan negarayang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindakancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. DirektoratJenderalKekuatanPertahanan Pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Tersedianya teknologi industri pertahanan sesuai kebutuhan pengguna yang mengikuti perkembangankemajuan IPTEK yang diupayakan dapat www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1408 4.9 92.0 91.1 90.9 90.8 369.6 - 1. Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidangfasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkinidan akurat. 8 Naskah 6 Naskah 2 Naskah 3 Naskah - 0.7 0.9 0.2 0.4 - 2.2 2. Jumlah Peraturan tentang pembinaan fasilitasdan jasa pertahanan yang disosialisasikan 9 Peraturan 7 Peraturan 6 Peraturan 5 Peraturan 3 Peraturan 0.8 1.8 1.3 1.0 0.4 5.2 3. 22 Laporan 19 Laporan 18 Laporan 19 Laporan 20 laporan 3.1 89.1 89.6 89.5 90.3 361.6 4. Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidangfasilitas dan jasa 3 Dokumen 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0.2 0.3 0 0 0.1 0.6 1409 49.0 18.3 12.7 13.8 14.2 108.2 - DirektoratKesehatan 1. Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidangkesehatan dengan pemetaan yang terkini danakurat. 2 Naskah 6 Naskah 8 Naskah 5 Naskah 5 Naskah 0.24 0.72 1.12 0.73 0.79 3.60 2. Jumlah Peraturan tentang kesehatan yangdisosialisasikan 9 Peraturan 8 Peraturan 10 Peraturan 9 Peraturan 7 Peraturan 0.94 6.18 1.39 1.59 1.31 11.41 3. 15 Laporan 15 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 1.81 9.75 10.05 11.16 12.10 44.87 - 4. Jumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan NaskahAkademis bidang Kesehatan 5 Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0.66 1.65 0.14 0.32 0 2.77 5. Jumlah pengadaan Alkes Cellcure Cellular 1 Unit - - - - 30.00 - - - - 30.00 6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan International Congress Military Medicine (ICMM) 1 Giat - - - - 15.00 - - - - 15.00 7. Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari 1 Giat - - - - 0.35 - - - - 0.35 1410 4.0 12.5 13.9 14.7 10.6 55.712 - DirektoratMateriil 1. Jumlah kebijakan di bidang materiil pertahanandengan pemetaan yang terkini dan akurat. 10 Naskah 5 Naskah 6 Naskah 7 Naskah 2 Naskah 1.17 1.05 1.25 1.80 0.65 5.92 2. Jumlah Peraturan tentang materiil yang disosialisasikan 4 Peraturan 16 Peraturan 11 Peraturan 10 Peraturan 9 Peraturan 0.56 4.10 4.15 7.57 3.93 20.31 3. Jumlah laporan tentang Rapat, Inventarisasi, Monitoring, Verifikasi, Evaluasi, Workshop, FGD,Studi Kelayakan, Akselerasi dan Roadmap 10 Laporan 13 Laporan 13 Laporan 11 Laporan 12 Laporan 1.96 6.53 6.69 3.33 3.85 22.36 4. Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidang Materiil 3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 0.31 0.82 1.81 2.00 2.17 7.11 Jumlah laporan tentang verifikasi, coklit, herregistrasi, monitoring dan evaluasi, rapat, pengembangan Jarsiskomta, Roadmap dan pemetaan Pembinaan kesehatan pertahanan Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalampengembangan sistem pertahanan negara di bidangkesehatan. Jumlah laporan tentang Rapat, Sosialisasi, Inventarisasi, Bimtek, Pendataan, Bimnis dan Bangpuan, Verifikasi, Workshop, Roadmap dan Supervisi serta Bhakti Kesehatan Pembinaan materiil pertahanan Tersususnnya kebijakan dan implementasinya dalampengembangan sistem pertahanan negara di bidangmateriil. Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalampengembangan sisem pertahanan negara di bidangfasilitas dan jasa. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1412 2.2 2.0 1.5 1.7 1.3 8.8 - 1. Jumlah kebijakan bidang SDM komponen utama dipetakan yang terkini dan akurat. 4 Naskah 1 Naskah 1 Naskah 2 Naskah 2 Naskah 0.6 0.3 0.1 0.2 0.2 1.4 2. Jumlah Peraturan tentang SDM pertahanan yang disosialisasikan 3 Peraturan 3 Peraturan 5 Peraturan 3 Peraturan 3 Peraturan 0.3 0.5 1.0 0.7 0.7 3.1 3. 7 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 0.8 0.8 0.4 0.8 0.4 3.3 4. 5 Dokumen 1 Dokumen - - - 0.3 0.4 - - - 0.7 5. Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari 1 Giat - - - - 0.2 - - - - 0.2 6. Jumlah kegiatan Hari Nusantara 1 Giat - - - - 0.1 - - - - 0.1 1413 4.2 1.7 1.4 1.4 1.4 10.1 Sekretariat Ditjen - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 4.2 1.7 1.3 1.4 1.4 10.0 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 27 Pembinaan Instalasi Strategis Nasional 3.0 40.0 7.5 8.3 9.1 67.8 - - Persentase sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembang-kan secara mandiri 80% 80% 80% 80% 80% - Persentase Pengembangan dan KerjasamaKawasan yang terintegrasi 5364 1.5 23.5 4.6 5.2 5.2 40.0 - - Persentase pengamanan dan ketertiban yangKondusif, terpeliharanya sarana dan prasaranakawasan serta Pengelolaan keprotokolan dikawasan instalasi strategis nasional di Sentul 30% 30% 30% 30% 30% 1.5 23.5 4.6 5.2 5.2 40.0 Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan. Bainstranas Kemhan Terwujudnya pengelolahan, pemeliharaan,pengembangan dan kerjasama kawasan istalasi Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pusat PamharBainstranas Kemhan Terwujudnya pengamanan dan pemeliharaankawasan istalasi strategis nasional di Sentul. Pembinaan personel/sumber daya manusia pertahanan Direktorat Sumber Daya Manusia Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalampengembangan sistem pertahanan negara di bidangSDM. Jumlah laporan tentang Rapat, Pendidikan, Evaluasi, Pembekalan, FGD, Roadmap, dan SupervisiJumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan NaskahAkademis bidang SDM Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DitjenKuathan Kemhan www.peraturan.go.id 2018, No.1094 5365 Pembinaan Pengembangan dan Kerjasama 0.9 1.5 1.6 1.6 1.7 7.3 - - Persentase pengembangan dan kerja samaantar Kementerian/Lembaga di kawasanInstalasi Strategis Nasional di Sentul yangmemenuhi standar sesuai tuntutan tugas 60% 60% 60% 60% 60% 0.9 1.5 1.6 1.6 1.7 7.3 5366 0.6 15.0 1.3 1.4 1.5 19.9 - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 0.6 15.0 1.3 1.4 1.5 19.9 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu II. 7,476.6 7,290.5 9,622.7 11,759.0 12,441.9 48,590.7 11. 65% 8% 9% 9% 9% 1,889.4 2,314.1 3,077.2 3,636.7 3,745.9 14,663.3 - - Persentase pencapaian tugas TNI sesuai prediksi ancaman TNI. 1414 1,361.1 1,432.1 1,924.4 2,116.8 2,172.7 9,007.1 - 1 Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMP 6 Sat 6 Sat 6 Sat 6 Sat 6 Sat 2. Jumlah Pelaksanaan OMP (4 giat) 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 1415 418.9 758.7 1,002.6 1,353.5 1,402.0 4,935.7 - Terwujudnya pencapaian tugas OMSP secara efektif1. Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMSP 21 Sat 21 Sat 21 Sat 21 Sat 21 Sat 2. Jumlah pelaksanaan OMSP 10 giat 10 giat 10 giat 10 giat 10 giat 3 Bekal awal OMSP 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 4. Bekal kesehatan OMSP 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket Penggunaan kekuatan pertahanan integratif Terwujudnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman nyata. Operasi Militer untuk Perang (OMP). Staf Umum TNI Terwujudnya pencapaian tugas OMP secara efektif Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Staf Umum TNI Pusat KermaBainstranas Kemhan Terwujudnya pengembangan dan kerjasama kawasanistalasi strategis nasional di Sentul. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPembinaan Instalasi Strategis Nasional SekretariatBainstranas Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan. MABES TNI www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1416 Ops Gaktib dan Ops Yustisi. 23.0 24.2 33.5 38.6 39.8 159.1 - Staf Intelijen 1. Jumlah Satker yang melaksanakan operasi 24 satker 24 satker 24 satker 24 satker 24 satker 2. Jumlah Satker yang melaksanakan operasiyustisi 20 satker 20 satker 20 satker 20 satker 20 satker 1417 Operasi intelijen strategis. 39.7 41.7 43.7 45.7 47.8 218.6 - 1. Penerapan sistem diteksi dini konflik 100% pemetaan wilayahkonflik 100% FGD di wilayah konflik 30% sosialisasisistem deteksi dini konflik 60% Habituasi deteksi dini konflik 100% wilayahkonflik, bebas konflik 2. Persentase data intelijen yang dapat digunakandalam rangka menangkal ATHG Hanneg. 80% 80% 80% 90% 90% 3. Jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan 5 giat 5 giat 5 giat 5 giat 5 giat 1418 7.0 7.4 10.1 11.7 8.9 45.1 - - Persentase operasi pencarian dan penyelamatankecelakaan bencana sesuai Peraturan Pemerintah. 100% 100% 100% 100% 100% 1419 12.2 13.2 18.2 21.0 37.6 102.2 - 1. Persentase pencapaian tugas operasi Bantuan TNI yang dilaksanakan. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah Satuan wilayah Pasukan Reaksi CepatPenanggulangan Bencana (PRCPB) 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 1420 10.0 18.4 25.4 29.2 16.1 99.1 - - Persentase Kotama Ops yang melaksanakanoperasi pemberdayaan wilayah pertahanannasional 100% 100% 100% 100% 100% 1421 11.0 11.6 12.1 12.7 13.2 60.6 - Terwujudnya kesiapan Alut integratif - Persentase kesiapan Alut integratif 20% 20% 20% 20% 20% 1422 6.5 6.8 7.2 7.5 7.8 35.8 Staf Logistik - StafKomunikasidanElektronika - Jumlah Randis, Ransus, Alkom, K4I, Alpalsus,Alkes, Alkomputer, mesin stationer, danAlsintor yang dipelihara 9 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket PusatKesehatan Pemeliharaan Alutsista Integratif Staf Logistik Pemeliharaan non Alutsista Integratif Meningkatkan Kualitas PemeliharaanRandis/Ransus, Alkom, K4I, Alpalsus, Alkes,Alkomputer, mesin stationer, dan Alsintor. Operasi Bantuan TNI Staf Operasi Terwujudnya pencapaian tugas operasi Bantuan TNIsecara efektif. Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Staf Teritorial Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang pertahanan yang efektif.Terwujudnya ketaatan prajurit TNI terhadap hukum,disiplin dan tata tertib Staf KhususPolisi Militer Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasidan personel yang aman dan intelijen yang up date Operasi SAR TNI. Staf Operasi Terwujudnya pencapaian tugas operasi SAR TNIsecara efektif. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 12. 26% 18% 19% 19% 19% 1,287.2 2,406.7 1,569.8 1,663.2 1,743.9 8,670.8 - - Persentase alutsista/non-alutsista,/sarprasintegratif yang siap melaksanakan operasisesuai dengan kebutuhan MEF. 1423 22.0 23.1 24.2 25.3 26.5 121.1 - 1. Jumlah pengadaan Rantis. 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2. Jumlah pengadaan Sucad Rantis. 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3. Jumlah pengadaan Sucad Ranpur 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1424 45.4 47.7 50.1 52.3 54.6 250.1 - - Jumlah pengadaan materiil non Alutsista. 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 1425 106.9 110.1 113.4 116.2 119.8 566.4 - - Jumlah pengadaan MKK. 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 1426 25.0 26.3 27.6 28.8 30.1 137.8 - - Jumlah pengadaan munisi khusus. 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1427 279.8 288.2 296.8 303.2 312.4 1,480.4 - - Jumlah pengadaan materiil khusus. 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 1428 Pengadaan MKB 626.4 657.7 690.6 721.7 754.1 3,450.5 - - Jumlah pengadaan MKB non Dagri 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 1429 Pengadaan Senjata 39.3 41.3 43.4 45.4 47.4 216.8 - - Jumlah pengadaan senjata 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1430 Pengadaan Non Alutsista 73.7 77.4 81.3 85.0 88.8 406.2 - - Jumlah pengadaan Alpalsus dan Alkom 13 Paket 13 Paket 13 Paket 13 Paket 13 Paket Terpenuhinya Alpalsus dan Alkom sesuai kebutuhan Staf Logistik Pengadaan Materiil Khusus Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Matsus untuk latihan danbekal pokok Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan MKB untuk latihan danbekal pokok Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Senjata sesuai kebutuh-anTOP/DSPP Pengadaan MKK Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan bekal pokok MKK Pengadaan Munisi Khusus Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan bekal pokok munisi khusus Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis. Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Rantis, Sucad Ranpur danSucad Rantis yang sesuai DSPP Pengadaan Non-Alutsista/Senjata. Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan non-Alutsista/Senjata yangsesuai DSPP Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif UO Mabes TNI Terpenuhinya kebutuhan alutsista/non-alutsista/ sarpras Integratif untuk siap melaksanakan operasisesuai dengan kebutuhan MEF. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1431 68.7 1,134.9 242.4 285.3 310.2 2,041.5 - 1. Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitaspendukung operasi, fasilitas lembagapendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukunglainnya. 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 7 paket - 1,134.9 242.4 285.3 310.2 1,972.8 2. Pembangunan Pertahanan Integratif I - 164.3 - - - 164.3 3. Pembangunan Pertahanan Integratif II - 221.1 - - - 221.1 4. Pembangunan Pertahanan Integratif III - 295.7 - - - 295.7 5. Sarpras Pendukung - 454.0 242.4 285.3 310.2 1,291.8 6 Pembangunan Kekuatan TNI Tanjung Datu - 1432 - - - - - 1,000.0 9,573.4 116.9 152.0 124.9 10,967.2 - Staf Logistik - Persentase Alutsista Strategis Integratif yang dapat terpenuhi. 13. 11% 12% 19% 25% 33% 372.6 403.2 617.8 819.9 1,095.4 3,308.9 - UO Mabes TNI - Persentase capaian profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMSP dan OMP 1433 170.6 150.0 206.8 248.2 285.4 1,061.0 - 1. Jumlah Pendidikan Pertama 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 2. Jumlah Werving 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 3. Pengadaan Sarpras Pendidikan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1434 77.2 95.6 112.8 135.4 155.7 576.7 - - Jumlah pendidikan spesialisasi 17 dik 17 dik 17 dik 17 dik 17 dik 1435 51.0 88.1 152.2 263.0 456.2 1,010.5 - 1. Persentse porsi dan jenis kesiapsiagaan yangsesuai standar 20% 20% 20% 20% 20% 2. Jumlah latihan gabungan 8 giat 8 giat 8 giat 8 giat 8 giat 3. Jumlah latihan kesiapsiagaan 11 giat 11 giat 11 giat 11 giat 11 giat 4. Jumlah latihan bersama dengan negara lain 7 giat 7 giat 7 giat 7 giat 7 giat Staf Personel Terpenuhinya kebutuhan personel TNI/PNS dari masyarakat sipil yang memenuhi prasyarat Dikma. Pendidikan pengembangan/spesialisasi Staf Personel Terpenuhinya kebutuhan personel TNI dari hasilDikbangspes Latihan kesiapsiagaan Ops/Latgab/Latma Internasional Staf Operasi Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dalam rangkatugas OMP dan OMSP.Terpenuhinya jumlah Alutsista Strategis Integratif sesuai kebutuhan Profesionalisme Prajurit Integratif Terwujudnya profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMSP dan OMP Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI ( Werving ) Pembangunan Sarpras Pendukung Terlaksananya renovasi dan pembangunan fasilitaspendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan,sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya. Staf Logistik Pengadaan Alutsista Strategis Integratif (tidak ada lokasi) www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1436 Latihan Pembinaan Balakpus TNI 7.3 7.7 8.0 8.4 8.8 40.2 - - Jumlah latihan pembinaan Balakpus 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1437 Latihan Pratugas Operasi 4.2 4.4 4.6 4.8 5.1 23.1 - - Jumlah satuan yang melaksanakan latihanpratugas 26 satuan 26 satuan 26 satuan 26 satuan 26 satuan 1438 62.3 57.4 133.4 160.1 184.2 - - - Jumlah pembangunan Sarpras integratif 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket Staf Personel 23. 3,927.4 2,166.5 4,357.9 5,639.2 5,856.7 21,947.7 - sas 2a/ - Persentase Satker yang menerapkanmanajemen yang terintegrasi dan akuntabelberdasarkan data yang terkini dan akurat dilingkungan TNI. 1439 1,853.2 1,835.7 2,425.5 2,537.1 2,537.1 11,188.6 - - Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran 100% 100% 100% 100% 100% 1440 1,803.3 1.2 1,494.7 2,212.1 2,407.2 7,918.5 - - Jumlah kegiatan yang dilaksankan dalamrangka mendukung tugas-tugas TNI 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 1441 245.4 297.8 395.3 790.6 810.4 2,539.5 - - Jumlah pemeliharan gedung perkantoran 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1442 22.7 21.8 29.1 72.8 74.7 221.1 - - Jumlah sarana dan prasarana satker yangdipelihara 34 satker 34 satker 34 satker 34 satker 34 satker Perawatan sarana dan prasarana Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yangsiap pakai Penyelenggaraan operasional perkantoran Staf Umum TNI Terlaksananya kegiatan dalam rangka mendukungtugas-tugas TNI. Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan perkantoran integratif Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan perkantoran Integratif yangsiap pakai Penyelenggaraan manajemen dan operasional integratifTerwujudnya manajemen yang terintegrasi danakuntabel berdasarkan data yang terkini dan akuratdi lingkungan TNI. UO Mabes TNI Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif Staf Personel Terpenuhinya hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran Staf Operasi Terpeliharanya kemampuan personel di tingkatBalakpus TNI Staf Operasi Terpenuhinya kebutuhan Latihan Pratugas Operasi bagi unsur TNI yang akan melaksanakan tugas Operasi Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Sarpras untuk peningkatan Profesionalisme Personel Integratif www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1443 2.8 10.0 13.3 26.6 27.3 80.0 - - Jumlah produk sistem dan evaluasi kerja,administrasi perencanana, penganggaran dankeuangan yang disusun 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket Inspektorat Jenderal III TNI AD 44,154.0 54,748.7 65,844.5 70,468.8 73,851.0 309,067.1 14. 2,580.9 3,789.9 4,144.3 4,386.5 4,757.4 19,658.8 - - Persentase satuan TNI AD yang siap operasi 59.00% 60.30% 58.20% 100.00% 100.00% 1444 264.1 421.4 440.0 455.0 471.7 2,052.2 - 264.1 421.4 440.0 455.0 471.7 2,052.2 - Persentase materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat diamankan 94.03% 94.05% 94.09% 94.23% 94.37% 1446 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 22.5 - 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 22.5 - Persentase ketersediaan informasi aktual tentang kondisi geografi wilayah darat NKRI 95.00% 118.00% 113.00% 48.00% 41.00% 1447 150.0 172.5 198.4 228.1 262.4 1,011.4 - 150.0 172.5 198.4 228.1 262.4 1,011.4 - Persentase kesiapan Ranpur untuk mendukungoperasi, latihan dan pendidikan. 85.00% 87.00% 90.00% 92.00% 95.00% 1448 330.0 529.5 573.9 479.3 478.2 2,391.0 - 330.0 529.5 573.9 479.3 478.2 2,391.0 - Persentase kesiapan pesawat udara untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. 44.00% 50.00% 56.00% 62.00% 65.00% Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Pusat Penerbangan Terwujudnya kesiapan pesawat terbang untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan DirektoratTopografi Tersedianya informasi kondisi geografi wilayah daratNKRI untuk mendukung tugas pokok Matra Darat Pemeliharaan/Perawatan Ranpur DirektoratPeralatan Terwujudnya Ranpur yang siap mendukung operasi,latihan dan pendidikan. Dukungan Kesiapan Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya kesiapan operasional TNI AD Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat Staf Pengamanan Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasidan personel yang aman dan intelijen yang up datedi TNI AD Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif Staf Kebijakan Strategi dan Kebijakan Umum Peningkatan pengembangan sistem dan evaluasikinerja, administrasi perencanaan, penganggaran,dan keuangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1449 40.0 61.2 67.3 74.1 81.5 324.1 - 40.0 61.2 67.3 74.1 81.5 324.1 - Persentase kesiapan alat angkut air untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. 89.00% 90.00% 95.00% 97.00% 100.00% 1450 1,264.5 1,779.4 1,957.4 2,153.1 2,368.4 9,522.7 - 1,264.5 1,779.4 1,957.4 2,153.1 2,368.4 9,522.7 - Persentase kesiapan senjata dan munisi/alpaluntuk mendukung operasi, latihan danpendidikan. 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52% 1451 512.8 805.4 885.9 974.5 1,071.9 4,250.5 - 512.8 805.4 885.9 974.5 1,071.9 4,250.5 - Persentase kesiapan materiil non alutsistauntuk mendukung operasi, latihan danpendidikan. 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100.00% 1453 15.3 16.1 16.9 17.7 18.6 84.5 Staf Perencana - 15.3 16.1 16.9 17.7 18.6 84.5 - Persentase pembangunan/pengembangansistem informasi yang tergelar dan siapoperasional 39.58% 45.83% 51.03% 57.28% 62.49% 15. 4,645.0 14,118.5 17,333.3 17,554.9 18,351.9 72,003.5 - - Persentase Alut/Non Alut/ Sarpras Matra Daratyang modern 69.82% 74.82% 79.82% 84.82% 89.82% 1458 247.4 1,972.8 2,006.1 2,148.1 2,190.1 8,564.7 Staf Logistik - 247.4 1,972.8 2,006.1 2,148.1 2,190.1 8,564.7 - Prosentase Ranpur untuk memenuhi TOP/DSPP 26.45% 41.45% 56.45% 71.45% 86.45% Terpenuhinya jumlah Ranpur yang sesuai kebutuhanTOP/DSPP DirektoratPeralatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat Terwujudnya Sistem yang berbasis teknologiinformasi dalam rangka mendukung kinerja danevaluasi satuan yang efektif, efisien dan bermanfaat Dinas Informasi dan Pengolahan Data Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista, Sarpras Matra Darat Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista,fasilitas, dan sarpras TNI AD untuk siapmelaksanakan operasi sesuai dengan standarisasiTNI AD Pengadaan/Penggantian Kendaraan TempurPemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal DirektoratPeralatan Terwujudnya kesiapan senjata dan munisi/alpaluntuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan. Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista DirektoratPeralatan, Zeni, Perhubu- ngan, Kesehatan,Topografi, PembekalanAngkutan, Ajudan Jenderal, Penelitian dan Pengem-bangan Terwujudnya kesiapan materiil Non Alutsista untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air DirektoratPembekalan Angkutan Terwujudnya kesiapan alat angkut air untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1459 275.3 330.3 396.4 475.7 570.8 2,048.5 Staf Logistik - 275.3 330.3 396.4 475.7 570.8 2,048.5 - Persentase pesawat terbang (Sabang) untukmemenuhi TOP/DSPP 62.50% 75.00% 85.16% 92.00% 95.00% 1460 146.5 241.3 218.2 242.2 268.8 1,117.0 - 146.5 206.1 228.7 253.9 281.8 1,117.0 - Persentase alat angkut air untuk memenuhiTOP/DSPP 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100% 1461 328.1 986.4 1,142.1 1,322.7 1,532.3 5,311.6 - 328.1 986.4 1,142.1 1,322.7 1,532.3 5,311.6 1. Persentase senjata dan munisi untukmemenuhi TOP/DSPP 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52% 2. Persentase Aloptik untuk memenuhi TOP/DSPP 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52% 1462 110.3 1,034.2 1,160.5 1,308.5 1,475.2 5,088.7 - 110.3 1,034.2 1,160.5 1,308.5 1,475.2 5,088.7 - Persentase pengadaan / penggantian materiilAlutsista untuk memenuhi TOP/DSPP 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100.00% 1463 745.7 2,652.0 3,023.4 3,300.8 3,550.2 13,272.2 - 745.7 2,652.0 3,023.4 3,300.8 3,550.2 13,272.2 - Persentase pengadaan / penggantian materiilNon Alutsista untuk memenuhi TOP/DSPP 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52% 1464 869.1 4,099.7 4,653.4 5,637.2 6,658.9 21,918.3 - 869.1 4,099.7 4,653.4 4,637.2 7,658.9 21,918.3 Pengadaan/Penggantian Materiil Non Alutsista Staf Logistik, DirektoratKesehatan,Peralatan, Zeni Terpenuhinya jumlah materiil non Alutsista yangsesuai kebutuhan TOP/DSPP Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat Staf Logistik, Direktorat Zeni Tersedianya sarpras yang dibangun sesuaikebutuhan DSPPTerpenuhinya jumlah alat angkut air yang sesuaikebutuhan TOP/DSPP Staf Logistik, DirektoratPembekalan Angkutan Pengadaan/Penggantian Senjata, Munisi dan Optik Terpenuhinya jumlah senjata dan munisi yangsesuai kebutuhan TOP/DSPP Staf logistik, DirektoratPeralatan Pengadaan/Penggantian Materiil Alutsista Staf Logistik, Direktorat Peralatan,Perhubungan, Zeni, Pembekalan Angkutan Terpenuhinya jumlah materiil Alutsista yang sesuaikebutuhan TOP/DSPP Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) Terpenuhinya jumlah pesawat terbang (Sabang) yangsesuai kebutuhan TOP/DSPP Pusat Penerbang Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air www.peraturan.go.id 2018, No.1094 - Persentase pengadaan fasilitas perkantoran,fasilitas pendukung, fasilitas umum,pembangunan perumahan serta sarana danprasarana pangkalan untuk memenuhi DSPP 26.23% 48.11% 54.88% 65.00% 72.50% 1465 1,922.5 2,801.8 4,733.2 3,119.6 2,105.5 14,682.6 - 1,922.5 2,801.8 4,733.2 3,119.6 2,105.5 14,682.6 - Persentase pentahapan pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat 62.30% 79.65% 91.64% 98.74% 99.45% 16. 1,404.2 1,496.1 1,594.8 1,700.8 1,814.7 8,010.6 - - Persentase capaian profesionalisme personelTNI AD sesuai Daftar Susunan Personel danPeralatan (DSPP) untuk melaksanakan OMP danOMSP 82.41% 76.33% 80.21% 90.00% 90.00% 1466 433.9 477.2 525.0 577.5 635.2 2,648.8 Staf Operasi - 433.9 477.2 525.0 577.5 635.2 2,648.8 - Persentase prajurit yang memenuhi persyaratankelulusan Lator 89.41% 90.23% 92.03% 100.00% 100.00% - Persentase latihan antar kecabangan yangmemenuhi tujuan penyelenggaraan latihan dansasaran latihan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1467 30.4 31.9 33.5 35.2 37.0 168.1 - 30.4 31.9 33.5 35.2 37.0 168.1 - Persentase terwujudnya kerja sama militer danhubungan bilateral yang kondusif dengannegara sahabat Matra Darat 75.00% 92.85% 85.71% 100.00% 100.00% 1468 487.5 511.9 537.5 564.4 592.6 2,693.9 - 487.5 511.9 537.5 564.4 592.6 2,693.9 - Persentase lulusan Dikma dalam memenuhikebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikma 99.80% 61.70% 67.90% 100.00% 100.00% Pendidikan Pertama Matra Darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilDikma Latihan Matra Darat Terwujudnya profesionalisme prajurit tingkatperorangan sampai dengan kecabangan satuan MatraDarat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Latihan Bersama Internasional Staf Operasi Terwujudnya kerja sama militer dengan negarasahabat Matra Darat Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat Staf Logistik, DirektoratPeralatan, Perhubu-ngan, Zeni Terpenuhinya Alutsista Strategis Matra Darat sesuaikebutuhan DSPP Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya profesionalisme personel TNI AD untukmelaksanakan OMP dan OMSP www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1469 167.0 175.4 184.2 193.4 203.0 922.9 - 167.0 175.4 184.2 193.4 203.0 922.9 - Persentase lulusan Diktuk dalam memenuhikebutuhan personel TNI AD dari hasil Diktuk 96.10% 93.20% 101.30% 100.00% 100.00% 1470 53.3 56.0 58.8 61.7 64.8 294.5 - 53.3 56.0 58.8 61.7 64.8 294.5 - Persentase lulusan Dikbangum/rutin dalammemenuhi kebutuhan personel TNI AD darihasil Dikbangum/rutin 67.80% 85.10% 93.70% 100.00% 100.00% 1471 100.3 105.3 110.6 116.1 121.9 554.3 - 100.3 105.3 110.6 116.1 121.9 554.3 - Persentase lulusan Dikbangspes dalammemenuhi kebutuhan personel TNI AD darihasil Dikbangspes 101.40% 60.50% 93.20% 100.00% 100.00% 1472 96.8 101.6 106.7 112.0 117.6 534.7 - 96.8 101.6 106.7 112.0 117.6 534.7 - Persentase lulusan pendidikan profesi dankeahlian Matra Darat dalam memenuhikebutuhan personel TNI AD dari hasilpendidikan profesi dan keahlian Matra Darat 94.60% 79.70% 68.30% 100.00% 100.00% 1473 35.0 36.8 38.6 40.5 42.5 193.4 - 35.0 36.8 38.6 40.5 42.5 193.4 - Persentase pemenuhan kebutuhan sarpraspendidikan personel Matra Darat 100% 100% 100% 100% 100% 24. 35,523.9 35,344.2 42,772.2 46,826.7 48,927.1 209,394.1 - - Persentase tingkat efektifitas organisasi 7.33% 13.52% 68.22% 22.80% 28.09% Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya tatakelola sumber daya TNI AD secaraefektif dan efisien agar siap melaksanakan OMP danOMSP Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilpendidikan profesi dan keahlian Matra Darat. Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat Staf Personel,Staf Logistikdan DirektoratZeni Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikanpersonel Matra Darat Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilDikbang Umum/ Rutin Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilDikbangspes Pendidikan Pembentukan Matra darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilDiktuk www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1474 28,870.6 30,649.3 30,916.3 30,916.3 29,752.3 151,104.8 - 28,870.6 30,649.3 30,916.3 30,916.3 29,752.3 151,104.8 - Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit danPNS yang diterima tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 1475 448.7 489.7 539.1 1,539.1 3,847.4 6,864.0 - 448.7 489.7 539.1 1,539.1 3,847.4 6,864.0 - Persentase penyelesaian administrasiperkantoran 100% 100% 100% 100% 100% - 1476 2.2 10.1 16.2 20.2 23.0 71.7 - 2.2 10.1 16.2 20.2 23.0 71.7 - Persentase penyelesaian pelanggaran hukumdan disiplin personel TNI AD. 100% 100% 100% 100% 100% - 1477 7.2 20.8 29.4 31.4 49.4 138.2 - 7.2 20.8 29.4 31.4 49.4 138.2 1. Persentase perkara yang mendapatkan bantuanhukum 100% 100% 100% 100% 100% - 2. Persentase satker yang menerima penyuluhanhukum 100% 100% 100% 100% 100% 1478 134.4 248.7 285.3 285.2 193.4 1,147.0 - 134.4 248.7 285.3 285.2 193.4 1,147.0 - Persentase PNS yang menerima uang makandan penambahan daya tahan tubuh PNS yangtepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% - 1479 793.6 726.6 3,473.2 5,891.4 6,868.6 17,753.4 - 793.6 726.6 3,473.2 5,891.4 6,868.6 17,753.4 - Jumlah bangunan gedung dan rumah dinasyang di pelihara. 5.203 KK/Unit 5.225 KK/Unit 5.159 KK/Unit 5.327 KK/Unit 5.303 KK/Unit - 1480 4,621.7 2,352.5 6,664.0 6,492.9 7,302.5 27,433.6 - 4,621.7 2,352.5 6,664.0 6,492.9 7,302.5 27,433.6 1. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu. 28% 30% 30% 30% 30% - 2. Presentasi pemakaian LTGA sesuai pagu 60% 60% 60% 60% 60% 3. Persentase pengadaan Kaporlap sesuai dengannorma 16.6% 20% 20% 20% 20% Pemeliharaan/perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas dan SarprasPerkantoran Staf Logistik, Direktorat Zeni Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatifPeralatan Fungsional, Fasilitas dan SarprasPerkantoran. Penyelenggaraaan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Staf Logistik, DirektoratPembekalan Angkutan Meningkatnya dukungan administrasi perbekalandan dukungan bekal Matra Darat. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Direktorat Hukum Meningkatnya pembinaan dan bantuan hukum bagipersonel TNI AD. Penyelenggaraaan Administrasi Personel Seluruh Satker Meningkatnya dukungan administrasi personel MatraDarat. Penggiatan Fungsi Matra Darat Seluruh Satker Meningkatnya dukungan penggiatan fungsi Matra Darat. Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat Pusat Polisi Militer Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplinpersonel TNI AD. Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat Staf Personel Meningkatnya dukungan perawatan personel MatraDarat. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1481 27.9 41.6 47.9 57.9 74.0 249.3 - 27.9 41.6 47.9 57.9 74.0 249.3 - Jumlah produk penerangan. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1482 601.1 787.9 783.3 1,574.3 797.9 4,544.5 - 601.1 787.9 783.3 1,574.3 797.9 4,544.5 - Jumlah kegiatan dukungan adminstasi umummeliputi kegiatan pendidikan dan latihanfungsional, pembinaan mental, rapatkoordinasi/kerja/dinas/pimpinan/kelompokkerja/konsultasi, pembinaan olah raga dankesenian, kegiatan anggaran rutin dandukungan pelayanan. 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket 1483 16.5 17.0 17.5 18.0 18.6 87.6 - 16.5 17.0 17.5 18.0 18.6 87.6 1. Persentase penyusunan dokumen pembentukanorganisasi baru sesuai Renstra 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 2. Persentase pemenuhan Doktrin dan petunjukdalam rangka mendukung operasional MatraDarat 14.66% 27.03% 36.44% 45.59% 56.18% 1484 2.9 3.6 5.5 6.5 8.0 26.5 - 2.9 3.6 5.5 6.5 8.0 26.5 - Jumlah satuan yang menjadi obyekpemeriksaan. 51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan IV 24,442.0 32,184.1 36,615.6 30,751.9 30,357.4 154,351.0 17 Dukungan Kesiapan Matra Laut 17% 19% 20% 22% 22% 2,332.5 2,550.4 2,703.0 2,933.3 3,049.3 13,568.5 UO TNI AL - - Persentase satuan TNI AL yang siapmelaksanakan operasi. 1485 15.0 16.5 18.1 20.0 22.0 91.6 - 1. Jumlah data Peta Laut yang dibuat/revisi,meliputi Peta Kertas dan Peta Elektonik(Electronic Navigational Charts/ENC) 20 data 20 data 20 data 20 data 20 data 2. Jumlah pelaksanaan survei 20 giat 20 giat 20 giat 20 giat 20 giat 3. Jumlah layanan pemeliharaan alat surta . 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket TNI AL Terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AL yangsiap operasional dalam menghadapi setiap ancaman. Penyelenggaraan Surta Hidros Dinas Hidrografi dan Oceanografi Meningkatnya penyelenggaraan Surta Hidros MatraLaut. Penyelenggaraan administrasi pembinaan, perencanaan, penganggarandan keuangan Staf Perencana,DirektoratKeuangan, Staf Operasi, Kodiklat Terwujudnya validitas organisasi di jajaran TNI ADsesuai perkembangan lingkungan strategis dan ilmupengetahuan teknologi dengan didukungtersusunnya piranti lunak yang berkaitan dengankebijakan, peraturan serta petunjuk yangberhubungan dengan tata cara pembinaan TNI AD Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Meningkatnya kinerja dan tertib administrasiperbendaharaan Satker Matra Darat . Penyelenggaraan Penpas dan Penum Dinas Penerangan Meningkatnya dukungan penerangan pasukan danpenerangan umum. Penyelenggaraan Administrasi Umum Seluruh Satker Meningkatnya dukungan administrasi umum MatraDarat. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1486 15.0 16.5 18.1 20.0 22.0 91.6 - 1. Jumlah sistem aplikasi dan metode kinerja TNIAL 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 2. Jumlah layanan pembinaan Infolahta 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1487 10.0 11.0 12.1 13.3 18.9 65.3 - 1. Jumlah sertifikat uji kelaikan 584 unit 706 unit 710 unit 712 unit 714 unit 2. Jumlah layanan pembinaan material 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 3. Jumlah peningkatan dan pemeliharaan alat ujikelaikan 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1488 50.0 55.0 60.5 66.5 73.2 305.2 - 1. Jumlah peralatan komunikasi, persandian danpernika komunikasi yang dibeli/dipelihara 425 set 425 set 425 set 425 set 425 set 2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1489 50.0 55.0 60.5 66.5 73.2 305.2 - 1. Jumlah peralatan senjata elektronika danamunisi yang dipelihara 432 set 432 set 432 set 432 set 432 set 2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1490 1,980.0 2,079.0 2,182.9 2,281.2 2,383.9 10,907.0 - - Jumlah pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL,Alpung, Ranpur dan Rantis Matra Laut. 310 paket 310 paket 310 paket 310 paket 310 paket 1491 57.5 132.7 150.0 247.7 219.00 806.9 - 1. Persentase penyelesaian pelanggaran hukum dilaut. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah penyelenggaraan OMSP 80 giat 78 giat 80 giat 78 giat 80 giat 3. Jumlah penyelenggaraan International MaritimeSecurity Sympossium (IMSS) 1 giat - 1 giat - 1 giat 4. Jumlah penyelenggaraan Multilateral NavalExercise Komodo (MNEK) - 1 giat - 1 giat - 5. Jumlah penyelenggaraan Sail Bahari 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 6 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Penyelenggaraan OMSP Matla, Gakkum dan Jaga Kamla di wilayah lautYurnas Staf Operasi Terwujudnya keamanan laut di perairan yurisdiksinasional Indonesia. Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Dinas Materiil Senjata danElektronika Menigkatnya kesiapan peralatan senjata, elektronikadan amunisi TNI AL. Pemeliharaan/perawatan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis Dinas Materiil Meningkatnya kesiapan KRI, KAL, Alpung, Ranpurdan Rantis Matra Laut. Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut Dinas KelaikanMateriil Meningkatnya kualitas dan kuantitas uji kelaikanTNIAL. Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Dinas Komunikasi dan Elektronika Menigkatnya kesiapan sarana prasarana komunikasi,persandian dan pernika komunikasi TNI AL. Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut Dinas Informasi dan Pengolahan Data Meningkatnya Sistem dan Metodologi EvaluasiKinerja TNI AL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1492 20.0 22.0 24.2 26.6 29.3 122.1 - 1. Jumlah laporan kajian dan produk Litbang TNIAL 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1493 30.0 47.2 49.5 51.7 54.1 232.5 - Dinas Pengamanan 1. Jumlah kegiatan dan produk intelijen matralaut. 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 2. Jumlah pengadaan material khusus satlak intelijen 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1494 5.0 5.5 6.1 6.7 7.3 30.6 - 1. Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim. 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2. Jumlah pembangunan fasilitas dan pengadaanperalatan potensi maritim. 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1495 100.0 110.0 121.0 133.1 146.4 610.5 - 1. Jumlah layanan pemeliharaan dan perawatanpesawat udara TNI AL. 171 giat 184 giat 189 giat 205 giat 210 giat 2. Jumlah pemeliharaan lanjutan dan pengadaansuku cadang pesawat udara TNI AL. 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 18 15% 24% 25% 18% 19% 12,686.9 20,213.3 21,163.6 15,285.8 16,043.5 85,393.1 UO TNI AL - sas 3a - Persentase Alutsista dan non Alutsista siapoperasional. 1496 1,060.0 7,730.8 6,053.5 6,206.8 6,760.2 27,811.3 - 1. Jumlah dermaga yang dibangun dan direhabilitasi 10 dermaga 12 dermaga 10 dermaga 10 dermaga 10 dermaga 2. Jumlah pos pulau terluar dan wilayahperbatasan yang diperbaiki 15 pos 14 pos 14 pos 14 pos 14 pos 3. Jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitasdan sarpras pangkalan TNI AL 253 paket 253 paket 253 paket 253 paket 253 paket 4. Pembangunan dalam rangka mendukungpembentukan Kogabwilhan - 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 5 Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Lanudal - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Terwujudnya kesiapan penerbangan TNI AL dalammendukung tugas operasi. Pusat Penerbangan Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta PengembanganFasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut Terwujudnya Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras TNI AL yang memenuhi kebutuhan, standar mutusesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkansecara madiri. Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Dinas Fasilitas Pangkalan Peningkatan kesiapan dan penambahan jumlahfasilitas serta sarana prasarana Pangkalan TNI AL. Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut Tersedianya produk intelijen yang dapat mendukungtugas-tugas TNI AL. Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Dinas Pembinaan PotensiMaritim Terwujudnya dukungan masyarakat dan industrijasa maritim untuk kepentingan pertahanan laut. Pemeliharaan/Perawatan PesudLitbanghan Matra Laut Dinas Penelitian danPengembangan Meningkatnyakualitas dan kuantitas Litbanghan TNIAL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 6. Jumlah pembangunan fasilitas dan sarprasnaval cyber command (NCC) - 1 paket - - - 7. Jumlah pembangunan rumah dinas prajurit(Quick Wins/On-top) 1.500 unit 1.500 unit 1.500 unit 1.500 unit 1.500 unit 1497 17.5 19.2 21.2 23.3 25.6 106.8 - - Jumlah pengadaan alat survey hidro oceanografi. 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 1498 70.8 25.6 28.1 30.9 34.0 189.4 - 1. Jumlah pengadaan alat komunikasi danelektronika. 141 paket 85 paket 85 paket 85 paket 85 paket 2. Jumlah pengadaan alkom BTP Kormar 1 Paket - - - - 1499 135.1 2,426.2 2,579.2 2,014.4 1,794.3 8,949.2 - 1. Jumlah pengadaan senjata dan amunisi. 7 paket 26 paket 26 paket 8 paket 8 paket 2. Jumlah perbaikan senjata elektronika 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 1500 1,213.9 3,676.6 4,130.3 4,579.8 5,362.7 18,963.3 - 1. Jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis 157 unit 184 unit 85 unit 85 unit 85 unit 2. Jumlah pengadaan peralatan pendukung dan sucad KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis 37 paket 48 paket 37 paket 37 paket 37 paket 3. Jumlah pengadaan amunisi KRI, KAL, Alpung,Ranpur dan Rantis 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 1501 939.7 1,155.5 1,130.3 1,131.4 1,171.3 5,528.2 - 1. Jumlah pengadaan peralatan Pasussla 16 paket 15 paket 15 paket 15 paket 15 paket 2. Jumlah pengadaan peralatan Pasukan khususlaut dan materiil non Alutsista Matra Laut. 207 paket 211 paket 201 paket 201 paket 201 paket 1502 9,159.9 3,680.7 5,159.9 - - 18,000.5 - - - - - - - Jumlah pengadaan Alat utama sistem senjataStrategis Matra Laut. Peningkatan/pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil non Alutsista Matra Laut Dinas Pembekalan Penambahan jumlah peralatan passusla dan materiilnon Alutsista Matra Laut. Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut Dinas Pengadaan Percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Peningkatan/pengadaan Senlek dan Amonisi Dinas Materiil Senjata danElektronika Peningkatan kemampuan dan penambahan Senlekdan Amonisi. Peningkatan/pengadaan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis Dinas Materiil Peningkatan kemampuan dan kekuatan KRI, KAL,Alpung, Ranpur dan Rantis Peningkatan/pengadaan Peralatan Surta Hidros Dinas Hidrografi dan Oceanografi Peningkatan kemampuan dan penambahan PeralatanSurta Hidros Peningkatan/pengadaan Peralatan Komlek Dinas Komunikasi dan Elektronika Peningkatan kesiapan dan penambahan peralatan serta sarana prasarana Komlek TNI AL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1503 90.0 1,498.7 2,061.1 1,299.2 895.4 5,844.4 - 1. Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udaraTNI AL. 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2. Jumlah pengadaan pesawat udara TNI AL. 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 19 7% 20% 20% 35% 17% 342.5 960.3 982.0 1,686.0 820.5 4,791.3 - - Persentase personel yang kompeten. 1504 9.0 9.9 10.9 12.0 13.3 55.1 - 1. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikanpertama 1.781 orang 1.489 orang 1.496 orang 2.021 orang 2.027 orang 2. Jumlah personel militer yang lulus seleksipendidikan pembentukan 1.332 orang 837 orang 881 orang 1.279 orang 1.243 orang 3. Jumlah alih golongan PNS 145 orang 133 orang 139 orang 173 orang 184 orang 1505 120.0 540.8 423.8 1,086.5 175.7 2,346.8 - 1. Jumlah pembangunan fasilitas pendidikan danlatihan matra laut 56 paket 56 paket 56 paket 56 paket 56 paket 2. Jumlah pembangunan sarana dan prasaranapendidikan dan latihan matra laut 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 1506 80.5 247.5 260.0 271.6 283.9 1,143.5 - 1. Jumlah latihan matra laut 22 giat 22 giat 22 giat 22 giat 22 giat 2. Jumlah geladi Tugas Tempur tingkat IV TNI AL 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 3. Jumlah latihan bersama dengan negara sahabatdan muhibah KRI 46 paket 48 paket 46 paket 48 paket 46 paket 4. Jumlah meeting dalam rangka penyiapanLatihan bersama, seminar, simposium danworkshop 58 paket 58 paket 58 paket 58 paket 58 paket 1507 129.0 157.8 282.5 310.7 341.8 1,221.8 - 1. Jumlah pendidikan pertama 4 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 2. Jumlah pendidikan pembentukan 3 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3. Jumlah pendidikan pengembangan umum 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut Staf Operasi Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI ALdalam melaksanakan tugas operasi TNI AL. Dikma, Dikbangum, Spesialisasi, Profesi dan Ketrampilan serta DiktukMatra Laut Dinas Pendidikan Terselenggaranya pendidikan TNI AL pada semuastrata yang sesuai standar. Werving dan Seleksi Dinas Administrasi Personil Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan seleksipersonel untuk mengikuti pendidikan sesuaikebutuhan/standar. Pembangunan Fasilitas dan Sarana prasarana Profesionalisme MatraLaut Dinas fasilitas pangkalan Tercukupinya fasilitas dan sarpras profesionalismeMatra Laut. Peningkatan/pengadaan Pesud dan sarana prasarana penerbangan Matra Laut Pusat Penerbangan Peningkatan kemampuan dan penambahan Pesudbeserta sarpras penerbangan TNI AL. Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut UO TNI AL Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawakioleh personel yang berkualitas, sesuai SKP dandengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 4. Jumlah pendidikan spesialisasi/khusus 10 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5. Jumlah pendidikan/kursus lainnya 3 paket 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 1508 4.0 4.3 4.8 5.2 5.8 24.1 - - Jumlah pelayanan psikologi Matra Laut 6 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 25 18% 17% 23% 21% 21% 9,080.1 8,460.1 11,767.0 10,846.8 10,444.1 50,598.1 - - Persentase Satker yang menerapkanmanajemen yang terintegrasi dan akuntabelberdasarkan data yang terkini dan akurat dilingkungan TNI AL. 100% 100% 100% 100% 100% 1509 11.5 20.0 15.2 17.4 13.1 77.2 - 1. Persentase data personel yang memenuhisyarat sesuai dengan klasifikasi. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah penyelenggaraan administrasipengelolaan personel 4 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3. Jumlah pembinaan personel terprogram matralaut 23 paket 23 paket 23 paket 23 paket 23 paket 1510 983.8 474.6 1,029.9 1,231.4 950.8 4,670.5 - 1. Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah satker yang menerima pemeliharaandan perawatan bangunan 88 satker 88 satker 88 satker 88 satker 88 satker 3. Jumlah pemeliharaan dan perawatankendaraan bermotor dan kendaraan khusus 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit 4. Jumlah pemeliharaan lainnya 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1511 71.9 73.5 95.1 253.7 791.2 1,285.4 - 1. Persentase personel beserta keluarga yangmendapatkan pelayanan kesehatan. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah layanan tertentu, meliputi dukunganoperasi, pemeriksaan kesehatan organik danwerving 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3. Jumlah pengadaan bekal kesehatan 3 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya dukungan Pelayanan Kesehatan MatraLaut. Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Laut Dinas Administrasi Personil Meningkatnya dukungan administrasi personel TNIAL. Pemeliharaan/Perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas, Sarana Prasarana dan pengelolaan LTGA Dinas fasilitas pangkalan Meningkatnya dukungan Perawatan PeralatanFungsional, Fasilitas, dan Sarpras PengelolaanLTGA. Penyelenggaraan Psychologi Matra Laut Dinas Pendidikan Meningkatnya kondisi psikologi personel dan satuanTNI AL sesuai standar serta kesiapan operasipsikologi TNI AL. Penyelenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut UO TNI AL Terwujudnya manajemen dan operasional Matra Lautyang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan datayang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1512 3.7 2.6 11.2 11.2 13.1 41.8 - 1. Persentase penyelesaian perkara hukum. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah penyelenggaraan pembinaan hukum. 10 satker 10 satker 10 satker 10 satker 10 satker 3. Jumlah penyelenggaraan bantuan hukum 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4. Jumlah pelatihan bidang hukum 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 5. Jumlah perundingan batas-batas wilayahmaritim 5 negara 5 negara 5 negara 5 negara 5 negara 1513 34.5 26.3 45.6 50.2 15.9 172.5 - 1. Persentase pelaporan keuangan sesuai denganSAI dan SAKPA 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah penyelenggaraan administrasiperencanaan, penganggaran dan keuanganmatra laut 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1514 45.0 49.5 54.5 59.9 65.9 274.7 - 1. Persentase penyelesaian administrasiperbekalan sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah pengadaan perlengkapan perbekalan 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3. Jumlah pengadaan makanan/minuman untuktugas dinas dalam dan konserven untuk operasi 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 4. Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kapor dankapsat 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5. Jumlah pengelolaan simak BMN dan pembinaanlogistik 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 6. Jumlah satker yang menerima dukunganpergudangan dan jasa angkutan 37 satker 37 satker 37 satker 37 satker 37 satker 7. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu 100% 100% 100% 100% 100% 1515 Penyelenggaraan Penpas dan Penum 6.4 7.1 7.8 8.6 9.4 39.3 - 1. Jumlah produk penerangan 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapanpenerangan 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 1516 7,812.9 7,708.6 10,332.5 9,016.3 8,443.2 43,313.5 - 1. Persentase personel yang mendapatkan hakperawatan personel. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah tunjangan brevet 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Dinas Penerangan Meningkatnya kesiapan dan kemampuan Penpas danPenum TNI AL dalam rangka penyampaian informasi. Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut Dinas Perawatan Personel Meningkatnya dukungan administrasi perawatanpersonel Matra Laut. Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan Dinas Keuangan Meningkatnya dukungan administrasi perencanaan,penganggaran, dan keuangan TNI AL. Penyelenggaraan Adiministrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal MatraLaut Dinas Pembekalan Meningkatnya dukungan administrasi perbekalandan dukungan bekal Matra Laut. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Dinas Pembinaan Hukum Meningkatnya Pembinaan hukum Matra Laut. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 3. Jumlah tunjangan keahlian 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 4. Jumlah tunjangan khusus/kegiatan 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 5. Jumlah belanja penyaluran tenaga kerja danperawatan jenazah 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 6. Jumlah honor pengajar dan pembantu pengajar,tunjangan pengawak SAI 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 7. Jumlah belanja perjalanan dinas 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1517 11.5 8.4 15.2 14.3 11.3 60.7 - 1. Jumlah kegiatan pembinaan pengawasan danpemeriksaan rutin 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 2. Jumlah kegiatan revieu laporan keuangan/RKA 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 3. Jumlah kegiatan pemutakhiran data 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 1518 6.9 5.5 10.0 11.3 9.0 42.7 - 1. Jumlah penegakan hukum, ketertiban dandisiplin yang dilaksanakan. 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2. Jumlah pemenuhan uang makan tahanan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1519 92.0 84.0 150.0 172.5 121.2 619.7 - 1. Persentase penyelesaian administrasi yangsesuai dengan ketentuan. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah kegiatan administasi umum meliputipembinaan administrasi umum, fungsi satuan,dan Kodal giat pimpinan 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat V TNI AU 11,472.2 17,174.7 28,803.0 32,265.8 28,761.7 118,477.3 20 12% 19% 21% 23% 25% 3,075.9 5,056.0 5,515.9 6,013.5 6,474.7 26,136.1 UO TNI AU - - Persentase alutsistaTNI AU yang siapmelaksanakan operasi sesuai dengankebutuhan Renkon, Rentinkon, RencanaLatihan Kesiapsiagaan operasi dan RencanaLatihan Gabungan Tahun Berjalan 1520 2.1 5.3 7.9 9.9 10.4 35.6 Staf Operasi - 1. Persentase kesiapan alutsista TNI AU sesuaidengan kebutuhan Rentinkon TNI. Dukungan Kesiapan Matra Udara Terwujudnya kekuatan TNI AU yang siapmelaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhanRenkon, Rentinkon, Latihan Kesiapsiagaan operasi,dan Latihan Gabungan Tahun Berjalan. Penyelenggaraan OMSP Matra Udara Terwujudnya kesiapan alutsista TNI AU sesuaidengan kebutuhan Rentinkon TNI Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut Pusat Polisi Militer Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplinpersonel TNI AL. Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Matra Laut Sekretariat Umum Meningkatnya dukungan administrasi umum TNI AL. Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Meningkatnya kinerja dan tertib administrasiperbendaharaan TNI AL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 2. Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara. 14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket 3. Persentase jam terbang operasi yang sesuaidengan alokasi jam terbang 100% 100% 100% 100% 100% 4. Persentase operasional radar perhari yangsesuai standar 60% 60% 60% 60% 60% 1521 2,078.5 3,182.4 3,541.6 3,906.1 4,240.9 16,949.6 - - Persentase kesiapan pesawat udara, senjatadan Almatsus lainnya untuk mendukungoperasi, latihan dan pendidikan. 12% (PSWT) 19% 21% 23% 25% 1522 14.7 242.1 266.4 293.0 322.3 1,138.4 - - Jumlah Alpalsus yang dipelihara, dirawat dandiperbaiki 9 Paket 9 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 1523 16.2 92.8 69.6 71.6 73.7 323.9 - 1. Persentase perangkat keras yang tergelar. 2. Persentase perangkat keras yang tergelar yang siap digunakan 3. Tingkat kepuasan pengguna aplikasi yang telahdibangun. 4. Persentase perangkat keras dan aplikasi yangdapat diintegrasikan menjadi satu sistem 1524 900.0 1,369.5 1,460.7 1,557.9 1,646.7 6,934.8 - - Persentase kesiapan radar, PSU, dan AlmatsusKomlek lainnya untuk mendukung operasi,latihan dan pendidikan 60% (RADAR) 70% 75% 75% 75% 1525 19.0 28.9 33.0 36.3 39.7 156.9 - 1. Persentase materiil dan fasilitas Matra Udarayang mendapat sertifikasi laik operasi. 2. Jumlah penyelenggaraan uji kelaikan MatraUdara. 84 giat 84 giat 84 giat 84 giat 84 giat Pemeliharaan/Perawatan Radar, PSU & Altmatsus Komlek Lainnya Dinas Komunikasi dan Elektronika Terwujudnya kesiapan radar, PSU, dan AlmatsusKomlek lainnya untuk mendukung operasi, latihandan pendidikan Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara Dinas KeselamatanTerbang dan Kerja Terwujudnya materiil dan fasilitas Matra Udara yanglaik operasional Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan Dinas Pengembangan Operasi Terwujudnya kesiapan sarpras dukungan operasipenerbangan untuk kegiatan operasi, latihan danpendidikan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara Dinas Informasi dan Pengolahan Data Terwujudnya integrasi sistem informasi dankomunikasi yang siap digunakan untuk mendukung tugas Pemeliharaan/Perawatan Pswt Udara, Senjata & Almatsus lainnya Dinas Aeronautika Terwujudnya kesiapan pesawat udara, senjata danAlmatsus lainnya untuk mendukung operasi, latihandan pendidikan www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1526 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 3.7 - 1. Persentase hasil Litbang (prototipe) yangmendapat sertifikasi kelaikan udara 2. Tingkat kepuasan calon pengguna materiilterhadap prototype yang telah dibuat 3. Jumlah produk Litbanghan Matra Udara 1527 29.0 116.9 116.9 116.9 116.9 496.7 - 1. Persentase materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat diamankan 2. Persentase dokumen intelijen yang up date 3. Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untukkegiatan pengamanan Matra Udara 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 4. Jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan danpenggalangan 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 5. Jumlah kegiatan pembinaan intelijen 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 1528 7.8 8.6 9.4 10.4 11.4 47.6 - 1. Persentase Tingkat minat dan keikutsertaanmasyarakat pada kegiatan kedirgantaraan. 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadapkegiatan kedirgantaraan. 3. Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara. 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 1529 8.0 8.8 9.7 10.7 11.7 48.8 - 1. Persentase ketersediaan informasi tentangsituasi udara dan topografi kawasan lanud sertaseluruh wilayah indonesia yang lengkap danupdate 2. Jumlah peta yang direvisi. 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 3. Jumlah pembuatan peta 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 4. Jumlah peta yang direproduksi 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 5. Jumlah pemotretan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara Dinas PotensiKedirgantaraa n Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang dirgantaraserta dukungan rakyat terhadap TNI AU Penyelenggaraan Surta Dinas Surveydan Pemetaan Udara Tersedianya informasi tentang situasi udara dantopografi kawasan lanud serta seluruhwilayahindonesia yang lengkap dan update. Litbanghan Matra Udara Dinas Penelitian danPengembangan Terwujudnya hasil Litbang (prototipe) yang mendapatsertifikasi kelaikan udara Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara Dinas Pengamanan dan Sandi Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasidan personel yang aman dan intelijen yang up datedi TNI AU www.peraturan.go.id 2018, No.1094 21. 5% 14% 27% 30% 24% 4,195.1 10,356.5 20,769.4 22,689.8 18,370.3 76,381.1 UO TNI AU - - Persentase alutsista, non-alutsista, fasilitas,dan sarpras TNI AU yang siap melaksanakanoperasi sesuai dengan kebutuhan yang tertuangdalam dokumen MEF. 1530 392.2 660.0 11,294.0 12,388.0 9,978.0 34,712.2 - 1. Persentase kebutuhan Alutsista sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEFyang dapat terpenuhi 2. Lanjutan pembayaran F-16 EDA dan C-130 eksRAAF 1 paket 1 paket 3. Pembayaran 5 pesawat C-130 H & simulator 1 paket 1531 1,780.0 4,349.0 4,420.5 4,709.1 2,817.3 18,075.8 1. Persentase kesiapan pesawat udara 2. Persentase kesiapan dukungan pemeliharaanpesawat udara 3. Persentasi kesiapan dukungan pemeliharaanpesawat udara di Lanud Operasi 4. Jumlah pesawat yang siap operasional. 150 pswt 150 pswt 150 pswt 150 pswt 150 pswt 1532 455.8 1,763.5 1,373.0 1,438.3 1,534.6 6,565.1 - 1. Persentase fasilitas dan sarpras udara yang siapdigunakan TNI AU 2. Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AUyang dibangun. 1.082.182 M² 1.190.400 M² 1.309.440 M² 1.440.384 M² 1.584.423 M² 3. Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AUyang dipelihara. 103.312 M² 113.463 M² 125.008 M² 137.508 M² 151.258 M² 1533 890.0 2,035.5 2,200.8 2,374.3 2,572.4 10,073.0 - 1. Persentase kesiapan Radar, PSU, dan AlatKomlek Lainnya 2. Jumlah Radar yang siap operasional. 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 3. Jumlah PSU & Alkomlek yang siap operasional. 139 Paket 153 Paket 172 Paket 190 Paket 210Paket Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Dinas Fasilitasdan Kontruksi Terjaganya kesiapan dan fasilitas dan sarpras udaraTNI AU. Peningkatan/pengadaan Radar, PSU dan Alat Komlek Lainnya Dinas Komunikasi dan Elektronika Terjaganya kesiapan dan kemampuan Radar, PSU,dan Alat Komlek Lainnya Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista,fasilitas, dan sarpras TNI AU untuk siapmelaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhanyang tertuang dalam dokumen MEF Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara Dinas Pengadaan/ PusadaKemhan Terpenuhinya kebutuhan Alutsista sesuai dengankebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF. Peningkatan/pengadaan Pesawat udara dan dukungan lainnya Dinas Aeronautika Tercapainya kesiapan dan kemampuan pesawatudara TNI AU. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1534 Peningkatan/pengadaan Senri/Senrat 341.4 1,042.8 1,245.1 1,442.3 1,199.6 5,271.2 - 1. Persentase ketersediaan senri/senrat 2. Persentase ketersediaan amunisi. 3. Jumlah pengadaan senjata ringan/berat 23 Paket 27 Paket 28 Paket 29 Paket 29 Paket 4. Jumlah pengadaan amunisi 17 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Paket 23 Paket 1535 335.8 505.8 236.0 337.7 268.5 1,683.9 Dinas Materiil - 1. Persentase tersedianya peralatan non-alutsistaTNI AU 2. Jumlah pengadaan non alutsista meliputiRanmor, peralatan pendukung penerbangan. 41 paket 44 paket 47 paket 49 paket 52 paket 22. 13% 15% 19% 23% 30% 405.0 480.7 583.0 724.7 931.4 3,124.7 UO TNI AU - 1. Persentase capaian profesionalisme personelTNI AU sesuai Daftar Susunan Personel (DSP)untuk melaksanakan OMSP dan OMP 2. Persentase personel yang berkualitas sesuaidengan tuntutan tugas. 1536 80.0 123.2 189.7 292.2 455.6 1,140.7 Staf Operasi - 1. Persentase dari jumlah personel yang terbukti kemampuannya meningkat dalam enam bulan terakhir sebagai hasil dari latihan simulator. 2. Jumlah kegiatan latihan operasi 30 giat 30 giat 30 giat 30 giat 30 giat 3. Jumlah kegiatan latihan angkasa yudha 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 4. Jumlah kegiatan latihan bersama dengannegara sahabat. 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 1537 77.6 85.3 93.9 103.2 113.6 473.6 1.2. 1. Persentase personel yang lulus tes seleksi mengikuti pendidikan 2. Persentase dari alokasi anggaran untuk pembinaan masing-masing komponen pendidikan. 3. Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta pendidikan. 4. Jumlah pendidikan pertama 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5. Jumlah pendidikan pembentukan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 6. Jumlah pendidikan sarcab 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 7. Jumlah pendidikan pengembangan umum 35 paket 35 paket 35 paket 35 paket 35 paket 8. Jumlah pendidikan pengembangan spesialisasi 180 paket 180 paket 180 paket 180 paket 180 paket Terwujudnya profesionalisme personel TNI AU sesuaiDaftar Susunan Personel (DSP) untuk melaksanakanOMSP dan OMP Latihan Matra Udara Terjaganya kemampuan dasar yang diperlukanpersonel/penerbang untuk pengoperasian pesawat. Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara Dinas Pendidikan Terpenuhinya personel yang memenuhi prasyaratpendidikan di lingkungan TNI AU.Terpenuhinya kebutuhan minimal dari masing-masing sepuluh komponen pendidikan Dinas Aeronautika Terjaganya kesiapan dan terpenuhinya kebutuhankemampuan Senri/Senrat TNI AU. Pengadaan peralatan Non Alutsista Terpenuhinya kebutuhan peralatan non-alutsista TNI AU Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 9. Jumlah pendidikan iptek 130 paket 130 paket 130 paket 130 paket 130 paket 1538 236.0 259.6 285.5 314.1 345.5 1,440.7 - 1. Persentasi sarpras kesejahteraan personelmatra udara yang telah dibangun. 2. Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadapsarpraskesejahteraan personel matra udarayang ada 3. Persentase prajurit yang menerima fasilitasperumahan/asrama 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1539 Werving 7.9 8.7 9.6 10.5 11.6 48.4 1. Persentase personel yang lulus tes seleksi mengikuti pendidikan 2. Sebaran dari jumlah masyarakat sipil yang lulusseleksi berdasarkan daerah asal. 3. Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta pendidikan 4. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikanpertama 1.166 orang 1.166 orang 1.166 orang 1.166 orang 1.166 orang 5. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikanpembentukan 480 orang 480 orang 480 orang 480 orang 480 orang 6. Jumlah alih golongan PNS 1.374 orang 1.374 orang 1.374 orang 1.374 orang 1.374 orang 1540 3.5 3.9 4.2 4.7 5.1 21.4 Dinas Psikologi - 1. Persentase awak pesawat/paskhas yang dinyatakan sehat akibat tindakan klinis 2. Persentase personel yang layak memegang senpi 3. Persentase personel yang tidak layak memegangsenpi yang dimutasikan ke tugas/jabatan yang tidak bersenjata 4. Persentase perseonel yang layak mengikuti pendidikan 5. Persentase personel yang tidak layak mengikutipendidikan yang mengikuti konseling 6. Tingkat kepuasan personel yang mengikuti testpsikologi 7. Persentase personel awak pesawat dan pasukankhas TNI AU yang memenuhi standar kondisi psikologi Dinas Administrasi Personel Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara Terwujudnya personel awak pesawat dan pasukankhas TNI AU yang memenuhi standar kondisipsikologi Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Matra Udara Dinas Fasilitasdan Kontruksi Terpenuhinya kebutuhan Sarpras kesejahteraanpersonel matra udaraTerpenuhinya kebutuhan jumlah personel darimasyarakat sipil yang memenuhi prasyaratPendidikan Pertama di lingkungan TNI AU. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 8. Persentase personel yang mendapatkanpelayanan psikologi matra udara. 100% 100% 100% 100% 100% 26. 30% 10% 15% 22% 23% 3,796.2 1,281.5 1,934.7 2,837.8 2,985.3 12,835.5 UO TNI AU - 1. Persentase sumber daya yang dapat dihemat dalam suatu kegiatan 2. Persentase personel TNI AU yang disiplin danprofesional. 1541 8.0 8.8 9.7 10.7 11.7 48.8 - 1. Persentase pelanggaran hukum dan disiplin militer yang dilaporkan kepada POM AU. 2. Persentase personel TNI AU yang taat hukum dan disiplin militer 100% 100% 100% 100% 100% 1542 2.9 4.8 5.3 6.6 6.9 26.5 - 1. Persentase personel Itjen dengan fungsi pemeriksa yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi auditor. 2. Persentase temuan pelaksanaan wasrik Itjenauyang tervalidasi untuk diteruskan kepada pimpinan 3. Opini auditor ekternal terhadap laporan keuangan (LK) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnya bahan laporan keuangan yang telahmendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis secara berkala dari Itjen TNI AU) 4. Hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnyabahan laporan kinerja yang telah mendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis dari Itjen TNI AU) 5. Jumlah satuan yang menjadi obyekpemeriksaan. 83 Satker 83 Satker 83 Satker 83 Satker 83 Satker 6. Jumlah kegiatan revieu laporan keuangan 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 7. Jumlah kegiatan pemutakhiran data 25 giat 25 giat 25 giat 25 giat 25 giat 1543 946.6 162.5 284.8 356.0 373.8 2,123.7 1.2. 1. Persentase dari penurunan jumlah kerusakan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras dalam kurun waktu 5 tahun. 2. Persentase kesiapan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU secara efektif 3. Persentase efisiensi pembiayaan LTGA dalam kurun waktu 5 tahun. 4. Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu. 78% 78% 78% 78% 78% Har/Perawatan peralatan Fungsional, Fas & Sarpras serta LTGA Dinas Fasilitasdan Kontruksi Terjaganya kesiapan peralatan fungsional, fasilitasdan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugasTNI AU secara efektif.Terlaksananya efisiensi penggunaan LTGA. Pusat Polisi Militer Terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan disiplinmiliter di TNI AU. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Terwujudnya tatakelola keuangan dan kinerja TNIAU yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra UdaraTerwujudnya tatakelola sumber daya TNI AU secaraefektif dan efisien agar siap melaksanakan OMSPdan OMP Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1544 17.5 19.3 21.2 23.3 25.6 106.8 1.2. 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang layak bagi personel TNI AU dan keluarganya 2. Persentase ketersediaan obat dan perlatan layanan kesehatan. 3. Persentase rumkit dan satkes yang telah melaksanakan standar layanan kesehatan personel 4. Tingkat kepuasan personel yang menggunakan fasilitas dan layanan dalam melakukan rikes diRumkit TNI AU. 5. Persentase personel TNI AU beserta keluargayang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 1545 50.5 48.9 73.9 92.4 97.0 362.7 1.2. 1. Persentase laporan keuangan yang tidak menjadi temuan APIP. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentase jumlah dokumen pengelolaan keuangan yang tidak menjadi temuan APIP 100% 100% 100% 100% 100% 1546 2.3 2.3 3.7 4.6 7.7 20.6 Dinas Hukum - 1. Persentase penyelesaian perkara hukum yang melibatkan institusi atau personel TNI AU. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentase perkara hukum yang menyangkut institusi atau personel TNI AU dimana pihak institusi atau personel TNI AU dinyatakan 100% 100% 100% 100% 100% 1547 2,737.8 997.1 1,493.4 2,293.9 2,408.6 9,930.8 Dinas Materiil 1.2. Dinas Keuangan Terselesaikannya permasalahan hukum yangmelibatkan institusi maupun personel TNI AU. Penyelenggaraan Adm Kal Umum & Har perawatan perkantoran Terjaganya kesiapan dukungan operasionalkendaraan dan sarana bantuan TNI AU.Tersedianya bekal dan kesiapan fasilitas perkantoran Penyelenggaraan Adm Perencanaan, Penganggaran & Keuangan Tercapainya laporan keuangan TNI AU yang tertib,tepat waktu, akurat dan akuntabel.Terwujudnya tatakelola keuangan TNI AU yangtertib, tepat waktu, akurat dan akuntabel Penyelenggaraan Pembinaan HukumPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tercapainya ketersediaan obat dan alat kesehatanTerwujudnya pelaksanaan standar pelayanankesehatan bagi personel TNI AU www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1. Persentase ketersediaan BMP. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentasi kesiapan kendaraan dan sarana bantuan. 100% 100% 100% 100% 100% 3. Persentase peralatan perkantoran yang masih berfungsi dan dapat digunakan. 100% 100% 100% 100% 100% 4. Tingkat kepuasan personel yang menggunakan kendaraan dan fasilitas perkantoran. 100% 100% 100% 100% 100% 1548 1.5 1.5 1.9 2.4 2.5 9.8 1. Tercapainya tertib administrasi personel yang baik. 2. 1. Persentase kesalahan dalam melaksanakan kegiatan administrasi personel. 2. Tingkat kepuasan personel terhadap pelaksanaan administrasi personel TNI AU. 3. Persentase dokumen administrasi personel TNIAU yang diselesaiakan tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 1549 6.5 7.2 7.9 8.7 9.5 39.7 1.2.3. 1. Tingkat kepuasan personel terhadap perolehan informasi tentang TNI AU 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap perolehan informasi tentang TNI AU 3. Opini TNI AU di masyarakat umum 4. Jumlah produk penerangan 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 5. Jumlah kegiatan pameran penerangan 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1550 11.0 12.1 13.3 14.6 16.1 67.0 Dinas Perawatan - 1. Persentase keterlambatan pembayaran gaji dantunjangan ASN dan prajurit TNI AU 2. Persentase Jumlah ASN dan prajurit TNI AU yang menerima gaji dan hak dengan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 3. Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadap pemenuhan hak-hak prajurit TNI AU 2.5 2.6 2.8 2.9 3 Dinas Penerangan Terwujudnya kesejahteraan prajurit dan ASN TNI AU Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara Tercapainya penyebaran informasi TNI AU kepada seluruh personel TNI AUTersedianya informasi tentang TNI AU bagimasyarakat umumTerciptanya citra positif TNI AU di mata masyarakat. Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Udara Terwujudnya dukungan administrasi bagi personelMatra Udara yang tepat waktu, tepat jumlah dantepat sasaran. Penyelenggaraan Penpas dan Penum Matra Udara Dinas Administrasi Personel www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1551 11.6 17.1 19.7 24.7 25.9 99.0 - Persentase pending matters yang ditemukan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. 100% 100% 100% 100% 100% 110,765.5 147,405.1 173,457.4 182,406.6 167,152.2 781,187.0 Sekretaris Umum Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara Terwujudnya kelancaran pengambilan keputusan TOTAL Menteri Pertahanan, ttd Ryamizard Ryacudu Paraf: www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149); www.peraturan.go.id 2018, No.1094
9.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019. Pasal I Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018 MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Paraf :
1.Dirjen Strahan :
2.Dirjen Renhan :
3.Dirjen Pothan :
4.Dirjen Kuathan : www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 SUBLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 KEMENTERIAN PERTAHANAN 1. - Persentase potensi sumber daya nasional yangdapat diperdayakan menjadi kekuatanpertahanan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. 14% 21% 24% 28% 32% 2. - Persentase satuan kerja yang menerapkanmanajemen yang terintegrasi, akuntabel danakurat dilingkungan Kemhan dan TNI. 86% 87% 88% 89% 100% 3. - Persentase kekuatan pokok minimum (MEF) TNI meliputi aspek alutsista, profesionalisme,sarana dan prasarana serta kesejahteraan yangdi bangun. 16% 20% 20% 23% 25% 4. 1. Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas. 2. Persentase penurunan pelanggaran wilayahperbatasan dan daerah rawan. 25% 20% 15% 10% 5% 5. - Persentase obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman. 100% 100% 100% 100% 100% 6. 1. Persentase kekuatan laut yang mampumengamankan pulau-pulau kecil terluar danwilayah laut yuridiksi nasional. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dangangguan keamanan wilayah laut yurisdiksinasional. 20% 17% 14% 11% 8% Terwujudnya sumber daya nasional yang dapatdigunakan dalam pertahanan negara.Terwujudnya sistem pertahanan negara yangterintegrasi.Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untukmenghadapi seluruh potensi ancaman yangbersumber dari perkembangan lingkungan strategisnasional, regional dan globalTerwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayahyurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negaraSeluruh objek vital nasional yang bersifat strategisamanKekuatan laut yang mampu menjangkau wilayahperbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan danmengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim diwilayah laut yurisdiksi nasional. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA KEMHAN DAN TNI TAHUN 2015-2019 Program/Kegiatan Sasaran Program ( Outcome )/Sasaran Kegiatan ( Output ) Indikator Target Alokasi (dalam miliaran rupiah) Jumlah Unit Organisasipelaksana PRIORITASN, B, K/L Sub lampiran I Peraturan Menteri PertahananNomor 8 Tahun 2015 Tanggal 4 Agustus 2015 www.peraturan.go.id 2018, No.1094 7. 1. Persentase kekuatan darat yang mampumengamankan pulau-pulau di daerah terpencil,daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar serta menjaga keamananwilayah daratan 90% 90% 90% 90% 90% 2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dangangguan keamanan wilayah perbatasan daratnegara dan pulau-pulau kecil terluar. 25% 20% 15% 10% 5% 8. 1. Persentase kekuatan udara yang mampumengamankan wilayah udara yurisdiksinasional dan mendukung pengamananperbatasan darat dan laut. 75% 80% 85% 85% 90% 2. Persentase penurunan pelanggaran hukumwilayah udara yurisdiksi nasional. 5% 3% 2% 1% - 9. - Persentse gelar kekuatan darat, laut, dan udarayang sinergis dan terintegrasi. 75% 80% 85% 90% 95% 10. - Persentase kerjasama pertahanan yangmengacu pada politik bebas aktif dan jati dirisebagai negara maritim di forum internasional. 11% 22% 33% 44% 55% 11. - Persentase pengiriman pasukan perdamaiandunia sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, dalam rangka mewujudkankeikutsertaan untuk menjaga perdamaiandunia. 11% 16% 20% 24% 29% 12. - Persentase kegiatan diplomasi pertahanan yangmampu mendukung kepentingan nasional 20% 20% 20% 20% 20% Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negaradan pulau-pulau kecil terluar/terdepan sertamenjaga keamanan wilayah daratanKekuatan udara yang mampu menjaga keamanandirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional danmendukung pengamanan perbatasan darat dan lautwilayah NKRITergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yangsinergis dan terintegrasiTerwujudnya kerjasama pertahanan dengan negarasahabat.Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia diberbagai kawasan sebagai wujud dalam menjagaperdamaian duniaDiplomasi pertahanan yang mampu mendukungkepentingan nasional www.peraturan.go.id 2018, No.1094 13. Persentase peningkatan pertumbuhan industri strategis nasional di bidang Pertahanan 20% 20% 20% 20% 20% 14. persentase peningkatan pemenuhan Alutsista dan Alpalhankam melalui pemberdayaanindustri pertahanan dalam negeri. 10% 21% 22% 23% 24% 15. Persentase kualitas SDM yang mampumenguasai teknologi untuk mendukungpengembangan industri pertahanan. 54% 55% 57% 60% 70% 16. Persentase kader bela negara yang terbentuk di lingkungan pendidikan, pemukiman danpekerjaan yang memiliki kemampuan belanegara 70% 80% 85% 90% 100% 17. Persentase pembangunan sistem pembinaankesadaran bela negara dengan melibatkan K/L,Pemda dan komponen bangsa lainnya. 30% 40% 50% 60% 70% 18. Persentase SDM pertahanan negara yang telahmemilki kemampuan bela negara. 16% 30% 40% 50% 60% 23,220.8 36,007.1 32,571.7 37,161.2 21,740.1 150,701.0 01 528.9 780.1382 733.0 766.1 802.4 3,469.4 SekretarisJenderal - - Persentase satker yg menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UOKemhan I. KEMHAN Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya UOKemhan Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akuratdi lingkungan UO. Kemhan.Terwujudnya industri strategis nasional gunamendukung kepentingan pertahananTerwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan(Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatanyang menunjang perekonomian nasional.Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitasSDM untuk mendukung pengembangan IndustriPertahanan.Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalammendukung pertahanan negara.Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran belanegara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga(K/L), Pemerintah Daerah dan komponen bangsalainnyaTerwujudnya SDM sebagai komponen pertahanannegara dalam rangka mendukung sistem pertahanannegara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1354 Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara 232.7 202.7 216.8 238.4 261.1 1,151.7 - - Persentase satker Kemhan yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara. 60% 70% 80% 90% 100% 232.7 202.7 216.8 238.4 261.1 1,151.7 2.3 9.9 10.9 12.0 13.2 48.3 Pusat Keuangan - 1. Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA yang diselesaikan tepat waktu. 28 dok 28 dok 28 dok 28 dok 28 dok 2.3 9.9 10.9 12.0 13.2 48.3 2. Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu. 27 lap 27 lap 27 lap 27 lap 27 lap 0.5 6.8 7.5 8.3 9.1 32.3 1357 Pelayanan bantuan hukum pertahanan 6.6 7.7 8.0 8.2 8.7 39.3 Biro Hukum - - Persentase penyelesaian perkara hukum. 100% 100% 100% 100% 100% 6.6 7.7 8.0 8.2 8.7 39.3 1358 Pelayanan rehabilitasi dan perumahsakitan 14.1 24.6 27.1 29.8 32.7 128.2 1 1. Persentase penyandang disabilitas Kemhan danTNI yang memperoleh rehabilitasi hingga mandiri. 100% 100% 100% 100% 100% 14.1 24.6 27.1 29.8 32.7 128.2 1359 Dukungan pelayanan umum UO Kemhan 0.3 15.8 4.6 7.8 9.1 37.4 Biro Umum - 1 Persentase pelayanan bidang Pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik yang sesuai standar. 100% 100% 100% 100% 100% 0.3 15.8 4.6 7.8 9.1 37.4 2 Persentase jumlah pengadaan perbekalan dan sarana perlengkapan perkantoran sesuai dengan kebutuhan 3 Persentase BMN yang tercatat dalam sistem secara tepat waktu dan akurat 1360 Duk peningkatan Sarpras aparatur UO Kemhan 90.0 145.0 78.9 83.7 88.6 486.2 - - Persentase Sarpras dan bangunan yang telah direnovasi sesuai dengan kebutuhan danstandar mutu 34 paket 33 paket 16 paket 20 paket 24 paket 90.0 145.0 78.9 83.7 88.6 486.2 Meningkatnya pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan yang berdasarkan data yang terkini, terintegrasi, akuntabel dan tepatwaktu.Meningkatnya pelayanan bantuan hukum yangakuntabel. Pusat Rehabilitasi Meningkatnya penyandang disabilitas Kemhan dan TNI memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri .Tercapaiannya standar pelayanan prima dalam bidang pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik.Terpenuhinya sarana dan prasarana dan Terpenuhinya sarana, dan prasarana perbekalan danfasilitas bangunan U.O Kemhan sesuai kebutuhan, Pusat Data dan Informasi Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi informasi yang handal, aman dan terintegrasi dalamsistem informasi pertahanan negara. 1355 Pelayanan dan pembinaan keuangan pertahanan www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1361 Dukungan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO. Kemhan 9.5 5.8 12.4 10.8 10.9 49.5 - - Persentase pegawai yang lulus uji kompetensidibidangnya 60% 65% 70% 75% 80% 9.5 5.8 12.4 10.8 10.9 49.5 1362 169.9 363.5 369.2 369.3 372.0 1,502.8 BiroPerencanaan - 1. Persentase dokumen Satker/ Subsatker U.OKemhan dengan kualitas perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian anggaran baik 100% 100% 100% 100% 100% 98.2 344.8 349.2 349.1 353.2 1,494.4 2. Persentase dokumen Satker/ Subsatker U.OKemhan dengan penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan yang efektif dan efesien 100% 100% 100% 100% 100% 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 8.3 1363 1.2 1.2 1.3 1.5 1.8 6.9 - - Persentase dukungan administrasi danpelayanan tugas pimpinan yang diselesaikantepat waktu dan sesuai SOP. 100% 100% 100% 100% 100% 1.2 1.2 1.3 1.5 1.8 6.9 1365 2.4 4.0 3.7 4.7 4.3 19.1 - - Persentase responden yang puas terhadapLayanan Informasi Pertahanan Negara yangdipublikasikan secara actual, akurat dan tepatwaktu. 100% 100% 100% 100% 100% 2.4 4.0 3.7 4.7 4.3 19.1 02 18,504.7 26,903.4 23,985.0 28,066.7 13,114.6 110,574.3 1. - Persentase sarana dan prasarana pertahananyang memenuhi kebutuhan dan standar mutusesuai kemajuan Iptek sereta dikembangkansecara mandiri. 2. - Persentase Alutsista produksi dalam negeriterpenuhi secara bertahap. Pelayanan komunikasi publik Pusat Komunikasi Publik Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI dimasyarakat, dan forum internasional Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan Badan Sarana Pertahanan Terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yangmemenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuaikemajuan IPTEK serta dikembangkan secaraMeningkatnya Alutsista produksi dalam negeriterpenuhi secara bertahap Biro Kepegawaian Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan merit system Dukungan perencanaan dan penganggaran program kerja UO Kemhan Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran jangka pendekdan menengah, penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan U.O Kemhan yang akurat, terintegrasi,akuntabel, dan tepat waktu. Dukungan administrasi dan pelayanan Pimpinan UO Kemhan Biro Tata Usaha Terselenggaranya pelayanan tugas pimpinan dan tatausaha kementerian yang sinergis, akuntabel dantepat waktu. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1366 25.1 60.2 56.7 54.4 60.0 256.3 - - Jumlah aset (BMN Kemhan /TNI) yang tercatatsecara update dan tepat waktu 76% 78% 80% 81% 83% 25.1 60.2 56.7 54.4 60.0 256.3 1367 4.4 8.0 6.3 8.5 7.2 34.4 - - Jumlah Alutsista/Non Alutsista serta kualifikasi penyelenggara kelaikan militer yang lolos uji (memenuhi standar mutu) 54 Paket 152 Paket 75 Paket 73 Paket 60 Paket 4.4 8.0 6.3 8.5 7.2 34.4 1368 2.5 4.5 3.1 5.1 3.7 18.8 - 1. Jumlah kodefikasi materiil pertahanan yangterintegrasi secara nasional 2.400 item 2.400 item 2.400 item 2.400 item 2.400 item 1.5 2.5 2.1 3.1 2.0 11.2 2. Jumlah kodefikasi materiil pertahanan yangterintegrasi secara internasional. 34.200 item 34.200 item 34.200 item 34.200 item 34.200 item 1.0 2.0 1.0 2.0 1.7 7.7 1369 498.1 1,545.0 847.6 900.9 494.7 4,286.3 - - Jumlah bangunan konstruksi pertahanan yangdibangun 1370 - - - - - 186.2 1,606.8 1,414.7 1,155.2 1,102.0 5,464.8 - - Jumlah sarana dan prasarana pertahanandiwilayah perbatasan yang di bangun. 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 186.2 195.5 205.2 215.5 226.3 1,028.6 1371 17,787.3 23,674.0920 21,652.2 25,937.6 11,441.4 100,492.6 1 - Jumlah pengadaan Alutsista dan peralatanpendukung Alutsista serta alat kesehatan Pusat Kodifikasi Pusat Konstruksi Pusat Pengadaan Pengadaan barang dan jasa militer Terwujudnya Alutsista dan peralatan pendukung Alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan. Kodifikasi materiil pertahanan Tersusunya jumlah kode NSN yang terintegrasisecara nasional dan internasional dengandokumentasi yang akuntabel. Pengadaan jasa konstruksi pertahanan Terwujudnya pembangunan konstruksi kekuatanpertahanan yang terintegrasi, tepat waktu danakuntabel. Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah Pusat Konstruksi Meningkatnya jumlah sarana prasarana pertahananwilayah perbatasan. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pusat BarangMilik Negara Terwujudnya pengelolaan Barang Milik NegaraKemhan/TNI yang terkini, akurat, terintegrasi,akuntabel dan tepat waktu. Kelaikan sarana pertahanan Pusat Kelaikan Tersedianya sarana prasarana pertahanan yangmemenuhi standar mutu. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1372 1.2 4.8 4.4 5.0 5.6 21.0 - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 1.2 4.8 4.4 5.0 5.6 21.0 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 03 3.8 4.6 5.1 7.8 6.0 27.2 - 1. Opini Auditor Ekternal terhadap laporan keuangan Kemhan dan TNI 2. Persentase Satker yang bebas dari temuanmaterial 3 Persentase rekomendasi audit yangditindaklanjuti 4 Tingkat maturitas Sistim Pengendalian InternPemerintah (SPIP) 1373 1.4 1.3 1.3 3.6 1.2 8.6 - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 1.4 1.3 1.3 3.6 1.2 8.6 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 1374 Pengawasan umum Kemhan/TNI 0.6 0.9 1.1 1.1 1.2 4.78 - - Persentase kegiatan bidang pengawasan umumyang bebas temuan material 60% 65% 70% 75% 80% 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 1.8 Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemhan SekretariatInspektorat JenderalKemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Itjen Kemhan. Inspektorat UmumKemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang kelembagaan, SDM, dan peraturanperundang-undangan. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BadanRanahan Kemhan SekretariatBaranahan Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Badan Sarana Pertahanan. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan Inspektorat JenderalKemhan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang bersih, akuntabel, efektif danefisien www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1375 0.6 0.9 0.9 1.0 1.2 4.6 - - Persentase kegiatan bidang pengawasanpengadaan yang bebas temuan material 35% 30% 25% 20% 15% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 1376 Pengawasan keuangan Kemhan/TNI 0.6 0.7 1.0 1.2 1.2 4.6 - - Persentase kegiatan temuan bidangpengawasan keuangan yang bebas temuanmaterial 35% 30% 25% 20% 15% 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 1.5 1377 0.6 0.9 1.0 1.0 1.2 4.6 - - Persentase kegiatan temuan bidangpengawasan logistik yang bebas temuanmaterial 30% 25% 20% 15% 10% 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.2 04 1,539.4 2,186.0 2,526.0 2,557.2 2,231.8 11,040.37 - - Persentase penerapan hasil produk Litbangsesuai kemajuan Iptek dan mampudikembangkan secara mandiri. 54% 55% 57% 60% 70% 1378 3.5 3.8 4.2 4.8 5.3 21.6 - - Jumlah rekomendasi terhadap potensiancaman, gangguan, hambatan, tantangan danpeluang baik nasional, regional dan global. 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 3.5 3.8 4.2 4.8 5.3 21.6 1379 41.6 49.0 69.5 71.5 101.2 332.8 - - Jumlah model dan/ atau prototipe alatperalatan matra darat, laut dan udara yangsesuai kemajuan Iptek dan mampudikembangkan secara mandiri menjadi produkmasal. 6 prototipe 6 prototipe 8 prototipe 6 prototipe 3 prototipe 41.6 49.0 69.5 71.5 101.2 332.8 1380 1,290.2 2,126.6 2,444.9 2,474.7 2,118.1 10,454.5 - - Jumlah rekomendasi inovasi teknologi danmodel alat pertahanan yang sesuai kemajuanIPTEK serta mampu dijadikan prototipe. 7 rekomendasi 10 rekomendasi 8 rekomendasi 8 rekomendasi 9 rekomendasi 1,290.2 2,126.6 2,444.9 2,474.7 2,118.1 10,454.5 Penelitian dan pengembangan IPTEK pertahanan Pusat Penelitian danPengembangan Ilmu Pengetahuandan TeknologiPertahanan Terwujudnya inovasi teknologi dan model alatperalatan pertahanan yang sesuai kemajuan IPTEKserta mampu dijadikan prototipe. Penelitian dan pengembangan strategi pertahanan Pusat Penelitian danPengembangan Strategi Pertahanan Tersusunnya pemetaan terhadap potensi ancaman,gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baiknasional, regional maupun global. Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan Pusat Penelitian danPengembanganAlat Peralatan Pertahanan Terwujudnya model dan/atau prototipe alat perlatanpertahanan matra darat, matra laut dan matra udarayang sesuai kemajuan IPTEK dan mampudikembangkan secara mandiri. InspektoratKeuanganKemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang keuangan. Pengawasan logistik Kemhan/TNI Inspektorat LogistikKemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang logistik. Penelitian dan pengembangan Kemhan Badan Penelitian danPengembangan Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanansesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkansecara mandiri. Pengawasan pengadaan Kemhan/TNI InspektoratPengadaan Kemhan Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengadaan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1381 202.3 3.2 3.9 4.5 5.0 218.8 - - Jumlah rekomendasi sumber daya pertahananyang mampu memenuhi kebutuhan pertahanansesuai kemajuan IPTEK. 7 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 6 rekomendasi 202.3 3.2 3.9 4.5 5.0 218.8 1382 1.9 3.4 3.5 1.7 2.2 12.7 - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 1.9 3.4 3.5 1.7 2.2 12.7 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 05 114.9 322.2 63.1 67.6 75.0 642.8 - - Persentase peserta diklat yang lulus standar mutu yang professional dengan kualifikasi “Baik/memuaskan” dan mampu menjawab tantangan tugas 80% 85% 90% 93% 96% 1383 9.0 10.2 11.2 12.3 13.5 56.2 - - Persentase peserta diklat yang memenuhistandar kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan 80% 83% 86% 89% 92% 9.0 10.2 11.2 12.3 13.5 56.2 1384 8.2 9.0 9.9 10.9 12.0 50.0 - - Persentase peningkatan kompetensi lulusanManajemen Pertahanan sesuai standar, gunamendukung pelaksanaan tugas dan fungsisesuai jabatan 80% 83% 86% 89% 92% 8.2 9.0 9.9 10.9 12.0 50.0 Pendidikan dan pelatihan bahasa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Tersedianya lulusan yang memiliki kemampuan danketerampilan berbahsa. Pendidikan dan latihan manajemen pertahanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan ManajemenPertahanan Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang manajemen pertahanan. Dukungan manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaBalitbang Kemhan Sekretariat BalitbangKemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Balitbang Kemhan. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan Badan Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya lulusan pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan Pusat Penelitian danPengembanganSumber DayaPertahanan Tersusunnya pemetaan sumber daya pertahananyang mampu memenuhi kebutuhan pertahanansesuai kemajuan IPTEK. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1385 6.9 7.6 8.4 9.2 10.1 42.3 - - Persentase peningkatan kompetensi lulusanTekfunghan yang sesuai standar, gunamendukung pelaksanaan tugas dan fungsisesuai jabatan 80% 83% 86% 89% 92% 6.9 7.6 8.4 9.2 10.1 42.3 1386 88.1 292.5 30.4 31.6 35.5 478.1 Universitas - Pertahanan - Persentase peningkatan kompetensi lulusanUniversitas Pertahanan (Unhan) sesuai standarnasional dan internasional 80% 83% 86% 89% 92% 88.1 292.5 30.4 31.6 35.5 478.1 1387 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 16.2 - - Persentase Peningkatan kompetensi lulusan diklat Bela Negar yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sesuai dengan nilai nilai dasarBela Negara 100% 100% 100% 100% 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 16.2 1559 - - Persentase perencanaan dan penganggaranpertahanan negara yang terintegrasi, akuntabledan tepat waktu. 06 49.0 64.4 67.8 67.0 69.5 317.7 - - Jumlah kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BadiklatKemhan Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaranpertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepatwaktu dan mampu memenuhi kebutuhan. Strategi Pertahanan DirektoratJenderalStrategi Pertahanan Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global. Pendidikan pelatihan teknis fungsional dan pertahanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis FungsionalPertahanan Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang fungsional pertahanan. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan Tersedianya lulusan pendidikan tinggi bidang pertahanan sesuai standar nasional dan internasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Sekretariat BadiklatKemhan Tersedianya lulusan yang memiliki sikap dan perilaku yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme guna menjalankan hak dan kewajiban Bela Negara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1388 7.1 9.4 9.7 8.7 9.6 44.5 - - Jumlah produk Analisa Strategis yangdimanfaatkan/dijadikan dasarkebijakan/ditindaklanjuti 16 kajian 11 kajian 8 kajian 6 kajian 7 kajian 7.1 9.4 9.7 8.7 9.6 44.5 1389 6.7 6.5 7.1 6.0 6.9 33.2 - 1. Jumlah Kebijakan Strategis yangdiimplementasikan 13 dokumen 13 dokumen 9 dokumen 7 dokumen 9 dokumen 4.2 6.5 7.1 6.0 6.9 30.7 1390 12.6 15.5 17.2 17.9 18.8 81.9 - - Jumlah kerjasama bidang pertahanan dengan negara sahabat. 22 negara 22 negara 22 negara 22 negara 22 negara 12.6 15.5 17.2 17.9 18.8 81.9 1391 6.3 7.8 8.0 8.3 8.1 38.4 - 1. Jumlah kebijakan pengerahan komponenpertahanan negara yang diimplementasikan 8 dokumen 8 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 2.8 3.6 5.1 3.2 5.0 19.7 1392 9.3 10.6 10.0 8.7 7.0 45.6 - 1. Jumlah peraturan perundang-undangan bidangpertahanan negara yang ditindaklanjuti 12 RUU 20 RUU 12 RUU 7 RUU 6 RUU 5.8 8.3 8.6 6.4 5.5 34.5 1393 4.8 10.4 11.5 12.4 13.6 52.8 - 1. Persentase penanganan batas wilayah dengan data batas tata ruang dan survei pemetaan yangterintegrasi dan terkini 3 kajian 13 kajian 7 kajian 7 kajian 7 kajian 0.8 5.0 1.9 1.9 2.1 11.7 Pengelolaan wilayah pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan Terwujudnya wilayah pertahanan yang memilikibatas yang jelas, tata ruang serta survey danpemetaan yang terintegrasi, akuntabel, dan terkini Perumusan kebijakan pengerahan komponen Pertahanan Negara DirektoratPengerahan Tersusunnya rumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional maupun global secara terintegrasi. Perumusan hukum strategi pertahanan negara Direktorat HukumStrategi Pertahanan Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidangpertahanan negara. Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif DirektoratKebijakanStrategis Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasionaldan tantangan global serta diimpliementasikan secara sinergis lintas sektor. Kerjasama Internasional DirektoratKerjasama Internasional Terwujudnya Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional. Analisis Strategis Direktorat AnalisaStrategis Tersusunya prediksi ancaman, gangguan, hambatan,tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu dengan data yangterkini dan akurat. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1394 2.2 4.1 4.4 5.0 5.5 21.3 Sekretariat Ditjen Srahan Kemhan - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 4.1 4.4 5.0 5.5 21.3 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 07 18.9 24.8 23.4 25.7 28.9 121.8 - - Persentase perencanaan dan penganggaranpertahanan negara yang terintegrasi, akuntabledan tepat waktu. 1395 1.5 2.0 2.0 2.2 2.4 10.1 - 1. Prosentase penyelesaian dokumen pelaksanaananggaran yang terintegrasi dan tepat waktu 2. Persentase penyelesaian administrasipengadaan Alutsista melalui fasilitas pinjamandalam negeri dan luar negeri yang tepat waktu 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 2.5 3. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan anggaranterpusat LTGA/BMP 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 3.0 4. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan anggaranDitminlakgar 3 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap 3 Lap 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.1 5. Jumlah Kompilasi Data Intake TNI diLingkungan Kemhan dan TNI 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 1.5 6. Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan 2 peraturan 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 2.2 1397 4.7 4.3 4.4 4.3 4.7 22.4 - 1. Jumlah Unit Organisasi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program dan anggaran 5 U.O 5 U.O 5 U.O 5 U.O 5 U.O 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 8.5 2. Jumlah Peraturan Menteri Pertahanan dan peraturan Dirjen Renhan Kemhan yang disusun. 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 1.4 0.9 1.0 0.8 1.0 5.1 3. Jumlah wilayah yang menerima Bimbingan Teknis penyusunan LAKIP 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah 7 wilayah 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 1.7 4. Jumlah Unit Organisasi yang menerima pelatihan Monev 5 UO. 5 UO. 5 UO. 5 UO. 5 UO. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.4 Administrasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat AdministrasiPelaksanaan Anggaran Tersusunnya administrasi pelaksanaan anggaranyang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. Pengendalian Program dan Anggaran Direktorat PengendalianProgram dan Anggaran Tersusunya pemetaan faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan Unit Organisasi dalam pelaksanaan program dan anggaran Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen StrahanKemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Strahan Kemhan. Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan DirektoratJenderal PerencanaanPertahanan Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaranpertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepatwaktu dan mampu memenuhi kebutuhan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 5. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangRencana penyusunan RKA PNBP 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 1.3 6. Jumlah kegiatan administrasi dalam rangka penyusunan PNBP 5 UO. 5 UO. 5 UO. 5 UO. 5 UO. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4.3 1398 5.0 6.6 7.3 8.0 8.8 35.6 - 1. Persentase dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikantepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 0.8 1.9 2.1 2.3 2.5 9.6 2. Bahan pidato kenegaraan Presiden RI 3. Jumlah Peraturan Menteri Pertahanan yang disusun 3 Permenhan 1 Permenhan 2 Permenhan 3 Permenhan 4 Permenhan 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 1.8 4. Jumlah Keputusan Menteri Pertahanan yang disusun (renbang) 1 Kepmenhan 3 Kepmenhan 3 Kepmenhan 3 Kepmenhan 5 Kepmenhan 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 1.5 5. Jumlah Peraturan Dirjen Renhan yang disusun 2 Perdirjen - - - - 0.3 - - - - 0.3 6. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi penyusunan Dokumen Renstra (Sismet) 13 wilayah - - - - 0.4 - - - - 0.4 7. Jumlah wilayah yang menerima bimnis penyusunan evaluasi pelaksanaan Renstra dan 13 wilayah - - - - 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 2.7 8. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangPBM (sismet) 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah 20 wilayah 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 4.8 9. Penyelenggaraan Rapim Kemhan (sismet) 1 giat - - - - 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 10. Jumlah Evaluasi pelaksanaan evaluasi Renja dan evaluasi Renstra yang disusun 1 dokumen - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 11. Jumlah kegiatan Workshop Defense Strategy Plan Mapping and workshop Kemhan data management using Focis 5 giat - - - - 0.6 - - - - 0.6 12. Laporan kegiatan Litbanghan 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 1.9 13. Penyerasian proposal kegiatan Litbanghan 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 1.0 14. Rakor Litbanghan 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 1.5 15. Road Map Litbanghan 1 Peraturan - - - - 0.1 - - - - 0.1 16. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi Permenhan tentang Litbanghan dan Asnik Litbanghan 8 wilayah - - - - 0.2 - - - - 0.2 17. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasiSPPH - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 0.0 0.5 0.5 0.6 0.7 2.3 Perencanaan Pembangunan Pertahanan Direktorat PerencanaanPembangunan Pertahanan Tersusunnya perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah dan jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1399 6.0 7.5 8.3 9.1 10.9 41.8 - 1. Persentase dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dan DIPA yang diselesaikan tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 6.9 2. Jumlah Pedoman Perencanaan Program dan Anggaran yang disusun 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 2.0 2.2 2.7 3.0 4.1 14.0 3. Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Revisi Anggaran yang dilaksanakan 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 4.0 4. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangStandar Biaya Khusus Bidang Hukum, AnggaranBelanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan danTNI serta PNBP - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah - 0.4 0.4 0.5 0.5 1.8 5. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangAnggaran Belanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan TNI - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah - 0.4 0.4 0.5 0.5 1.8 6. Jumlah Evaluasi Program dan Anggaran yang disusun 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 2.7 7. Jumlah Evaluasi RKA-KL/DIPA Revisi yang disusun 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.3 8. Jumlah Kegiatan Bimbingan Teeknis RKA KL yang dilaksanakan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0.7 1.0 0.9 0.9 1.0 4.6 9. Sumbangan Bahan Nota Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 10. Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 11. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangIndhan 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 12. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentangPamtas dan Pamrahwan - 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 13. Review Baseline RKA KL Kemhan dan TNI yangdisusun 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.9 14. Arsitektur dan informasi kinerja yang disusun 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.9 15. Penataan ulang Satker dan penetapan akun satker daerah 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.3 1400 1.7 4.5 1.5 2.0 2.2 11.8 Sekretariat Ditjen Renhan - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1.7 4.5 1.5 2.0 2.2 11.8 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 8 2,100.0 5,109.3 4,703.8 5,089.5 4,597.4 21,600.0 - - Persentasi pemenuhan kebutuhan AlutsistaProduksi dalam Negeri secara bertahap danterwujudnya hasil pengembangan teknologi(First Article) Alpalhankam 1401 2,100.0 5,109.3 4,703.8 5,089.5 4,597.4 21,600.0 - - Jumlah Alutsista yang diadakan dari industri dalam negeri 35 Paket 600.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,600.0 60 Paket 1,500.0 3,609.3 3,203.8 3,589.5 3,097.4 15,000.0 - - Jumlah pengadan Alutsista produksi dalamnegeri. a. Rupiah Murni (RM) b. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kemandirian Alutsista TNI produksidalam negeri dan pengembangan Pinak Indhan. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DitjenRenhan Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Renhan Kemhan. Pengembangan teknologi dan industri pertahanan Terpenuhinya jumlah kebutuhan Alutsista Produksidalam Negeri secara bertahap dan terwujudnya hasilpengembangan teknologi (First Article) Alpalhankam Produksi Alutsista dalam negeri dan pengembangan penak industripertahanan Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksidalam negeri terpenuhi secara bertahap Perencanaan Program dan Anggaran Direktorat PerencanaanProgram dan Anggaran Tersusunya hasil perencanaan program dananggaran tahunan unit organisasi Kemhan, MabesTNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi,akuntabel dan tepat waktu. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 09 293.9 445.8 336.5 382.8 687.1 2,146.2 - - Persentase kebijakan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dansarana/prasarana nasional yang mendukung pertahanan Negara. 1402 9.6 12.4 12.6 11.6 11.7 57.9 Direktorat - Veteran 1. Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - 2. Jumlah kebijakan keveteranan RI. 4 Jak 4 Jak 4 Jak 4 Jak 4 Jak 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 1.6 3. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi/bimnis meliputi UU Nomor 15 tahun2012, bimnis penyelesaian administrasi hak-hakveteran, bimnis dan verifikasi pendataan veteran RI 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah 12 wilayah 9.0 12.2 12.4 11.3 11.4 56.3 1403 66.5 14.6 16.0 17.4 18.4 132.9 DirektoratBela Negara - 1. Jumlah wilayah yang melaksanakan pembentukan kader bela negara. 47 Wil 48.0 - - - - 48.0 2. Jumlah buku pedoman penataan dan pembinaankesadaran bela negara 2 ped 1 ped 1 ped 1 ped 1 ped 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 3. Jumlah wilayah yang menerima bimnis, aktualisasi, implementasi, revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara 16 daerah 27 daerah 26 daerah 26 daerah 26 daerah 17.3 14.3 15.7 17.1 18.1 82.5 4. Jumlah FGD dengan negara sahabat 2 negara - - - - 0.9 - - - - 0.9 1404 13.3 9.5 12.0 65.3 191.9 291.9 - 1. Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaankomponen cadangan. 22 wilayah - - - - 11.4 - - - - 11.4 2. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi tentang pengelolaan SDN untuk Hanneg yang dilaksanakan - 25 wilayah 27 wilayah 33 wilayah 33 wilayah - 8.1 10.5 11.9 11.9 42.4 3. Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaankomponen cadangan 4 kebijakan 9 kebijakan 7 kebijakan - - 1.9 1.4 1.5 - - 4.8 4. Jumlah komponen cadangan yang dibentuk - - - 1.000 orang 3.000 orang - - - 53.4 162.0 215.4 5. Pembinaan lanjutan komponen cadangan - - - - 1.000 orang - - - - 18.0 18.0 1405 10.7 7.2 7.3 7.8 8.4 41.3 - Penataan dan pembinaan komponen pendukung DirektoratKomponenPendukung Tertata dan terbinanya komponen pendukung secaraterintegrasi. Pembinaan keveteranan Terwujudnya komunikasi sosial, pelayanan serta pendataan dan dokumentasi Keveteranan RI yang akuntabel dan tepat waktu. Pembinaan kesadaran bela negara Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara padapada lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan DirektoratKomponenCadangan Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan. Potensi Pertahanan DirektoratJenderalPotensi Seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dansarana/prasarana nasional berdayaguna secara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi komponen pendukung meliputi bidang SDM, SDAB dan Sarpras nasional 13 wilayah 12 wilayah 11 wilayah 10 wilayah 10 wilayah 4.5 3.7 2.0 3.7 4.6 18.6 2. Jumlah kebijakan penataan dan pembinaan komponen pendukung 11 kebijakan 10 kebijakan 17 kebijakan 11 kebijakan 3 kebijakan 1.6 2.0 3.7 2.4 2.0 11.6 3. Jumlah wilayah yang dilaksanakan pendataan meliputi bidang SDM, SDAB dan Sarpras nasional 15 wilayah 16 wilayah 18 wilayah 15 wilayah 10 wilayah 1.3 1.4 1.7 1.7 1.9 7.9 4. Jumlah kebijakan pengembangan sistem pertahanan siber 3 kebijakan - - - - 0.6 0.6 5. Jumlah kerjasama nasional dan internasional pertahanan siber 3 paket - - - - 1.5 1.5 6. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi danbimnis pertahanan siber 13 Kodam - - - - 1.3 1.3 1406 192.2 335.7 222.5 214.3 386.0 1,350.6 - 1. Jumlah kebijakan pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang dikembangkan secara mandiri. 7 kebijakan - - - - 8.9 7.2 7.5 8.1 8.5 40.2 2. Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional KKIP - 100% 100% 100% 100% - 62.8 62.8 62.8 66.5 254.9 3. Jumlah pedoman penataan dan pembinaan teknologi dan industri pertahanan 4 ped 3 ped 3 ped 3 ped 3 ped 1.4 0.8 0.8 0.8 0.8 4.4 4. Jumlah pelaksanaan TOT meliputi penguasaanteknologi kapal selam, Rudal C-705, medium tank dan PTTA mision sistem 4 paket 3 paket 4 paket 3 paket 2 paket 180.9 264.9 151.4 142.6 310.2 1,050.0 1407 1.7 3.7 3.4 3.6 4.2 16.5 Sekretariat Ditjen Pothan - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 1.7 3.7 3.4 3.6 4.2 16.5 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 10. 64.3 126.6 120.5 122.6 118.3 552.3 - 1. Jumlah kebijakan dibidang kekuatanpertahanan yang mampu mengidentifikasi,menangkal, menindak ancaman secaraterintegrasi dan tepat waktu. Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PothanKemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan. Kekuatan Pertahanan Terwujudnya kebijakan kekuatan pertahanan negarayang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindakancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. DirektoratJenderalKekuatanPertahanan Pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Tersedianya teknologi industri pertahanan sesuai kebutuhan pengguna yang mengikuti perkembangankemajuan IPTEK yang diupayakan dapat www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1408 4.9 92.0 91.1 90.9 90.8 369.6 - 1. Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidangfasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkinidan akurat. 8 Naskah 6 Naskah 2 Naskah 3 Naskah - 0.7 0.9 0.2 0.4 - 2.2 2. Jumlah Peraturan tentang pembinaan fasilitasdan jasa pertahanan yang disosialisasikan 9 Peraturan 7 Peraturan 6 Peraturan 5 Peraturan 3 Peraturan 0.8 1.8 1.3 1.0 0.4 5.2 3. 22 Laporan 19 Laporan 18 Laporan 19 Laporan 20 laporan 3.1 89.1 89.6 89.5 90.3 361.6 4. Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidangfasilitas dan jasa 3 Dokumen 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0.2 0.3 0 0 0.1 0.6 1409 49.0 18.3 12.7 13.8 14.2 108.2 - DirektoratKesehatan 1. Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidangkesehatan dengan pemetaan yang terkini danakurat. 2 Naskah 6 Naskah 8 Naskah 5 Naskah 5 Naskah 0.24 0.72 1.12 0.73 0.79 3.60 2. Jumlah Peraturan tentang kesehatan yangdisosialisasikan 9 Peraturan 8 Peraturan 10 Peraturan 9 Peraturan 7 Peraturan 0.94 6.18 1.39 1.59 1.31 11.41 3. 15 Laporan 15 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 1.81 9.75 10.05 11.16 12.10 44.87 - 4. Jumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan NaskahAkademis bidang Kesehatan 5 Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0.66 1.65 0.14 0.32 0 2.77 5. Jumlah pengadaan Alkes Cellcure Cellular 1 Unit - - - - 30.00 - - - - 30.00 6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan International Congress Military Medicine (ICMM) 1 Giat - - - - 15.00 - - - - 15.00 7. Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari 1 Giat - - - - 0.35 - - - - 0.35 1410 4.0 12.5 13.9 14.7 10.6 55.712 - DirektoratMateriil 1. Jumlah kebijakan di bidang materiil pertahanandengan pemetaan yang terkini dan akurat. 10 Naskah 5 Naskah 6 Naskah 7 Naskah 2 Naskah 1.17 1.05 1.25 1.80 0.65 5.92 2. Jumlah Peraturan tentang materiil yang disosialisasikan 4 Peraturan 16 Peraturan 11 Peraturan 10 Peraturan 9 Peraturan 0.56 4.10 4.15 7.57 3.93 20.31 3. Jumlah laporan tentang Rapat, Inventarisasi, Monitoring, Verifikasi, Evaluasi, Workshop, FGD,Studi Kelayakan, Akselerasi dan Roadmap 10 Laporan 13 Laporan 13 Laporan 11 Laporan 12 Laporan 1.96 6.53 6.69 3.33 3.85 22.36 4. Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidang Materiil 3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 0.31 0.82 1.81 2.00 2.17 7.11 Jumlah laporan tentang verifikasi, coklit, herregistrasi, monitoring dan evaluasi, rapat, pengembangan Jarsiskomta, Roadmap dan pemetaan Pembinaan kesehatan pertahanan Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalampengembangan sistem pertahanan negara di bidangkesehatan. Jumlah laporan tentang Rapat, Sosialisasi, Inventarisasi, Bimtek, Pendataan, Bimnis dan Bangpuan, Verifikasi, Workshop, Roadmap dan Supervisi serta Bhakti Kesehatan Pembinaan materiil pertahanan Tersususnnya kebijakan dan implementasinya dalampengembangan sistem pertahanan negara di bidangmateriil. Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalampengembangan sisem pertahanan negara di bidangfasilitas dan jasa. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1412 2.2 2.0 1.5 1.7 1.3 8.8 - 1. Jumlah kebijakan bidang SDM komponen utama dipetakan yang terkini dan akurat. 4 Naskah 1 Naskah 1 Naskah 2 Naskah 2 Naskah 0.6 0.3 0.1 0.2 0.2 1.4 2. Jumlah Peraturan tentang SDM pertahanan yang disosialisasikan 3 Peraturan 3 Peraturan 5 Peraturan 3 Peraturan 3 Peraturan 0.3 0.5 1.0 0.7 0.7 3.1 3. 7 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 0.8 0.8 0.4 0.8 0.4 3.3 4. 5 Dokumen 1 Dokumen - - - 0.3 0.4 - - - 0.7 5. Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari 1 Giat - - - - 0.2 - - - - 0.2 6. Jumlah kegiatan Hari Nusantara 1 Giat - - - - 0.1 - - - - 0.1 1413 4.2 1.7 1.4 1.4 1.4 10.1 Sekretariat Ditjen - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 4.2 1.7 1.3 1.4 1.4 10.0 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu 27 Pembinaan Instalasi Strategis Nasional 3.0 40.0 7.5 8.3 9.1 67.8 - - Persentase sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembang-kan secara mandiri 80% 80% 80% 80% 80% - Persentase Pengembangan dan KerjasamaKawasan yang terintegrasi 5364 1.5 23.5 4.6 5.2 5.2 40.0 - - Persentase pengamanan dan ketertiban yangKondusif, terpeliharanya sarana dan prasaranakawasan serta Pengelolaan keprotokolan dikawasan instalasi strategis nasional di Sentul 30% 30% 30% 30% 30% 1.5 23.5 4.6 5.2 5.2 40.0 Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan. Bainstranas Kemhan Terwujudnya pengelolahan, pemeliharaan,pengembangan dan kerjasama kawasan istalasi Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pusat PamharBainstranas Kemhan Terwujudnya pengamanan dan pemeliharaankawasan istalasi strategis nasional di Sentul. Pembinaan personel/sumber daya manusia pertahanan Direktorat Sumber Daya Manusia Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalampengembangan sistem pertahanan negara di bidangSDM. Jumlah laporan tentang Rapat, Pendidikan, Evaluasi, Pembekalan, FGD, Roadmap, dan SupervisiJumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan NaskahAkademis bidang SDM Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya DitjenKuathan Kemhan www.peraturan.go.id 2018, No.1094 5365 Pembinaan Pengembangan dan Kerjasama 0.9 1.5 1.6 1.6 1.7 7.3 - - Persentase pengembangan dan kerja samaantar Kementerian/Lembaga di kawasanInstalasi Strategis Nasional di Sentul yangmemenuhi standar sesuai tuntutan tugas 60% 60% 60% 60% 60% 0.9 1.5 1.6 1.6 1.7 7.3 5366 0.6 15.0 1.3 1.4 1.5 19.9 - 1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan Satker dengankategori baik 100% 100% 100% 100% 100% 0.6 15.0 1.3 1.4 1.5 19.9 2 Tingkat keselarasan perenca-naan denganpenganggaran 3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan100% 4 Persentase Satker dengan pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu II. 7,476.6 7,290.5 9,622.7 11,759.0 12,441.9 48,590.7 11. 65% 8% 9% 9% 9% 1,889.4 2,314.1 3,077.2 3,636.7 3,745.9 14,663.3 - - Persentase pencapaian tugas TNI sesuai prediksi ancaman TNI. 1414 1,361.1 1,432.1 1,924.4 2,116.8 2,172.7 9,007.1 - 1 Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMP 6 Sat 6 Sat 6 Sat 6 Sat 6 Sat 2. Jumlah Pelaksanaan OMP (4 giat) 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 1415 418.9 758.7 1,002.6 1,353.5 1,402.0 4,935.7 - Terwujudnya pencapaian tugas OMSP secara efektif1. Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMSP 21 Sat 21 Sat 21 Sat 21 Sat 21 Sat 2. Jumlah pelaksanaan OMSP 10 giat 10 giat 10 giat 10 giat 10 giat 3 Bekal awal OMSP 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 4. Bekal kesehatan OMSP 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket Penggunaan kekuatan pertahanan integratif Terwujudnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman nyata. Operasi Militer untuk Perang (OMP). Staf Umum TNI Terwujudnya pencapaian tugas OMP secara efektif Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Staf Umum TNI Pusat KermaBainstranas Kemhan Terwujudnya pengembangan dan kerjasama kawasanistalasi strategis nasional di Sentul. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPembinaan Instalasi Strategis Nasional SekretariatBainstranas Kemhan Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yangterkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan. MABES TNI www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1416 Ops Gaktib dan Ops Yustisi. 23.0 24.2 33.5 38.6 39.8 159.1 - Staf Intelijen 1. Jumlah Satker yang melaksanakan operasi 24 satker 24 satker 24 satker 24 satker 24 satker 2. Jumlah Satker yang melaksanakan operasiyustisi 20 satker 20 satker 20 satker 20 satker 20 satker 1417 Operasi intelijen strategis. 39.7 41.7 43.7 45.7 47.8 218.6 - 1. Penerapan sistem diteksi dini konflik 100% pemetaan wilayahkonflik 100% FGD di wilayah konflik 30% sosialisasisistem deteksi dini konflik 60% Habituasi deteksi dini konflik 100% wilayahkonflik, bebas konflik 2. Persentase data intelijen yang dapat digunakandalam rangka menangkal ATHG Hanneg. 80% 80% 80% 90% 90% 3. Jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan 5 giat 5 giat 5 giat 5 giat 5 giat 1418 7.0 7.4 10.1 11.7 8.9 45.1 - - Persentase operasi pencarian dan penyelamatankecelakaan bencana sesuai Peraturan Pemerintah. 100% 100% 100% 100% 100% 1419 12.2 13.2 18.2 21.0 37.6 102.2 - 1. Persentase pencapaian tugas operasi Bantuan TNI yang dilaksanakan. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah Satuan wilayah Pasukan Reaksi CepatPenanggulangan Bencana (PRCPB) 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 2 Satwil 1420 10.0 18.4 25.4 29.2 16.1 99.1 - - Persentase Kotama Ops yang melaksanakanoperasi pemberdayaan wilayah pertahanannasional 100% 100% 100% 100% 100% 1421 11.0 11.6 12.1 12.7 13.2 60.6 - Terwujudnya kesiapan Alut integratif - Persentase kesiapan Alut integratif 20% 20% 20% 20% 20% 1422 6.5 6.8 7.2 7.5 7.8 35.8 Staf Logistik - StafKomunikasidanElektronika - Jumlah Randis, Ransus, Alkom, K4I, Alpalsus,Alkes, Alkomputer, mesin stationer, danAlsintor yang dipelihara 9 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket PusatKesehatan Pemeliharaan Alutsista Integratif Staf Logistik Pemeliharaan non Alutsista Integratif Meningkatkan Kualitas PemeliharaanRandis/Ransus, Alkom, K4I, Alpalsus, Alkes,Alkomputer, mesin stationer, dan Alsintor. Operasi Bantuan TNI Staf Operasi Terwujudnya pencapaian tugas operasi Bantuan TNIsecara efektif. Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Staf Teritorial Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang pertahanan yang efektif.Terwujudnya ketaatan prajurit TNI terhadap hukum,disiplin dan tata tertib Staf KhususPolisi Militer Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasidan personel yang aman dan intelijen yang up date Operasi SAR TNI. Staf Operasi Terwujudnya pencapaian tugas operasi SAR TNIsecara efektif. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 12. 26% 18% 19% 19% 19% 1,287.2 2,406.7 1,569.8 1,663.2 1,743.9 8,670.8 - - Persentase alutsista/non-alutsista,/sarprasintegratif yang siap melaksanakan operasisesuai dengan kebutuhan MEF. 1423 22.0 23.1 24.2 25.3 26.5 121.1 - 1. Jumlah pengadaan Rantis. 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2. Jumlah pengadaan Sucad Rantis. 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3. Jumlah pengadaan Sucad Ranpur 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1424 45.4 47.7 50.1 52.3 54.6 250.1 - - Jumlah pengadaan materiil non Alutsista. 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 1425 106.9 110.1 113.4 116.2 119.8 566.4 - - Jumlah pengadaan MKK. 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 1426 25.0 26.3 27.6 28.8 30.1 137.8 - - Jumlah pengadaan munisi khusus. 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1427 279.8 288.2 296.8 303.2 312.4 1,480.4 - - Jumlah pengadaan materiil khusus. 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 1428 Pengadaan MKB 626.4 657.7 690.6 721.7 754.1 3,450.5 - - Jumlah pengadaan MKB non Dagri 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 1429 Pengadaan Senjata 39.3 41.3 43.4 45.4 47.4 216.8 - - Jumlah pengadaan senjata 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1430 Pengadaan Non Alutsista 73.7 77.4 81.3 85.0 88.8 406.2 - - Jumlah pengadaan Alpalsus dan Alkom 13 Paket 13 Paket 13 Paket 13 Paket 13 Paket Terpenuhinya Alpalsus dan Alkom sesuai kebutuhan Staf Logistik Pengadaan Materiil Khusus Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Matsus untuk latihan danbekal pokok Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan MKB untuk latihan danbekal pokok Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Senjata sesuai kebutuh-anTOP/DSPP Pengadaan MKK Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan bekal pokok MKK Pengadaan Munisi Khusus Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan bekal pokok munisi khusus Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis. Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Rantis, Sucad Ranpur danSucad Rantis yang sesuai DSPP Pengadaan Non-Alutsista/Senjata. Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan non-Alutsista/Senjata yangsesuai DSPP Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif UO Mabes TNI Terpenuhinya kebutuhan alutsista/non-alutsista/ sarpras Integratif untuk siap melaksanakan operasisesuai dengan kebutuhan MEF. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1431 68.7 1,134.9 242.4 285.3 310.2 2,041.5 - 1. Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitaspendukung operasi, fasilitas lembagapendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukunglainnya. 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 7 paket - 1,134.9 242.4 285.3 310.2 1,972.8 2. Pembangunan Pertahanan Integratif I - 164.3 - - - 164.3 3. Pembangunan Pertahanan Integratif II - 221.1 - - - 221.1 4. Pembangunan Pertahanan Integratif III - 295.7 - - - 295.7 5. Sarpras Pendukung - 454.0 242.4 285.3 310.2 1,291.8 6 Pembangunan Kekuatan TNI Tanjung Datu - 1432 - - - - - 1,000.0 9,573.4 116.9 152.0 124.9 10,967.2 - Staf Logistik - Persentase Alutsista Strategis Integratif yang dapat terpenuhi. 13. 11% 12% 19% 25% 33% 372.6 403.2 617.8 819.9 1,095.4 3,308.9 - UO Mabes TNI - Persentase capaian profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMSP dan OMP 1433 170.6 150.0 206.8 248.2 285.4 1,061.0 - 1. Jumlah Pendidikan Pertama 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 2. Jumlah Werving 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 5 dik 3. Pengadaan Sarpras Pendidikan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1434 77.2 95.6 112.8 135.4 155.7 576.7 - - Jumlah pendidikan spesialisasi 17 dik 17 dik 17 dik 17 dik 17 dik 1435 51.0 88.1 152.2 263.0 456.2 1,010.5 - 1. Persentse porsi dan jenis kesiapsiagaan yangsesuai standar 20% 20% 20% 20% 20% 2. Jumlah latihan gabungan 8 giat 8 giat 8 giat 8 giat 8 giat 3. Jumlah latihan kesiapsiagaan 11 giat 11 giat 11 giat 11 giat 11 giat 4. Jumlah latihan bersama dengan negara lain 7 giat 7 giat 7 giat 7 giat 7 giat Staf Personel Terpenuhinya kebutuhan personel TNI/PNS dari masyarakat sipil yang memenuhi prasyarat Dikma. Pendidikan pengembangan/spesialisasi Staf Personel Terpenuhinya kebutuhan personel TNI dari hasilDikbangspes Latihan kesiapsiagaan Ops/Latgab/Latma Internasional Staf Operasi Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dalam rangkatugas OMP dan OMSP.Terpenuhinya jumlah Alutsista Strategis Integratif sesuai kebutuhan Profesionalisme Prajurit Integratif Terwujudnya profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMSP dan OMP Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI ( Werving ) Pembangunan Sarpras Pendukung Terlaksananya renovasi dan pembangunan fasilitaspendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan,sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya. Staf Logistik Pengadaan Alutsista Strategis Integratif (tidak ada lokasi) www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1436 Latihan Pembinaan Balakpus TNI 7.3 7.7 8.0 8.4 8.8 40.2 - - Jumlah latihan pembinaan Balakpus 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1437 Latihan Pratugas Operasi 4.2 4.4 4.6 4.8 5.1 23.1 - - Jumlah satuan yang melaksanakan latihanpratugas 26 satuan 26 satuan 26 satuan 26 satuan 26 satuan 1438 62.3 57.4 133.4 160.1 184.2 - - - Jumlah pembangunan Sarpras integratif 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket Staf Personel 23. 3,927.4 2,166.5 4,357.9 5,639.2 5,856.7 21,947.7 - sas 2a/ - Persentase Satker yang menerapkanmanajemen yang terintegrasi dan akuntabelberdasarkan data yang terkini dan akurat dilingkungan TNI. 1439 1,853.2 1,835.7 2,425.5 2,537.1 2,537.1 11,188.6 - - Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran 100% 100% 100% 100% 100% 1440 1,803.3 1.2 1,494.7 2,212.1 2,407.2 7,918.5 - - Jumlah kegiatan yang dilaksankan dalamrangka mendukung tugas-tugas TNI 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 1441 245.4 297.8 395.3 790.6 810.4 2,539.5 - - Jumlah pemeliharan gedung perkantoran 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1442 22.7 21.8 29.1 72.8 74.7 221.1 - - Jumlah sarana dan prasarana satker yangdipelihara 34 satker 34 satker 34 satker 34 satker 34 satker Perawatan sarana dan prasarana Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yangsiap pakai Penyelenggaraan operasional perkantoran Staf Umum TNI Terlaksananya kegiatan dalam rangka mendukungtugas-tugas TNI. Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan perkantoran integratif Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan perkantoran Integratif yangsiap pakai Penyelenggaraan manajemen dan operasional integratifTerwujudnya manajemen yang terintegrasi danakuntabel berdasarkan data yang terkini dan akuratdi lingkungan TNI. UO Mabes TNI Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif Staf Personel Terpenuhinya hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran Staf Operasi Terpeliharanya kemampuan personel di tingkatBalakpus TNI Staf Operasi Terpenuhinya kebutuhan Latihan Pratugas Operasi bagi unsur TNI yang akan melaksanakan tugas Operasi Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif Staf Logistik Terpenuhinya kebutuhan Sarpras untuk peningkatan Profesionalisme Personel Integratif www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1443 2.8 10.0 13.3 26.6 27.3 80.0 - - Jumlah produk sistem dan evaluasi kerja,administrasi perencanana, penganggaran dankeuangan yang disusun 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket Inspektorat Jenderal III TNI AD 44,154.0 54,748.7 65,844.5 70,468.8 73,851.0 309,067.1 14. 2,580.9 3,789.9 4,144.3 4,386.5 4,757.4 19,658.8 - - Persentase satuan TNI AD yang siap operasi 59.00% 60.30% 58.20% 100.00% 100.00% 1444 264.1 421.4 440.0 455.0 471.7 2,052.2 - 264.1 421.4 440.0 455.0 471.7 2,052.2 - Persentase materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat diamankan 94.03% 94.05% 94.09% 94.23% 94.37% 1446 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 22.5 - 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 22.5 - Persentase ketersediaan informasi aktual tentang kondisi geografi wilayah darat NKRI 95.00% 118.00% 113.00% 48.00% 41.00% 1447 150.0 172.5 198.4 228.1 262.4 1,011.4 - 150.0 172.5 198.4 228.1 262.4 1,011.4 - Persentase kesiapan Ranpur untuk mendukungoperasi, latihan dan pendidikan. 85.00% 87.00% 90.00% 92.00% 95.00% 1448 330.0 529.5 573.9 479.3 478.2 2,391.0 - 330.0 529.5 573.9 479.3 478.2 2,391.0 - Persentase kesiapan pesawat udara untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. 44.00% 50.00% 56.00% 62.00% 65.00% Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Pusat Penerbangan Terwujudnya kesiapan pesawat terbang untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan DirektoratTopografi Tersedianya informasi kondisi geografi wilayah daratNKRI untuk mendukung tugas pokok Matra Darat Pemeliharaan/Perawatan Ranpur DirektoratPeralatan Terwujudnya Ranpur yang siap mendukung operasi,latihan dan pendidikan. Dukungan Kesiapan Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya kesiapan operasional TNI AD Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat Staf Pengamanan Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasidan personel yang aman dan intelijen yang up datedi TNI AD Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif Staf Kebijakan Strategi dan Kebijakan Umum Peningkatan pengembangan sistem dan evaluasikinerja, administrasi perencanaan, penganggaran,dan keuangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1449 40.0 61.2 67.3 74.1 81.5 324.1 - 40.0 61.2 67.3 74.1 81.5 324.1 - Persentase kesiapan alat angkut air untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. 89.00% 90.00% 95.00% 97.00% 100.00% 1450 1,264.5 1,779.4 1,957.4 2,153.1 2,368.4 9,522.7 - 1,264.5 1,779.4 1,957.4 2,153.1 2,368.4 9,522.7 - Persentase kesiapan senjata dan munisi/alpaluntuk mendukung operasi, latihan danpendidikan. 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52% 1451 512.8 805.4 885.9 974.5 1,071.9 4,250.5 - 512.8 805.4 885.9 974.5 1,071.9 4,250.5 - Persentase kesiapan materiil non alutsistauntuk mendukung operasi, latihan danpendidikan. 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100.00% 1453 15.3 16.1 16.9 17.7 18.6 84.5 Staf Perencana - 15.3 16.1 16.9 17.7 18.6 84.5 - Persentase pembangunan/pengembangansistem informasi yang tergelar dan siapoperasional 39.58% 45.83% 51.03% 57.28% 62.49% 15. 4,645.0 14,118.5 17,333.3 17,554.9 18,351.9 72,003.5 - - Persentase Alut/Non Alut/ Sarpras Matra Daratyang modern 69.82% 74.82% 79.82% 84.82% 89.82% 1458 247.4 1,972.8 2,006.1 2,148.1 2,190.1 8,564.7 Staf Logistik - 247.4 1,972.8 2,006.1 2,148.1 2,190.1 8,564.7 - Prosentase Ranpur untuk memenuhi TOP/DSPP 26.45% 41.45% 56.45% 71.45% 86.45% Terpenuhinya jumlah Ranpur yang sesuai kebutuhanTOP/DSPP DirektoratPeralatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat Terwujudnya Sistem yang berbasis teknologiinformasi dalam rangka mendukung kinerja danevaluasi satuan yang efektif, efisien dan bermanfaat Dinas Informasi dan Pengolahan Data Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista, Sarpras Matra Darat Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista,fasilitas, dan sarpras TNI AD untuk siapmelaksanakan operasi sesuai dengan standarisasiTNI AD Pengadaan/Penggantian Kendaraan TempurPemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal DirektoratPeralatan Terwujudnya kesiapan senjata dan munisi/alpaluntuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan. Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista DirektoratPeralatan, Zeni, Perhubu- ngan, Kesehatan,Topografi, PembekalanAngkutan, Ajudan Jenderal, Penelitian dan Pengem-bangan Terwujudnya kesiapan materiil Non Alutsista untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air DirektoratPembekalan Angkutan Terwujudnya kesiapan alat angkut air untukmendukung operasi, latihan dan pendidikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1459 275.3 330.3 396.4 475.7 570.8 2,048.5 Staf Logistik - 275.3 330.3 396.4 475.7 570.8 2,048.5 - Persentase pesawat terbang (Sabang) untukmemenuhi TOP/DSPP 62.50% 75.00% 85.16% 92.00% 95.00% 1460 146.5 241.3 218.2 242.2 268.8 1,117.0 - 146.5 206.1 228.7 253.9 281.8 1,117.0 - Persentase alat angkut air untuk memenuhiTOP/DSPP 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100% 1461 328.1 986.4 1,142.1 1,322.7 1,532.3 5,311.6 - 328.1 986.4 1,142.1 1,322.7 1,532.3 5,311.6 1. Persentase senjata dan munisi untukmemenuhi TOP/DSPP 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52% 2. Persentase Aloptik untuk memenuhi TOP/DSPP 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52% 1462 110.3 1,034.2 1,160.5 1,308.5 1,475.2 5,088.7 - 110.3 1,034.2 1,160.5 1,308.5 1,475.2 5,088.7 - Persentase pengadaan / penggantian materiilAlutsista untuk memenuhi TOP/DSPP 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100.00% 1463 745.7 2,652.0 3,023.4 3,300.8 3,550.2 13,272.2 - 745.7 2,652.0 3,023.4 3,300.8 3,550.2 13,272.2 - Persentase pengadaan / penggantian materiilNon Alutsista untuk memenuhi TOP/DSPP 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52% 1464 869.1 4,099.7 4,653.4 5,637.2 6,658.9 21,918.3 - 869.1 4,099.7 4,653.4 4,637.2 7,658.9 21,918.3 Pengadaan/Penggantian Materiil Non Alutsista Staf Logistik, DirektoratKesehatan,Peralatan, Zeni Terpenuhinya jumlah materiil non Alutsista yangsesuai kebutuhan TOP/DSPP Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat Staf Logistik, Direktorat Zeni Tersedianya sarpras yang dibangun sesuaikebutuhan DSPPTerpenuhinya jumlah alat angkut air yang sesuaikebutuhan TOP/DSPP Staf Logistik, DirektoratPembekalan Angkutan Pengadaan/Penggantian Senjata, Munisi dan Optik Terpenuhinya jumlah senjata dan munisi yangsesuai kebutuhan TOP/DSPP Staf logistik, DirektoratPeralatan Pengadaan/Penggantian Materiil Alutsista Staf Logistik, Direktorat Peralatan,Perhubungan, Zeni, Pembekalan Angkutan Terpenuhinya jumlah materiil Alutsista yang sesuaikebutuhan TOP/DSPP Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) Terpenuhinya jumlah pesawat terbang (Sabang) yangsesuai kebutuhan TOP/DSPP Pusat Penerbang Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air www.peraturan.go.id 2018, No.1094 - Persentase pengadaan fasilitas perkantoran,fasilitas pendukung, fasilitas umum,pembangunan perumahan serta sarana danprasarana pangkalan untuk memenuhi DSPP 26.23% 48.11% 54.88% 65.00% 72.50% 1465 1,922.5 2,801.8 4,733.2 3,119.6 2,105.5 14,682.6 - 1,922.5 2,801.8 4,733.2 3,119.6 2,105.5 14,682.6 - Persentase pentahapan pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat 62.30% 79.65% 91.64% 98.74% 99.45% 16. 1,404.2 1,496.1 1,594.8 1,700.8 1,814.7 8,010.6 - - Persentase capaian profesionalisme personelTNI AD sesuai Daftar Susunan Personel danPeralatan (DSPP) untuk melaksanakan OMP danOMSP 82.41% 76.33% 80.21% 90.00% 90.00% 1466 433.9 477.2 525.0 577.5 635.2 2,648.8 Staf Operasi - 433.9 477.2 525.0 577.5 635.2 2,648.8 - Persentase prajurit yang memenuhi persyaratankelulusan Lator 89.41% 90.23% 92.03% 100.00% 100.00% - Persentase latihan antar kecabangan yangmemenuhi tujuan penyelenggaraan latihan dansasaran latihan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1467 30.4 31.9 33.5 35.2 37.0 168.1 - 30.4 31.9 33.5 35.2 37.0 168.1 - Persentase terwujudnya kerja sama militer danhubungan bilateral yang kondusif dengannegara sahabat Matra Darat 75.00% 92.85% 85.71% 100.00% 100.00% 1468 487.5 511.9 537.5 564.4 592.6 2,693.9 - 487.5 511.9 537.5 564.4 592.6 2,693.9 - Persentase lulusan Dikma dalam memenuhikebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikma 99.80% 61.70% 67.90% 100.00% 100.00% Pendidikan Pertama Matra Darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilDikma Latihan Matra Darat Terwujudnya profesionalisme prajurit tingkatperorangan sampai dengan kecabangan satuan MatraDarat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Latihan Bersama Internasional Staf Operasi Terwujudnya kerja sama militer dengan negarasahabat Matra Darat Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat Staf Logistik, DirektoratPeralatan, Perhubu-ngan, Zeni Terpenuhinya Alutsista Strategis Matra Darat sesuaikebutuhan DSPP Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya profesionalisme personel TNI AD untukmelaksanakan OMP dan OMSP www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1469 167.0 175.4 184.2 193.4 203.0 922.9 - 167.0 175.4 184.2 193.4 203.0 922.9 - Persentase lulusan Diktuk dalam memenuhikebutuhan personel TNI AD dari hasil Diktuk 96.10% 93.20% 101.30% 100.00% 100.00% 1470 53.3 56.0 58.8 61.7 64.8 294.5 - 53.3 56.0 58.8 61.7 64.8 294.5 - Persentase lulusan Dikbangum/rutin dalammemenuhi kebutuhan personel TNI AD darihasil Dikbangum/rutin 67.80% 85.10% 93.70% 100.00% 100.00% 1471 100.3 105.3 110.6 116.1 121.9 554.3 - 100.3 105.3 110.6 116.1 121.9 554.3 - Persentase lulusan Dikbangspes dalammemenuhi kebutuhan personel TNI AD darihasil Dikbangspes 101.40% 60.50% 93.20% 100.00% 100.00% 1472 96.8 101.6 106.7 112.0 117.6 534.7 - 96.8 101.6 106.7 112.0 117.6 534.7 - Persentase lulusan pendidikan profesi dankeahlian Matra Darat dalam memenuhikebutuhan personel TNI AD dari hasilpendidikan profesi dan keahlian Matra Darat 94.60% 79.70% 68.30% 100.00% 100.00% 1473 35.0 36.8 38.6 40.5 42.5 193.4 - 35.0 36.8 38.6 40.5 42.5 193.4 - Persentase pemenuhan kebutuhan sarpraspendidikan personel Matra Darat 100% 100% 100% 100% 100% 24. 35,523.9 35,344.2 42,772.2 46,826.7 48,927.1 209,394.1 - - Persentase tingkat efektifitas organisasi 7.33% 13.52% 68.22% 22.80% 28.09% Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat UO TNI AD Terwujudnya tatakelola sumber daya TNI AD secaraefektif dan efisien agar siap melaksanakan OMP danOMSP Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilpendidikan profesi dan keahlian Matra Darat. Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat Staf Personel,Staf Logistikdan DirektoratZeni Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikanpersonel Matra Darat Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilDikbang Umum/ Rutin Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilDikbangspes Pendidikan Pembentukan Matra darat KomandoPembinaanDoktrinPendidikandan Latihan Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasilDiktuk www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1474 28,870.6 30,649.3 30,916.3 30,916.3 29,752.3 151,104.8 - 28,870.6 30,649.3 30,916.3 30,916.3 29,752.3 151,104.8 - Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit danPNS yang diterima tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 1475 448.7 489.7 539.1 1,539.1 3,847.4 6,864.0 - 448.7 489.7 539.1 1,539.1 3,847.4 6,864.0 - Persentase penyelesaian administrasiperkantoran 100% 100% 100% 100% 100% - 1476 2.2 10.1 16.2 20.2 23.0 71.7 - 2.2 10.1 16.2 20.2 23.0 71.7 - Persentase penyelesaian pelanggaran hukumdan disiplin personel TNI AD. 100% 100% 100% 100% 100% - 1477 7.2 20.8 29.4 31.4 49.4 138.2 - 7.2 20.8 29.4 31.4 49.4 138.2 1. Persentase perkara yang mendapatkan bantuanhukum 100% 100% 100% 100% 100% - 2. Persentase satker yang menerima penyuluhanhukum 100% 100% 100% 100% 100% 1478 134.4 248.7 285.3 285.2 193.4 1,147.0 - 134.4 248.7 285.3 285.2 193.4 1,147.0 - Persentase PNS yang menerima uang makandan penambahan daya tahan tubuh PNS yangtepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% - 1479 793.6 726.6 3,473.2 5,891.4 6,868.6 17,753.4 - 793.6 726.6 3,473.2 5,891.4 6,868.6 17,753.4 - Jumlah bangunan gedung dan rumah dinasyang di pelihara. 5.203 KK/Unit 5.225 KK/Unit 5.159 KK/Unit 5.327 KK/Unit 5.303 KK/Unit - 1480 4,621.7 2,352.5 6,664.0 6,492.9 7,302.5 27,433.6 - 4,621.7 2,352.5 6,664.0 6,492.9 7,302.5 27,433.6 1. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu. 28% 30% 30% 30% 30% - 2. Presentasi pemakaian LTGA sesuai pagu 60% 60% 60% 60% 60% 3. Persentase pengadaan Kaporlap sesuai dengannorma 16.6% 20% 20% 20% 20% Pemeliharaan/perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas dan SarprasPerkantoran Staf Logistik, Direktorat Zeni Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatifPeralatan Fungsional, Fasilitas dan SarprasPerkantoran. Penyelenggaraaan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Staf Logistik, DirektoratPembekalan Angkutan Meningkatnya dukungan administrasi perbekalandan dukungan bekal Matra Darat. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Direktorat Hukum Meningkatnya pembinaan dan bantuan hukum bagipersonel TNI AD. Penyelenggaraaan Administrasi Personel Seluruh Satker Meningkatnya dukungan administrasi personel MatraDarat. Penggiatan Fungsi Matra Darat Seluruh Satker Meningkatnya dukungan penggiatan fungsi Matra Darat. Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat Pusat Polisi Militer Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplinpersonel TNI AD. Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat Staf Personel Meningkatnya dukungan perawatan personel MatraDarat. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1481 27.9 41.6 47.9 57.9 74.0 249.3 - 27.9 41.6 47.9 57.9 74.0 249.3 - Jumlah produk penerangan. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1482 601.1 787.9 783.3 1,574.3 797.9 4,544.5 - 601.1 787.9 783.3 1,574.3 797.9 4,544.5 - Jumlah kegiatan dukungan adminstasi umummeliputi kegiatan pendidikan dan latihanfungsional, pembinaan mental, rapatkoordinasi/kerja/dinas/pimpinan/kelompokkerja/konsultasi, pembinaan olah raga dankesenian, kegiatan anggaran rutin dandukungan pelayanan. 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket 1483 16.5 17.0 17.5 18.0 18.6 87.6 - 16.5 17.0 17.5 18.0 18.6 87.6 1. Persentase penyusunan dokumen pembentukanorganisasi baru sesuai Renstra 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 2. Persentase pemenuhan Doktrin dan petunjukdalam rangka mendukung operasional MatraDarat 14.66% 27.03% 36.44% 45.59% 56.18% 1484 2.9 3.6 5.5 6.5 8.0 26.5 - 2.9 3.6 5.5 6.5 8.0 26.5 - Jumlah satuan yang menjadi obyekpemeriksaan. 51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan 51 Satuan IV 24,442.0 32,184.1 36,615.6 30,751.9 30,357.4 154,351.0 17 Dukungan Kesiapan Matra Laut 17% 19% 20% 22% 22% 2,332.5 2,550.4 2,703.0 2,933.3 3,049.3 13,568.5 UO TNI AL - - Persentase satuan TNI AL yang siapmelaksanakan operasi. 1485 15.0 16.5 18.1 20.0 22.0 91.6 - 1. Jumlah data Peta Laut yang dibuat/revisi,meliputi Peta Kertas dan Peta Elektonik(Electronic Navigational Charts/ENC) 20 data 20 data 20 data 20 data 20 data 2. Jumlah pelaksanaan survei 20 giat 20 giat 20 giat 20 giat 20 giat 3. Jumlah layanan pemeliharaan alat surta . 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket TNI AL Terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AL yangsiap operasional dalam menghadapi setiap ancaman. Penyelenggaraan Surta Hidros Dinas Hidrografi dan Oceanografi Meningkatnya penyelenggaraan Surta Hidros MatraLaut. Penyelenggaraan administrasi pembinaan, perencanaan, penganggarandan keuangan Staf Perencana,DirektoratKeuangan, Staf Operasi, Kodiklat Terwujudnya validitas organisasi di jajaran TNI ADsesuai perkembangan lingkungan strategis dan ilmupengetahuan teknologi dengan didukungtersusunnya piranti lunak yang berkaitan dengankebijakan, peraturan serta petunjuk yangberhubungan dengan tata cara pembinaan TNI AD Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Meningkatnya kinerja dan tertib administrasiperbendaharaan Satker Matra Darat . Penyelenggaraan Penpas dan Penum Dinas Penerangan Meningkatnya dukungan penerangan pasukan danpenerangan umum. Penyelenggaraan Administrasi Umum Seluruh Satker Meningkatnya dukungan administrasi umum MatraDarat. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1486 15.0 16.5 18.1 20.0 22.0 91.6 - 1. Jumlah sistem aplikasi dan metode kinerja TNIAL 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 14 Sistem Aplikasi 2. Jumlah layanan pembinaan Infolahta 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1487 10.0 11.0 12.1 13.3 18.9 65.3 - 1. Jumlah sertifikat uji kelaikan 584 unit 706 unit 710 unit 712 unit 714 unit 2. Jumlah layanan pembinaan material 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 3. Jumlah peningkatan dan pemeliharaan alat ujikelaikan 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 1488 50.0 55.0 60.5 66.5 73.2 305.2 - 1. Jumlah peralatan komunikasi, persandian danpernika komunikasi yang dibeli/dipelihara 425 set 425 set 425 set 425 set 425 set 2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1489 50.0 55.0 60.5 66.5 73.2 305.2 - 1. Jumlah peralatan senjata elektronika danamunisi yang dipelihara 432 set 432 set 432 set 432 set 432 set 2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1490 1,980.0 2,079.0 2,182.9 2,281.2 2,383.9 10,907.0 - - Jumlah pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL,Alpung, Ranpur dan Rantis Matra Laut. 310 paket 310 paket 310 paket 310 paket 310 paket 1491 57.5 132.7 150.0 247.7 219.00 806.9 - 1. Persentase penyelesaian pelanggaran hukum dilaut. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah penyelenggaraan OMSP 80 giat 78 giat 80 giat 78 giat 80 giat 3. Jumlah penyelenggaraan International MaritimeSecurity Sympossium (IMSS) 1 giat - 1 giat - 1 giat 4. Jumlah penyelenggaraan Multilateral NavalExercise Komodo (MNEK) - 1 giat - 1 giat - 5. Jumlah penyelenggaraan Sail Bahari 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 6 Jumlah layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Penyelenggaraan OMSP Matla, Gakkum dan Jaga Kamla di wilayah lautYurnas Staf Operasi Terwujudnya keamanan laut di perairan yurisdiksinasional Indonesia. Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Dinas Materiil Senjata danElektronika Menigkatnya kesiapan peralatan senjata, elektronikadan amunisi TNI AL. Pemeliharaan/perawatan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis Dinas Materiil Meningkatnya kesiapan KRI, KAL, Alpung, Ranpurdan Rantis Matra Laut. Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut Dinas KelaikanMateriil Meningkatnya kualitas dan kuantitas uji kelaikanTNIAL. Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Dinas Komunikasi dan Elektronika Menigkatnya kesiapan sarana prasarana komunikasi,persandian dan pernika komunikasi TNI AL. Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut Dinas Informasi dan Pengolahan Data Meningkatnya Sistem dan Metodologi EvaluasiKinerja TNI AL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1492 20.0 22.0 24.2 26.6 29.3 122.1 - 1. Jumlah laporan kajian dan produk Litbang TNIAL 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 11 paket 2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1493 30.0 47.2 49.5 51.7 54.1 232.5 - Dinas Pengamanan 1. Jumlah kegiatan dan produk intelijen matralaut. 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 2. Jumlah pengadaan material khusus satlak intelijen 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1494 5.0 5.5 6.1 6.7 7.3 30.6 - 1. Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim. 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2. Jumlah pembangunan fasilitas dan pengadaanperalatan potensi maritim. 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1495 100.0 110.0 121.0 133.1 146.4 610.5 - 1. Jumlah layanan pemeliharaan dan perawatanpesawat udara TNI AL. 171 giat 184 giat 189 giat 205 giat 210 giat 2. Jumlah pemeliharaan lanjutan dan pengadaansuku cadang pesawat udara TNI AL. 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 18 15% 24% 25% 18% 19% 12,686.9 20,213.3 21,163.6 15,285.8 16,043.5 85,393.1 UO TNI AL - sas 3a - Persentase Alutsista dan non Alutsista siapoperasional. 1496 1,060.0 7,730.8 6,053.5 6,206.8 6,760.2 27,811.3 - 1. Jumlah dermaga yang dibangun dan direhabilitasi 10 dermaga 12 dermaga 10 dermaga 10 dermaga 10 dermaga 2. Jumlah pos pulau terluar dan wilayahperbatasan yang diperbaiki 15 pos 14 pos 14 pos 14 pos 14 pos 3. Jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitasdan sarpras pangkalan TNI AL 253 paket 253 paket 253 paket 253 paket 253 paket 4. Pembangunan dalam rangka mendukungpembentukan Kogabwilhan - 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 5 Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Lanudal - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Terwujudnya kesiapan penerbangan TNI AL dalammendukung tugas operasi. Pusat Penerbangan Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta PengembanganFasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut Terwujudnya Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras TNI AL yang memenuhi kebutuhan, standar mutusesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkansecara madiri. Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut Dinas Fasilitas Pangkalan Peningkatan kesiapan dan penambahan jumlahfasilitas serta sarana prasarana Pangkalan TNI AL. Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut Tersedianya produk intelijen yang dapat mendukungtugas-tugas TNI AL. Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. Dinas Pembinaan PotensiMaritim Terwujudnya dukungan masyarakat dan industrijasa maritim untuk kepentingan pertahanan laut. Pemeliharaan/Perawatan PesudLitbanghan Matra Laut Dinas Penelitian danPengembangan Meningkatnyakualitas dan kuantitas Litbanghan TNIAL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 6. Jumlah pembangunan fasilitas dan sarprasnaval cyber command (NCC) - 1 paket - - - 7. Jumlah pembangunan rumah dinas prajurit(Quick Wins/On-top) 1.500 unit 1.500 unit 1.500 unit 1.500 unit 1.500 unit 1497 17.5 19.2 21.2 23.3 25.6 106.8 - - Jumlah pengadaan alat survey hidro oceanografi. 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 1498 70.8 25.6 28.1 30.9 34.0 189.4 - 1. Jumlah pengadaan alat komunikasi danelektronika. 141 paket 85 paket 85 paket 85 paket 85 paket 2. Jumlah pengadaan alkom BTP Kormar 1 Paket - - - - 1499 135.1 2,426.2 2,579.2 2,014.4 1,794.3 8,949.2 - 1. Jumlah pengadaan senjata dan amunisi. 7 paket 26 paket 26 paket 8 paket 8 paket 2. Jumlah perbaikan senjata elektronika 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 1500 1,213.9 3,676.6 4,130.3 4,579.8 5,362.7 18,963.3 - 1. Jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis 157 unit 184 unit 85 unit 85 unit 85 unit 2. Jumlah pengadaan peralatan pendukung dan sucad KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis 37 paket 48 paket 37 paket 37 paket 37 paket 3. Jumlah pengadaan amunisi KRI, KAL, Alpung,Ranpur dan Rantis 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 1501 939.7 1,155.5 1,130.3 1,131.4 1,171.3 5,528.2 - 1. Jumlah pengadaan peralatan Pasussla 16 paket 15 paket 15 paket 15 paket 15 paket 2. Jumlah pengadaan peralatan Pasukan khususlaut dan materiil non Alutsista Matra Laut. 207 paket 211 paket 201 paket 201 paket 201 paket 1502 9,159.9 3,680.7 5,159.9 - - 18,000.5 - - - - - - - Jumlah pengadaan Alat utama sistem senjataStrategis Matra Laut. Peningkatan/pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil non Alutsista Matra Laut Dinas Pembekalan Penambahan jumlah peralatan passusla dan materiilnon Alutsista Matra Laut. Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut Dinas Pengadaan Percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Peningkatan/pengadaan Senlek dan Amonisi Dinas Materiil Senjata danElektronika Peningkatan kemampuan dan penambahan Senlekdan Amonisi. Peningkatan/pengadaan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis Dinas Materiil Peningkatan kemampuan dan kekuatan KRI, KAL,Alpung, Ranpur dan Rantis Peningkatan/pengadaan Peralatan Surta Hidros Dinas Hidrografi dan Oceanografi Peningkatan kemampuan dan penambahan PeralatanSurta Hidros Peningkatan/pengadaan Peralatan Komlek Dinas Komunikasi dan Elektronika Peningkatan kesiapan dan penambahan peralatan serta sarana prasarana Komlek TNI AL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1503 90.0 1,498.7 2,061.1 1,299.2 895.4 5,844.4 - 1. Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udaraTNI AL. 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2. Jumlah pengadaan pesawat udara TNI AL. 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 19 7% 20% 20% 35% 17% 342.5 960.3 982.0 1,686.0 820.5 4,791.3 - - Persentase personel yang kompeten. 1504 9.0 9.9 10.9 12.0 13.3 55.1 - 1. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikanpertama 1.781 orang 1.489 orang 1.496 orang 2.021 orang 2.027 orang 2. Jumlah personel militer yang lulus seleksipendidikan pembentukan 1.332 orang 837 orang 881 orang 1.279 orang 1.243 orang 3. Jumlah alih golongan PNS 145 orang 133 orang 139 orang 173 orang 184 orang 1505 120.0 540.8 423.8 1,086.5 175.7 2,346.8 - 1. Jumlah pembangunan fasilitas pendidikan danlatihan matra laut 56 paket 56 paket 56 paket 56 paket 56 paket 2. Jumlah pembangunan sarana dan prasaranapendidikan dan latihan matra laut 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 1506 80.5 247.5 260.0 271.6 283.9 1,143.5 - 1. Jumlah latihan matra laut 22 giat 22 giat 22 giat 22 giat 22 giat 2. Jumlah geladi Tugas Tempur tingkat IV TNI AL 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 3. Jumlah latihan bersama dengan negara sahabatdan muhibah KRI 46 paket 48 paket 46 paket 48 paket 46 paket 4. Jumlah meeting dalam rangka penyiapanLatihan bersama, seminar, simposium danworkshop 58 paket 58 paket 58 paket 58 paket 58 paket 1507 129.0 157.8 282.5 310.7 341.8 1,221.8 - 1. Jumlah pendidikan pertama 4 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 2. Jumlah pendidikan pembentukan 3 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3. Jumlah pendidikan pengembangan umum 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut Staf Operasi Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI ALdalam melaksanakan tugas operasi TNI AL. Dikma, Dikbangum, Spesialisasi, Profesi dan Ketrampilan serta DiktukMatra Laut Dinas Pendidikan Terselenggaranya pendidikan TNI AL pada semuastrata yang sesuai standar. Werving dan Seleksi Dinas Administrasi Personil Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan seleksipersonel untuk mengikuti pendidikan sesuaikebutuhan/standar. Pembangunan Fasilitas dan Sarana prasarana Profesionalisme MatraLaut Dinas fasilitas pangkalan Tercukupinya fasilitas dan sarpras profesionalismeMatra Laut. Peningkatan/pengadaan Pesud dan sarana prasarana penerbangan Matra Laut Pusat Penerbangan Peningkatan kemampuan dan penambahan Pesudbeserta sarpras penerbangan TNI AL. Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut UO TNI AL Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawakioleh personel yang berkualitas, sesuai SKP dandengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 4. Jumlah pendidikan spesialisasi/khusus 10 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5. Jumlah pendidikan/kursus lainnya 3 paket 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket 1508 4.0 4.3 4.8 5.2 5.8 24.1 - - Jumlah pelayanan psikologi Matra Laut 6 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 25 18% 17% 23% 21% 21% 9,080.1 8,460.1 11,767.0 10,846.8 10,444.1 50,598.1 - - Persentase Satker yang menerapkanmanajemen yang terintegrasi dan akuntabelberdasarkan data yang terkini dan akurat dilingkungan TNI AL. 100% 100% 100% 100% 100% 1509 11.5 20.0 15.2 17.4 13.1 77.2 - 1. Persentase data personel yang memenuhisyarat sesuai dengan klasifikasi. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah penyelenggaraan administrasipengelolaan personel 4 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3. Jumlah pembinaan personel terprogram matralaut 23 paket 23 paket 23 paket 23 paket 23 paket 1510 983.8 474.6 1,029.9 1,231.4 950.8 4,670.5 - 1. Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah satker yang menerima pemeliharaandan perawatan bangunan 88 satker 88 satker 88 satker 88 satker 88 satker 3. Jumlah pemeliharaan dan perawatankendaraan bermotor dan kendaraan khusus 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit 4. Jumlah pemeliharaan lainnya 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1511 71.9 73.5 95.1 253.7 791.2 1,285.4 - 1. Persentase personel beserta keluarga yangmendapatkan pelayanan kesehatan. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah layanan tertentu, meliputi dukunganoperasi, pemeriksaan kesehatan organik danwerving 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3. Jumlah pengadaan bekal kesehatan 3 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya dukungan Pelayanan Kesehatan MatraLaut. Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Laut Dinas Administrasi Personil Meningkatnya dukungan administrasi personel TNIAL. Pemeliharaan/Perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas, Sarana Prasarana dan pengelolaan LTGA Dinas fasilitas pangkalan Meningkatnya dukungan Perawatan PeralatanFungsional, Fasilitas, dan Sarpras PengelolaanLTGA. Penyelenggaraan Psychologi Matra Laut Dinas Pendidikan Meningkatnya kondisi psikologi personel dan satuanTNI AL sesuai standar serta kesiapan operasipsikologi TNI AL. Penyelenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut UO TNI AL Terwujudnya manajemen dan operasional Matra Lautyang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan datayang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1512 3.7 2.6 11.2 11.2 13.1 41.8 - 1. Persentase penyelesaian perkara hukum. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah penyelenggaraan pembinaan hukum. 10 satker 10 satker 10 satker 10 satker 10 satker 3. Jumlah penyelenggaraan bantuan hukum 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4. Jumlah pelatihan bidang hukum 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 5. Jumlah perundingan batas-batas wilayahmaritim 5 negara 5 negara 5 negara 5 negara 5 negara 1513 34.5 26.3 45.6 50.2 15.9 172.5 - 1. Persentase pelaporan keuangan sesuai denganSAI dan SAKPA 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah penyelenggaraan administrasiperencanaan, penganggaran dan keuanganmatra laut 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 1514 45.0 49.5 54.5 59.9 65.9 274.7 - 1. Persentase penyelesaian administrasiperbekalan sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah pengadaan perlengkapan perbekalan 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 3. Jumlah pengadaan makanan/minuman untuktugas dinas dalam dan konserven untuk operasi 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 4. Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kapor dankapsat 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5. Jumlah pengelolaan simak BMN dan pembinaanlogistik 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 6. Jumlah satker yang menerima dukunganpergudangan dan jasa angkutan 37 satker 37 satker 37 satker 37 satker 37 satker 7. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu 100% 100% 100% 100% 100% 1515 Penyelenggaraan Penpas dan Penum 6.4 7.1 7.8 8.6 9.4 39.3 - 1. Jumlah produk penerangan 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapanpenerangan 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 1516 7,812.9 7,708.6 10,332.5 9,016.3 8,443.2 43,313.5 - 1. Persentase personel yang mendapatkan hakperawatan personel. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah tunjangan brevet 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Dinas Penerangan Meningkatnya kesiapan dan kemampuan Penpas danPenum TNI AL dalam rangka penyampaian informasi. Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut Dinas Perawatan Personel Meningkatnya dukungan administrasi perawatanpersonel Matra Laut. Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan Dinas Keuangan Meningkatnya dukungan administrasi perencanaan,penganggaran, dan keuangan TNI AL. Penyelenggaraan Adiministrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal MatraLaut Dinas Pembekalan Meningkatnya dukungan administrasi perbekalandan dukungan bekal Matra Laut. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Dinas Pembinaan Hukum Meningkatnya Pembinaan hukum Matra Laut. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 3. Jumlah tunjangan keahlian 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 4. Jumlah tunjangan khusus/kegiatan 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 5. Jumlah belanja penyaluran tenaga kerja danperawatan jenazah 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 6. Jumlah honor pengajar dan pembantu pengajar,tunjangan pengawak SAI 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 7. Jumlah belanja perjalanan dinas 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1517 11.5 8.4 15.2 14.3 11.3 60.7 - 1. Jumlah kegiatan pembinaan pengawasan danpemeriksaan rutin 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 2. Jumlah kegiatan revieu laporan keuangan/RKA 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 3. Jumlah kegiatan pemutakhiran data 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 1518 6.9 5.5 10.0 11.3 9.0 42.7 - 1. Jumlah penegakan hukum, ketertiban dandisiplin yang dilaksanakan. 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2. Jumlah pemenuhan uang makan tahanan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1519 92.0 84.0 150.0 172.5 121.2 619.7 - 1. Persentase penyelesaian administrasi yangsesuai dengan ketentuan. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Jumlah kegiatan administasi umum meliputipembinaan administrasi umum, fungsi satuan,dan Kodal giat pimpinan 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat V TNI AU 11,472.2 17,174.7 28,803.0 32,265.8 28,761.7 118,477.3 20 12% 19% 21% 23% 25% 3,075.9 5,056.0 5,515.9 6,013.5 6,474.7 26,136.1 UO TNI AU - - Persentase alutsistaTNI AU yang siapmelaksanakan operasi sesuai dengankebutuhan Renkon, Rentinkon, RencanaLatihan Kesiapsiagaan operasi dan RencanaLatihan Gabungan Tahun Berjalan 1520 2.1 5.3 7.9 9.9 10.4 35.6 Staf Operasi - 1. Persentase kesiapan alutsista TNI AU sesuaidengan kebutuhan Rentinkon TNI. Dukungan Kesiapan Matra Udara Terwujudnya kekuatan TNI AU yang siapmelaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhanRenkon, Rentinkon, Latihan Kesiapsiagaan operasi,dan Latihan Gabungan Tahun Berjalan. Penyelenggaraan OMSP Matra Udara Terwujudnya kesiapan alutsista TNI AU sesuaidengan kebutuhan Rentinkon TNI Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut Pusat Polisi Militer Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplinpersonel TNI AL. Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Matra Laut Sekretariat Umum Meningkatnya dukungan administrasi umum TNI AL. Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Meningkatnya kinerja dan tertib administrasiperbendaharaan TNI AL. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 2. Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara. 14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket 14 Paket 3. Persentase jam terbang operasi yang sesuaidengan alokasi jam terbang 100% 100% 100% 100% 100% 4. Persentase operasional radar perhari yangsesuai standar 60% 60% 60% 60% 60% 1521 2,078.5 3,182.4 3,541.6 3,906.1 4,240.9 16,949.6 - - Persentase kesiapan pesawat udara, senjatadan Almatsus lainnya untuk mendukungoperasi, latihan dan pendidikan. 12% (PSWT) 19% 21% 23% 25% 1522 14.7 242.1 266.4 293.0 322.3 1,138.4 - - Jumlah Alpalsus yang dipelihara, dirawat dandiperbaiki 9 Paket 9 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 1523 16.2 92.8 69.6 71.6 73.7 323.9 - 1. Persentase perangkat keras yang tergelar. 2. Persentase perangkat keras yang tergelar yang siap digunakan 3. Tingkat kepuasan pengguna aplikasi yang telahdibangun. 4. Persentase perangkat keras dan aplikasi yangdapat diintegrasikan menjadi satu sistem 1524 900.0 1,369.5 1,460.7 1,557.9 1,646.7 6,934.8 - - Persentase kesiapan radar, PSU, dan AlmatsusKomlek lainnya untuk mendukung operasi,latihan dan pendidikan 60% (RADAR) 70% 75% 75% 75% 1525 19.0 28.9 33.0 36.3 39.7 156.9 - 1. Persentase materiil dan fasilitas Matra Udarayang mendapat sertifikasi laik operasi. 2. Jumlah penyelenggaraan uji kelaikan MatraUdara. 84 giat 84 giat 84 giat 84 giat 84 giat Pemeliharaan/Perawatan Radar, PSU & Altmatsus Komlek Lainnya Dinas Komunikasi dan Elektronika Terwujudnya kesiapan radar, PSU, dan AlmatsusKomlek lainnya untuk mendukung operasi, latihandan pendidikan Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara Dinas KeselamatanTerbang dan Kerja Terwujudnya materiil dan fasilitas Matra Udara yanglaik operasional Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan Dinas Pengembangan Operasi Terwujudnya kesiapan sarpras dukungan operasipenerbangan untuk kegiatan operasi, latihan danpendidikan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara Dinas Informasi dan Pengolahan Data Terwujudnya integrasi sistem informasi dankomunikasi yang siap digunakan untuk mendukung tugas Pemeliharaan/Perawatan Pswt Udara, Senjata & Almatsus lainnya Dinas Aeronautika Terwujudnya kesiapan pesawat udara, senjata danAlmatsus lainnya untuk mendukung operasi, latihandan pendidikan www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1526 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 3.7 - 1. Persentase hasil Litbang (prototipe) yangmendapat sertifikasi kelaikan udara 2. Tingkat kepuasan calon pengguna materiilterhadap prototype yang telah dibuat 3. Jumlah produk Litbanghan Matra Udara 1527 29.0 116.9 116.9 116.9 116.9 496.7 - 1. Persentase materiil, kegiatan, dokumen, informasi dan personel yang dapat diamankan 2. Persentase dokumen intelijen yang up date 3. Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untukkegiatan pengamanan Matra Udara 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket 4. Jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan danpenggalangan 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 3 giat 5. Jumlah kegiatan pembinaan intelijen 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 1528 7.8 8.6 9.4 10.4 11.4 47.6 - 1. Persentase Tingkat minat dan keikutsertaanmasyarakat pada kegiatan kedirgantaraan. 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadapkegiatan kedirgantaraan. 3. Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara. 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 12 giat 1529 8.0 8.8 9.7 10.7 11.7 48.8 - 1. Persentase ketersediaan informasi tentangsituasi udara dan topografi kawasan lanud sertaseluruh wilayah indonesia yang lengkap danupdate 2. Jumlah peta yang direvisi. 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 3. Jumlah pembuatan peta 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 4. Jumlah peta yang direproduksi 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 5. Jumlah pemotretan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara Dinas PotensiKedirgantaraa n Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang dirgantaraserta dukungan rakyat terhadap TNI AU Penyelenggaraan Surta Dinas Surveydan Pemetaan Udara Tersedianya informasi tentang situasi udara dantopografi kawasan lanud serta seluruhwilayahindonesia yang lengkap dan update. Litbanghan Matra Udara Dinas Penelitian danPengembangan Terwujudnya hasil Litbang (prototipe) yang mendapatsertifikasi kelaikan udara Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara Dinas Pengamanan dan Sandi Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasidan personel yang aman dan intelijen yang up datedi TNI AU www.peraturan.go.id 2018, No.1094 21. 5% 14% 27% 30% 24% 4,195.1 10,356.5 20,769.4 22,689.8 18,370.3 76,381.1 UO TNI AU - - Persentase alutsista, non-alutsista, fasilitas,dan sarpras TNI AU yang siap melaksanakanoperasi sesuai dengan kebutuhan yang tertuangdalam dokumen MEF. 1530 392.2 660.0 11,294.0 12,388.0 9,978.0 34,712.2 - 1. Persentase kebutuhan Alutsista sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEFyang dapat terpenuhi 2. Lanjutan pembayaran F-16 EDA dan C-130 eksRAAF 1 paket 1 paket 3. Pembayaran 5 pesawat C-130 H & simulator 1 paket 1531 1,780.0 4,349.0 4,420.5 4,709.1 2,817.3 18,075.8 1. Persentase kesiapan pesawat udara 2. Persentase kesiapan dukungan pemeliharaanpesawat udara 3. Persentasi kesiapan dukungan pemeliharaanpesawat udara di Lanud Operasi 4. Jumlah pesawat yang siap operasional. 150 pswt 150 pswt 150 pswt 150 pswt 150 pswt 1532 455.8 1,763.5 1,373.0 1,438.3 1,534.6 6,565.1 - 1. Persentase fasilitas dan sarpras udara yang siapdigunakan TNI AU 2. Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AUyang dibangun. 1.082.182 M² 1.190.400 M² 1.309.440 M² 1.440.384 M² 1.584.423 M² 3. Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AUyang dipelihara. 103.312 M² 113.463 M² 125.008 M² 137.508 M² 151.258 M² 1533 890.0 2,035.5 2,200.8 2,374.3 2,572.4 10,073.0 - 1. Persentase kesiapan Radar, PSU, dan AlatKomlek Lainnya 2. Jumlah Radar yang siap operasional. 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 3. Jumlah PSU & Alkomlek yang siap operasional. 139 Paket 153 Paket 172 Paket 190 Paket 210Paket Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Dinas Fasilitasdan Kontruksi Terjaganya kesiapan dan fasilitas dan sarpras udaraTNI AU. Peningkatan/pengadaan Radar, PSU dan Alat Komlek Lainnya Dinas Komunikasi dan Elektronika Terjaganya kesiapan dan kemampuan Radar, PSU,dan Alat Komlek Lainnya Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista,fasilitas, dan sarpras TNI AU untuk siapmelaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhanyang tertuang dalam dokumen MEF Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara Dinas Pengadaan/ PusadaKemhan Terpenuhinya kebutuhan Alutsista sesuai dengankebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF. Peningkatan/pengadaan Pesawat udara dan dukungan lainnya Dinas Aeronautika Tercapainya kesiapan dan kemampuan pesawatudara TNI AU. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1534 Peningkatan/pengadaan Senri/Senrat 341.4 1,042.8 1,245.1 1,442.3 1,199.6 5,271.2 - 1. Persentase ketersediaan senri/senrat 2. Persentase ketersediaan amunisi. 3. Jumlah pengadaan senjata ringan/berat 23 Paket 27 Paket 28 Paket 29 Paket 29 Paket 4. Jumlah pengadaan amunisi 17 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Paket 23 Paket 1535 335.8 505.8 236.0 337.7 268.5 1,683.9 Dinas Materiil - 1. Persentase tersedianya peralatan non-alutsistaTNI AU 2. Jumlah pengadaan non alutsista meliputiRanmor, peralatan pendukung penerbangan. 41 paket 44 paket 47 paket 49 paket 52 paket 22. 13% 15% 19% 23% 30% 405.0 480.7 583.0 724.7 931.4 3,124.7 UO TNI AU - 1. Persentase capaian profesionalisme personelTNI AU sesuai Daftar Susunan Personel (DSP)untuk melaksanakan OMSP dan OMP 2. Persentase personel yang berkualitas sesuaidengan tuntutan tugas. 1536 80.0 123.2 189.7 292.2 455.6 1,140.7 Staf Operasi - 1. Persentase dari jumlah personel yang terbukti kemampuannya meningkat dalam enam bulan terakhir sebagai hasil dari latihan simulator. 2. Jumlah kegiatan latihan operasi 30 giat 30 giat 30 giat 30 giat 30 giat 3. Jumlah kegiatan latihan angkasa yudha 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 4. Jumlah kegiatan latihan bersama dengannegara sahabat. 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 15 giat 1537 77.6 85.3 93.9 103.2 113.6 473.6 1.2. 1. Persentase personel yang lulus tes seleksi mengikuti pendidikan 2. Persentase dari alokasi anggaran untuk pembinaan masing-masing komponen pendidikan. 3. Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta pendidikan. 4. Jumlah pendidikan pertama 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5. Jumlah pendidikan pembentukan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 6. Jumlah pendidikan sarcab 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket 7. Jumlah pendidikan pengembangan umum 35 paket 35 paket 35 paket 35 paket 35 paket 8. Jumlah pendidikan pengembangan spesialisasi 180 paket 180 paket 180 paket 180 paket 180 paket Terwujudnya profesionalisme personel TNI AU sesuaiDaftar Susunan Personel (DSP) untuk melaksanakanOMSP dan OMP Latihan Matra Udara Terjaganya kemampuan dasar yang diperlukanpersonel/penerbang untuk pengoperasian pesawat. Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara Dinas Pendidikan Terpenuhinya personel yang memenuhi prasyaratpendidikan di lingkungan TNI AU.Terpenuhinya kebutuhan minimal dari masing-masing sepuluh komponen pendidikan Dinas Aeronautika Terjaganya kesiapan dan terpenuhinya kebutuhankemampuan Senri/Senrat TNI AU. Pengadaan peralatan Non Alutsista Terpenuhinya kebutuhan peralatan non-alutsista TNI AU Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 9. Jumlah pendidikan iptek 130 paket 130 paket 130 paket 130 paket 130 paket 1538 236.0 259.6 285.5 314.1 345.5 1,440.7 - 1. Persentasi sarpras kesejahteraan personelmatra udara yang telah dibangun. 2. Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadapsarpraskesejahteraan personel matra udarayang ada 3. Persentase prajurit yang menerima fasilitasperumahan/asrama 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1539 Werving 7.9 8.7 9.6 10.5 11.6 48.4 1. Persentase personel yang lulus tes seleksi mengikuti pendidikan 2. Sebaran dari jumlah masyarakat sipil yang lulusseleksi berdasarkan daerah asal. 3. Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta pendidikan 4. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikanpertama 1.166 orang 1.166 orang 1.166 orang 1.166 orang 1.166 orang 5. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikanpembentukan 480 orang 480 orang 480 orang 480 orang 480 orang 6. Jumlah alih golongan PNS 1.374 orang 1.374 orang 1.374 orang 1.374 orang 1.374 orang 1540 3.5 3.9 4.2 4.7 5.1 21.4 Dinas Psikologi - 1. Persentase awak pesawat/paskhas yang dinyatakan sehat akibat tindakan klinis 2. Persentase personel yang layak memegang senpi 3. Persentase personel yang tidak layak memegangsenpi yang dimutasikan ke tugas/jabatan yang tidak bersenjata 4. Persentase perseonel yang layak mengikuti pendidikan 5. Persentase personel yang tidak layak mengikutipendidikan yang mengikuti konseling 6. Tingkat kepuasan personel yang mengikuti testpsikologi 7. Persentase personel awak pesawat dan pasukankhas TNI AU yang memenuhi standar kondisi psikologi Dinas Administrasi Personel Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara Terwujudnya personel awak pesawat dan pasukankhas TNI AU yang memenuhi standar kondisipsikologi Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Matra Udara Dinas Fasilitasdan Kontruksi Terpenuhinya kebutuhan Sarpras kesejahteraanpersonel matra udaraTerpenuhinya kebutuhan jumlah personel darimasyarakat sipil yang memenuhi prasyaratPendidikan Pertama di lingkungan TNI AU. www.peraturan.go.id 2018, No.1094 8. Persentase personel yang mendapatkanpelayanan psikologi matra udara. 100% 100% 100% 100% 100% 26. 30% 10% 15% 22% 23% 3,796.2 1,281.5 1,934.7 2,837.8 2,985.3 12,835.5 UO TNI AU - 1. Persentase sumber daya yang dapat dihemat dalam suatu kegiatan 2. Persentase personel TNI AU yang disiplin danprofesional. 1541 8.0 8.8 9.7 10.7 11.7 48.8 - 1. Persentase pelanggaran hukum dan disiplin militer yang dilaporkan kepada POM AU. 2. Persentase personel TNI AU yang taat hukum dan disiplin militer 100% 100% 100% 100% 100% 1542 2.9 4.8 5.3 6.6 6.9 26.5 - 1. Persentase personel Itjen dengan fungsi pemeriksa yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi auditor. 2. Persentase temuan pelaksanaan wasrik Itjenauyang tervalidasi untuk diteruskan kepada pimpinan 3. Opini auditor ekternal terhadap laporan keuangan (LK) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnya bahan laporan keuangan yang telahmendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis secara berkala dari Itjen TNI AU) 4. Hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnyabahan laporan kinerja yang telah mendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis dari Itjen TNI AU) 5. Jumlah satuan yang menjadi obyekpemeriksaan. 83 Satker 83 Satker 83 Satker 83 Satker 83 Satker 6. Jumlah kegiatan revieu laporan keuangan 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 2 giat 7. Jumlah kegiatan pemutakhiran data 25 giat 25 giat 25 giat 25 giat 25 giat 1543 946.6 162.5 284.8 356.0 373.8 2,123.7 1.2. 1. Persentase dari penurunan jumlah kerusakan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras dalam kurun waktu 5 tahun. 2. Persentase kesiapan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU secara efektif 3. Persentase efisiensi pembiayaan LTGA dalam kurun waktu 5 tahun. 4. Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu. 78% 78% 78% 78% 78% Har/Perawatan peralatan Fungsional, Fas & Sarpras serta LTGA Dinas Fasilitasdan Kontruksi Terjaganya kesiapan peralatan fungsional, fasilitasdan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugasTNI AU secara efektif.Terlaksananya efisiensi penggunaan LTGA. Pusat Polisi Militer Terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan disiplinmiliter di TNI AU. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Terwujudnya tatakelola keuangan dan kinerja TNIAU yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra UdaraTerwujudnya tatakelola sumber daya TNI AU secaraefektif dan efisien agar siap melaksanakan OMSPdan OMP Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1544 17.5 19.3 21.2 23.3 25.6 106.8 1.2. 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang layak bagi personel TNI AU dan keluarganya 2. Persentase ketersediaan obat dan perlatan layanan kesehatan. 3. Persentase rumkit dan satkes yang telah melaksanakan standar layanan kesehatan personel 4. Tingkat kepuasan personel yang menggunakan fasilitas dan layanan dalam melakukan rikes diRumkit TNI AU. 5. Persentase personel TNI AU beserta keluargayang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 1545 50.5 48.9 73.9 92.4 97.0 362.7 1.2. 1. Persentase laporan keuangan yang tidak menjadi temuan APIP. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentase jumlah dokumen pengelolaan keuangan yang tidak menjadi temuan APIP 100% 100% 100% 100% 100% 1546 2.3 2.3 3.7 4.6 7.7 20.6 Dinas Hukum - 1. Persentase penyelesaian perkara hukum yang melibatkan institusi atau personel TNI AU. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentase perkara hukum yang menyangkut institusi atau personel TNI AU dimana pihak institusi atau personel TNI AU dinyatakan 100% 100% 100% 100% 100% 1547 2,737.8 997.1 1,493.4 2,293.9 2,408.6 9,930.8 Dinas Materiil 1.2. Dinas Keuangan Terselesaikannya permasalahan hukum yangmelibatkan institusi maupun personel TNI AU. Penyelenggaraan Adm Kal Umum & Har perawatan perkantoran Terjaganya kesiapan dukungan operasionalkendaraan dan sarana bantuan TNI AU.Tersedianya bekal dan kesiapan fasilitas perkantoran Penyelenggaraan Adm Perencanaan, Penganggaran & Keuangan Tercapainya laporan keuangan TNI AU yang tertib,tepat waktu, akurat dan akuntabel.Terwujudnya tatakelola keuangan TNI AU yangtertib, tepat waktu, akurat dan akuntabel Penyelenggaraan Pembinaan HukumPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tercapainya ketersediaan obat dan alat kesehatanTerwujudnya pelaksanaan standar pelayanankesehatan bagi personel TNI AU www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1. Persentase ketersediaan BMP. 100% 100% 100% 100% 100% 2. Persentasi kesiapan kendaraan dan sarana bantuan. 100% 100% 100% 100% 100% 3. Persentase peralatan perkantoran yang masih berfungsi dan dapat digunakan. 100% 100% 100% 100% 100% 4. Tingkat kepuasan personel yang menggunakan kendaraan dan fasilitas perkantoran. 100% 100% 100% 100% 100% 1548 1.5 1.5 1.9 2.4 2.5 9.8 1. Tercapainya tertib administrasi personel yang baik. 2. 1. Persentase kesalahan dalam melaksanakan kegiatan administrasi personel. 2. Tingkat kepuasan personel terhadap pelaksanaan administrasi personel TNI AU. 3. Persentase dokumen administrasi personel TNIAU yang diselesaiakan tepat waktu. 100% 100% 100% 100% 100% 1549 6.5 7.2 7.9 8.7 9.5 39.7 1.2.3. 1. Tingkat kepuasan personel terhadap perolehan informasi tentang TNI AU 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap perolehan informasi tentang TNI AU 3. Opini TNI AU di masyarakat umum 4. Jumlah produk penerangan 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket 5. Jumlah kegiatan pameran penerangan 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1550 11.0 12.1 13.3 14.6 16.1 67.0 Dinas Perawatan - 1. Persentase keterlambatan pembayaran gaji dantunjangan ASN dan prajurit TNI AU 2. Persentase Jumlah ASN dan prajurit TNI AU yang menerima gaji dan hak dengan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 3. Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadap pemenuhan hak-hak prajurit TNI AU 2.5 2.6 2.8 2.9 3 Dinas Penerangan Terwujudnya kesejahteraan prajurit dan ASN TNI AU Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara Tercapainya penyebaran informasi TNI AU kepada seluruh personel TNI AUTersedianya informasi tentang TNI AU bagimasyarakat umumTerciptanya citra positif TNI AU di mata masyarakat. Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Udara Terwujudnya dukungan administrasi bagi personelMatra Udara yang tepat waktu, tepat jumlah dantepat sasaran. Penyelenggaraan Penpas dan Penum Matra Udara Dinas Administrasi Personel www.peraturan.go.id 2018, No.1094 1551 11.6 17.1 19.7 24.7 25.9 99.0 - Persentase pending matters yang ditemukan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. 100% 100% 100% 100% 100% 110,765.5 147,405.1 173,457.4 182,406.6 167,152.2 781,187.0 Sekretaris Umum Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara Terwujudnya kelancaran pengambilan keputusan TOTAL Menteri Pertahanan, ttd Ryamizard Ryacudu Paraf: www.peraturan.go.id